Sunday, October 31, 2010

Tertutup Kabut, Merapi Sulit Dipantau

INILAH.COM, Boyolali - Puncak Gunung Merapi di wilayah Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, kembali diselimuti kabut tebal sejak Minggu (31/10/2010) pagi hingga siang.

Kondisi seperti itu menyulitkan petugas pengawasn untuk memantau perkembangan di Merapi. Pengamatan mata nyaris tidak bisa dilakukan, padahal dalam kondisi aktif seperti ini pengamatan praktis diperlukan.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Merapi Jrakah, Boyolali, Purwono mengatakan, kabut tebal menyulitkan pengamatan puncak gunung berapi tersebut dari wilayah Boyolali. "Pengamatan mata secara langsung sulit dilakukan karena puncak tertutup kabut," katanya di Jrakah, Minggu (31/20/2010).

Pengamatan melalui pos ini, lanjut dia, hanya mengandalkan seismograf yang berfungsi menghitung terjadinya gempa vulkanik di puncak Merapi. Ia menuturkan, kondisi Merapi sepanjang Sabtu (30/10) malam hingga Minggu dini hari cukup stabil.

Aktivitas gunung yang berada di perbatasan wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta ini, lanjut dia, mengalami penurunan pascaletusan yang terjadi pada Sabtu (30/10/2010) dini hari. "Sepanjang Sabtu malam, kondisi Merapi relatif stabil, dibanding letusan yang terjadi pada dini hari." [Ant/TJ]

Friday, October 29, 2010

Hadir Di Acara Pisah Dan Kenal Pegawai KBRI Kuala Lumpur

Sedang Berbicara dengan Bapak Soepeno Sahid Consul Genderal Indonesia Di Kota Kinabalu Sabah
Bersama Teman Teman Pengurus Permai,Kanan Saya Bapak Teuku Rizal Penasehat Permai Di sebelah Pak Teuku Saudara Joko wakil ketua Permai dan yang kanan sekali bapak Andi Ghani dari suku bugis

Wakil Duta besar yang baru sedang bersalam dengan Sekjen Permai Agus Dwi danen Lubis juga tanpak di foto Bapak Khairuddin Dan Saudara Husen lub

Wednesday, October 27, 2010

Ikut Berduka Cita Ke Pada Keluarga Korban Bencana Gunung Merapi

Salam

Keluarga besar Epung Komalasa dan teman-teman dari paguyuban Tki yang bekerja di Malaysia ikut berduka cita atas wafatnya Mbah Maridjan (83), sebagai juru kunci Gunung Merapi dan beberapa warga yang terkorban bencana gunung merapi yang telah mengeluarkan laharnya kemaren tangal 26 Oktober 2010.

Inilah Berita Terkait :

Mbah Maridjan (83), sebagai juru kunci Gunung Merapi, lebih banyak melihat fenomena menggunakan naluri yang merujuk pada kebiasaan niteni (memerhatikan).

Keyakinannya tentang ancaman bahaya letusan Gunung Merapi yang hampir tidak pernah merambah Dukuh Kinahrejo, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Yogyakarta, memberikan pelajaran niteni bahwa lingkungan alam di sisi selatan Gunung Merapi masih merupakan benteng pertahanan bagi warganya.

Dalam kosmologi keraton Yogyakarta, dunia ini terdiri atas lima bagian. Bagian tengah yang dihuni manusia dengan keraton Yogyakarta sebagai pusatnya. Keempat bagian lain dihuni oleh makhluk halus. Raja bagian utara bermukim di Gunung Merapi, bagian timur di Gunung Semeru, bagian selatan di Laut Selatan, dan bagian barat di Sendang Ndlephi di Gunung Menoreh.

Namun, jauh dari ungkapan-ungkapan itu, ada suatu keyakinan yang hidup di dalam masyarakat di sekitar Gunung Merapi bahwa gunung dengan segala macam isinya dan makhluk hidup yang mendiami wilayah ini menjadi suatu komunitas. Karena itu, ada hubungan saling menjaga dan saling melindungi.

Ketika salah satu anggota mengalami atau melakukan sesuatu, dia akan memberi "isyarat" kepada yang lain dan dia akan memberitahukan kepada yang lain. Demikian pula ketika Merapi "batuk-batuk", dia juga memberi isyarat kepada yang lain, termasuk kepada Mbah Maridjan.

Barangkali karena saat itu belum menerima isyarat, Mbah Maridjan berpendapat bahwa Merapi tidak akan melakukan sesuatu. Selanjutnya, Mbah Maridjan tidak mau diajak mengungsi (meninggalkan Gunung Merapi).

Inilah Riwayat Hidup Mbah Maridjan

Mbah Maridjan lahir tahun 1927 di Dukuh Kinahrejo, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dia mempunyai seorang istri bernama Ponirah (73), 10 orang anak (lima di antaranya telah meninggal), 11 cucu, dan 6 orang cicit.

Anak-anak Mbah Maridjan yang masih hidup bernama Panut Utomo (50), Sutrisno (45), Lestari (40), Sulastri (36), dan Widodo (30). Mereka ada yang memilih tinggal di Yogyakarta dan ada pula yang di Jakarta.

Di antara anak-anak Mbah Maridjan, juga ada yang siap mewarisi tugas sebagai juru kunci Gunung Merapi dan kini telah menjadi abdi dalem Keraton Yogyakarta.

Pada tahun 1970 Mbah Maridjan diangkat menjadi abdi dalem Keraton Kesultanan Yogyakarta dan oleh Sultan Hamengku Buwono IX diberi nama baru, yaitu Mas Penewu Suraksohargo1. Pada saat itu, sebagai abdi dalem, Mbah Maridjan diberi jabatan sebagai wakil juru kunci dengan pangkat Mantri Juru Kunci, mendampingi ayahnya yang menjabat sebagai juru kunci Gunung Merapi.

Pada saat menjadi wakil juru kunci, Mbah Maridjan sudah sering mewakili ayahnya untuk memimpin upacara ritual labuhan di puncak Gunung Merapi. Setelah ayahnya wafat, pada tanggal 3 Maret 1982, Mbah Maridjan diangkat menjadi juru kunci Gunung Merapi.

Sebagai seorang abdi dalem Keraton Yogyakarta dengan jabatan juru kunci, Mbah Maridjan juga menunjukkan nilai-nilai kesetiaan tinggi. Meskipun Gunung Merapi memuntahkan lava pijar dan awan panas yang membahayakan manusia, dia bersikukuh tidak mau mengungsi.

Sikapnya yang terkesan mbalelo itu semata-mata sebagai wujud tanggung jawabnya terhadap tugas yang diamanatkan oleh Ngarsa Dalem.

Identitas 9 Korban Tewas, 14 Luka Bakar


SLEMAN, KOMPAS.com - Sembilan korban tewas akibat terkena awan panas Gunung Merapi yang seluruhnya laki-laki, hingga Rabu (27/10/2010) dini hari belum bisa dibawa pulang oleh keluarganya, karena masih dilakukan visum di Rumah Sakit dr Sardjito, Yogyakarta.

Petugas rumah sakit, Tri Yoga, mengatakan, dari sembilan korban tewas tersebut, tiga korban --Tarno, Imam Nur Kholik, dan Sipon-- merupakan warga Dusun Kinahrejo, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sedangkan dua korban tewas lainnya, Wahono dan Puji Rano, dari Dusun Pelemsari, Desa Umbulharjo.

Selanjutnya, Yamto Utomo dari Dusun Ngrangkang, Desa Umbulharjo, dan Sajiman warga Desa Kepuharjo, Cangkringan.

Seorang korban tewas belum diketahui indentitasnya, yang diduga warga Cangkringan. Seoang lagi adalah editor VIVAnews, Yuniawan W Nugroho dari Cibinong, Bogor.

Ia mengatakan, jumlah korban yang terluka 14 orang, seorang di antaranya merupakan relawan bernama Diah Permonosari yang terluka akibat menyelamatkan seorang korban.

"Relawan yang terluka itu setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit diperbolehkan pulang karena hanya lecet pada kaki," katanya.

Tri Yoga mengatakan, sejumlah korban yang mengalami luka bakar di sekujur tubuh masih dirawat di RS Sardjito. "Kami tidak bisa memastikan membutuhkan waktu berapa lama untuk memulihkan para korban luka bakar," katanya.

Berdasarkan data, korban yang selamat mulai di bawa ke rumah sakit pada pukul 19.44 WIB, kemudian terus bertambah hingga sekitar pukul 23.30 WIB.

Ada lagi korban luka bakar, Ratmi, berusia 30 tahun, warga Sleman, kemudian Arip Candra berusia 23 tahun, warga Kedung Sriti, Umbulharjo Cangkringan.

Selain itu juga Sri Wahyu Nur Irawan (25) dan Mbah Pujo (68), masing-masing warga Umbulharjo serta Ngatinem (50), warga Kranggah, Umbulahrjo, Cangkringan.

Selanjutnya, Muji (50) dan Udi Sutrisno (50), warga Kinahrejo, Cangkringan dan Warjo (50), warga Ngaglik, Sleman dan Tarno (60), warga Kinahrejo.

Korban lainnya adalah Harno (50) warga Kinahrejo, dan Bilal (52) dari Panti Nugroho Pakem, serta Mursiyam (45), warga Pelemsari, Umbulharjo Sleman.

Krisis Letusan Merapi Belum Berakhir

Seputer Letupan Gunung Berapi Di Jugja Karta

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Krisis yang ditimbulkan oleh erupsi Gunung Merapi belum bisa dipastikan berakhir karena sebagian besar waktu kejadian erupsi yang bersifat eksplosif secara visual tidak terpantau karena kondisi lapangan berkabut dan gelap.

Demikian penegasan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Surono, Selasa (26/10/2010), tentang peristiwa erupsi eksplosif Gunung Merapi, sebagaimana diperkirakan Surono sebelumnya.

Surono menyatakan belum bisa disimpulkan apakah proses erupsi ini sudah mencapai klimaks atau masih ada susulan lagi. ”Semuanya masih mungkin karena data aktivitas masih terus berlangsung. Namun, pemantauan terhambat gelap dan petugas pengamat yang kami perintahkan untuk turun menyelamatkan diri. Masa kritis belum bisa dipastikan berakhir,” katanya.

Hingga pukul 23.00, jumlah korban yang tewas 12 orang, termasuk seorang wartawan dari Vivanews.com, yakni Yuniawan Nugroho. Namun, menurut Bambang Kriwil, anggota tim SAR yang membawa turun kantong jenazah, diperkirakan masih banyak lagi korban tewas di Dusun Kinahrejo. Bahkan, diduga kuat Mbah Maridjan ikut jadi korban tewas.

Menurut anggota tim SAR lain, sebagian besar korban ditemukan di sekitar masjid milik keluarga Mbah Maridjan. Selasa malam, Sultan Hamengku Buwono X juga menyempatkan diri meninjau lokasi musibah di Kinahrejo, tetapi ia tidak bisa dihubungi. ”Beliau baru saja turun, Mas. Mungkin lagi repot. Saya pikir musibah ini sudah diantisipasi tetapi sebagian warga tidak mau dievakuasi,” ujar GKR Hemas, istri Sultan HB X.

Selasa sore, tiga dentuman besar letusan Merapi terjadi pada pukul 18.10, 18.15, dan 18.25. Letusan diawali suara gemuruh besar, sejak pukul 18.00 yang terdengar dari pos pengamatan Gunung Merapi di Jrakah (Kabupaten Magelang) dan Selo (Kabupaten Boyolali). Pengamat di Pos Selo melihat nyala api di puncak Merapi yang diikuti bumbungan asap berketinggian sekitar 1,5 kilometer.

Surono menyatakan belum mengetahui radius dampak awan panas yang menyertai letusan itu karena kondisi lapangan berkabut dan gelap. Ia memastikan, dengan tiga kali dentuman itu, erupsi Merapi bersifat eksplosif, bukan efusif seperti pola biasanya. ”Erupsi ini juga lebih besar dari tiga erupsi Merapi sebelumnya.”

Menurut Surono, salah satu parameternya adalah durasi awan panas yang jauh lebih lama dari erupsi tahun 2006. Pada erupsi tahun 2006, menurut Surono, awan panas hanya berlangsung paling lama 7 menit. Sekarang lebih dari 30 menit.

Dusun Mbah Maridjan

Bambang Kriwil melaporkan, kondisi terakhir Dusun Kepuhharjo, Umbulharjo, Cangkringan, terisolir karena tertutup abu vulkanik setinggi 5 sentimeter. Dusun ini adalah dusun kediaman Mbah Maridjan (72), juru kunci Merapi.

Kondisi desa juga sunyi senyap karena lampu listrik mati, pohon-pohon bertumbangan, disapu lahar dan awan panas. Sejumlah rumah juga rusak karena tertimpa pohon tumbang dan terbakar akibat lahar panas.

Mbah Maridjan diketahui sejak sore bertahan saat letusan Merapi terjadi. Sebelum letusan ia tengah shalat maghrib dan menolak dievakuasi meski gemuruh dari arah Merapi dan kabut sangat tebal menutupi. ”Dulu-dulu memang selalu mendung dan kabut seperti ini pas Merapi njeblug. Ora tau dibuka, ditutup terus (tidak pernah dibuka, ditutup terus),” kata Mbah Maridjan kepada sejumlah wartawan.

Letusan dan awan panas

Letusan Gunung Merapi terjadi sekitar 35 jam sejak statusnya dinaikkan menjadi Awas. Letusan eksplosif gunung di perbatasan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah (Jateng) itu diikuti hujan abu yang meluas. Satu korban meninggal, belasan lainnya dirawat karena luka bakar parah.

Dari data kronologi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) Badan Geologi di Yogyakarta, yang ditandatangani Surono, fase awal erupsi ditandai munculnya awan panas (wedhus gembel) pukul 17.02 dengan durasi sembilan menit.

Luncuran pertama diikuti lima luncuran awan panas berdurasi 2-5 menit dan dua awan panas besar pada pukul 17.42 selama 33 menit dan 18.21 selama 33 menit. Arah luncuran terpantau ke sektor barat-barat daya dan sektor selatan-tenggara. Gelombang awan panas itu mereda pukul 18.54.

Pada saat itu juga, BPPTK memerintahkan seluruh petugas di lima pos pemantau Gunung Merapi mengevakuasi diri karena dampak letusan bisa mengarah ke segala arah.

Sampai Selasa malam, pencarian dan evakuasi korban masih dilakukan. Semalam, tujuh pasien luka bakar dibawa ke RS Panti Nugroho, Sleman. Empat di antaranya dirujuk ke RS Dr Sardjito. Di Rumah Sakit Bethesda terdapat dua pasien luka bakar. Mereka adalah pasien rujukan RS Grhasia, Pakem. (ENG/IRE/ARA/WKM/PRA/GSA/EGI/MZW/GAL/SET)

Tuesday, October 26, 2010

Satpol PP Gresik Razia 15 Gepeng

Gresik (ANTARA News) - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menggaruk 15 orang gelandangan dan pengemis (gepeng) serta anak jalanan (anjal) yang beroperasi di perempatan jalan protokol kota Gresik.

Pantauan ANTARA, Senin menyebutkan operasi dilancarkan di sejumlah titik perempatan, diantaranya perempatan Segoromadu, perempatan Sidomoro, perlimaan Sukorame, perempatan Gedung Nasional Indonesia serta Bunderan Gresik Kota Baru.

"Operasi kita lancarkan mulai pukul 08.00 di lokasi yang sering dijadikan mangkalnya para gepeng dan anak-anak jalanan," kata Hari Syawaludin, Kepala Satpol PP Gresik, Senin.

Ia mengungkapkan, dari hasil razia yang dilakukan selama 3 jam, petugas mengamankan 15 gepeng dan anjal. Mereka yang terjaring selanjutnya diberi pembinaan oleh petugas Dinas Sosial dan Satpol.

"Mereka kami minta menandatangani surat pernyataan agar tidak mengemis dan mengamen di jalan lagi. Kalau terjaring lagi, mereka akan kami kenakan pelanggaran tipiring karena melanggar Perda 25/2004 tentang ketrentaman dan ketertiban umum," tandasnya.

Dijelaskan, tujuan razia selain untuk pembinaan juga untuk mendata populasi para gepeng dan anjal. Ini dilakukan karena, sebagian besar gepeng yang terjaring berasal dari luar Gresik seperti Tuban, Bojonegoro dan Lamongan.

Hari menambahkan, jumlah gepeng dan anjal selalu mengalami peningkatan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Mengenai jumlah gepeng dan anjal yang tak kunjung berkurang, mantan Kabag Humas ini menilai populasi mereka seperti teori balon.

Saat ini dirazia, mereka akan pindah ke tempat lain. Saat razia menurun para gepeng dan anjal bakal kembali lagi ke tempat semula.

"Mereka akan bekerja di tempat yang tidak ada razia, jika terjaring mereka pasti berjanji tidak akan mengulangi lagi," katanya.

Namun kenyataanya mereka kembali. Oleh karena itu, dalam razia ini mereka kami buatkan surat pernyataan untuk tidak kembali ke perempatan.

"Jika terjaring lagi, mereka kami bawa ke sidang tipiring di PN Gresik," tegas mantan Kepala Bgian Humas Pemkab Gresik ini. (ANT-163/K004)

Monday, October 25, 2010

NUCIM Bersama Masyarakat Pererat Persaudaraan

Harlah Nahdlatul Ulama Cabang Istimewa Malaysia NUCIM ke-10 yang dilaksanakan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 22-24 Oktober 2010 dimulai dengan acara perlombaan yang di laksanakan di Taman Setia 3 Balakong, pada hari Jum'at 22 Oktober pada pukul 20.00 waktu Kuala Lumpur.

Acara perlombaan ini meliputi beberapa kategori, yaitu puisi, pidato, tilawatul Qur'an dan adzan yang masing-masing lomba terbagi kepada kategori umur (anak-anak dan remaja).

Tanpa diduga, acara perlombaan ini ternyata menarik perhatian masyarakat di berbagai daerah di Malaysia, karena menurut data panitia lomba, peserta tidak hanya berasal dari wilayah Balakong saja, namun juga datang dari wilayah Kajang, Sungai Besi, Kuala Lumpur, dan bahkan dari daerah Sungai Besar. Jumlah peserta juga mencecah 100 orang lebih.

Sebelum perlombaan dimulai, acara diawali dengan pembukaan dan peresmian oleh ketua Tanfidziah NUCIM, H Amin Fadlillah bersama dengan Ketua Taman Setia 3, Encik Nizar Efendi, dan juga Ketua Jama'ah Yasin Balakong, Ust H Fawaid.

Dalam sambutannya, Ketua Taman Setia 3 mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada NUCIM karena mengadakan berbagai perlombaan di daerah tempat tinggalnya.

"Ini adalah kali pertama Taman Setia 3 Balakong mengadakan pertandingan keagamaan seperti ini," ungkapnya.

Sementara itu, ketua NUCIM menyatakan bahwa diadakannya perlombaan ini bukan semata-mata untuk mencari yang menang dan yang kalah.Namun lebih dari itu, tujuan yang lebih penting adalah untuk mempererat silaturrahim di antara para pengurus dan anggota NUCIM dengan masyarakat yang berada di Malaysia, di samping untuk mencari bakat-bakat para generasi NU yang ada di masyarakat.

Berkaitan dengan ini, koordinator seksi acara, Mimin Mintarsih menyatakan bahwa ternyata para generasi cilik yang ada di Balakong banyak yang berbakat, khususnya dalam bidang dakwah/ceramah.Beliau berharap untuk program selanjutnya adalah NUCIM memberikan pelatihan rutin kepada anak-anak yang berada di Balakong agar bakat yang ada pada mereka dapat terus diasah dan akhirnya menjadi seorang penceramah yang sukses.

Acara perlombaan ini berakhir pada pukul 23.00 dan para pemenang lomba baru akan diumumkan pada acara puncak harlah, yaitu pada acara malam silaturrahim dan pengajian akbar pada hari Ahad 24 Oktober. (ibn)

Polres Madiun Ringkus 6 Pengguna SS

Senin, 25 Oktober 2010 16:46:08 WIB
Reporter : Rindhu Dwi Kartiko

Madiun (beritajatim.com) - Jajaran Satuan Reskoba Polres Madiun berhasil meringkus enam orang penguna narkoba jenis shabu-shabu dan satu di antaranya merupakan kurir. Dari tangan tersangka, polisi mengamanakan 1,2 gram shabu-shabu.

Keempat tersangka adalah Dadang Priswantoro (22), Lambang Setiawan (33), keduanya warga Desa Ngadirejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Heri Sudibyo (39) warga Pumpungrejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Kamdani (51) warga Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, Heri (51) warga Desa Durenan Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun. Dan seorang kurir Sukandi (37), warga Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun.

Kasat Narkoba Polres Madiun, AKP Basuki Dwi Koranto mengatakan, penangkapan keenam tersangka tersebut merupakan keberhasilan anggotanya yang sudah melakukan penyelidikan sejak satu pekan terkhir.

"Kita sudah melakukan penyelidikan dan akhirnya empat di antaranya berhasil kita tangkap Sabtu (23/10/2010) malam lalu, di Hotel Asri Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun yakni DP, LS, HS serta SK," ujarnya, Senin (25/10/2010).

Keempat tersangka berhasil ditangkap saat melakukan transaksi di dalam kamar hotel. Dari tangan keempat tersangka tersebut, polisi mengamankan 0,6 gram narkoba jenis shabu shabu-shabu.

Basuki menambahkan, setelah dilakukan pengembangan polisi berhasil menangkap Kamdani dan Heri di desa Gunung Sari Kecamatan/Kabupaten Madiun Minggu (24/10/2010) kemarin.

"Berbekal keterangan dari tersangka yang kita tangkap sebelumnya, kita lakukan pengembangan dan berhasil menciduk dua tersangka lainnya di jalan Desa Gunung Sari malam tadi," tambah Basuki.

Sementara, tersangka kurir Sukandin mengaku mendapatkan barang tersebut dari salah satu rekannya yang berada di Kecamatan Matingan, Kabupaten Ngawi, seharga Rp 400 ribu per paket. Setiap paket hemat tersebut berisikan 0,3 gram.

"Saya dapat dari teman di Mantingan dan satu paketnya saya jual Rp 600 ribu. Uang tersebut saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saya," kata Pria yang akrab disebut Negro.

Kepada para tersangka tersebut polisi menjeratnya dengan 112 ayat 1 dan atau pasal 114 UU RI no 35 tahun 2009 tetang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun termasuk denda Rp 8 miliar. [rdk/but]

Pemilu 2014, Golkar Targetkan 40 Pesen Suara

Senin, 25 Oktober 2010 22:37:03 WIB
Reporter : Yatimul Ainun

Malang (beritajatim.com) – Walaupun Pemilu masih lama, namun partai Golongan Karya (Golkar) sudah mempersiapkan diri menjadi partai pemenang pemilu di tahun 2014 nanti.

Pasalnya, dalam pemilu 2014 nanti, partai yang berlambang pohon beringin itu untuk tingkat nasional menargetkan mampu meraih 40 persen suara.

Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Abu Rizal Bakrie dalam sambutan acara penutupan Musyawarah Pimpinan Daerah 1 Partai Golkar Provinsi Jawa Timur di Hotel Kartika Graha Kota Malang.

Menurut Ical, begitu ia karib disapa, Golkar kali ini berbeda dengan Golkar dulu. “Kalau dulu Padi di Indonesia itu hijau, tetapi sekarang sudah mulai menguning,” kata Ical lantang sembari disambut aplaus para peserta Musminda yang hadir.

Golkar itu jelas Ical, masih dicintai rakyat. Hal itu terbukti dengan 53 persen Pemilukada di beberapa daerah di Indonesia, Golkar menang. "Melihat kemenangan yang diraih Golkar di pemilukada itu, adalah bukti kalau Golkar adalah partai yang masih dicintai rakyat," katanya.

Karena itu, pihaknya mengimbau kepada pengurus Golkar di seluruh daerah baik ditingkat Kabupaten/kota dan juga di Provinsi Jatim, jangan sampai ada antar pengurus yang bertentangan. Kalau ada pertentangan, segera diselesaikan secara kekeluargaan dan melalui jalur musyawarah,” ujarnya.

Ego pertentangan antar pengurus sendiri partai sendiri harus dihilangkan dan dibuang jauh-jauh. “Kalau di pemilu 2014 ingin ingin menajdi pemenang pemilu harus tak ada pertentangan antar pengurus,” katanya.

Golkar yang mampu menang di beberapa pemilukada di daerah, satu sisi adalah kejayaan untuk Golkar, disisi lain hal itu adalah tantangan dan tanggungjawab yang harus terus dijaga secara profesional. “Kedepan, Golkar harus siap menjadi pohon besar dan tinggi yang siap mengahdapi segala ancaman. Golkar jangan jadi rumput yang mudah diinjak-injak oleh orang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ical menegaskan, agar target 40 persen suara secara nasional itu bisa dicapai, partai harus banyak merekrut dan berjuang mencetak kader-kader baru. Melalui apa? Golkar jelas Ical, punya program kader desa (Kardes). “Program ini di Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah berjalan,” akunya.

Program Kardes itu sudah lama dimiliki Golkar, saat ini harus kembali dilakukan untuk proses kaderisasi dan kepentingan pemilu 2014 nantinya. “Selain itu, agar menajdi kader yang profesional, maka setiap DPD harus melakukan Training of Trainers (TOT) kaderisasi,” harapnya.

Selain itu, program yang harus dilakukan, mulai dari tingkat pusat dampai tingkat desa, adalah penyebaran Kartu Tanda Anggota (KTA) Golkar. “Untuk masing-masing anggota di DPR RI, wajib menyebarkan 10 KTA di dapilnya masing-masing. Untuk anggota DPRD tingkat I, wajib menyebarkan KTA 3 ribu perorang, sedangkan anggota DPRD tingkat II wajib menyebarkan KTA sebanyak 2 ribu KTA, itu masing-masing anggora dewan dari Golkar,” tegasnya.

Kalau program demikian sudah maksimal dilakukan, kader Golkar akan mudah didata dan jelas perolehan suara di pemilu 2014 nantinya. “Saya cukup mengacungi jempol untuk Golkar Jawa Timur. Di pemilu 2014 nanti,Golkar di Jatim menargetkan 40 persen suara,” katanya kepada beritajatim usai memberikan sambutan.[ain/ted]

Jumhur: Sistem Asuransi TKI Sekarang Sangat Memadai

Jakarta (ANTARA News) - Sistem Asuransi Tenga Kerja Indonesia (TKI) yang baru berlaku saat ini dinilai sangat memadai bagi perlindungan TKI karena pihak asuransi akan mampu membayar klaim dengan cepat mengingat tidak ada lagi praktik perang diskon atau praktik jual beli blanko premi, kata Kepala Kepala BNP2TKI M Jumhur Hidayat.

"Saya tahu betul bahwa selama ini, ribuan TKI tidak bisa dibayar klaimnya atau dibayar hanya ala kadarnya saja," katanya di Jakarta, Senin.

Di samping itu, dengan sistem asuransi yang lama, mereka tidak mampu membuka perwakilannya di negara penempatan sehingga bila ada TKI bermasalah, maka tidak bisa ditangani dan akhirnya menjadi tugas KBRI atau KJRI.

Dengan kata lain, kata Jumhur, sistem yang lama hanya mau mengumpulkan uang premi auransi, tapi lalai dalam pembayaran klaimnya.

Sementara dengan sistem yang baru ini, mereka siap membuka perwakilannya di negara-negara tempat penempatan TKI, menerapkan sistem "online" dan dapat membayar klaim secara instan di Gedung Pendataan Kepulangan TKI di Bandara Soekarno Hatta.

Menanggapi adanya tuduhan monopoli dalam sistem baru itu, menurut Jumhur, bahwa tuduhan tersebut adalah "jauh panggang dari api", karena jumlah anggota konsorsium ada 10 perusahaan Asuransi, penyeleksiannya dilakukan secara ketat dan transparan serta hanya terbatas periode waktu tertentu.

Jumhur mengatakan, terlebih lagi mereka yang yang tidak setuju dengan sistem baru itu, adalah para oknum pengurus Asosiasi PPTKIS yangg paling diduga banyak mengeruk keuntungan dengan berbagai cara dengan berlindung pada aturan lama.

Dia menambahkan, walau pihaknya tidak terlibat dalam penyeleksian dalam konsosrsium asurani yang memang wewenang Menakertrans, tapi dirinya bisa memastikan bahwa proses seleksi dan sistem asuransi yang baru ini adalah sangat baik.

Oleh karena itu, kata Jumhur, BNP2TKI siap mlaksanakannya secara operasional termasuk dalam hal pengawasannya.(*)

Friday, October 22, 2010

TKI di Singapura Mengaku Disiram Air Kotor

Batam (ANTARA News) - Seorang Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Singapura, Hasdiana, mengaku disiram air kotor oleh majikannya di negeri jiran. "Saya pernah disiram air kotor," kata Hasdiana saat melapor ke Polres Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat.

Selain disiram air kotor, perempuan asal Makassar itu mengaku juga disiram air panas.

"Saya trauma. Jangan tanya lagi. Saya mau pulang ke Makassar," kata Hasdiana seraya berteriak.

Saat ditanya apakah ada bekas luka, Hasdiana enggan menunjukkannya kepada wartawan. Namun ia mengaku memiliki sejumlah luka di pundak. Hasdiana mengaku baru bekerja selama dua pekan di Singapura.

Di tempat yang sama, Kapolsek Batam Kota AKP Heriana mengatakan Hasdiana kabur dari sebuah Balai Latihan Kerja di Batam dan meminta dipulangkan ke kampung halamannya.

"Dia kabur dari BLK karena masih trauma dengan apa yang dialaminya," kata Heriana.

Kapolsek membantah pernyataan Hasdiana sebelumnya yang mengaku menerima siksaan selama di BLK.

"Tidak ada penyiksaan di BLK, saya sudah konfirmasi dengan pihak BKL. TKI ini kabur karena masih trauma," kata dia.

Ia mengatakan berdasarkan pemeriksaan sementara, Hasdiana dipulangkan majikannya di Singapura karena sakit. Lalu Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang memfasilitasinya membawa Hasdiana ke Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mendapatkan pelatihan.

Namun, Hasdiana menolak untuk tinggal dan belajar di BLK, dan melarikan diri ke kantor polisi.

Mengenai nasib Hasdiana selanjutnya, ia mengatakan polisi akan memfasilitasi, dengan menyampaikan masalah itu ke pihak-pihak terkait.

Polsek Batam Kota, kata dia, akan mendalami kasus itu lebih lanjut. (*)

KBRI Imbau TKI Tidak Tertipu Isu "Pemutihan"

Kuala Lumpur (ANTARA News) - Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur mengimbau tenaga kerja Indonesia untuk mewaspadai aksi penipuan berkedok "pemutihan" pendatang asing tanpa izin oleh Pemerintah Malaysia, karena sampai saat ini belum ada keputusan resmi mengenai hal tersebut.

"Jangan terpancing bujuk rayu dari oknum yang tidak bertanggung jawab itu," kata Widyarka Ryananta, Kepala Bidang Penerangan Sosial dan Budaya KBRI di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat, menanggapi maraknya isu pemutihan tersebut.

Widyarka menjelaskan sampai saat ini belum ada informasi resmi dari pihak imigrasi Malaysia mengenai isu pemutihan tersebut.

"Sampai-sampai, pihak imigrasi menjanjikan seandainya ada keputusan, maka pihak KBRI Kuala Lumpur yang pertama kali diberitahukan oleh pihak imigrasi Malaysia," ungkapnya.

Oleh karena itu, para TKI tersebut diingatkan agar tidak mendaftarkan diri karena hanya akan menimbulkan kerugian saja.

Beredarnya informasi tentang akan adanya pemutihan oleh Pemerintah Malaysia tersebut, ternyata dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mengeruk keuntungan dari pendatang asing tanpa izin.

"Ada beberapa perusahaan jasa yang terang-terangan membuka tempat pengurusan pemutihan. Walaupun sampai saat ini, hal tersebut belum jelas kebenarannya," kata Ketua Persatuan Masyarakat Indonesia (Permai) Makhroji Maghfur.

Bahkan, lanjut dia, untuk pendaftaran awal saja sudah diminta uang 100 hingga 200 ringgit. Tindakan perusahaan jasa tersebut hanya akan merugikan pendatang asing tanpa izin.

Ia mengatakan bahwa informasi pemutihan itu belum jelas kebenarannya atau masih simpang siur dan tidak ada jaminan bahwa selama proses pengurusan mereka aman dan tidak ditangkap petugas imigrasi.

Oleh karena itu, mantan ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kuala Lumpur ini menyarankan agar tidak teperdaya dengan rayuan perusahaan jasa yang hanya bermaksud meraup keuntungan dari pendatang asing tanpa izin.

"Saya imbau kepada warga Indonesia yang tidak mempunyai dokumen sah di Malaysia untuk tidak mendaftar dulu, walau ada penawaran pemutihan dari perusahaan jasa," katanya.

Dia merasa miris dengan kuatnya gosip pemutihan yang kian hari tambah kencang. "Tiap hari ada saja yang telpon ke kantor Permai untuk menanyakan informasi pemutihan itu," katanya.

Lebih jauh, Maghfur menjelaskan bahwa isu akan adanya pemutihan ini berawal dari undangan Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia ke beberapa perusahaan jasa untuk dimintai masukan mengenai pemutihan.

"Pertemuannya sekedar minta masukan, tapi surat undangannya dijadikan alasan penguat bahwa mereka dapat izin dari KDN untuk menguruskan pemutihan," paparnya.

Ketua Biro Pembinaan Paguyuban TKI, Saiful Aiman menyarankan masyarakat Indonesia untuk tidak teperdaya dengan isu akan adanya pemutihan.

"Pemutihan itu hal serius dan harus dibincangkan oleh dua negara. Selama belum ada informasi resmi dari Pemerintah Malaysia dan KBRI sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia, jangan percaya dengan isu ini," harapnya.(*)

Thursday, October 21, 2010

Batik Potensi Jadi Cenderamata Wisatawan

Yogyakarta (ANTARA News) - Produk kerajinan batik tulis memiliki potensi menjadi cinderamata bagi wisatawan mancanegara dan nusantara yang berkunjung ke daerah tujuan wisata di Indonesia, kata Ketua Yayasan Widya Budaya Yogyakarta, Widi Utaminingsih.

"Apalagi batik telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia oleh Badan PBB untuk urusan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO) sejak setahun lalu," kata Widi di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, pengukuhan batik oleh UNESCO merupakan bukti pengakuan dunia bahwa hasil kekayaan budaya bangsa Indonesia bernilai tinggi.

"Pengakuan dunia terhadap batik Indonesia akan meningkatkan citra batik dan Indonesia. Keberadaan batik sebagai warisan budaya nenek moyang bangsa Indonesia dapat dilestarikan dengan baik karena ada dorongan untuk memproduksi batik berkualitas," katanya.

Ia mengatakan, kalau batik menjadi cinderamata wisatawan, diharapkan produknya berkualitas dan menjadi bagian dari pariwisata Indonesia.

"Di sisi lain kehidupan para perajin batik juga akan lebih baik karena sektor pariwisata sudah menjadi tumpuan kehidupan sebagian masyarakat Indonesia," kata Widi yang yayasannya bergerak di bidang studi pengembangan budaya dan pariwisata berbasis potensi lokal.

Menurut dia, para perajin batik di Indonesia akan meningkat kesejahteraannya jika batik menjadi cinderamata wisatawan yang berkunjung ke berbagai objek wisata terutama yang wilayahnya memiliki pusat produksi kerajinan batik.

Ia mengatakan, potensi batik cukup besar karena di setiap daerah memiliki corak dan ragam batik sendiri. Misalnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tercatat ratusan corak atau ragam batik.Bahkan produk inovasi baik misalnya kerajinan topeng kayu batik.

"Jadi wisatawan diharapkan memiliki banyak pilihan saat membeli batik saat mengunjungi objek wisata," katanya.(*)
(ANT/R009)

PKB: Isu Reshuffle Bisa Perkeruh Kondisi Kabinet

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai PKB, Abdul Kadir Karding menilai isu reshuffle bisa memperkeruh kondisi Kabinet. "Seharusnya biarkan dulu mereka bekerja dengan baik," ujar Karding yang juga menjabat Ketua Komisi Agama DPR, Rabu (21/10).

Waktu satu tahun, kata Karding, memang sangat singkat untuk bisa menilai sebuah kinerja kabinet. Jika hanya mengandalkan penilaian berdasarkan target, lanjut dia, "sulit untuk mengatakan berhasil atau tidak."

Sebagai mitra koalisi, kata Karding, PKB menyerahkan semua keputusan perombakan kabinet pada presiden. PKB, kata dia, percaya diri dengan dua menteri yang ada di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Menurut dia, Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga Helmi Faisal yang menjabat sebagai Menteri Pembangunan Desa Tertinggal bisa dinilai baik. "Wakil PKB di Kabinet yakin tidak terkena perombakan, " ujarnya.

Saat didesak soal kinerja kabinet, Karding menilai memang ada beberapa sektor yang perlu dievaluasi. Salah satunya, adalah kinerja Mentei Agama terkait kehidupan pluralisme di Indonesia. "Kasus keberagaman ini perlu disoroti dan dievaluasi," katanya.

Wednesday, October 20, 2010

Nasaruddin Daud Pidana Mati Lolos Dari Hukuman Mati Setelah Pengacaranya Dapat Meyakinkan Majlis Hakim MA

Putra Jaya ;Pengacara kondongan Malaysia Mr T Vijay bisa meyakinkan majlis Hakim pengadilan Persekutuan (MA) dalam agenda sidang banding pidana mati Warga negara Indonesai asal Aceh Nasaruddin Daud hari ini 20 Oktober 2010.

Pengacara kondang itu dapat meyakinkan majlis Hakim MA yang di pimpin oleh Tan Sri Richard Malanju Hakim Besar Borneo bersama anggota Hakim Datok Sri Mohd Raus dan Datok Sri James Foong Hakim MA Putra Jaya.

Penghujaan yang di ajukan T.Vijay kepada Majlis Hakim ,bahwa ganja yang di bawa Pidana mati itu pada waktu itu hanyalah milikan dan bukannya tujuan pengedaran.

Menurut T Vijai ianya hanyalah untuk milikan bukannya untuk pengedaran ,sebab pada waktu di tangkap ianya sedang waktu isak dan Nasruddin pada waktu itu ingin sholat Isak kemasjid.

Hujahan milikan yang dapat meyakinkan majlis hakim ungkap pengacara kondangan itu saat di hubungi lewat telpon genggamnya.Sebelum ini T.Vijay juga pernah membebaskan dua WNI yang pernah di jatuhi hukuam mati di pengadilan Shah Alam ,setelah proses banding yaitu Herlina Trisnawati kasus pembunuhan dan Agus Akil narkoba,keduanya pidana mati juga bebas keduanya sudah pulang ke tanah air.


Nasaruddin sebelum ini di di jatuhi hukuman mati oleh pengadilan negeri Shah Alam pada 7 Mac 2007 karena di jerat dengan pasal 39B ADB,beliau di tangkapada 19 Aparil 2000 karena sedang melintas jalan membawa ganja seberat 11 Kilo Gram menujuh masjid.

Pada 20 Juli 2009 banding sekali lagi di gelar di pengadilan Rayuan Putra Jaya (Pengadilan tinggi negara)tapi tidak di kabulkan.

Dalam putusannya sidang banding hari ini Majlis Hakim Yang di pimpin Tan Sri Richad Manjung mengabulkan permohonan Nasaruddin dari pada Hukuman Mati manjadi hukuman 20 tahun penjara dan 10 kali cambuk dengan rotan,hukuman 20 tahun penjara dari pada ianya di tangkap.

Tuesday, October 19, 2010

PKB: Demo Copot Cak Imin Salah Alamat

Selasa, 19 Oktober 2010 14:57:43 WIB
Reporter : Rahardi Soekarno J.

Surabaya (beritajatim.com) - DPW PKB Jatim langsung merespon aksi unjukrasa Gus Durian (pendukung Gus Dur) yang menuntut pencopotan Menakertrans Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Selasa (19/10/2010) hari ini. Demo di depan gedung negara Grahadi itu dianggap PKB salah alamat.

PKB menganggap reshufle menteri merupakan hak preogratif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Kami kira mereka (Gus Durian, red) berlebihan dalam menilai Cak Imin. Kinerja Cak Imin sebagai Menakertrans sudah terbukti baik, mulai asuransi TKI, membuka lapangan kerja lewat job market fair dan memberangkatkan santri plus dai ke daerah transmigran," kata Humas DPW PKB Jatim Ari Rangkuti kepada beritajatim.com.

Menurut dia, hasil penilaian Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), menteri yang mendapat rapor merah adalah Menkumham Patrialis Akbar, Menteri PU Djoko Kirmanto dan Menkominfo Tifatul Sembiring. "Jadi, nama Cak Imin tidak masuk rapor merah dan terbukti bagus kinerjanya," pungkasnya.[tok/ted]

Makam Gus Dur Sabet Anugerah Wisata

Selasa, 19 Oktober 2010 15:30:24 WIB
Reporter : Yusuf Wibisono

Jombang (beritajatim.com) - Makam KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang ada di kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang berhasil menyabet Anugerah Wisata Nusantara (AWN). Penghargaan itu akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Sabtu lusa.

Kepastian itu dikatakan oleh Kepala Disporabudpar (Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata) Jombang, Suyoto. Ia mengatakan, Pemkab Jombang sudah menerima undangan dari provinsi untuk menghadiri acara AWN. Kebetulan, dalam undangan itu, Kabupaten Jombang yang notabene mengajukan wisata religi makam Gus Dur sebagai unggulan masuk dalam daftar 10 besar wisata di Jawa Timur.

"Ini baru pertama kalinya anugerah wisata yang kami terima. Kebetulan tahun ini yang kita ikutkan dalam anugerah wisata tahunan itu adalah wisata religi, makam Gus Dur. Yang pasti wisata makam beliau masuk dalam 10 besar," kata Suyoto bangga.

Mantan Kepala Bidang PLS (Pendidikan Luar Sekolah) ini menjelaskan, AWN merupakan agenda tahunan yang digelar Pemprov Jatim. Tahun sebelumnya, Jombang mengajukan budaya panganten Jombangan sebagai unggulan wisata. Hanya saja, upaya itu tidak membuahkan hasil.

Nah, untuk tahun ini Jombang menampilkan sesuatu berbeda. Makam mantan presiden keempat ini diajukan sebagai unggulan. "Setelah dilakukan penilaian, makam Gus Dur mampu menyabet anugerah wisata," kata Suyoto lagi.

Sebenarnya, anugerah wisata bagi makam yang berada di Tebuireng itu wajar. Pasalnya, jika dilihat dari jumlah pengunjung, makam cucu pendiri NU itu tidak pernah surut dari peziarah. Setiap hari rata-rata 3 ribu orang datang berkunjung. Jumlah itu meningkat tiga kali lipat jika menginjak hari Sabtu dan Minggu. "Itulah salah satu parameter penilaian. Karena memang makam Gus Dur tidak pernah sepi pngunjung," pungkasnya. [air/suf]

Monday, October 18, 2010

Masyarakat Bangka Kurang Berminat Jadi TKI

Sungailiat, Bangka (ANTARA News) - Kepala Bagian Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Asrin Waldi mengatakan masyarakat daerah ini kurang berminat menjadi tenaga kerja Indonesia.

"Mereka beranggapan bekerja di luar negeri terlalu jauh dari keluarga, dan masih memilih bekerja di dalam negeri atau di luar daerah seperti ke Jawa atau wilayah Sumatra," katanya di Sungailiat, Senin.

Ia mengatakan, pihaknya belum satu pun menerima pendaftaran masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri atau menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI).

"Jangankan kerja di luar negeri, kami pernah diminta bantuan untuk mencari karyawan dari salah satu perusahaan di Bintan, Batam, tetapi tidak satu pun masyarakat yang mendaftar," katanya.

Sejak dimulai pendaftaran sampai tutup tidak ada satu pun masyarakat yang berminat bekerja di Bintan sebagaimana yang dibutuhkan perusahaan tersebut.

"Sebenarnya tidak ada masalah menjadi TKI atau bekerja di luar negeri asalkan yang bersangkutan memenuhi syarat dan mematuhi peraturan yang berlaku," katanya.

Dia mengatakan, jumlah pengangguran di Kabupaten Bangka, berdasarkan kartu kuning atau kartu mencari kerja saat ini lebih dari 4.000 orang.

"Mereka yang belum bekerja itu rata-rata berusia 23 sampai 30 tahun dari berbagai jenjang pendidikan," katanya. (KMN/K004)

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) Malaysia menyediakan layanan pengaduan untuk berbagai permasalahan tenaga kerja

Malaysia Sediakan Layanan Pengaduan TKI

Senin, 18 Oktober 2010 22:12 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) Malaysia menyediakan layanan pengaduan untuk berbagai permasalahan tenaga kerja umumnya termasuk tenaga kerja Indonesia melalui hotline Talian Nur 15999.

"Kalau ada masalah terkait tenaga kerja, hubungi ke nomor 15999. Nomor ini berlaku ke seluruh Malaysia," kata Sekretaris General KPWKM Malaysia, Dato` Noorul Ainur Mohd Nur di Jakarta, Senin.

Hotline Talian Nur 15999 merupakan salah satu prioritas utama dari kerja sama antara KPWKM Malaysia dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman (MoU).

"Hotline ini sudah ada sejak 2007 tapi khusus bagi masyarakat Malaysia, tapi karena belakangan ini sering terjadi kasus-kasus terkait tenaga kerja maka pada November 2009 hotline ini juga bisa dimanfaatkan tenaga kerja," katanya.

Meski sudah dibuka untuk tenaga kerja, namun diakuinya belum memberikan dampak yang memuaskan dan belum dimanfaatkan oleh tenaga kerja sebab masih kurangnya sosialisasi.

"Melalui kerjasama inilah kami mengharapkan adanya sosialisasi sehingga nomor hotline ini bisa terekspos dengan baik dan dimanfaatkan oleh tenaga kerja," katanya.

Menurutnya, Pemerintah Malaysia juga sangat berkomitmen akan menjalankan program tersebut, dia mencontohkan baru-baru ini pihak aparat hukum telah menahan majikan yang menyiksa pembantu rumah tangganya.

Nomor pengaduan itu langsung berada di bawah Sekretaris General KPWKM Malaysia dan pihaknya hanya diberi waktu dua hari untuk menyelesaikan masalah yang diadukan.

Program layanan pengaduan tersebut menurutnya diperlukan karena selain banyaknya TKI di Malaysia juga Indonesia dianggap penting oleh Malaysia sehingga perlu dijaga hubungan baik dan silaturrahmi.

Sekretaris Menteri PP-PA, Sri Danti mengatakan, pihaknya akan bekerjasama dengan para pemangku kepentingan seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BN2TKI) untuk mensosialisasikan program hotline tersebut.

"Kita akan bekerjasama dengan semua pihak termasuk agen-agen tenaga kerja sehingga hak-hak TKI bisa benar-benar dilindungi," ujar Sri Danti.
(D016/Z002)

Sunday, October 17, 2010

Apakah Perlu Kabinet Di Rombak ?

Minggu, 17 Oktober 2010 09:03

Banyak Menteri Tak Punya Gebrakan

Sinyal reshuffle kabinet dalam waktu dekat semakin jelas. Banyak pihak yang tak puas terhadap kinerja sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II. Orang dalam istana pun memberikan kritik. Meski tidak disampaikan secara vulgar, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga menilai kabinet saat ini belum mampu memunculkan gebrakan.

”Kabinet ini, kapasitasnya, sebenarnya bisa ditingkatkan. Asalkan, executive members atau para menteri memiliki visi dan ujungnya adalah gebrakan yang membuat orkestra ini terdengar ke luar. Saya kira satu tahun ini penting untuk membuat orang ingat bahwa orkestra itu memang harus terdengar dan menghasilkan efek di tingkat publik,” kata Daniel di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta, kemarin (16/10).

Dalam diskusi bertajuk Setahun SBY-Boediono itu, turut berbicara pengamat ekonomi Faisal Basri, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, dan budayawan Hardi.

Daniel menegaskan, gebrakan, terobosan, maupun invensi merupakan prinsip utama yang harus dijalankan supaya pemerintahan tidak tampak membosankan seperti yang dipikirkan sebagian orang. Rencana aksi para menteri harus mampu mengakibatkan dampak yang terukur dan signifikan bagi rakyat.
”Mereka harus mengelola kabinet dengan cara yang lebih ramai rasanya. Para menteri harus tampak lebih pintar daripada yang semestinya,” ujar pakar sosiologi politik yang juga dosen di Universitas Airlangga, Surabaya, itu.

Menteri-menteri, menurut dia, semestinya juga lebih aktif menawarkan variasi turunan dari kebijakan pokok pemerintah. Artinya, setiap menteri harus lebih aktif berbicara dan berkerja di ruang publik dengan menyerap masukan, menanggapi feedback, bahkan membuat policy (kebijakan) baru sebagai koreksi.

”Mereka harus lebih sering terlihat di daerah daripada jalan-jalan di sekitar Thamrin menuju istana,” sindirnya. ”Satu tahun ini, masa konsultasi dengan presiden cukup. Mereka mestinya tahu policy dasar pemerintah. Ini saatnya lebih banyak menatap dunia daripada mengurung diri,” sambung Daniel.

Menjelang satu tahun pemerintahan SBY, Daniel menyebut presiden tengah menyiapkan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinetnya. Tapi, dia tidak bisa memastikan apakah evaluasi itu akan berujung reshuffle kabinet. ”Bukan kewenangan saya untuk bicara. Tapi, kita tidak terkejut kalau itu terjadi. Siapa pun yang mendapat mandat memimpin negeri ini pasti ingin memastikan pembantunya adalah orang-orang terbaik di bidangnya,” tuturnya.

Daniel hanya memberikan sinyal, kalaupun terjadi pergantian menteri, tidak akan terjadi perubahan mendasar dalam arah kebijakan SBY. Dia menyatakan, perubahan harus bersifat sustainable atau berkelanjutan sebagai produk serangkaian policy yang terlembaga.

”Pemerintahan ini menghindari perubahan, pertumbuhan, dan pembangunan yang menganut pola eratis seperti air muncrat lumpur Lapindo. Muncul, terus menghilang, lalu muncul lagi di tempat lain. Jadi, tidak boleh hanya karena menterinya berganti, perubahan muncul di pojok sana. Ini bukan sesuatu yang planned (terencana) dan terstruktur,” beber Daniel.

Menteri Hasil Dagang Sapi

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai Presiden SBY melakukan kesalahan mendasar dengan membentuk kabinet yang terlalu mengakomodasi kelompok politik. Padahal, Partai Demokrat menang dengan angka signifikan dan SBY terpilih dalam satu putaran.

”Seolah-olah tidak percaya diri,” kata Burhan dalam diskusi di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, kemarin (16/10). Dia menyebut di antara 34 menteri, terdapat 19 menteri dari parpol.

Sementara di antara menteri-menteri nonparpol, lanjut dia, juga banyak yang tidak sesuai dengan prinsip meritokrasi dan the right man in the right place.

”Karena menteri-menterinya hasil dagang sapi, akhirnya kita sulit berharap banyak (pada pemerintahan). Ini sudah terlihat,” ujarnya.

Dalam evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang dirilis beberapa waktu lalu, ada tiga menteri ”Menkominfo Tifatul Sembiring, Menkum HAM Patrialis Akbar, dan Menteri PU Djoko Kirmanto” yang disebut mendapat rapor merah. Namun, menurut Burhan, seharusnya lebih dari tiga menteri yang berkinerja kurang baik.

”Masih banyak menteri lain yang mungkin layak langsung diberi kartu merah. Tapi, karena para menteri ini merupakan elite partai, mereka bisa aman dari evaluasi negatif UKP4,” kata Burhan. Secara eksplisit dia menyindir Menteri Agama Suryadharma Ali (Ketum DPP PPP), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (Ketum DPP PKB), serta Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini (Wasekjen DPP PKB).

”Bayangkan apa yang dikerjakan Suryadharma Ali. Seorang menteri berani mengatakan pembubaran Ahmadiyah. Menurut saya itu, sudah offside. Bagaimana peran dia dalam menjaga toleransi?” ujarnya. ”Lantas apa yang dikerjakan Helmy Faisal dan Muhaimin Iskandar? Sebagian besar di bawah standar,” ucap Burhan.

Burhan memperkirakan, pergantian menteri mendatang akan sangat dipengaruhi pertimbangan politik daripada kinerja menteri. Akibatnya, SBY semakin tersandera koalisi dan kian kehilangan kewenangan dalam sistem presidensial murni. ”Reshuffle is all about politics than performance,” katanya.

Burhan menambahkan, Presiden SBY dan Wapres Boediono memiliki karakter yang sama. Keduanya merupakan pemimpin bertipe ”pedal rem” yang hati-hati, kalkulatif, dan penuh pertimbangan. Sebagai penyeimbang, seharusnya dipilih menteri-menteri berkarakter pedal gas yang penuh inisiatif, terobosan, dan berani out of the box.

”Sayangnya, banyak menteri yang mencari aman sendiri. Akhirnya semua nggak jalan-jalan,” jelasnya.
Pengamat ekonomi Faisal Basri mendukung presiden untuk merombak kabinet. Dia menganggap pemerintah gagal memanfaatkan momentum global untuk mendongkrak perekonomian nasional. Ini terjadi karena para menteri yang bertangung jawab ternyata malah tidak terlihat kinerjanya.

”Relevan kalau setahun pertama dievaluasi secara komprehensif untuk diganti elemen-elemen yang menghambat take off itu,” kata Faisal. Secara lebih spesifik, Faisal menyentil kinerja Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh.

Dia menyayangkan pembangunan infrastruktur yang tidak menonjol dan belum hadirnya undang-undang pembebasan tanah (lahan). Faisal juga menyebut produksi minyak jalan di tempat. ”Karena itu, mereka ini salah satu target yang ingin di-reshuffle,” katanya lantas tersenyum.

Meski begitu, Faisal mengakui bahwa presiden juga perlu dikritik karena menteri dipilih presiden. Selain itu, presiden harus mampu membangun sinergi antarpara menteri dengan arahan yang jelas.

”Seharusnya nggak ada yang memainkan alat musik secara sumbang, karena konduktor memberikan tanda-tanda pakai tangan dengan sangat jelas dan tidak multiinterpretasi, sehingga melahirkan harmoni,” ingatnya.

Secara terpisah, Ketua DPP PKB Marwan Jafar menuding adanya upaya deparpolisasi yang sangat masif. Gerakan ini, kata dia, memosisikan parpol sebagai institusi yang tidak berdaya, tidak mampu, dan tidak punya kader. ”Dalam berbagai momen, termasuk reshuffle, parpol selalu dihajar. Justru kami bertanya, yang menteri-menteri profesional itu mampu atau nggak?” katanya.

Dia mencontohkan, di sektor perdagangan, banyak barang China yang masuk Indonesia tanpa terkendali sehingga merugikan pedagang nasional. Di bidang pendidikan, rating mayoritas perguruan tinggi juga menurun. ”Ini profesional semua lho yang pegang,” sindirnya. Marwan rupanya menyentil Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Menteri Pendidikan Mohammad Nuh.


Menurut Marwan, di balik gerakan deparpolisasi, ada pihak-pihak yang tidak punya parpol, tapi ingin masuk struktur kekuasan tanpa berkeringat. ”Makanya, menteri dari parpol dihajar terus. Padahal, kalau mereka mendirikan parpol, belum tentu ada yang memilih,” kecam ketua Fraksi PKB di DPR itu.

Dia menambahkan, Muhaimin Iskandar sudah berkerja secara maksimal. Ini terutama untuk memerangi dan membersihkan mafia TKI, baik yang bergerak di Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) maupun asuransi.

”Itu nggak mudah, bertahun-tahun sudah menjadi endemik dan didiamkan. Cak Imim mendapat banyak tantangan berat, terutama dari internal,” bela Marwan.

Golkar Tolak Reshuffle

Golkar yang mempunyai ”saham” tiga menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II menolak reshuffle. Menurut Ketua Umum (Ketum) Golkar Aburizal Bakrie, kerja menteri selama setahun sangat prematur.

”Seharusnya, menteri itu dibiarkan tetap di tempatnya selama lima tahun,” katanya di sela-sela peringatan HUT Ke-64 Golkar yang dirayakan di Tugu Pahlawan kemarin pagi (16/10). Selain di Surabaya, partai berlambang beringin itu mengadakan acara di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta.

Bagi Ical, sapaan akrab Aburizal Bakrie, menteri tidak perlu diganti bila yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran pidana besar, seperti membunuh atau nyata-nyata korupsi. ”Seorang menteri punya program kerja yang cukup panjang. Tidak adil rasanya bila langsung dinilai dan divonis sebelum dia menyelesaikan programnya,” ujarnya.

Di dalam kabinet SBY sekarang, ada tiga menteri dari Golkar. Ketiganya menempati pos strategis. Yakni, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Peridustrian M.S. Hidayat, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad. Hanya, Ical mengatakan bahwa reshuffle adalah hak prerogatif presiden. ”Jadi, bila ada kader Golkar yang diganti, kami siap mencarikan gantinya. Banyak kader Golkar yang mumpuni,” tegasnya.

Sementara itu, secara tak langsung Ical juga mengisyaratkan kesediaan dirinya untuk maju pada pilpres mendatang. ”Sekarang saya belum bisa menyebut siap atau tidak. Harus melihat survei dulu,” tuturnya. Dia menyatakan lebih fokus untuk membawa Partai Golkar menang pada Pemilu Legislatif 2014 mendatang.

Mertua artis Nia Ramadhani itu menargetkan 30 persen suara bagi partai berlambang pohon beringin tersebut. Dengan mendapatkan 30 persen, Golkar akan leluasa mengusung kadernya sebagai presiden. ”Soal siapa yang nanti diusung, ya itu melihat hasil survei terakhir,” tegasnya.

Strategi yang diusung Partai Golkar untuk menang pada pileg mendatang dimulai sejak sekarang. Yakni, melakukan kegiatan berbasis kerakyatan. Untuk itu, setiap kegiatan Golkar pasti selalu melibatkan rakyat dan berbasis kerakyatan. ***

Saturday, October 16, 2010

Jika Islah PKB Menjadi Sengketa

Oleh : R Ferdian Andi R
Inilah.Com

Fakta adanya kelompok di internal PKB yang tidak sepaham dengan DPP PKB yang mendapat legitimasi yuridis nyatanya memang sulit terbantahkan. Seperti pernyataan Wakil Sekjen DPP PKB Kalibata Ichsan Abdullah yang menegaskan Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar telah menandatangani akta bersama untuk melakukan rekonsiliasi di internal PKB pada 26 Juni 2010.

Sekarang sudah Oktober, jadi memang cukup lama sampai hari ini tidak ada tindak lanjut dari rencana islah itu, ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/10).
Atas dasar itulah, Ichsan menegaskan, pihaknya mensomasi Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar agar segera menggelar islah PKB.Jangan sampai partai ini
hilang pada perhelatan Pemilu 2014 karena konsolidasi belum selesai,� ingatnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Dewan Syura DPP PKB Lily Chadidjah Wahid yang menegaskan dalam muktamar PKB di Ancol pada 2008 lalu tidak pernah memutuskan muktamar pada 2013.Kalau seperti ini muktamar luar biasa dibiarkan sampai 2013
saya khawatir partai ini dijadikan otonom dengan partai lain,� ingatnya.

Lily menyebutkan, jika islah hanya berdasarkan like and dislike Muhaimin Iskandar, jelas hal tersebut keluar dari akta kesepakatan. “Kami ingin partai ini bisa bersatu dan menjadi besar, ujarnya.

Sementara terpisah, Sekretaris Fraksi PKB M Hanif Dakhiri membantah jika ada sebagian kader PKB yang menyebut proyek islah tidak jalan.Tidak relevan jika dikatakan islah saat ini tidak berjalan, PKB saat ini solid. Bahkan kita menargetkan minimal memperoleh 100 kursi di DPR pada Pemilu 2014, tegasnya.

Terkait desakan percepatan muktamar PKB, Ketua DPP PKB Marwan Jafar menegaskan, muktamar partai tetap diagendakan pada 2013.

Marwan menegaskan, Muktamar 2013 bukan tanpa pijakan karena sesuai keputusan MA dan SK Menteri Hukum dan HAM yang secara jelas menyebutkan periode kepengurusan DPP PKB dengan Ketua Umum Muhaimin Iskandar dimulai dari 2008-2013.

“Dalam putusan MA dan SK Menhukhak tertulis jelas, kepengurusan PKB sampai 2013, dari 2008-2013. Tolong baca putusan MA dan SK Menhukham itu, jangan asal bicara,� ucap Marwan.

Proses islah pun, menurut Marwan hingga kini sudah berjalan. Oleh karenanya, ia mengaku heran mendengar ada sebagian kader PKB yang mensomasi DPP PKB karena dianggap tidak menjalankan butir-butir islah.

“Kok masih ada yang mau mensomasi, hingga sekarang islah masih berjalan, kita mengikuti dan menjalani perjanjian islah itu sendiri. Terlihat saat Mukernas PKB beberapa waktu lalu. Di situ, semua berkumpul, itu peneguhan berhasilnya islah,� ungkap dia

Terkait desakan percepatan muktamar, Marwan meluruskan, langkah akomodasi sebagai bagian dari implementasi islah sudah maksimal dilakukan. Ia pun menegaskan jika pihak lain yang menginginkan muktamar justru melakukan tindakan illegal. “Kalau memaksakan muktamar justru mereka ilegal,� tandasnya.

Jalan panjang islah PKB memang penuh liku. Sejatinya rekonsiliasi tak sekadar menyatu dan berpijak pada aturan legal formal semata, karena islah juga terkait dengan merelakan masa lalu dan memiliki perspektif jangka panjang. Jika hal tersebut absen, proyek islah PKB hanyalah ilusi. [mdr]

20.138 Calhaj Masuk Madinah, 2 Meninggal, 14 Dirawat

Laporan dari Arab Saudi
Iin Yumiyanti - detikNews

Makkah - Memasuki hari keempat kedatangan, jumlah jamaah calon haji (calhaj) yang masuk Madinah mencapai 20.138 orang. Dari jumlah itu, 2 jamaah meninggal dunia dan 14 lainnya dirawat di Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI).

Dua calhaj yang meninggal yakni Sudarmin bin Adam (55) asal Banda Aceh dan Mutaminah binti H Sueb embarkasi Bekasi kloter 6.

Sudarmin meninggal pukul 07.15 waktu Arab Saudi, Jumat (15/10/2010). Ia meninggal dalam usia 53 tahun di Rumah Sakit King Fath akibat terserang stroke. Sebelumnya Sudarmin masuk RS Al Anshor namun kemudian dirujuk ke RS King Fath karena kondisinya sudah kritis.

Sedangkan Mutaminah wafat di Rs Al Anshor akibat penyakit jantung yang dideritanya. Sebelum dibawa ke rumah sakit, Mutaminah pingsan di jalan saat akan menuju Masjid Nabawi.

"Data yang kita peroleh dia (Mutmainah) meninggal karena jantung," kata Kepala Daerah Kerja Mekkah Subakin Abdul Muthalib saat dikonfirmasi wartawan di kantornya, Madinah, Jumat (15/10/2010).

Kedua calhaj itu sesuai ketentuan dimakamkan di Madinah.

Dengan meninggalnya dua calhaj tersebut, tercatat jamaah haji Indonesia yang meninggal sudah 3 orang. Jamaah pertama yang meninggal adalah Siswanto asal embarkasi Medan kloter dua Sumut. Dia meninggal saat dalam penerbangan dari Medan menuju Jeddah. Siswanto meninggal akibat gagal jantung.

Ketua BPHI Dokter Subagyo mengimbau para calhaj menjaga fisik dan memperhatikan kesehatannya. Terutama bagi calhaj yang masuk dalam kecenderungan risiko tinggi tidak boleh sampai kelelahan.

"Tidak boleh terlalu capek," kata Subagyo.

BPHI hingga saat ini masih merawat 14 calhaj. Dari jumlah itu, 3 orang menderita masalah psikologis.

Friday, October 15, 2010

WNI Dari Aceh Di Jatuhi Hukuman Gantung Sampai Mati karena Mengedar Ganja

Shah Alam :Pengadilan Tinggi negeri Shah Alam menjatuhkan hukuman gantung sampai mati pada warga negara Indonesia asal Aceh karena mengedar ganja dengan berat 2681 gram.

Fakhrurazi Hasan 34 tahun ditangkap oleh polisi di Jalan Bandar Rawang Gombak pada 7/3/20o5 jam 9 malam .Terdakwa pada waktu itu sedang berjalan menujuh kearah depan KFC dengan membawa tas yang ada merek 'Marlboro Classic'

Sewaktu terdakwa berjalan menujuh ke arah KFC polisi sedang memperhatikannya.Pada waktu polisi menangkapnya ,saat itu dia sedang membawa tas Marlboro Classic yang di tutup dengan handuk kecil berwarna putih yang di bawanya di tutup dengan koran yang terdapat 3 bungkus ganja seberat 2681 gram.

Pada waktu itu tas tersebut di campakkan ke tanah oleh terdakwa yang tidak jahu dari tempat terdakwa berdiri.

Hukuman gantung sampai mati di bacakan oleh Hakim Dr Badariah Sahamid Hakim pengadilan tinggi Shah Alam hari ini Jumaat 15 /10 /2010.Terdakwa di jerat dengan pasal 39 B dengan ganjaran ancaman mati.

Terdakwa di dampingi pengacara , sedangkan JPU dipimpin oleh Mohommad Mustafa dari kantor JPU Selangor.Pidana mati akan membuat banding ke pengadilan tinggi negara Putra Jaya.

Kejari Gresik Gagal Lagi Eksekusi Terpidana Korupsi

Gresik - Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik gagal lagi mengeksekusi salah satu dari empat terpidana korupsi reklamasi pantai Sangkapura, Pulau Bawean sebesar Rp1,2 miliar, yakni Buang Idang Guntur.

Kegagalan Kejari Gresik mengeksekusi Buang, bukan hanya sekali ini saja. Semasa Kasi Pidsus dijabat oleh Rustiningsih, pengusaha asal Bawean itu telah tiga kali berhasil menghindari jeruji besi.

"Kami akan terus berupaya melakukan eksekusi. Harusnya hari ini kemarin, batas panggilan pertama yang dipenuhi terpidana. Tetapi kalau belum datang kami eksekusi lagi sampai bisa," tegas Selvia Desty R, pengganti Rustiningsih yang pindah tugas ke kejaksaan Kabupaten Malang, Kamis.

Pria yang akan menjalani hukuman empat tahun penjara atas putusan kasasi MA kembali sukses mengibuli Kejari Gresik. Janji hendak datang ke kejaksaan dari kampung halamannya Bawean dengan menumpang kapal, ternyata setelah di chek sekitar pukul 09.00 WIB, nama Buang tidak terdaftar dalam manifest KM Dharma Kartika.

Menurut Jaksa Rimin, pihaknya kehilangan kontak dengan terpidana. Namun, pihaknya sudah berkomunikasi dengan penasihatnya Irfan Choirie dan dijanjikan jika kliennya bakal memenuhi eksekusi, Jumat (15/10).

"Saya tidak yakin datang, tapi kami tetap akan menunggu tidak memenuhi panggilan kami akan dilakukan eksekusi paksa," tegas Rimin.

Irfan Choirie yang dikonfirmasi menegaskan, pihaknya yang bertanggung jawab atas janji kliennya. Artinya, bila sampai kliennya Buang Idang Guntur belum menyerahkan hingga Jumat (15/10), maka pihakya yang akan menangkap kliennya dan membawa ke jaksa.

"Kami pastikan akan datang, Jumat. Kalau tidak tangkap saya," katanya

Putusan kasasi majelis MA yang diketuai MA Joko Sarwono atas perkara Idang Buang Guntur diterima Mei 2010. Dalam putusan itu, selain perintah penjara empat tahun, juga dihukum membayar denda Rp200 juta subsider empat bulan serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp361,4 juta.

Dalam perkara korupsi reklamasi Rp1,2 miliar itu ada lima tersangka, di antaranya terdakwa Zainal Arifin yang divonis setahun penjara dan sekarang bebas.

Tiga terdakwa yang belum diputus kasasinya Sumarsono mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup yang kini menjadi Staf Ahli Bupati Gresik. Siti Kuntjarni, mantan Kabag TU pada Dinas LH yang kini menjabat Sekretaris Inspektorat Kabupaten Gresik, serta Sihabudin, rekanan yang juga pemilik CV Daun Jaya.

Thursday, October 14, 2010

Pengangguran di Jatim Tembus 1 Juta Jiwa

Surabaya (beritajatim.com) - Gerakan Penanggulangan Pengangguran (GPP) yang dicanangkan Menakertrans RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Kamis (14/10/2010) hari ini memang layak ditujukan untuk Jatim. Pasalnya, ada sebanyak 1.011.950 orang angkatan kerja di Jatim yang masih menganggur (pencari kerja).

Dari jumlah penduduk Jatim berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 yang mencapai 37.476.011 jiwa, terdapat 20.623.490 orang angkatan kerja. Sedangkan, dari angkatan kerja yang ada, jumlah kesempatan kerja yang tersedia hanya 19.611.540 orang (95,09 persen) dan 1.011.950 orang (4,91 persen) pencari kerja yang belum terserap pasar kerja.

"Sebenarnya pada 2 tahun terakhir (2009-2010, red) menunjukkan tren positif, di mana jumlah kesempatan kerja mengalami kenaikan. Dari sebelumnya 93,58 persen per Agustus 2009 menjadi 95,09 per Februari 2010. Jumlah penganggur juga menurun dari 5,08 persen menjadi 4,91 persen," kata Kadisnakertransduk Provinsi Jatim Hari Soegiri di sela-sela Job Market Fair (JMF) 2010 di Jatim Expo Surabaya.

Pihaknya memiliki tiga strategi prioritas dalam mengentas pengangguran di Jatim, yakni perluasan angkatan kerja umur muda (25-34 tahun) melalui job fair, bursa kerja online dan jejaring informasi bursa kerja di lembaga pendidikan/swasta serta pembinaan usaha mandiri. Selain itu, juga meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui fleksibilitas upah minimum, upah sektoral dan law enforcement oleh petugas pengawas ketenagakerjaan.

"Kami juga kembangkan sarana infrastruktur BLK bertaraf internasional dan lembaga pelatihan yang berorientasi dunia kerja dengan pola 3 in 1 plus. Yakni, pelatihan, sertifikasi, magang kerja dan penempatan serta mengoptimalkan jejaring kemitraan lembaga pendidikan swasta," tuturnya. [tok/but]

Menakertrans Akhiri Dualisme Penanganan TKI

Surabaya (beritajatim.com) - Penanganan TKI di Indonesia sudah jelas siapa kini yang meng-handle. Selama ini, setiap kasus penyiksaan TKI di luar negeri selalu saling lempar dan terjadi tumpang tindih kebijakan antara Kemenakertrans dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).

Untuk mengakhiri polemik dualisme penanganan TKI itu, Menakertrans Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 14/MEN/X/2010. Dengan peraturan baru ini, fungsi Kemenakertrans sebagai regulator (pembuat kebijakan), sedangkan BNP2TKI adalah operatornya (pelaksana kebijakan).

"Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No. 14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri memperjelas fungsi dan tugas antara Menakertrans dengan BNP2TKI serta keterlibatan pemerintah daerah dan PPTKIS," kata Cak Imin seusai membuka Job Market Fair (JMF) 2010 di Jatim Expo Surabaya, Kamis (14/10/2010).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No. 14/MEN/X/2010 itu diteken Cak Imin pada Rabu (13/10/2010) malam. Dengan terbitnya peraturan baru ini, diharapkan polemik tentang dualisme pelayanan TKI antara Kemenakertrans dan BNP2TKI telah selesai dan diakhiri.

Menurut dia, pemerintah bertekad meningkatkan pelayanan kepada calon TKI/TKI dengan prinsip mudah, murah, cepat dan aman. Oleh karena itu secara periodik dilakukan evaluasi atas pelaksanaan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

"Sudah ditandatangani malam tadi, semuanya sudah klir sekarang tinggal pelaksanaanya saja," imbuh Kepala Sub Media Kemenakertrans Subhan di tempat yang sama.

Dalam Permenakertrans baru ini juga diatur tentang koordinasi pelayanan, penempatan dan perlindungan TKI di daerah, sistem satu atap perizinan di daerah, komponen dan biaya bagi calon TKI, penempatan TKI, layanan data dan informasi bagi TKI, pemantauan TKI, pelayanan kepulangan TKI, pelaporan, serta pengawasan TKI.[tok/gir]

Wednesday, October 13, 2010

PKB: Timur Pradopo Bakal Mulus Jadi Kapolri


INILAH.COM, Jakarta - Fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan pemilihan calon Kapolri Komjen Pol Timur Pradopo akan berjalan lancar. Pasalnya tidak ada hambatan dari seluruh fraksi yang ada termasuk fraksi koalisi.

"Tidak akan ada hambatan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR, termasuk yang tidak bergabung dalam koalisi," kata Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/10).

Apalagi kata dia Sekretariat Gabungan Partai Koalisi juga telah sepakat memilih Timur Pradopo. Karena itu, pemilihan Kapolri dinilai dia akan berjalan dengan aklamasi.

Fraksi PKB sendiri menilai masih ada pekerjaan rumah dari Kapolri yang mesti diselesaikan dan dibenahi. Apalagi sekarang kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi kepolisian saat ini sangat rendah.

"Saya harap sistem setoran yang ada di lembaga kepolisian selama ini bisa dihilangkan. Pungli dihapuskan saja dulu." [TJ]

Pabrik Sandal di Gempol Ludes Dilalap si Jago Merah

Pasuruan - Pabrik sandal milik PT Evarindo Mega Makmur di Jalan Raya Ngerong, Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu pagi ludes dilalap si jago merah.

Api mulai diketahui berkobar sekitar pukul 04.00 WIB dari ruang penyimpan bahan baku yang mudah terbakar, tapi hingga berita ini di turunkan, tiga unit PMK dari PT Gudang Garam, PT HM Sampoerna, dan PMK Kabupaten Sidoarjo masih terus berupaya memadamkannnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, tapi dipastikan kerugian bisa mencapai miliaran rupiah. Seluruh pabrik berikut isinya ludes dilalap si jago merah, hanya sebagian kecil peralatan kantor yang bisa diselamatkan.

Junaidi, seorang saksi mengatakan, kobaran api mulai diketahui sekitar pukul 04.00 pagi dari ruang penyimpan bahan baku sandal. Api cepat membesar karenba bahan baku sandal mudah terbakar, sehingga merambet keseluruh gedung.

Ia menjelaskan, sebelum terjadi kebakaran, sekitar pukul 01.00 WIB listrik di pabrik mati. Namun, ketika sekitar pukul 04.00 listrik menyala kembali, terjadi kobaran api di ruang bahan baku. Kobaran api kemudian merambet ke bagian lain pabrik.

Tiga unit mobil PMK yang datang ke lokasi belum berhasil memadamkan kobaran si jago merah. Api sulit dipadamkan karena bahan baku sandal yang berupa spoon sangat mudah terbakar.

PT Evarindo Mega Makmur yang beraga di tepi Jalan Raya Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan meproduksi sandal merk Melly. Besarnya kobaran api yang menaimbulkan asap tebal terlihat jelas dari radius belasan kilometer.

Posisi pabrik yang berada di tepi jalan antara Malang-Surabaya di ruas Pandaan-Gempol menjadi perhatian pengguna jalan yang lewat.

Kasatreskrim Polres Pasuruan AKP indra Mardiana, yang ditemui dilokasi kejadian belum bisa menjelaskan penyebab kebakaran. Ia mengatakan polisi masih menyelidiki, dan melakukan identifikasi, serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi.

Dia juga mengungkapkan, penyebab kebakaran baru bisa diketahui setelah ada olah TKP yang dilalukan oleh Tim Labfor Polda Jatim yang akan didatangkan.

3.607 Jamaah Indonesia Tiba di Madinah, 5 Sakit

Madinah, NU Online
Jamaah haji Indonesia secara bertahap masuk Madinah. Hingga Rabu (13/10/) dini hari, tercatat 9 kloter yang terdiri dari 3.607 jamaah sudah tiba di Madinah. Lima jamaah sakit dibawa ke Balai Pengobatan Haji Indonesia .

Semua jamaah tersebut sudah mendapatkan pemondokan di markaziah alias kawasan Madinah yang berjarak sekitar 500 meter dari Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi, jamaah melakukan Salat Arbain atau salat lima waktu selama 8 kali berturut-turut secara berjamaah.

Menurut Waka Daker Perumahan dan Katering Madinah, Mucholih Djimun jamaah yang pertama kali tiba di Madinah adalah jamaah asal Ujungpandang (Makassar) pada pukul 02.30 WIB waktu Madinah, Selasa (12/10). Sementara jamaah yang terakhir datang adalah jamaah asal Surabaya pada pukul 15.50.

Kesembilan kloter jamaah itu terdiri dari 1 kloter dari Aceh (BDJ), 2 kloter dari Ujungpandang (UPG), 2 kloter dari surabaya (SUB), 1 kloter Jakarta (JKG), 1 kloter Jawa Barat (JKS), 1 kloter dari Medan dan 1 kloter Banjarmasin.

Semua jamaah sudah menempati pemondokannya masing-masing yang tersebar di hotel Qasr Wisam, Raudah Mulabi, Jauharah Rasyid, Wafadah Zahra, Markas Haramain, Muhtarah Plaza, Badar Awali, Burj Jamal, Rawdah Amal dan Madinah Concord.

Lima Jamaah Sakit
Sementara sebanyak 5 jamaah telah dibawa ke BPHI. Empat jamaah harus menjalani rawat inap dan satu jamaah telah diperbolehkan pulang. Empat jamaah yang dirawat yakni Syarkani (40), Rabiah Binti Toha (51), Damri Hasibuan (65) dan Makmur Harahap (67). Sementara satu orang yang sudah diperbolehkan pulang adalah Mahfud. (min/Laporan langsung Syaifullah Amin dari MadinahlAPORAN )

Presiden SBY Jadi Berangkat ke Wasior


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (13/10/2010) pagi ini dipastikan jadi berangkat menuju Wasior, ibukota Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, yang luluh lantak akibat banjir besar Senin (4/10/2010) lalu.

Pada Minggu (10/10) lalu, Presiden Yudhoyono menunda keberangkatannya ke Wasior, dengan alasan tidak mau menambah kerepotan di saat penanganan korban bencana Wasior.

Saat ini, Pesawat Kepresidenan, Boeing 737-500, yang disewa dari PT Garuda Indonesia, sudah nongkrong di Base Ops Pangkalan Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Wartawan peliput kegiatan Presiden beserta sebagian staf, sudah berada di pesawat. Presiden Yudhoyono sudah tiba, namun belum naik ke pesawat.

Keberangkatan Presiden dilakukan pada hari kesembilan setelah bencana yang menewaskan 140 orang lebih dan ratusan orang hilang dan terluka.

Namun, Presiden mengeluarkan instruksi dan memimpin rapat penanganan bencana Wasior serta memberikan bantuan senilai Rp 2 miliar.

Presiden beserta Ibu Negara dijadwalkan tiba pada Rabu sore hari di Manokwari, dan sebelumnya transit di Makassar, Sulawesi Selatan.

Di Manokwari, Presiden dan rombongan akan diangkut dengan Kapal Republik Indonesia (KRI) Hassanudin.

Adapun KRI Fatahillah, yang jalan beriringan dengan KRI Fatahillah, akan mengangkut rombongan lainnya beserta bantuan Presiden.

Direncanakan, Presiden dan rombongan akan menginap di KRI Hasanuddin selama dua malam. Bukan di KRI Yos Sudarso sebagaimana pernah diberitakan sebelumnya.

Dijadwalkan, Presiden akan tiba di pelabuhan Teluk Wondama pada Kamis (14/10) pagi. Presiden dijadwalkan sekitar tujuh jam berada di Wasior sebelum meninggalkan Teluk Wondama pada Kamis malam menuju Manokwari kembali untuk menuju ke Jakarta, Jumat paginya.

DPR Akui Praktik Percaloan


JAKARTA, KOMPAS.com - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat mengakui, praktik calo anggaran melibatkan berbagai pihak, termasuk anggota DPR. Hanya saja, kalangan di daerah mengaku lebih suka melobi langsung kepada anggota DPR karena lebih efektif dalam memperoleh tambahan anggaran.

”Calo anggaran itu ada dan nyata. Mereka beraksi sejak pengalokasian dalam pagu indikatif di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pembahasan bersama DPR dan pemerintah, hingga pelaksanaannya di Kementerian Keuangan,” kata Bambang Soesatyo, anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Golkar, Selasa (12/10/2010) di Jakarta.

Keterangan Bambang ini dibenarkan Trimedya Panjaitan, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPR, yang pernah enam bulan duduk di Badan Anggaran DPR. Dia menjelaskan, percaloan juga dapat dilakukan dengan mendekati anggota Badan Anggaran DPR.

Lebih lanjut Bambang menuturkan, para kepala daerah, baik secara langsung maupun lewat orang-orangnya, biasa mulai bergerilya di Kementerian Keuangan agar mendapat alokasi anggaran berdasarkan pagu indikatif dari Bappenas. Mereka terus mengawal alokasi anggaran itu hingga pembahasan di Gedung DPR.

”Suruhan kepala daerah yang bergerilya biasanya pengusaha yang kelak memperoleh proyek dari alokasi anggaran yang mereka kawal,” papar Bambang.

Dalam mengawal alokasi di DPR, para pengusaha ini biasanya tidak langsung mendatangi anggota DPR satu per satu. Mereka cenderung lewat partai politik atau fraksi di DPR.

”Nanti, partai politik atau fraksi yang memerintahkan anggotanya di Badan Anggaran atau panitia kerja DPR untuk bersikap terhadap pos tertentu,” ujar Bambang.

Untuk praktik ini, para pengusaha biasa memberikan fee 10 persen dari nilai anggaran yang dikawal. Biaya untuk fee biasanya diambil dari potensi keuntungan yang akan diraih pengusaha tersebut dari proyek dalam anggaran yang dibela.

Trimedya Panjaitan menuturkan, percaloan dilakukan dengan mendekati anggota Badan Anggaran. ”Bagaimana praktik persisnya, saya kurang tahu karena hanya sebentar di Badan Anggaran,” tutur Trimedya.

Untuk mengurangi percaloan, menurut Trimedya, usulan dari kepala daerah itu sebaiknya resmi disampaikan lewat partai politik yang mengusungnya di pemilu kepala daerah. Selanjutnya, partai akan memperjuangkannya lewat anggotanya di DPR.

”Jadi, partai politik tidak hanya menjadi kendaraan seseorang untuk menduduki jabatan kepala daerah. Partai juga terus bertanggung jawab dan membantu kinerja kepala daerah yang mereka usung,” papar Trimedya.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur Fathorrasjid di Surabaya membenarkan bahwa DPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan diduga menjadi tempat utama calo anggaran beraksi.

Dia menjelaskan, semua usulan anggaran daerah harus dimasukkan ke pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Usulan itu kemudian dikaji dan dimainkan oleh oknum di Kementerian Dalam Negeri.

Sementara di DPR biasanya melibatkan oknum anggota yang daerah pemilihannya menempati daerah yang melobi kenaikan anggaran. Oknum tersebut akan mengawal agar usulan anggaran suatu daerah disetujui.

Menurut dia, salah satu cara mendeteksi mata anggaran yang melibatkan percaloan atau tidak bisa dilihat dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Jika ada program yang mendapat dana lebih besar dari rata-rata yang lain, patut dicurigai.

Lobi ke DPR

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang pernah didekati calo anggaran menegaskan, daripada menggunakan calo anggaran, lebih baik pemerintah daerah mengadakan rapat dengar pendapat dengan DPR. Melalui rapat tersebut, pemerintah daerah dapat mengemukakan program kerjanya kepada DPR.

”Sebenarnya, yang paling penting meyakinkan DPR dan Kementerian Keuangan bahwa program pemerintah daerah benar-benar untuk kepentingan rakyat,” ungkapnya.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Yustinus Sani mengakui, kuatnya jaringan pemerintah daerah, seperti halnya Pemerintah Kabupaten Ende, dalam membangun lobi membuat peluang untuk mendapatkan kucuran dana dari pusat menjadi lebih besar.

Jaringan dimaksud adalah hubungan atau komunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR, anggota DPR dari daerah pemilihan Flores, Nusa Tenggara Timur, atau anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Sementara itu, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo di Jakarta, Selasa, seusai menyampaikan sambutan Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2010 kepada DPR menjelaskan, BPK menemukan 4.708 kasus ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan dan perundang-undangan, yang menyebabkan potensi kerugian negara Rp 3,55 triliun. Meski demikian, BPK tidak dapat menyimpulkan adanya praktik percaloan anggaran di daerah karena membutuhkan pemeriksaan yang lebih mendalam.

”Kami juga mencatat temuan SPI (Sistem Pengendalian Internal) dan berbagai ketidakpatuhan terhadap peraturan. Dari 348 LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah) yang diperiksa, kami menemukan 3.179 kasus kelemahan SPI dan 4.708 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan senilai Rp 3,55 triliun,” ungkap Hadi. (Tim Kompas)

Tuesday, October 12, 2010

Pemerintah Taiwan mengumumkan penarikan semua produk mie instan merek Indomie dari pasaran


Pemerintah Taiwan mengumumkan penarikan semua produk mie instan merek Indomie dari pasaran. Keputusan itu dilakukan karena makanan tersebut diduga mengandung sejumlah zat yang berbahaya bagi kesehatan.

Dalam rekaman video Public Television Service (PTS) yang disiarkan di Taipei, Taiwan, akhir pekan lalu terlihat sejumlah petugas menyegel kardus Indomie dan mengambil mie instan itu dari rak-rak toko.

Bahkan, sejumlah konsumen yang akan membeli Indomie pun terlihat terkejut saat ada razia. Dari hasil tes departemen kesehatan Taiwan, Indomie mengandung dua bahan pengawet methyl p-hydroxybenzoate pada mie-nya dan pengawet benzoic acid pada bumbunya. Dua bahan ini tidak lolos dalam klarifikasi barang impor di Taiwan karena hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak menyangkal bila mie instan produk Indonesia mengandung bahan kimia. Namun, kadarnya masih dalam batas yang wajar. Penarikan mie instan yang diproduksi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk itu, menurut Kepala BPOM Kustantinah, memang terkait dengan kandungan nipagin.

Dijelaskan Kustantinah, zat pengawet nipagin itu berada dalam kecap yang merupakan bagian dari mie instan, khususnya jenis mie goreng. Dalam konsumsi yang berlebihan dapat terkena muntah-muntah dan risiko berat bisa terkena penyakit kanker. “Apapun yang terkandung bila dikonsumsi berlebihan akan bahaya bagi kesehatan,” tuturnya di kantor BPOM, Jakarta, kemarin (11/10).

Gara-gara razia di Taiwan itu, dua jaringan supermarket terkemuka di Hong Kong untuk sementara waktu juga tidak menjual mie instan yang populer di Indonesia itu. Seperti yang dilansir harian di Hong Kong, The Standard kemarin (11/10), dua supermarket, ParknShop dan Wellcome,” menarik semua produk Indomie dari rak-rak mereka. Selain itu, pusat keselamatan makanan di Hong Kong tengah melakukan pengujian atas Indomie dan akan menindaklanjutinya dengan pihak importir dan diler.

Larangan penggunaan dua bahan pengawet itu juga berlaku di Kanada dan Eropa. Menurut The Standard, bila bahan-bahan dikonsumsi, konsumen berisiko muntah-muntah. Selain itu, bila dikonsumsi secara rutin atau dalam jumlah yang substansial, konsumen akan menderita asidosis metabolik, atau terlalu banyak asam di dalam tubuh.

Sebaliknya, importir Indomie di Hong Kong, Fok Hing (HK) Trading, menyatakan bahwa mie instan itu tetap aman dikonsumsi dan memenuhi standar di Hong Kong dan organisasi kesehatan dunia (WHO. Itu berdasarkan hasil pengujian kualitas pada Juni lalu, yang tidak menemukan adanya bahan berbahaya.

“Mie instan Indomie aman untuk dimakan dan masuk ke pasar Hong Kong lawat saluran yang legal,” demikian pernyataan Fok Hing seperti dikutip The Standard. Mereka menduga, Indomie yang bermasalah di Taiwan kemungkinan merupakan makanan yang diimpor secara ilegal.

Sementara itu, supermarket yang menjual barang-barang asal Indonesia di Distrik Causeway Bay, Hong Kong, East-Southern Cuisine Express, menyatakan bahwa mie instan yang mereka jual bukan barang selundupan dan aman dikonsumsi. Di Hong Kong, Indomie memang dikenal mie instan yang lebih murah ketimbang produk-produk lain. Mie instan itu juga menjadi makanan favorit para TKI di negeri itu.

Kustantinah juga berani menjamin seluruh mie instan buatan dalam negeri aman untuk dikonsumsi. Karena memiliki kadar bahan kimia dibawah ambang batas. Dijual ke luar negeri pun, BPOM tetap yakin mie instan tersebut tidak membahayakan konsumen. “Tentunya mie instan yang sudah teregistrasi di BPOM saja yang aman, selebihnya itu tidak bisa dijamin BPOM,” ungkapnya. Jaminan itu berlaku pada 663 item produk yang dijual di dalam negeri, dan 466 item jenis mie instan yang di impor ke luar negeri.

Kustantinah mengakui, beberapa negara sempat mempermasalahkan kandungan nipagin dalam kecap mie instan buatan dalam negeri. Kata dia, hampir semua kecap yang disertakan dalam mie instan mengandung bahan tambahan pangan yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 722/menkes/per/IX/88 tentang bahan tambahan pangan. “Memiliki kandungan nipagin atau methyl phydroxybenzoate yang berfungsi sebagai pengawet,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kustantinah mengatakan, batas maksimal nipagin yang diatur dalam permenkes itu mencapai 250 miligram perkilogram. Kata dia, selain digunakan dalam kecap, BPOM juga mengatur kandungan nipagin dengan batas tertentu dapat digunakan pada makanan lain kecuali daging, ikan, dan unggas. “Bisa digunakan dengan batas maksimal seribu miligram perkilogram,” papar wanita berambut pendek itu.

Kustantinah mengungkapkan, peraturan penggunaan bahan tambahan pangan yang diterapkan di Indonesia seringkali tidak sama dengan aturan di luar negeri. Misalnya di Taiwan. Karena itu, lanjutnya, pemerintah Taiwan mencekal produk mie instan bermerek dagang Indomie. Bahkan mereka menyatakan, mie instan produk dalam negeri itu tidak aman di konsumsi. “Itu karena di Taiwan tidak ada aturan tentang bahan tambahan makanan dalam bentuk nipagin,” tuturnya.

Padahal, menurut Kustantinah, di Indonesia sendiri produk tersebut sudah teregistrasi dan memenuhi persyaratan pangan. Penerapan mutu, keamanan, dan gizi peoduk pangan olahan di Indonesia mengacu pada persyaratan Internasional yang tergabung dalam Codex Alimentarius Commission (CAC) atau organisasi yang bergerak dibidang standarisasi mutu dan kualitas pangan dunia. “Semua anggota CAC biasanya mempublikasikan. Dan Taiwan sendiri bukan anggota CAC,” terang Kustantinah.

Kompetisi Dagang

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, kasus Indomie di Taiwan harus diselesaikan secara fair dan terbuka dan tidak didasarkan pada motif kompetisi dagang. “Jangan ada yang berkaitan dengan katakanlah, kompetisi dagang, atau sebagainya,” ujarnya di kantor Menko Perekonomian kemarin (11/10).

Hatta mengatakan, Indonesia sudah belajar dari kasus produsen kelapa sawit (crude palm oil/CPO) Sinar Mas yang dituding merusak hutan, sehingga perusahaan-perusahaan besar dunia memutuskan kontrak pembelian CPO dari Indonesia. “Seperti kita dihantam di palm oil untuk mengurangi dominasi kita di perdagangan dunia,” katanya.

Meski demikian, hingga kemarin, Hatta belum mendapat laporan resmi dari Kementerian Perdagangan terkait kasus Indomie di Taiwan tersebut. “Saya kan baru pulang tadi malam (dari Turki). Nanti saya tanya dulu,” ucapnya.

Direktur PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (Indofood) Taufik Wiraatmadja, mengatakan produk mi instan yang diekspornya Taiwan telah sepenuhnya memenuhi peraturan dari Departemen Kesehatan Biro Keamanan Makanan Taiwan.

Produk tersebut aman untuk dikonsumsi sehingga sudah dijual bebas di pasaran di Taiwan. Maka munculnya kabar ini membuat kaget perusahaan karena pihaknya mengaku tidak melakukan perubahan komposisi bahan makanan. Indofood berkesimpulan bahwa produk yang dipermasalahkan bukan lah produk untuk negara itu. “Kami senantiasa memastikan produk telah memenuhi peraturan dan ketentuan keselamatan makanan,” ujarnya. (jpn

Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan ITU

London (ANTARA News) - Duta Besar / Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Dian Triansyah Djani, mengatakan Indonesia terpilih kembali menjadi anggota Dewan ITU dengan suara terbanyak.

Diplomasi Indonesia memperoleh pengakuan masyarakat internasional, dengan terpilihnya kembali menjadi anggota Dewan Badan Telekomunikasi Dunia/International Telecommunication Union (ITU) pada pemilihan yang dilakukan di sela-sela Pertemuan Plenipotentiary Meeting ke-10 (ITU-PP 10), di Guadalajara, Meksiko.

Dubes Dian Triansyah Djani dalam keterangan persnya yang diterima Antara London, Rabu mengatakan dalam pemilihan ITU Indonesia mendapatkan suara terbanyak untuk Region E (Asia & Australasia) yaitu sejumlah 135 suara.

Sementara 12 kursi lainnya direbut China (134), Jepang (133), Malaysia (127), Republik Korea (125), Bangladesh (123), Thailand (121), Australia (119), India (119), UAE (114), Kuwait (108), Arab Saudi (105), Filipina (97).

Sementara itu, Pakistan, Srilanka, Lebanon dan Syria tersungkur dalam pemungutan suara untuk menjadi anggota Dewan ITU.

"Sukses ini berkat koordinasi yang sangat solid dari seluruh delegasi dan instansi terkait," ujar Dubes Djani.

Pertemuan ITU-PP 10 berlangsung sejak tanggal 4 Oktober dan akan berakhir pada tanggal 22 Oktober mendatang.

Lebih lanjut, Dubes Djani menjelaskan keberhasilan Indonesia ini merupakan hasil sinergis kerja keras seluruh pihak terkait melalui serangkaian pendekatan yang dilaksanakan di semua tingkatan baik oleh Menkominfo Indonesia, Tifatul Sembiring.

Delegasi pemerintah lainnya dari Kemlu, Kominfo, PTRI Jenewa, dan KBRI Meksiko maupun para operator telekomunikasi Indonesia, yang turut hadir dalam konferensi ini.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Meksiko, Hamdani Djafar yang dihubungi secara terpisah menjelaskan terpilihnya Indonesia dengan suara terbanyak untuk Region E merupakan bukti apresiasi dunia terhadap kiprah Indonesia selama ini di bidang telekomunikasi.

Selain hasil dari pendekatan yang dilakukan sejak lama dan secara intensif, baik kepada Perutusan Tetap negara anggota ITU di Jenewa, maupun pendekatan yang dilakukan Kedutaan-Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara-negara anggota ITU.

PTRI Jenewa menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan Sekretariat ITU yang bermarkas di Jenewa.

"Upaya lobi intensif yang dilakukan melalui seluruh perwakilan RI sejak setahun yang lalu, serta pengaturan strategi kampanye yang jitu terbayar dengan hasil yang sangat membanggakan," ujar Dubes Djani.

Sesuai konstitusi ITU, Dewan ITU adalah lembaga tertinggi di organisasi ini yang memiliki kewenangan mengevaluasi program kerja dan anggaran yang berjalan serta merancang dan menyetujui rencana kerja dan rencana keuangan ITU di masa depan.

Keanggotaan Indonesia di ITU memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk berperan aktif dan langsung dalam menentukan arah pembangunan telekomunikasi internasional, sekaligus merancang program kerja ITU untuk kepentingan seluruh negara anggota dan industri telekomunikasi dan informasi.


Indonesian Reception

Sebelum pemilihan berlangsung, Indonesia menyelenggarakan "Indonesian Reception" dengan menampilkan tarian tradisional Ngarojeng Betawi dan Topeng Rahwana Kelana dari Jawa Barat.

Dalam acara tersebut juga digelar Angklung Interaktif dimana semua peserta resepsi bekerja sama memainkan lagu menggunakan angklung yang dibagikan sebagai cindera mata.

Acara yang dikemas dengan nuansa budaya dan musik tradisional Indonesia telah menciptakan kesan yg sangat mendalam bagi para undangan.

Pada kesempatan tersebut, Menkominfo Indonesia yang menjadi tuan rumah, menegaskan komitmen Indonesia untuk membantu meningkatkan kinerja ITU mewujudnya sarana telekomunikasi yang dapat diakses masyarakat luas dengan biaya terjangkau.

ITU merupakan badan PBB yang memiliki mandat menerapkan regulasi terhadap teknologi informasi dan komunikasi pada tingkat global seperti penggunaan spektrum radio, orbit satelit komunikasi di luar angkasa.

Selain peningkatan prasarana telekomunikasi di negara berkembang serta penerapan standar telekomunikasi internasional. ITU berpusat di Jenewa, Swiss dan memiliki 191 negara anggota termasuk

Monday, October 11, 2010

220 Rumah Warga Banyuwangi Terendam Banjir

Banyuwangi (ANTARA News) - Sebanyak 220 rumah di Kelurahan Tukang Kayu dan Tukang Kayu Utara, Kecamatan Kota, Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu malam, terendam air setinggi 1,5 meter setelah Sungai Kali Lo meluap hingga melebihi tanggul sungai.

Hingga berita ini dikirimkan belum diketahui adanya korban jiwa, namun ratusan warga yang rumahnya terendam luapan sungai tersebut masih mengungsi di lokasi yang lebih aman.

Pantauan di lapangan, luapan air Sungai Kali Lo yang membelah Kota Banyuwangi terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah kota dan lereng Kawah Ijen yang merupakan bagian hulu sungai tersebut.

Sekitar pukul 18.00 WIB, air Sungai Kali Lo terus meninggi hingga sekitar pukul 19.00 WIB melebihi tanggul penahan air yang ada di lingkungan Tukang Kayu Utara, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Kota, Banyuwangi, Jawa Timur.

Menurut salah seorang warga, Wisnu, di lingkungan Tukang Kayu Utara, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Kota, Banyuwangi, tanda-tanda meluapnya Sungai Kali Lo yang melintasi wilayah perumahan warga di lingkungan Tukang Kayu Utara itu sudah terlihat sejak sore hari ketika hujan terus mengguyur wilayah Kabupaten Banyuwangi.

"Terutama di kawasan hulu sungai tersebut yang berada di wilayah Lereng Kawah Ijen. Sekitar pukul 19.00 WIB, air sungai Kali Lo meluap dan merendam rumah warga di sini," ungkapnya.

Warga yang rumahnya terendam air luapan sungai Kali Lo sempat panik karena harus menyelamatkan anggota keluarganya serta harta bendanya dari genangan air sungai tersebut.

Bahkan, hingga berita ini dikirimkan banyak warga yang terpaksa mengungsi karena genangan air di rumah mereka masih setinggi satu meter dan mereka juga masih khawatir akan datanganya banjir susulan.

Sementara itu warga lainnya, Jamil, mengungkapkan banjir yang merendam ratusan rumah warga di lingkungan Tukang Kayu Utara itu dikarenakan jebolnya tanggul penahan air Sungai Kali Lo yang ada di lingkungan pemukiman warga tersebut.

"Apalagi air sungai terus meninggi hingga melebihi tanggul penangkis air," katanya.

Menurut Jamil, banjir akibat meluapnya air Sungai Kali Lo itu merupakan yang terbesar setelah dibangunnya tanggul penangkis air sungai yang berhulu di kawasan lereng Kawah Ijen enam tahun lalu.

Selain dikarenakan tingginya curah hujan, meluapnya air sungai Kali Lo hingga melebihi tangkis penahan air yang ada di sepanjang sungai itu juga diduga karena adanya penggundulan hutan di wilayah lereng Kawa Ijen.

Hingga kini warga terus berusaha menyelamatkan harta bendanya dari banjir akibat luapan Sungai Kali Lo. Selain itu warga juga berharap pemerintah daerah setempat segera turun tangan untuk memberi bantuan kepada warga yang rumahnya terendam air. (ANT-164/K004)

Menakertrans Targetkan Revisi UU Ketenagakerjaan pada 2011

Surabaya (ANTARA News) - Menakertrans H Muhaimin Iskandar menargetkan revisi UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan akan dapat dimulai 2011, dan sudah meminta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan kajian secara mendalam.

"Saya nggak mau tergesa-gesa, karena itu saya serahkan kepada LIPI untuk melakukan kajian mendalam. LIPI sebagai pengkaji utama dengan melibatkan serikat pekerja, pengusaha, dan akademisi," katanya di Surabaya, Minggu.

Ia mengemukakan hal itu di sela-sela peresmian kantor baru DPW PKB Jawa Timur di Jalan Ketintang Madya, Surabaya yang dihadiri Wagub Jatim H Saifullah Yusuf, Ketua DPD Partai Golkar Jatim Martono, dan Ketua DPW PKS Jatim Hamy Wahyunianto.

Menteri yang juga Ketua Umum DPP PKB itu mengharapkan para pemangku kepentingan (stakeholder) seperti serikat buruh untuk bersikap proaktif dengan mendatangi LIPI untuk menyampaikan kajian UU tersebut.

"Yang paling berat dan perlu direvisi itu antara lain `outsourcing` (tenaga kerja kontrak) yang mungkin perlu ditata lagi, termasuk implementasi pesangon yang sudah ada aturannya tapi praktik di lapangan dirasakan sulit," katanya.

Menurut dia, pengusaha sendiri menganggap UU 13/2003 itu tidak ramah terhadap investasi, karena itu mereka juga perlu memberikan masukan kepada LIPI untuk dikaji.

"Semuanya perlu memberi masukan, karena revisi UU 13/2003 akan dimulai 2011, sebab revisi UU Ketenagakerjaan itu sendiri sudah masuk Prolegnas 2014," katanya.

Dalam berbagai demonstrasi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya dan Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jawa Timur mengkritik "outsourcing" itu digaji rendah dan tidak akan pernah diangkat menjadi karyawan selamanya.

Bahkan, ILO menilai "outsourcing" itu merupakan "alat" untuk menghindarkan kewajiban perusahaan kepada karyawan dalam hal pesangon, tanggungan kesehatan, keselamatan pekerja, pajak, hingga strategi untuk "meniadakan" serikat pekerja.

Ketiga lembaga sipil itu menyarankan revisi UU Ketenagakerjaan, terutama pasal menyangkut upah minimum regional, pesangon, jangka waktu pekerja, dan hak-hak lainnya.(*)