Friday, December 30, 2011

Jamilah diampuni dan pulang ke Indonesia


Jakarta - Jamilah binti Abidin Rofi'i, Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijatuhi hukuman mati di Arab Saudi karena kasus pembunuhan atas Salim Al-Ruqi pada tahun 2007, telah mendapatkan pemaafan dan dipulangkan ke Indonesia pada Rabu (28/12).

Siaran pers Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi yang diterima ANTARA, Kamis, menyebutkan, Jamilah adalah TKW asal Cianjur, Jawa Barat yang bekerja pada majikan ilegal bernama Salim Al Ruqi di Makkah setelah kabur dari majikan pertamanya.

Jamilah ditahan oleh pihak berwajib setempat dengan tuduhan melakukan pembunuhan terhadap majikannya dan selanjutnya dinyatakan bersalah serta dijatuhi vonis hukuman mati Qishas oleh Mahkamah Umum Makkah pada tanggal 19 Maret 2009, yang juga telah dikuatkan oleh Mahkamah `Ulya (Mahkamah Agung) Kerajaan Arab Saudi.

Berbagai upaya telah dilakukan Konsulat Jenderal RI Jeddah untuk mendapatkan pemaafan dari keluarga korban bagi Jamilah agar ia terbebas dari hukuman mati, antara lain melalui Gubernur Makkah dan memanfaatkan jasa baik Lajnah Al `Afwi wal Islah Dzatil Bain (lembaga pemaafan) di Makkah, yang sesuai tugasnya, aktif dalam mengupayakan pemaafan dimaksud.

Pada bulan Mei 2011, pihak keluarga korban memberikan pemaafan bagi Jamilah. Pemaafan itu disampaikan oleh putra almarhum, yang bernama Ali Seha Al-Ruqi di hadapan Raja Abdullah Bin Abdul Aziz Al Saud. Dengan adanya pemaafan, maka Jamilah terbebas dari ancaman hukuman mati.

Setelah memenuhi segala persyaratan dan melalui proses-proses sesuai ketentuan yang berlaku dalam Kerajaan Arab Saudi, Jamilah kemudian dipindahkan dari Penjara Makkah ke Penjara Jeddah untuk persiapan deportasi. Kepulangan Jamilah ke Indonesia didampingi Staf KJRI Jeddah, Konsul Muda Konsuler Erwin M Akbar.

KBRI Kuala Lumpur berupaya maksimal tangani pemutihan

Kuala Lumpur - Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia dinilai telah berupaya maksimal menangani program pemutihan dengan memberikan pelayanan kepada ribuan orang setiap harinya yang memohon paspor sebagai kelengkapan mendapatkan izin kerja (permit) di negara ini.

"Tentunya menangani TKI non-dokumen memiliki persoalan tersendiri. Namun KBRI di Kuala Lumpur ini menunjukkan upaya maksimalnya meskipun terdapat kekurangan terutama pada keterbatasan sumber daya manusianya," kata anggota Komisi IX DPR RI, Chusnunia Chalim, yang secara tiba-tiba melakukan kunjungan ke lokasi pengurusan paspor bagi para pekerja asing tanpa izin (PATI) di Kuala Lumpur, Kamis.

Menurut dia, menangani ribuan orang tentunya tidaklah cukup dengan hanya tenaga sekitar 40 orang dan bantuan dari Kementerian Luar Negeri yang jumlahnya sebanyak delapan orang.

"Saya melihat bantuan delapan orang dari Kemlu memang bagus, tapi tidak mencukupi. Seharusnya kirim yang lebih banyak lagi karena TKI yang diurus juga banyak," ungkapnya.

Sedangkan mengenai batas waktu pemutihan hingga 10 Januari 2012, menurut dia tidak cukup karena masih banyak para pekerja yang belum memohonkan paspornya.

"Kalau dari informasi yang diterima baru 30 ribu PATI TKI yang menguruskan paspornya, tentunya perlu waktu tambahan yang lebih longar mengingat masih ratusan ribu yang belum memohonkan paspornya," ungkap Chusnunia yang berasal dari Fraksi PKB ini.

Dia menjelaskan hasil kunjungan ini akan disampaikan ke komisi IX DPR RI agar bisa diambilkan solusi terbaik dalam penanganan masalah TKI di Malaysia.

Untuk soal penambahan waktu pemutihan, ia akan menyampaikan kepada komisi IX untuk melakukan upaya formal dan non formal yang akan disampaikan melalui pihak parlemen di negara jiran ini.

"Kita akan sampaikan secara formal tentunya nanti lewat surat. Namun saat ini sedang reses jadi upaya non formal seperti melakukan komunikasi dengan para anggota parlemen di sini," ungkapnya.

Sementara itu, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI KL, Mulya Wirana menjelaskan pihak KBRI tentunya akan senantiasa memberikan pelayanan kepada seluruh warga negara Indonesia yang memerlukan dokumentasi baik untuk paspor ataupun surat perjalanan laksana paspor (SPLP).

"Kami akan memproses permintaan masyarakat sesuai prosedur. Dan bila memang persyaratan yang diminta telah lengkap, maka tentunya paspor ataupun SPLP cepat pula dikeluarkan," ungkap dia.

Dijelaskannya, khusus untuk pelaksanaan pemutihan ini, pelayanan kepada PATI TKI itu menggunakan Wisma Duta di Jalan Uthan, namun pengambilan paspornya tetap di Kantor Kedutaan Besar RI di Jalan Tun Razak.
(T.N004/Z002)

Wednesday, December 28, 2011

Tiga TKW Sukabumi terbebas hukuman pancung di Saudi

Tiga tenaga kerja wanita (TKW) asal Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terbebas dari hukuman pancung di Arab Saudi.

Mereka adalah Nesi binti Dama Idod (31) warga Kampung Pasir Ceri, Desa Cibenda, Kecamatan Simpenan, Emi binti Katma Mumu (26) warga Kampung Munjul, Kecamatan Gegerbitung, dan Neneng Sunengsih Binti Mamih (34).

"Satu dari tiga TKW tersebut yakni Neneng dalam waktu dekat ini akan pulang ke Kabupaten Sukabumi setelah izin keluarnya dikeluarkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi," kata Kepala Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Aam Amar Halim kepada ANTARA, Rabu.

Ketiga TKW ini terancam dihukum pancung karena telah dituduh membunuh majikan dan anak kandungnya sendiri. Seperti Nesi dan Neneng dituduh telah membunuh majikannya, namun setelah diproses keduanya dinyatakan tidak bersalah dan dimaafkan oleh pihak kerajaan.

Emi terbebas hukuman pancung meski terbukti bersalah membunuh anak kandungnya sendiri yang baru dilahirkannya. Kerajaan Arab Saudi kembali mengampuni setelah syarat pengampunannya dikirim oleh pihak keluarga ke Arab Saudi.

"Kami saat ini tengah memantau perkembangan dua TKW yang baru saja terbebas hukuman pancung yakni Nesi dan Emi karena belum ada kejelasan kapang pulangnya. Sementara, Neneng sudah bisa pulang atau lambat sekitar dua minggu, setelah ada surat izin keluar negara," tambahnya.

Lebih lanjut, Aam mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) agar ketiga TKW tersebut bisa pulang secepatnya. Selain itu, menghubungi pihak keluarga TKW untuk memberikan bantuan dan meminta keterangan dari pihak keluarga.

"Kami terus berusaha memberikan bantuan kepada para TKI yang bermasalah di tempat kerjanya di luar negeri," kata Aam.

Monday, December 26, 2011

Migrant Care: TKI Urus Dokumen via Calo


Jakarta - Pengurusan dokumen tenaga kerja Indonesia di Perak, Malaysia, diduga melibatkan perusahan pihak ketiga. Perusahaan ini mengutip sejumlah biaya untuk mengurus dokumen tenaga kerja. “Pemerintah harus mengklarifikasi berita ini,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah saat dihubungi di Jakarta, Senin, 26 Desember 2011.

Anis mengingatkan bahwa menyerahkan pengurusan dokumen tenaga kerja hanya akan membuka praktek percaloan. Padahal pengurusan kebutuhan TKI di luar negeri merupakan tanggung jawab pemerintah. Menurut Anis, jika hal ini benar terjadi, maka kebijakan ini bertentangan dengan semangat pemerintahan yang bersih.

Dia mengaku khawatir jika swastanisasi benar-benar dilakukan. Kebijakan ini akan berimbas pada mahalnya biaya pengurusan dokumen. “Kenapa harus diserahkan kepada pihak swasta?” tanya Anis. Dia berjanji akan mempertanyakan kebijakan ini kepada pemerintah.

Berdasarkan info dari Migrant Care Malaysia, perusahaan swasta untuk mengurus dokumen TKI beralamat di Perak. Perusahaan ini juga diduga sudah mengutip sejumlah biaya saat mengurus dokumen tenaga kerja Indonesia.

Namun informasi keterlibatan pihak ketiga dalam pengurusan dokumen TKI dibantah oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene. Menurut informasi yang dia terima dari KBRI Kuala Lumpur, memang ada modus agen yang mengaku sudah ditunjuk oleh KBRI untuk mengurus paspor.

“Kami tegaskan KBRI tidak pernah menunjuk atau melantik agen untuk mengurus paspor TKI,” kata Tene. Semua aktivitas terkait urusan dokumen dilakukan oleh petugas KBRI.

Dia menyatakan modus ini merupakan pungutan liar dan bukan kebijakan resmi pemerintah. Dia menyayangkan ada pihak ketiga yang mengambil keuntungan dengan pungutan ilegal itu. Pihaknya sudah mengumumkan perincian biaya yang dibutuhkan saat pengurusan dokumen kepada TKI.

Tene mengakui, untuk mengumpulkan tenaga kerja yang jauh dari kedutaan, pihaknya memang meminta bantuan kepada perusahaan atau agen. Agen ini hanya memfasilitasi dan tidak terlibat dalam pengurusan dokumen. “Kami imbau agar warga tidak tertipu,” kata dia.

Dia meminta jika ada oknum kedutaan yang terlibat praktek ini agar segera dilaporkan. Namun Tene mewanti-wanti keterlibatan oknum ini harus disertai dengan bukti-bukti yang jelas. “Kami pasti akan menindaklanjuti.”

RI sambut baik putusan Malaysia tambah pemutihan PATI

Kuala Lumpur - Indonesia menyambut baik keputusan Pemerintah Malaysia menambah jumlah sektor pekerjaan untuk pekerja asing tanpa izin (PATI) yang ikut program pemutihan sehingga mereka juga bisa memperoleh izin kerja (permit).

"Pemerintah Malaysia baru-baru ini menambahkan 11 sektor baru dan subsektor pekerjaan yang bisa masuk dalam program pemutihan. Kami menyambut baik kebijakan tersebut karena para PATI, termasuk dari Indonesia yang bekerja di sektor tersebut berkesempatan dapat izin kerja," kata Ketua Tim Pelaksana Program Penanganan Menyeluruh PATI, Suryana Sastradiredja, di Kuala Lumpur, Senin.

Salah satunya, menurut dia, adalah sektor pekerja di kedai toko runcit (barang kebutuhan rumah tangga) yang kini para PATI yang bekerja disektor ini bisa memperoleh izin kerjanya.

Ia mengemukakan, jumlah PATI asal Indonesia yang bekerja di sektor tersebut cukup banyak, diantaranya warga Aceh yang sebagian besar bekerja di kedai runcit di Kuala Lumpur dan sekitarnya.

PATI yang telah mengajukan permit kepada pemerintah Malaysia saat ini jumlahnya sekitar 100.000 orang, walau belum banyak dibandingkan jumlah PATI yang ikut mendaftarkan diri pada program pemutihan.

"Dari kabar yang saya terima baru ada sekitar 3.000 permit untuk PATI yang telah dikeluarkan pemerintah Malaysia, sedangkan yang mendaftar untuk permohonan permit sekitar 100 ribuan," kata Suryana.

Sementara itu, pemberian paspor kepada para PATI Warga Negara Indonesia (WNI) tentunya akan memerlukan waktu panjang karena jumlahnya sekitar 500 ribuan orang. Oleh karena itu, pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) mengusulkan agar pemberian permit bisa saja dilakukan, meskipun paspor para PATI tersebut belum jadi.

Suryana menjelaskan, usulannya adalah KBRI Kuala Lumpur cukup mengeluarkan selembar kertas bukan paspor yang menyatakan para PATI sedang menguruskan paspornya ke perwakilan RI di Malaysia.

Dalam usulan tersebut, kertas yang akan diberikan stempel dan dibawa PATI dan majikannya ke Kementerian Dalam Negeri untuk menguruskan permit kerjanya.

Bila permit sudah dapat dikeluarkan dan selanjutnya paspor pun sudah selesai, menurut dia, maka permit tersebut bisa ditempelkan di paspor dengan masa berlaku sesuai dengan waktu dikeluarkannya.

"Permit itu berlaku sejak dikeluarkan bukan pada saat ditempelkan. Jika beberapa bulan kemudian paspornya keluar, maka masa berlaku permit sesuai dengan waktu pengeluarannya," ujar Suryana.

Diakuinya, memang cara seperti itu menjadikan kerja dua kali, tapi cukup efektif untuk mencegah penumpukan pemohon paspor, dan pengeluaran paspor pun tidak seperti dikejar-kejar, serta menjaga agar pengeluaran paspor tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Suryana menerangkan, dalam pertemuan beberapa waktu lalu, sepertinya pihak kementerian dalam negeri (KDN) cukup dapat memahami dan berjanji menyampaikan hal ini kepada Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Hishammuddin Hussein.

"KDN sepertinya bisa memahami. Bahkan, usulan itu akan disampaikan ke Menteri Hishammuddin," katanya.

Ia menambahkan bahwa KDN meminta ada nomor registrasi pada setiap lembar kertas yang akan digunakan untuk pengurusan permit tersebut.

Saturday, December 24, 2011

Menakertrans: Kasus TKI Juga Urusan Kemlu

Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri bukanlah perkara mudah. Menteri tenaga kerja dan transmigrasi Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa terdapat belasan instansi yang menangani masalah ini.

"Terdapat 17 instansi terkait. Mulai dari Kemendagri, Kemlu dan Kemendagri," kata Muhaimin saat berkunjung ke kantor VIVAnews, Selasa 29 November 2011.

Dia menjelaskan bahwa ke 17 instansi ini bekerja bersama untuk mengirim para TKI ke luar negeri. Jika terjadi permasalahan di luar negeri, misalnya TKI melakukan tindak kriminal, Muhaimin menjelaskan bahwa ini adalah urusan Kementerian Luar Negeri.

"Memang begitu di luar negeri, langsung KBRI dan KJRI yang menangani. Leading sectornya di kemlu," kata Muhaimin.

Dia mengatakan fungsi kemenakertrans hanyalah sebagai staf teknis karena paspornya hanyalah paspor biru atau paspor dinas. Adanya banyak informasi palsu soal tenaga kerja, jelasnya, biasanya terjadi di tataran pemerintah daerah.

Lelaki yang akrab disapa Cak Imin ini menjelaskan bahwa pendanaan perlindungan TKI merupakan kontribusi dari berbagai kementerian. Direktorat perlindungan WNI di Kemlu, ujarnya, memiliki anggaran hingga ratusan miliar. Bahkan, anggaran ini tersisa puluhan miliar setiap tahunnya.

"Kalau dana kita (Kemenakertrans) kecil, paling 15-20 miliar," kata Muhaimin.

"Akhir-akhir ini kemlu punya concern yang tinggi soal perlindungan TKI. Empat tahun yang lalu tidak demikian. Masalah ini dulu tidak termasuk dalam agenda diplomasi. Ini adalah fenomena baru," lanjutnya lagi.

Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Kemlu, Tatang Razak, mengatakan direktorat yang dipimpinnya sebenarnya telah ada sejak sepuluh tahun lalu. Namun memang permasalahan terkait TKW baru mencuat belakangan ini.

"Faktanya, pada tahun 2001 sudah dibentuk direktorat perlindungan TKI. Kala itu menlunya adalah Hassan Wirajuda. Dia meramalkan isu perlindungan akan menjadi isu yang sensitif," kata Tatang.

Friday, December 23, 2011

BJ Habibie Turun Tangan Lobi Pembebasan Tuti


Mantan Presiden RI, BJ Habibie, akan turun tangan membantu pembebasan Tuti Tursilawati, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Cikeusik yang terancam hukuman mati di Arab Saudi.

"Sewaktu saya temui hari Jumat, Pak Habibie meminta doa dari masyarakat Indonesia agar lancar dan berhasil dalam mengemban misi ini," jelas kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews, Jumat malam.

Jumhur mengatakan, dirinya sudah menemui BJ Habibie untuk menyampaikan harapan agar mantan Presiden RI ini bisa mengupayakan pembebasan Tuti dengan maksimal. Harapan ini juga disampaikan pihak keluarga Tuti melalui ayahnya, Alil Warjuki saat bertandang ke BNP2TKI beberapa waktu lalu.

Permintaan agar BJ Habibie turut membebaskan Tuti, kata Jumhur, dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan WNI/TKI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Permintaan tersebut pun langsung memperoleh persetujuan BJ Habibie.

"Pak Habibie selaku negarawan sangat terpanggil moral dan tanggungjawabnya guna menyelamatkan nasib Tuti yang sedang terancam hukuman mati, sehingga bersedia berangkat ke Arab Saudi bersama tim Satgas," ujarnya.

Ditambahkannya, penunjukan BJ Habibie didasarkan usulan para pengacara dan sejumlah tokoh di Arab Saudi, untuk melibatkan mantan Presiden RI tersebut. BJ Habibie dipandang memiliki pengaruh internasional sebagai cendekiawan muslim dunia khususnya di lingkungan kerajaan maupun pengusaha ternama Arab Saudi.

Rencananya, BJ Habibie dan rombongan akan bertolak dari Jakarta menuju Riyadh, Arab Saudi pada Sabtu 24 Desember 2011 malam melalui Jeddah. Diperkirakan rombongan akan tiba di Riyadh Minggu dan langsung dijemput Ketua Satgas Maftuh Basyuni serta Duta Besar RI di Riyadh, Gatot Abdullah Mansyur.

Di Riyadh, BJ Habibie akan bertemu pangeran Al Walid bin Talal Al Saud, pengusaha nomor wahid yang paling bepengaruh di keluarga kerajaan Arab Saudi sekaligus keponakan Raja Abdullah Bin Abdul Azis Al Saud.

"Pertemuan khusus itu akan membahas upaya memebaskan Tuti dari ancaman hukuman pancung, serta untuk meminta pangeran Al Walid bin Talal ikut memperjuangan dengan cara melobi pihak keluarga korban agar mau memaafkan Tuti," katanya.

Tuti, TKW asal Majalengka, Jawa Barat itu kini tengah meringkuk di penjara Kota Thaif, Arab Saudi. Dia dipenjara karena membunuh majikannya pada 11 Mei 2010 lalu. Namun, tindakan itu dilakukan Tuti bukan tanpa alasan. Tuti membunuh majikannya dengan pukulan kayu karena berulang kali memperkosanya.

Setelah menghantam majikannya, Tuti lari membawa uang gaji senilai 31.500 real Saudi dan sebuah jam tangan dari rumah keluarga majikannya. Namun, nahas lagi buatnya, pria yang berjanji menolong dia saat kabur, malah menyekapnya. Tuti lalu beramai-ramai diperkosa 9 pria. (umi)

Wednesday, December 21, 2011

Kiriman Uang TKI Turun Rp 33 M

Bank Indonesia Kediri mencatat adanya penurunan transfer dana Tenaga Kerja Indonesia dari luar negeri ke wilayah Eks Karesidenan Kediri dan Madiun pada triwulan ketiga tahun ini yang signifikan. Penurunan tersebut mencapai Rp 33 milliar.

Juru bicara BI Kediri Agus Darminto mensinyalir turunnya remitasi kali ini karena banyaknya moratorium pemberangkatan TKI ke sejumlah negara. Diketahui dari, periode Juli hingga September lalu, jumlah uang yang dikirim hanya Rp 404 milyar. Bila dibanding triwulan sebelumnya, turun sekitar 6 persen.

"Ada berbagai masalah yang menjadi penyebab turunnya remitansi pada periode ini. Salah satunya adalah moratorium TKI beberapa waktu lalu. Sesuai pengalaman tahun sebelumnya, kiriman uang TKI yang terbanyak adalah dari Arab Saudi," ungkapnya, Rabu (21/12/2011).

Pihaknya menambahkan, sejak triwulan pertama hingga ketiga tahun ini ada trend penurunan jumlah kiriman uang TKI dari luar negeri. Bahkan tingkat penurunan uang TKI pada tahun ini mencapai 13 persen bila dibanding tahun sebelumnya. Bila di rangking, kiriman uang TKI terbanyak dari Arab Saudi, Malaysia, dan Taiwan. [nng/but]

Tuesday, December 20, 2011

Kepala BNP2TKI kebanjiran permintaan tenaga kerja

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat mengaku kebanjiran menerima permintaan negara lain untuk mengirim TKI sektor formal.

"Dari berbagai kunjungan ke luar negeri, saya kewalahan menerima permintaan TKI, `collapse`. Saya kira perlu `nation efforts` (upaya nasional) segenap komponen bangsa agar tenaga kerja kita bisa terserap di luar negeri," katanya saat membuka Rakor Lintas Sektor BNP2TKI di Ciloto, Kabupaten Cianjur, Jabar, Selasa malam.

Ia menyebutkan isu utama dalam TKI formal adalah rendahnya informasi pasar kerja, tidak sepadannya kebutuhan dan ketersediaan (link but not match),dan perbedaan antara regulasi pemerintah penerima dengan tuntutan kebutuhan komunitas industrinya

Kebijakan yang dilakukan, katanya, berdasarkan opsi dari negara penerima (receiver option) adalah "market intelligent" dan "road show" ke berbagai negara potensial, "up skilling, up grading", adjustment training (link, train, and match), diplomasi multilateral dan bilateral, khususnya tentang jenis jabatan pekerjaan (tidak jelasnya definisi independen profesional) dan keimigrasian, bekerja sama dengan "center of excellent" di dalam negeri (universitas, politeknik, sekolah menengah kejuruan, balai latihan kerja dan sebagainya).

Sementara dalam manajemen koordinasi penanganan TKI, kata Jumhur, isu utamanya adalah banyaknya lembaga atau organisasi baik itu pemerintah maupun swasta di dalam negeri dan luar negeri yang terlibat sehingga menyulitkan koordinasi.

Lalu, banyaknya pemangku kepentingan (stakeholder) bahkan pusat kekuasaan (power centers) di dalam dan luar negeri, dan beragamnya kepentingan dari sektor swasta di dalam dan luar negeri, kata Jumhur.

Kebijakan yang dilakukan adalah membuat "standard operational procedure" (SOP) yang disepakati bersama sehingga mengikat bagi semua "stakeholder" dan "power centers"

Lalu, mempercepat arus komunikasi dengan para pemangku kepentingan terutama pemerintah, menjadwalkan secara rutin rapat-rapat koordinasi untuk meraih pelayanan prima bagi para "stakeholders" khususnya calon TKI dan TKI.

Jumhur menegaskan masalah TKI paling banyak melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) baik dari instansi pemerintah dan swasta di dalam dan di luar negeri.

"Makanya melalui Rakor Lintas Sektor yang diikuti berbagai pemangku kepentingan untuk menyatukan visi dalam penanganan TKI," katanya.

Rakor diikuti para pejabat dari BNP2TKI, Kemnakertrans, Kemlu, Kemdagri, Kemdikbud, Kemkes, Kem PAN dan RB, Kemkumham, Polri, sejumlah asosiasi seperti Asosiasi Gubernur, Asosiasi Konstruksi, Apjati, PPTKIS, Asuransi, dan undangan lain.

Thursday, December 15, 2011

Kisah TKI Asal Bali yang Bergaji Puluhan Juta di Seychelles Islands

Seychelles Island - Siapa bilang menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri selalu sulit? Banyak kisah yang menceritakan pengalaman sukses para TKI di luar negeri, dengan gaji yang melimpah dan jabatan yang prestisius. Inilah yang dialami oleh Made, pria asal Bali yang memiliki gaji puluhan juta rupiah per bulan.

Jabatan made tak main-main. Dia menjadi Manager House Keeping di Ephilia Resort di Kepulauan Seychelles. Malang melintang di dunia perhotelan, akhirnya Made 'terdampar' di pulau yang terletak di tengah Samudera Hindia yang sangat terpencil, dan jauh dari peradaban.

"Saya bekerja di sini sudah 8 bulan," kata Made mengawali obrolan usai makan siang bersama rombongan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di resor tempat Made bekerja, Ehilia Resort yang terletak di pulau terbesar di Seychelles Island, Kamis (14/12/2011).

Tak tanggung-tanggung, dengan jabatannya sekarang, pria yang logat Balinya masih kental ini, mendapatkan gaji US$ 2.800 per bulan. Jika dirupiahkan, tiap bulan Made bisa merogoh kocek tak kurang dari Rp 25 juta. Jumlah gaji tersebut bisa utuh karena selama di Seychelles, Made mendapatkan fasilitas makan sehari tiga kali, serta tempat tinggal ditanggung oleh tempat dia bekerja.

Made diuntungkan dengan kondisi Seychelles Islands yang terpencil. Tidak ada mal dan pusat perbelanjaan di sini, sehingga gaji bulanannya tidak terganggu.

Tapi apakah kerasan kerja di sini? "Kerasan karena uangnya," jawab Made sambil tertawa bercanda.

Saat ini, Made membawahi ratusan house keeping di resor mewah tersebut. Bawahannya pun terdiri dari berbagai bangsa. Ada yang berasal dari India, Filipina, keturunan Arab, bule, dan juga ada warga negara Indonesia.

Bicara soal tenaga kerja asal Indonesia di Ephelia Resort, total jumlahnya ada 7 orang, termasuk Made. Sisanya, satu orang asisten Made bernama Johan yang juga lahir dan besar di Bali, namun keturunan NTT. Sementara lima orang lainnya adalah para ahli spa asal Bali dan Yogyakarta, yang semuanya adalah perempuan.

Sebagai asisten Made, Johan gajinya juga menggiurkan. Pria yang yang pernah melalangbuana di beberapa hotel ternama di Indonesia dan Arab Saudi ini saat ini digaji USD 1.000 Per bulan. Gaji tersebut belum termasuk tambahan lainnya, seperti service charge yang jumlahnya bervariasi, rata-rata US$ 150 Per bulan.

Johan yang berpengalaman bertahun-tahun di bidang house keeping ini memutuskan untuk pindah ke Seychelles Islands lantaran kecewa dengan gaji di dalam negeri yang kurang bagus. "Untuk posisi seperti saya paling digaji Rp 4 juta," keluhnya.

Sementara para tenaga ahli SPA asal Indonesia digaji antara US$ 650-800. Meski lebih kecil dibandingkan dengan Made dan Johan, jika dibandingkan dengan gaji para spa terapis Indonesia, gaji 5 wanita ini masih tergolong tinggi.
(anw/mok)

TKI Yang Ngikuti Program P6 Perlu Miliki Dukumen pendukung Seperti KTP Untuk Dapat Paspor Atau Splp

(Para tki yang ngikuti Program P6 sabar menunggu nomer giliran untuk di wawan cara oleh petugas kbri di wisma duta )


(ini sebagian para tki yang ngikuti program P6 Pemerintah Malaysia,mereka sedang duduk di kursi menunggu di panggil oleh petugas untuk di wawancara..lokasi wisma Duta Kuala Lumpur)

( Para tki sedang menunggu paspor dan splp yang siap,mereka sedang menunggu giliran di panggil oleh petugas kbri..mereka menunggu depan loket luar , loket imigrasi kbri Kuala Lumpur )

( para tki antri untuk ambil foto, tki yang ingin perbaharui paspor dan tki yang ingin bikin splp untuk pulang ke Indonesia,foto gratis di sediakan oleh Kbri Kuala Lumpur)

Salam

Tadi seharian pergi ke Kedutaan Indonesia dan Wisma Duta Indonesia jalan Uhtan Kuala Lumpur untuk meninjau ke lokasi pembuatan paspor bagi tki yang ngikuti program P6 Pemerintah Malaysia.

Mereka sanggup menunggu sampai dua hari atau tiga hari untuk di wawan cara petugas Kbri sebelum dapat paspor.Banyak cerita yang kami dapat dari para tki saat saya wawancara di lapangan.

Kebanyaan tki datang dari luar kota,ada yang dari Klanten,Trengganu,Rompin Pahang,Lepar dua Pahang,dan juga dari pulau keri Selangor Darul Ehsan.

Menurut 4 orang tki asal Pelembang yang bekerja sebagai buruh binaan di Trengganu, mereka sudah dua hari di wisma duta menunggu untuk di wawan cara oleh petugas Kbri. Di anggarkan petugas Kbri di wisma duta melayan 2000 tki, ianya bermula dari pagi sampai malam.

Selain tki asal pelembang pernyataan serupa di lontarkan oleh TKI asal Kangian yang bekerja buruh binaan di Rompin Pahang,tki asal Trenggalik yang bekerja buruh kebun dari Klanten,tki asal Medan yang bekerja di Pulau Keri Klang Selangor dan tki asal Ngawi yang bekerja kebun di lepar dua Pahang.

Mereka sebelum membuat permohonan haruslah melengkapi beberapa syarat yang harus di lengakapi,antaranya harus ada dukumen pendukung dari Indonesia,KTP,kartu keluarga atau ijaza.

Bagi pihak majikan haru menyiapkan foto copy pt,kontrak kerja,bukti pendaftaran P6 bagi setiap tki dan dukumentasi yang lainya.

Mereka tidak ada persoalan kalau harus melengkapi surat pendukung dari Indonesia seperti KTP dan lain-lain,itu wajar-wajar saja katanya ,memang setiap warga negara Indonesia harus punya KTP atau bukti-bukti lain yang bisa membuktikan orang indonesia.

Dari tinjaun yang dapat kami simpulkan perlu meningkatkan sistem cara pemberian nomer giliran ,kabanyak tki yang datang sampai dua kali dan tiga kali karena tidak dapat nomer giliran.

Sebelumnya kbri perlu memberitahukan kepada para majikan lewat koran atau tv Malaysia agar setiap majikan bisa menyiapkan persyaratan yang di inginkan,sebelum para pekerjanya datang ke wisma duta,kasian kalau di tolak oleh petugas ,karena tidak lengkapnya dukumentasi yang di perlukan,ini yang menyebabankan tki harus datang dua hari atau sampai tiga hari.

Apatah lagi dengan ramainya tki yang sampai 2000 sehari,bahkan nomer giliran yang di berikan hari ini saking banyaknya tki kadang-kadang tidak bisa sidik jari hari ini,namun harus datang ke esokan harinya.

Wednesday, December 14, 2011

KBRI Kuala Lumpur diminta awasi pengurusan dokumen TKI

Jakarta - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari menyarankan perlunya pemantauan yang ketat dari jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur terkait pengurusan dokomen paspor dan perpanjangan kontrak kerja dari para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di negeri jiran itu.

Dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, Eva meminta KBRI agar mengawasi secara ketata dalam penyaluran formulir dan tiket nomor antrean yang diberikan kepada para TKI. "Jajaran Fraksi PDIP DPR berencana meninjau dan melaksanakan pemantaun lapangan dalam waktu dekat," katanya.

Menurut Eva, saran kepada KBRI di Kuala Lumpur itu dilatarbelakangi bahwa PDIP menerima laporan yang menyedihkan dari Migrant Care Kuala Lumpur yakni diduga para TKI masih mendapat perlakuan tidak wajar dalam perpanjangan pengesahkan kontrak kerja dan pengurusan paspor di Wisma Duta Kuala Lumpur.

"Perlakuan tidak wajar itu diduga dilakukan oleh oknum calo dalam antrean para TKI mengurus dokumen dengan adanya praktik pungutan liar. Tiket nomor antrean dikabarkan dijual 300- 500 RM (Ringgit Malaysia). TKI yang sudah datang dan antre sejak pukul 03.00 pagi waktu setempat belum memperoleh tiket nomor antrean," kata Eva.

Dia mengharapkan media massa dari Indonesia agar meliput dan menginvestigasi atas kondisi di lapangan, khususnya di dalam proses pengurusan dokumen para TKI di KBRI Kuala Lumpur.

"Kami berharap kehadiran media akan mempersempit ruang gerak para calo yang akan merugikan para TKI," demikian Eva Kusuma Sundari.(*)

Wednesday, December 7, 2011

Menkumham prioritaskan perlindungan TKI

Sumber Antara News

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin mengemukakan bahwa pihaknya memprioritaskan soal perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

"Selain penyelesaian UU Pidana, masalah Lembaga Pemasyarakatan, prioritas kami lainnya perlindungan WNI di luar negeri," kata Amir Syamsudin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut menkumham menjelaskan bahwa pemerintah telah membentuk Satgas Penyelamatan TKI. Amir menjelaskan bahwa setidaknya ada sekitar 1,5 juta TKI di Malaysia, dimana setengahnya bermasalah.

Amir Syamsudin menuturkan sejak Satgas dibentuk setidaknya telah selamatkan 38 orang WNI dari hukuman mati, 17 orang WNI bebas.

"Memang saat ini masih ada 148 orang WNI yang diancam hukuman mati," ucapnya.

Dalam penjelasan lainnya, Amir Syamsudin mengatakan saat ini ada tujuh orang Warga Negara Malaysia yang sedang menjalani hukuman di Bengkalis, Riau.

"Kami sedang usahakan agar tujuh warga Malaysia tersebut untuk mendapatkan grasi. Ketujuh warga Malaysia itu rata-rata dihukum empat tahun," papar Amir.

Menurut Amir usulan grasi kepada tujuh warga Malaysia tersebut dilakukan untuk merespon usaha pemerintah Malaysia yang telah berusaha keras membantu WNI yang bermasalah di Malaysia.

"Jadi kalaulah nanti ketujuh warga Malaysia itu mendapatkan grasi, itu hal biasa, bukanlah hal istimewa," ujarnya.

Menurut Menkum dan HAM, apa yang dilakukannya (pengajuan grasi) untuk menghargai usaha pemerintah Malaysia yang banyak membantu TKI bermasalah.

"Kalaulah nantinya ini bergulir mohon DPR memahami, bukan keinginan kita untuk mempermudah atau melayani Malaysia. Tapi itu grasi karena betapa pemerintah Malaysia telah berusaha keras membantu WNI kita," kata menkumham.

Raker menkumham dengan komisi III masih berlangsung alot, terkait kebijakan moratorium pemberian remisi kepada narapidana korupsi dan terorisme.

Friday, December 2, 2011

Moratorium dicabut, TKI ke Malaysia mulai Maret

Meskipun moratorium dicabut mulai tanggal 1 Desember hari ini, pemberangkatan kembali TKI ke Malaysia diperkirakan baru akan dimulai pada Maret 2012 yang akan datang karena harus melalui persiapan yang matang.

"Hari ini secara resmi Pemerintah Indonesia mencabut moratorium penempatan TKI domestik worker ke Malaysia. Namun masih dibutuhkan waktu untuk menjalani tahapan proses penempatan TKI sehingga baru nanti awal Maret 2012 mulai pemberangkatan ke Malaysia," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta, Kamis.

Penempatan TKI ke Malaysia nantinya akan diserahkan sepenuhnya kepada pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

"Pemerintah dalam posisi mengawasi, mendeteksi seluruh tahapan pemberangkatan," ujar Muhaimin.

Jangka waktu tiga bulan itu dimaksudkan agar PPTKIS dapat mempersiapkan calon TKI mulai dari mendapatkan job order, rekrutmen hingga melakukan pelatihan 200 jam, mengurus dokumen resmi sesuai peraturan dan proses pemberangkatan ke Malaysia yang lebih baik daripada sebelumnya.

Pemerintah akan melakukan pengawasan ketat dan evaluasi rutin terhadap PPTKIS secara optimal dan apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi mulai peringatan, skorsing bahkan pencabutan ijin oprasional.

"Sedikitnya sebanyak 117 PPTKIS telah siap menempatkan kembali TKI sektor domestik untuk bekerja di Malaysia. Mereka telah menandatangani kontrak kinerja untuk menjalankan butir-butir kesepakatan yang termaktub dalam amandemen MoU Penempatan dan Perlindungan TKI domestic worker yang telah disepakati Indonesia-Malaysia," kata Muhaimin.

Muhaimin mengatakan, sebelum mencabutan Indonesia dan Malaysia telah melakukan serangkaian pertemuan bilateral, baik berupa forum joint working group (JWG) dan joint task force (JTF) sebagai persiapan teknis pelaksanaan kembali penempatan dan perlindungan TKI ke Malaysia.

Proses pemberangkatan TKI sektor domestik ke Malaysia sendiri membutuhkan 15 tahapan yang wajib dilakukan oleh TKI dan perusahaan Pelasana penempatan Tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang melakukan penempatan TKI ke Malaysia.

Proses penempatan itu dimulai dengan adanya permintaan job order dari pihak agensi Malaysia yang dilegalisasi perwakilan RI di Malaysia, kemudian PPTKIS harus mengurus perijinan Surat Ijin Pengerahan (SIP) yang dikeluarkan Kemenakertrans.

"Selanjutnya ada proses merekrut CTKI selama 3 minggu, persiapan dokumen CTKI satu Minggu, medical check up 2 hari, Pelatihan 200 jam selama 3-4 Minggu, pengurusan paspor satu minggu, pengiriman dokumen biodata CTKI ke agensi Malaysia 3 hari dan pencarian majikan selama satu bulan," kata Muhaimin.

Selanjutnya, papar Muhaimin, harus dilakukan pengurusan imigrasi dan penerbitan calling visa dari Malaysia (1 Minggu) dan penerbitan perjanjian kerja yang disahkan KBRI (1 Hari) dan menunggu visa diluluskan oleh Kedutaan Malaysia (3 hari).

Proses selanjutnya adalah persiapan pemberangkatan (3 hari) yang terdiri dari PAP (pembekalan akhir pemberangkatan, asuransi (masa dan purna) serta penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dan dilanjutkan dengan keberangkatan ke Malaysia (2 hari) dan welcoming program (pertemuan dan pengenalan dengan calon pengguna tenaga kerja) selama 1 hari.

"Secara total proses keberangkatan TKI ke Malaysia membutuhkan waktu 3 bulan sehingga penempatan TKI ke Malaysia baru bisa dilaksanakan awal Maret 2012. Semua pihak yang terkait dengan penempatan TKI harus mematuhi proses ini," kata Muhaimin.

Kedatangan Jamaah Haji Madiun Disambut Isak Tangis

Kedatangan jamaah haji asal Kota Madiun di asrama haji setempat disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu sejak pukul 17.30 WIB. Pasalnya, rombongan haji yang mengunakan empat buah bus ini baru memasuki asrama pada pukul 18.45 WIB.

Tangis haru dan teriakan pangilan keorang terdekat ke romobongan yang baru pulang dari tanah suci dan membawa nama haji, dari ribuan penjemput ini langsung terdengar silih berganti saat rombongan keluar dari bus yang membawa mereka dari asrma haji Sukolilo di Surabaya.

Bahkan tidak jarang pihak keamanan dari Polres Madiun Kota dan Satpol PP Kota Madiun harus mengandeng jamaah yang sudah berpelukan untuk segera masuk ke dalam gedung asrama haji Kota Madiun untuk diterima terlebih dahulu oleh muspida dan Kantor Kementerian Agama Kota Madiun.

Kepala Kantor Kemanterian Agama Kota Madiun Imam Taqiz Sujak, mengatakan, kedatangan ratusan jamaah haji ini molor dari jadwal. Pasalnya rombongan dua kali berhenti untuk solat Asar di Jombang dan Magrib di Nganjuk.

"Kedatanganya tadi memang molor dari jadwal. Tapi Alhamdulilah seluruh jamaah Kota Madiun sebanyak 151 bisa pulang semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan Mbah Sumiati (81) yang berangkat demngunakan kursi roda kini malah sudah kembali berjalan," ujarnya, usai mememberikan sambutan, Jumat (2/12/2011).

Data Kantor Kementerian Agama Kota Madiun, mencatat, kuota awal calon haji Kota Madiun tahun 2011 adalah sebanyak 150 orang. Kemudian, mendapat kuota tambahan sebanyak tiga orang. Dari tiga orang kuota tambahan tersebut, dua orang berangkat dengan kloter Kabupaten Madiun.

Jumlah tersebut terdiri dari calon haji laki-laki sebanyak 70 orang dan calon haji perempuan sebanyak 81 orang. Adapun calon haji tertua beridentitas Sumiati (81) warga Jalan Andika Bakti Kecamatan Taman, Kota Madiun, dan calon haji termuda adalah Satria Alif (20) warga Kartoharjo, Kota Madiun. [rdk/kun]

Thoriqul Jadi Sekretaris PKB Jatim Mantan Kader PKB Malaysia

Tim formatur DPW PKB Jatim telah merampungkan membentuk kepengurusan 2011-2016. Akhirnya, anggota F-KB DPRD Jatim Thoriqul Haq terpilih sebagai Sekretaris DPW mendampingi Ketua DPW Abdul Halim Iskandar (Gus Halim).

"Alhamdulillah, rapat tim formatur dalam menentukan kepengurusan DPW PKB Jatim 2011-2016 telah usai semalam. Untuk lebih jelasnya bisa langsung konfirmasi ke Pak Abdul Halim sebagai ketua formatur," ujar Humas DPW PKB Jatim Ari Rangkuti, Jumat (2/12/2011).

Gus Halim Iskandar mengatakan, Thoriqul terpilih sebagai sekretaris berdasarkan hasil kerja tim formatur. "Iya Mas Thoriqul yang jadi sekretaris. Untuk lebih jelasnya nanti sore akan ada penjelasan resmi bagi media untuk susunan struktur kepengurusan DPW," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, tim formatur diberikan waktu 7x24 jam (satu minggu) untuk menyusun kepengurusan pasca pelaksanaan Muswil pada 19 November 2011. Seharusnya Sabtu (26/11/2011) lalu, susunan harus terbentuk, tapi karena pembahasan yang alot akhirnya molor hingga Jumat (2/12/2011).

Tim formatur PKB Jatim terdiri dari Abdul Halim Iskandar (ketua formatur), KH Abdus Salam Mudjib (sekretaris formatur), Multazam (DPC Ponorogo), Makin Abbas (DPC Lamongan), Musyafak Rouf (DPC Surabaya), Irsyad Yusuf (DPC Kab Pasuruan), Mahsun (DPC Sampang), Miftahul Ulum (DPC Jember), Muhaimin Hadi (DPC Kediri), Anisyah Sakur (Perempuan PKB Jatim) dan Zaini Nashiruddin (DKW Garda Bangsa Jatim).

Sebelumnya, ada tiga nama yang berpeluang sama kuatnya menjadi sekretaris DPW. Ketiganya adalah Thoriqul Haq (anggota F-KB DPRD Jatim), Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf dan Ketua DPC PKB Lamongan Makin Abbas. Tapi, Thoriqul yang terpilih sebagai sekretaris. [tok/but]