Saturday, November 2, 2013

Harga Tiket Kapal Bersubsidi Dikeluhkan Warga Pulau Bawean

Tiket kapal bersubsidi dari pemerintah bersumberkan APBN tahun 2013, yaitu kapal satya kencana II milik PT. Dharma Lautan Utama (DLU) tujuan Pulau Bawean - Gresik dikeluhkan banyak calon penumpang.

Penyebabnya harga tiket yang dijual kepada calon penumpang ternyata melebihi dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Abd. Rahem asal Tambak, Pulau Bawean, Gresik mengeluhkan mahalnya harga tiket disebabkan pihak PT. DLU menjual melalui perwakilannya di dekat dermaga Pulau Bawean di Sangkapura. "Semestinya tiket dijual langsung kepada calon penumpang, sehingga tidak ada kenaikan harga,"katanya.

"Harga Rp.75 ribu bisa naik menjadi Rp.80 ribu,"ujarnya.

"Pemerintah memberikan subsidi kepada warganya bertujuan untuk membantu kepada masyarakat Pulau Bawean. Kok justru dimanfaatkan oknum untuk meraup keuntungan dari menjual tiket,"paparnya.

Hal senada disampaikan oleh Ali Asyhar, menurutnya harga jual tiket kapal bersubsidi ternyata melebihi ketentuan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. "Harga beli calon penumpang kapal mencapai Rp.90ribu,"jelasnya.

"Kapal DLU semestinya membuka loket atau tempat khusus untuk menjual tiket kepada calon penumpang kapal,"harapnya.

"Pulau Bawean selama ini bersih dari praktek percaloan, kok kapal bersubsidi dari pemerintah yang menumbuhkan banyak calo,"ungkapnya.

Sariono dari pihak PT. DLU dihubungi Media Bawean via selulernya menjelaskan bahwa penjualan tiket sudah ada tempat di dekat dermaga Pulau Bawean. "Silahkan membeli langsung ke loket, harganya tidak ada kenaikan sesuai ketentuan dari pemerintah,"terangnya.

"Bila ada kenaikan, kemungkinan calon penumpang membeli melalui orang lain. Mereka menyuruh atau meminta bantuan orang lain untuk membeli tiket, sehingga orang yang disuruh meminta upah jasa,"tuturnya.

Perlu diketahui harga tiket kapal bersubsidi sesuai ketentuan dari pemerintah untuk penumpang dewasa seharga Rp.69 ribu, ditambah pas masuk pelabuhan sehingga harga tiket yang dijual kepada calon penumpang sebesar Rp.75 ribu.

Selain harga tiket, warga banyak mengeluhkan tarif barang atau kendaraan. Perlu adanya pengawasan khusus dari aparat terkait agar subsidi dari pemerintah tidak dimanfaatkan oleh oknum yang sengaja mencari keuntungan. (bst)

Kasus di Kumalasa, Persoalan Siapa? Media Bawean, 1 November 2013

Persoalan desa Kumalasa, kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Gresik, menurut Abdul Basith yang menjabat sebagai Kasi Pembangunan kecamatan Sangkapura, adalah persoalan internal pemerintahan desa Kumalasa.

Menurutnya, pihak bank dan pemerintahan kecamatan tidak ada hubungannnya dengan persoalan yang memanas di desa Kumalasa.

Pernyataan disampaikan ketika pertemuan bersama kepala desa se-kecamatan Sangkapura di rumah kediaman Camat Sangkapura di Tambak, Pulau Bawean (kamis, 31/10/2013).

"Dalam pencairan pihak bank tidak ada masalah, disebabkan menggunakan surat kuasa diperbolehkan. Adapun menggunakan tandatangan palsu itu tanggungjawab yang melakukan sebab tidak mungkin pihak bank memeriksa lebih mendetail,"katanya.

Nurul Aman sebagai korban penandatanganan palsu dalam pencairan dana pembangunan jalan poros desa di Kumalasa, ketika di temui Media Bawean (29/10/2013) bersikukuh bahwa pihak bank yang mencairkan dana harus bertanggungjawab.

"Ada 2 persoalan, yaitu tandatangan yang dipalsu dan uang yang telah dicairkan. Uang bisa dicairkan disebabkan pihak bank tidak selektif dalam menerima surat kuasa,"paparnya.

"Saya sudah mendatangi pihak bank agar uang yang dicairkan melalui cara salah agar ditarik kembali. Tapi sampai sekarang belum berhasil menarik uang yang sudah dicairkan,"ujarnya.

"Jika persoalan ini tidak ada penyelesaian, sebagai korban tentunya akan mengambil langkah tegas melalui jalur hukum,"ungkapnya. (bst)

Harapan Warga Kumalasa di Malaysia Taati Aturan & Transparansi Keuangan

Persoalan pemerintahan desa Kumalasa, kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Gresik, terkait tandatangan palsu dalam pencairan dana proyek jalan poros desa, mendapat respon Saiful Aiman sebagai tokoh asal Kumalasa di Malaysia.

Saiful Aiman dihubungi Media Bawean (sabtu, 26/10/2013), menyarankan kepada pemerintahan desa Kumalasa agar membenahi administrasi.

Menurutnya aturan yang ada harus ditaati, jangan dilanggar, karena akibatnya fatal dan mengancam jeratan hukum kepada oknum yang tidak menaati aturan.

"Jangan bikin aturan sendiri yang menyebabkan kerugian kepada warga,"katanya.

"Warga sudah mempercayaai untuk memimpin desa, jangan kepercayaan warga berkurang karena perbuatan yang melanggar aturan,"paparnya.

Saya berharap kepada pimpinan desa Kumalasa, agar setiap dana pembangunan yang turun harus transparan dan terbuka, disertai laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. "Tujuannya agar manejmen desa bagus dan rakyat juga ingin mengetahuinya,"ujarnya. 

Terkait persoalan sekarang ini, Saiful Aiman mengharap sebagai pelajaran berharga kepada pemimpin dan aparat desa Kumalasa, agar menjalankan roda pemerintahan dengan baik sesuai aturan. "Musyawarah bersama perlu diadakan setiap ada sesuatu hal, apalagi terkait proyek agar tidak menimbulkan kecurigaan warga,"tuturnya.

"Terusterang sebagai warga desa Kumalasa, saya sebagai Ketua HIKMA (Himpunan Masyarakat Kumalasa Rantau Malaysia) bersama anggota di Malaysia akan tetap mengontrol kondisi di kampung,"terangnya. (bst)