Kuala Lumpur - Kedutaan besar RI Kuala Lumpur mengadvokasi Indah Tiara Kiara, pembantu asal Sumatera Selatan berusia 14 tahun, yang kini ditahan polisi Kuala Terengganu diduga mencoba membakar rumah majikannya karena enggan dipulangkan ke kampung halamannya.
"Kami sudah kontak kepolisian Terengganu dan memang betul Indah Tiara Kiara,red sudah ditahan. Kami sudah minta dibukakan akses agar staf KBRI bisa menemui dia," kata minister counsellor Pensosbud (penerangan sosial budaya) Widyarka Ryananta di Kuala Lumpur, Kamis.
Menurut dia, jika sudah dibukakan akses, staf KBRI akan terbang langsung ke Kuala Terengganu.
Kisah Dinda --panggilan akrab Indah Tiara Kiara--, demikian media massa Malaysia menamakan PRT asal Palembang itu, menghiasi semua media massa di Malaysia. Bahkan harian The Star memuatnya di Headline halaman satu.
Menurut media massa, Dinda dituduh mencoba membakar rumah Mazli Mohamad, di Taman Murni Indah, Kampung Telaga Daing, Terengganu, Rabu jam 10.30. Dinda sebenarnya bekerja pada kawan Mazli. Namun karena dibawah umur, Dinda akan dipulangkan ke Palembang pada akhir minggu ini. Sebelum dipulangkan dititipkan ke Mazli Mohamad.
Karena tidak mau dipulangkan, Dinda kemudian mencuri uang simpanan anak Mazli Mohamad sebesar 500 ringgit dan dua notebook milik penghuni rumah. Dinda mencoba membakar rumah Mazli di saat semua keluarganya tidak ada di rumah.
Ketika api membakar kamar anak dan ruang dapur, tetangga melihat dan melaporkan kepada pemilik rumah. Pemilik rumah segera datang dari kantor dan sekolah dengan pikiran Dinda terkurung dalam rumah. Setelah api berhasil dipadamkan tapi telah membakar kamar anak dan ruangan antara ruang tamu dan dapur, Dinda ternyata tidak ada di rumah.
Anak pemilik rumah menemukan Dinda di terminal bus Kuala Terengganu dengan memegang tiket bus tujuan Kuala Lumpur dan dua notebook. Dinda kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor polisi.
Di Bawah Umur
Peristiwa pengiriman pembantu di bawah umur kembali lagi terjadi. Sebelumnya sudah sering terjadi pengiriman pembantu asal Indonesia di bawah umur.
"Terus terang ini membuat malu Indonesia. Kok anak dibawah umur, berusia 14 tahun, dikirim menjadi pembantu ke Malaysia," kata Widyarka Ryananta, minister counsellor Pensosbud KBRI Kuala Lumpur.
"Kami minta semua instansi terkait agar benar-benar berfungsi dengan baik agar jangan ada lagi anak di bawah umur dikirim menjadi pembantu ke luar negeri. Banyak kasus mereka belum siap dan akibatnya adalah seperti kasus ini," katanya.ant
Thursday, January 7, 2010
Wednesday, January 6, 2010
Esok, DPR Bahas Gelar Pahlawan Gus Dur
Medan (ANTARA News) - Badan Musyawarah (Bamus) DPR akan membahas usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada Kamis sore (7/1).
"Sudah diagendakan, akan dibicarakan dalam rapat Bamus Kamis besok," kata Ketua DPR Marzuki Alie usai peresmian kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Sumut di Medan, Rabu.
Marzuki mengatakan, pembahasan usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur dilakukan karena ada usulan dari fraksi DPR, yaitu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Usulan itu sudah dibicarakan dalam rapat pimpinan DPR dan akan dilanjutkan pembahasannya dalam rapat Bamus yang akan dilaksanakan Kamis sore.
Jika disepakati dalam rapat Bamus, usulan pemberian gelar pahlawan nasional itu akan dibawa ke rapar paripurna dengan menghadirkan seluruh anggota DPR.
Jika pembahasannya tidak tuntas dalam rapat Bamus karena tidak semua fraksi yang mungkin memberikan pendapat, maka usulan itu akan lebih detail dalam rapat konsultasi fraksi.
"Kalau sudah disepakati, (usulan itu) akan disampaikan kepada pemerintah," kata mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat tersebut.
Ia menjelaskan, pembicaraan dalam rapat Bamus DPR itu hanya terkait usulan pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Gus Dur, tidak menyangkut usulan sama untuk mantan Presiden Soeharto.
Usulan terhadap mantan penguasa Orde Baru itu belum diterima secara tertulis oleh pimpinan DPR karena hanya disampaikan secara lisan dalam sebuah rapat paripurna.
Meski demikian, usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto akan menjadi catatan yang dapat menjadi pembahasan antar fraksi.
Jika disetujui fraksi di DPR, maka tidak tertutup kemungkinan usulan tersebut akan dibawa dalam pembahasan sidang paripurna.
Ia menambahkan, usulan pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Gus Dur itu hanya disampaikan tiga fraksi di DPR, bukan dari ormas atau lembaga lain.
"Sampai sekarang, belum ada ormas yang mengusulkan (pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Gus Dur)," katanya.(*)
"Sudah diagendakan, akan dibicarakan dalam rapat Bamus Kamis besok," kata Ketua DPR Marzuki Alie usai peresmian kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Sumut di Medan, Rabu.
Marzuki mengatakan, pembahasan usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur dilakukan karena ada usulan dari fraksi DPR, yaitu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Usulan itu sudah dibicarakan dalam rapat pimpinan DPR dan akan dilanjutkan pembahasannya dalam rapat Bamus yang akan dilaksanakan Kamis sore.
Jika disepakati dalam rapat Bamus, usulan pemberian gelar pahlawan nasional itu akan dibawa ke rapar paripurna dengan menghadirkan seluruh anggota DPR.
Jika pembahasannya tidak tuntas dalam rapat Bamus karena tidak semua fraksi yang mungkin memberikan pendapat, maka usulan itu akan lebih detail dalam rapat konsultasi fraksi.
"Kalau sudah disepakati, (usulan itu) akan disampaikan kepada pemerintah," kata mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat tersebut.
Ia menjelaskan, pembicaraan dalam rapat Bamus DPR itu hanya terkait usulan pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Gus Dur, tidak menyangkut usulan sama untuk mantan Presiden Soeharto.
Usulan terhadap mantan penguasa Orde Baru itu belum diterima secara tertulis oleh pimpinan DPR karena hanya disampaikan secara lisan dalam sebuah rapat paripurna.
Meski demikian, usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto akan menjadi catatan yang dapat menjadi pembahasan antar fraksi.
Jika disetujui fraksi di DPR, maka tidak tertutup kemungkinan usulan tersebut akan dibawa dalam pembahasan sidang paripurna.
Ia menambahkan, usulan pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Gus Dur itu hanya disampaikan tiga fraksi di DPR, bukan dari ormas atau lembaga lain.
"Sampai sekarang, belum ada ormas yang mengusulkan (pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Gus Dur)," katanya.(*)
Gubernur Jatim Keluarkan SK Kepahlawanan Gus Dur
Surabaya, (ANTARA News) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengeluarkan surat keputusan mengenai kepahlawanan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai tindak lanjut dari usulan masyarakat agar mantan presiden yang meninggal dunia pada akhir 2009 itu diangkat menjadi Pahlawan Nasional.
"SK itu hari ini kami kirimkan lewat kurir kepada Mensos (Menteri Sosial)," kata Gubernur Soekarwo, di Surabaya, Rabu.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 3 poin 12-d Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, gelar pahlawan nasional harus diusulkan dari daerah.
Sebelum mengeluarkan surat keputusan itu, Gubernur terlebih dulu menerima SK Kepahlawanan Gus Dur yang dikeluarkan Bupati Jombang Suyanto.
"SK dari Bupati Jombang itu kami terima tadi malam. Maka pada pagi harinya kami langsung mengeluarkan SK untuk dikirimkan kepada Mensos," kata Soekarwo.
Surat Keputusan Gubernur itu dilampirkan dalam surat permohonan kepada Mensos untuk segera menetapkan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional.(*)
"SK itu hari ini kami kirimkan lewat kurir kepada Mensos (Menteri Sosial)," kata Gubernur Soekarwo, di Surabaya, Rabu.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 3 poin 12-d Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, gelar pahlawan nasional harus diusulkan dari daerah.
Sebelum mengeluarkan surat keputusan itu, Gubernur terlebih dulu menerima SK Kepahlawanan Gus Dur yang dikeluarkan Bupati Jombang Suyanto.
"SK dari Bupati Jombang itu kami terima tadi malam. Maka pada pagi harinya kami langsung mengeluarkan SK untuk dikirimkan kepada Mensos," kata Soekarwo.
Surat Keputusan Gubernur itu dilampirkan dalam surat permohonan kepada Mensos untuk segera menetapkan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional.(*)
Tuesday, January 5, 2010
Anak SD Dukung Gus Dur Jadi pahlawan Nasional
Malang - Sejumlah siswa SD Sabilillah membawa poster Gus Dur di Jalan A.Yani, Malang, Selasa (5/1). Aksi yang diikuti sekitar 30 siswa SD tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap usulan gelar pahlawan nasional bagi Gus Dur. Foto ANTARA/Ari Bowo Sucipto/klw
WNI di Arab Tahlil Tujuh Hari Untuk Gus Dur
Sumber Antara News :Selasa, 5 Januari 2010 06:13 WIB
Bogor -Warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Arab Saudi, menyelenggarakan tahlil hingga tujuh hari untuk mendoakan mantan Presiden KH Abdurrahman "Gus Dur" Wahid.
Tokoh WNI yang juga fungsionaris Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU di Arab Saudi Ahmad Fuad Abdul Wahab melalui surat elektronik yang dikirimkan ke ANTARA, Selasa mengatakan, tahlil WNI diadakan mulai malam pertama Gus Dur wafat (31/12/2009) hingga malam tujuh pada Selasa (5/1/2010).
"Kami ikut berkabung dan duka mendalam atas wafatnya Gus Dur. Gus Dur merupakan tokoh besar bangsa Indonesia yang menjadi kunci bagi tegaknya hak minoritas, terwujudnya demokrasi dan tatasan masyarakat sipil," katanya.
Menurut dia, wafatnya Gus Dur merupakan kehilangan bagi semua. Bahkan bukan hanya bangsa Indonesia yang kehilangan, namun juga dunia internasional, karena selama hidup Gus Dur aktif memperjuangkan kemanusiaan dan perdamaian antarumat dan bangsa di dunia.
"Dunia ikut kehilangan Gus Dur, karena besarnya pengaruh dan perhatian terhadap isu perdamaian dan kemanusiaan global," katanya.
Ia mengatakan, tahlil bagi Gus Dur dikemas dengan cara doa bersama serta menyelenggarakan khatam Al Quran.
Tahlil dipusatkan di sekolah Indonesia baik yang berada di Jeddah, Mekkah, Madinah dan Riyad.
"Pada malam ketujuh, tahlil akan kami selenggarakan di KJRI di Jeddah," kata Ahmad Fuad Abdul Wahab, alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) yang kini menekuni usaha kargo.(*)
Bogor -Warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Arab Saudi, menyelenggarakan tahlil hingga tujuh hari untuk mendoakan mantan Presiden KH Abdurrahman "Gus Dur" Wahid.
Tokoh WNI yang juga fungsionaris Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU di Arab Saudi Ahmad Fuad Abdul Wahab melalui surat elektronik yang dikirimkan ke ANTARA, Selasa mengatakan, tahlil WNI diadakan mulai malam pertama Gus Dur wafat (31/12/2009) hingga malam tujuh pada Selasa (5/1/2010).
"Kami ikut berkabung dan duka mendalam atas wafatnya Gus Dur. Gus Dur merupakan tokoh besar bangsa Indonesia yang menjadi kunci bagi tegaknya hak minoritas, terwujudnya demokrasi dan tatasan masyarakat sipil," katanya.
Menurut dia, wafatnya Gus Dur merupakan kehilangan bagi semua. Bahkan bukan hanya bangsa Indonesia yang kehilangan, namun juga dunia internasional, karena selama hidup Gus Dur aktif memperjuangkan kemanusiaan dan perdamaian antarumat dan bangsa di dunia.
"Dunia ikut kehilangan Gus Dur, karena besarnya pengaruh dan perhatian terhadap isu perdamaian dan kemanusiaan global," katanya.
Ia mengatakan, tahlil bagi Gus Dur dikemas dengan cara doa bersama serta menyelenggarakan khatam Al Quran.
Tahlil dipusatkan di sekolah Indonesia baik yang berada di Jeddah, Mekkah, Madinah dan Riyad.
"Pada malam ketujuh, tahlil akan kami selenggarakan di KJRI di Jeddah," kata Ahmad Fuad Abdul Wahab, alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) yang kini menekuni usaha kargo.(*)