Jakarta, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menyatakan ingin menyontoh pola kaderisasi yang dilakukan oleh Almarhum KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) pada saat memimpin NU. ''Kaderisasi paling bagus dilakukan Gus Dur,'' ujarnya usai pelantikan pengurus lembaga-lajnah di lingkungan PBNU masa khidmah 2010-2015, Selasa (1/6) malam.
Menurutnya, Gus Dur telah berhasil menelorkan banyak kader potensial NU baik yang berkiprah di dalam organisasi NU sendiri, di dunia politik dan pemerintahan, serta para kader intelektual dan aktivis sosial-kemasyarakatan.
“Termasuk saya ini adalah kadernya Gus Dur. Saya tidak belajar kitab kepada Gus Dur, kalau kitab saya belajar kepada Kiai Mahrus Ali Lirboyo dan Kiai Ali Ma’shum Krapyak. Saya belajar kepada Gus Dur ilmul hal (ilmu tentang tingkah laku, red),” kata Said.
Ditambahkannya, tidak bisa tidak bahwa program yang harus menjadi prioritas pada periode kali adalah bidang pendidikan dan kaderisasi. Menurut Said, kedua bidang tersebut sempat kurang mendapat perhatian.
Dia mengakui lembaga pendidikan di lingkungan NU baik berupa madrasah dan sekolah-sekolah masih lemah dari sisi manejerial. Kalaupun ada sekolah unggulan NU itu pun jumlahnya masih terbatas.
"Pesantren-pesantren juga kaya sekali hazanah keilmuan tapi kurang diaktualisasikan. Misalnya beberapa istilah-istilah dalam bab mu'amalat atau ekonomi belum diterjemahkan dalam istilah yang digunakan dalam dunia perbankan sekarang, sehingga para lulusan pesantren kurang bisa mengaktualisasikan diri," katanya sembari memberikan contoh. (nam)
Wednesday, June 2, 2010
Kemlu Fasilitasi Pemulangan Tiga Anak TKI dari Malaysia
Sumber Antaranews:Rabu, 2 Juni 2010 23:41 WIB
Jakarta - Kementerian Luar Negeri memfasilitasi pemulangan tiga anak seorang TKI asal Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Elis, yang diduga melakukan pembunuhan terhadap suaminya.
Ketiga anak Elis --WNI yang berada dalam tahanan Polisi Daerah Limbang, Malaysia karena diduga telah melakukan pembunuhan terhadap suaminya yang juga WNI, Asman-- tersebut didampingi oleh Pejabat dan staf Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, serta Pejabat Sekretaris Daerah Bantaeng, Sulawesi Selatan, tiba di Jakarta, Rabu.
Ketiga orang anak itu dipulangkan dari Kuching, Malaysia karena selama ini mereka berada di penampungan sementara Konsulat Jenderal RI di Kuching, Malaysia.
Pemerintah berharap pemulangan dan pengasuhan pihak keluarga akan memberikan dampak yang kondusif bagi perkembangan mereka.
Proses pemulangan ketiga anak tersebut telah didahului oleh persiapan yang matang dan bertahap melalui pertemuan antara staf Direktorat Perlindungan WNI dan BHI dan Kementerian Sosial RI dengan pihak keluarga difasilitasi oleh Dinas Sosial Pemerintah Kota Makasar guna mengkonfirmasi kesiapan pihak keluarga atau pihak lain Rumah Penampungan Sosial Anak (RSPA) dalam rangka pengasuhan sementara ketiga anak tersebut.
Hasil dari pertemuan tersebut pihak keluarga Elis telah siap menerima kedatangan ketiga anak tersebut sesuai dengan keinginan yang bersangkutan agar ketiga anaknya dapat tinggal bersama dengan ibunya di Bantaeng, mengingat antara ketiga anak tersebut tidak mau dipisahkan satu sama lain.
Satu anak lainnya, M.Nuh, berada di penjara karena masih membutuhkan air susu ibunya.
Pihak penjara mengizinkan bayi tersebut tinggal bersama dengan Ibunya hingga dua tahun.
KJRI Kuching saat ini juga telah memberikan pendampingan hukum kepada Elis dalam proses persidangan di Mahkamah Seksyen Limbang.
Kegiatan Direktorat Perlindungan WNI dan BHI didalam memfasilitasi pemulangan WNI termasuk anak-anak merupakan perwujudan kepedulian dan keberpihakan pemerintah.(*)
Jakarta - Kementerian Luar Negeri memfasilitasi pemulangan tiga anak seorang TKI asal Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Elis, yang diduga melakukan pembunuhan terhadap suaminya.
Ketiga anak Elis --WNI yang berada dalam tahanan Polisi Daerah Limbang, Malaysia karena diduga telah melakukan pembunuhan terhadap suaminya yang juga WNI, Asman-- tersebut didampingi oleh Pejabat dan staf Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, serta Pejabat Sekretaris Daerah Bantaeng, Sulawesi Selatan, tiba di Jakarta, Rabu.
Ketiga orang anak itu dipulangkan dari Kuching, Malaysia karena selama ini mereka berada di penampungan sementara Konsulat Jenderal RI di Kuching, Malaysia.
Pemerintah berharap pemulangan dan pengasuhan pihak keluarga akan memberikan dampak yang kondusif bagi perkembangan mereka.
Proses pemulangan ketiga anak tersebut telah didahului oleh persiapan yang matang dan bertahap melalui pertemuan antara staf Direktorat Perlindungan WNI dan BHI dan Kementerian Sosial RI dengan pihak keluarga difasilitasi oleh Dinas Sosial Pemerintah Kota Makasar guna mengkonfirmasi kesiapan pihak keluarga atau pihak lain Rumah Penampungan Sosial Anak (RSPA) dalam rangka pengasuhan sementara ketiga anak tersebut.
Hasil dari pertemuan tersebut pihak keluarga Elis telah siap menerima kedatangan ketiga anak tersebut sesuai dengan keinginan yang bersangkutan agar ketiga anaknya dapat tinggal bersama dengan ibunya di Bantaeng, mengingat antara ketiga anak tersebut tidak mau dipisahkan satu sama lain.
Satu anak lainnya, M.Nuh, berada di penjara karena masih membutuhkan air susu ibunya.
Pihak penjara mengizinkan bayi tersebut tinggal bersama dengan Ibunya hingga dua tahun.
KJRI Kuching saat ini juga telah memberikan pendampingan hukum kepada Elis dalam proses persidangan di Mahkamah Seksyen Limbang.
Kegiatan Direktorat Perlindungan WNI dan BHI didalam memfasilitasi pemulangan WNI termasuk anak-anak merupakan perwujudan kepedulian dan keberpihakan pemerintah.(*)
Indonesia Bisa Tempatkan 10 Juta TKI
Jakarta - Indonesia bisa menempatkan tenaga kerja luar negeri (TKI) sampai 10 juta orang atau sekitar lima persen dari jumlah penduduknya.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komite Tetap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kadin, Nurfaizi, dalam seminar tentang TKI yang diselenggarakan oleh Kadin di Jakarta, Rabu.
Nurfaizi yang juga Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (APJATI) itu membandingkan dengan Filipina yang telah menempatkan 10 persen dari jumlah penduduknya untuk bekerja di luar negeri.
"Hasilnya, Filipina meraup devisa hingga 15 miliar dolar AS per tahun dan menjadi penghasil yang terbesar dari seluruh devisa yang dihasilkan oleh pemerintah Filipina," katanya.
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, katanya, penempatan TKI telah mencapai empat juta orang dan ditargetkan bertambah empat juta orang pada dua tahun mendatang.
"Itu bila didukung semua pihak dan komitmen pemerintah yang konsisten," katanya.
Peningkatan jumlah penempatan TKI dengan pertumbuhan 21 persen per tahun mulai dari 2004 yang berjumlah 380.690 orang menjadi 696.743 orang pada 2007 dengan negara tujuan Timur Tengah dan Asia Pasifik.
Nurfaizi mengatakan, penempatan TKI di sektor informasi masih mendominasi hingga 78 persen, sedangkan penempatan untuk kawasan Asia Pasifik pada sektor formal bisa mencapai 52 persen pada tahun-tahun terakhir.
Secara umum, katanya, ada peningkatan jumlah penempatan TKI yang tidak hanya dilihat sebagai keberhasilan program penempatan TKI, tapi juga meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri.
Mengutip data Kemnakertrans, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Lutfi Rauf, mengatakan ada 2,8 juta orang TKI pada kurun 2005-2009 dengan remittance (pengiriman uang TKI ke dalam negeri) mencapai 6.617 dolar AS pada 2009 dengan 69.004 TKI yang bermasalah selama tahun 2009.
Selama 2009, Kemlu berkoordinasi dengan Perwakilan RI telah berhasil mengupayakan pemenuhan hak-hak normatif TKI yang mengalami permasalahan di luar negeri dengan hak-hak normatif yang terhimpun mencapai 438.750 dolar AS dan 326.495 dolar Singapura.
Pada Januari - Mei 2010, Kemlu dan Perwakilan RI berhasil memfasilitasi pemenuhan hak-hak normatif TKI sebanyak 156.416 dolar AS, Rp185.736.941, 1.845 dirham Uni Emirat Arab, 4.800 riyal dan 140.000 dolar Singapura.
Untuk kasus-kasus TKI antara lain gaji yang tidak dibayar, pelecehan seksual, gaji dibayar rendah, penganiayaan, kasus pembunuhan, kecelakaan kerja, trafficking (perdagangan manusia), pelanggaran keimigrasian, dan sebagainya.
Lutfi mengatakan, kendala yang mereka temukan dalam perlindungan WNI antara lain tidak dipatuhinya aturan dan perundangan, Pemerintah RI belum memiliki perjanjian bilateral dengan semua negara penempatan TKI, pengiriman TKI secara ilegal, dan TKI yang tidak kompeten.ant
(N006/B010)
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komite Tetap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kadin, Nurfaizi, dalam seminar tentang TKI yang diselenggarakan oleh Kadin di Jakarta, Rabu.
Nurfaizi yang juga Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (APJATI) itu membandingkan dengan Filipina yang telah menempatkan 10 persen dari jumlah penduduknya untuk bekerja di luar negeri.
"Hasilnya, Filipina meraup devisa hingga 15 miliar dolar AS per tahun dan menjadi penghasil yang terbesar dari seluruh devisa yang dihasilkan oleh pemerintah Filipina," katanya.
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, katanya, penempatan TKI telah mencapai empat juta orang dan ditargetkan bertambah empat juta orang pada dua tahun mendatang.
"Itu bila didukung semua pihak dan komitmen pemerintah yang konsisten," katanya.
Peningkatan jumlah penempatan TKI dengan pertumbuhan 21 persen per tahun mulai dari 2004 yang berjumlah 380.690 orang menjadi 696.743 orang pada 2007 dengan negara tujuan Timur Tengah dan Asia Pasifik.
Nurfaizi mengatakan, penempatan TKI di sektor informasi masih mendominasi hingga 78 persen, sedangkan penempatan untuk kawasan Asia Pasifik pada sektor formal bisa mencapai 52 persen pada tahun-tahun terakhir.
Secara umum, katanya, ada peningkatan jumlah penempatan TKI yang tidak hanya dilihat sebagai keberhasilan program penempatan TKI, tapi juga meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri.
Mengutip data Kemnakertrans, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Lutfi Rauf, mengatakan ada 2,8 juta orang TKI pada kurun 2005-2009 dengan remittance (pengiriman uang TKI ke dalam negeri) mencapai 6.617 dolar AS pada 2009 dengan 69.004 TKI yang bermasalah selama tahun 2009.
Selama 2009, Kemlu berkoordinasi dengan Perwakilan RI telah berhasil mengupayakan pemenuhan hak-hak normatif TKI yang mengalami permasalahan di luar negeri dengan hak-hak normatif yang terhimpun mencapai 438.750 dolar AS dan 326.495 dolar Singapura.
Pada Januari - Mei 2010, Kemlu dan Perwakilan RI berhasil memfasilitasi pemenuhan hak-hak normatif TKI sebanyak 156.416 dolar AS, Rp185.736.941, 1.845 dirham Uni Emirat Arab, 4.800 riyal dan 140.000 dolar Singapura.
Untuk kasus-kasus TKI antara lain gaji yang tidak dibayar, pelecehan seksual, gaji dibayar rendah, penganiayaan, kasus pembunuhan, kecelakaan kerja, trafficking (perdagangan manusia), pelanggaran keimigrasian, dan sebagainya.
Lutfi mengatakan, kendala yang mereka temukan dalam perlindungan WNI antara lain tidak dipatuhinya aturan dan perundangan, Pemerintah RI belum memiliki perjanjian bilateral dengan semua negara penempatan TKI, pengiriman TKI secara ilegal, dan TKI yang tidak kompeten.ant
(N006/B010)
Tuesday, June 1, 2010
Dewan Keamanan PBB Sidang Darurat Bahas Tragedi Gaza
TEMPO Interaktif, Markas PBB - Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat, Senin waktu setempat, membahas kebrutalan Israel terhadap relawan bantauan kemanusiaan Gaza serta melakukan investigasi.
Menyusul pertemuan terbuka 90 menit, Dewan dengan anggota 25 negara itu juga melakukan konsultasi tertutup. Para diplomat mengatakan sejumlah utusan khusus mengajukan tawar menawar soal pernyataan yang disampaikan oleh Dewan.
Marinir Israel menyerbu kapal bantuan Turki untuk Gaza, Senin. Dalam insiden tersebut, militer Israel mengatakan sedikitnya sembilan aktivis proPalestina tewas.
Menurut pejabat senior Israel, seluruh korban tewas adalah warga Turki. Kejadian ini mengundang protes secara meluas.
Anggota Dewan mengritik aksi Israel serta meminta negeri Zionis itu mencabut blokade yang sudah berlangsung selama tiga tahun terhadap Gaza yang dikuasai Hamas.
"Ini sama saja dengan kelakuan bandit dan pembajak," kata Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu kepada Dewan. "Ini pembunuhan yang dilakukan oleh negara."
Amerika Serikat selaku sekutu utama Israel di Dewan berbicara hati-hati. Wakil duta besar di PBB Alejandro Wolf di Washington menyesalkan hilangnya nyawa dan menginginkan adanya penyelidikan "kredibel dan transparan" oleh Israel.
Tetapi mengritik upaya armada bantuan kemanusiaan mencoba menerobos blokade Israel di Gaza. "Bantuan pengiriman langsung melalui laut adalah tidak tepat dan tidak bertanggung jawab, dalam situasi seperti ini jelas tidak efektif," katanya.
Wakil duta besar Israel Daniel Carmon mengatakan, misi armada kemanusiaan tersebut "ada sesuatu". Penyelenggara "menggunakan kedok bantuan kemanusiaan untuk mengirimkan pesan kebencian dan melaksanakan kekerasan," ujarnya.
Penyelenggara bantuan, di antaranya terkait dengan organisasi teroris telah memaksa Israel memulai operasinya. HaL itu dimaksudkan sebagai "langkah preventif untuk melawan penerobos blokade," kata Carmon.
Para diplomat mengatakan, poin yang perlu disampaikan dalam proposal Dewan antara lain perlunya investigasi yang independen dan bagaimana menyalahkan insiden tersebut.
Pertemuan darurat Dewan berlangsung atas permintaan Lebanon dan Turki, kedua negara merupakan anggota tidak tetap Dewan.
Sementara itu, peninjau tetap Palestina di PBB Riyad Mansour mengatakan kepada para wartawan sebelum pertemuan bahwa dia ingin melihat "hasil yang menentukan, suatu reaksi yang akan membawa Israel ke pangadilan dan mengutuk tindakan itu."
Mansour hadir mewakili Otoritas Palestina yang tidak menguasai Jalur Gaza, secara de facto kawasan ini diperintah oleh kelompok militan Hamas.
Blokade Gaza Israel mengundang kritik dari para pejabat PBB yang menyebut insiden tersebut sebagai krisis kemanusiaan. Namun sebaliknya, Carmon mengatakan "Tidak ada krisis kemanusiaan di Gaza."
REUTERS | CHOIRUL
Menyusul pertemuan terbuka 90 menit, Dewan dengan anggota 25 negara itu juga melakukan konsultasi tertutup. Para diplomat mengatakan sejumlah utusan khusus mengajukan tawar menawar soal pernyataan yang disampaikan oleh Dewan.
Marinir Israel menyerbu kapal bantuan Turki untuk Gaza, Senin. Dalam insiden tersebut, militer Israel mengatakan sedikitnya sembilan aktivis proPalestina tewas.
Menurut pejabat senior Israel, seluruh korban tewas adalah warga Turki. Kejadian ini mengundang protes secara meluas.
Anggota Dewan mengritik aksi Israel serta meminta negeri Zionis itu mencabut blokade yang sudah berlangsung selama tiga tahun terhadap Gaza yang dikuasai Hamas.
"Ini sama saja dengan kelakuan bandit dan pembajak," kata Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu kepada Dewan. "Ini pembunuhan yang dilakukan oleh negara."
Amerika Serikat selaku sekutu utama Israel di Dewan berbicara hati-hati. Wakil duta besar di PBB Alejandro Wolf di Washington menyesalkan hilangnya nyawa dan menginginkan adanya penyelidikan "kredibel dan transparan" oleh Israel.
Tetapi mengritik upaya armada bantuan kemanusiaan mencoba menerobos blokade Israel di Gaza. "Bantuan pengiriman langsung melalui laut adalah tidak tepat dan tidak bertanggung jawab, dalam situasi seperti ini jelas tidak efektif," katanya.
Wakil duta besar Israel Daniel Carmon mengatakan, misi armada kemanusiaan tersebut "ada sesuatu". Penyelenggara "menggunakan kedok bantuan kemanusiaan untuk mengirimkan pesan kebencian dan melaksanakan kekerasan," ujarnya.
Penyelenggara bantuan, di antaranya terkait dengan organisasi teroris telah memaksa Israel memulai operasinya. HaL itu dimaksudkan sebagai "langkah preventif untuk melawan penerobos blokade," kata Carmon.
Para diplomat mengatakan, poin yang perlu disampaikan dalam proposal Dewan antara lain perlunya investigasi yang independen dan bagaimana menyalahkan insiden tersebut.
Pertemuan darurat Dewan berlangsung atas permintaan Lebanon dan Turki, kedua negara merupakan anggota tidak tetap Dewan.
Sementara itu, peninjau tetap Palestina di PBB Riyad Mansour mengatakan kepada para wartawan sebelum pertemuan bahwa dia ingin melihat "hasil yang menentukan, suatu reaksi yang akan membawa Israel ke pangadilan dan mengutuk tindakan itu."
Mansour hadir mewakili Otoritas Palestina yang tidak menguasai Jalur Gaza, secara de facto kawasan ini diperintah oleh kelompok militan Hamas.
Blokade Gaza Israel mengundang kritik dari para pejabat PBB yang menyebut insiden tersebut sebagai krisis kemanusiaan. Namun sebaliknya, Carmon mengatakan "Tidak ada krisis kemanusiaan di Gaza."
REUTERS | CHOIRUL
Aksi Solidaritas Palestina Digelar di Bundaran Hotel Indonesia
Jakarta - Gelombang protes atas tragedi penyerangan misi kemanusiaan Freedom Flotila di Jalur Gaza juga terjadi di Jakarta. Sejak pukul 06.00, ratusan orang dari Sahabat Alaqsa mengelar aksi Black Monday di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.
Mengenakan pita hitam bertuliskan solidaris Palestina, ratusan orang itu memadati Bundaran Hotel Indonesia. Membentangkan spanduk dan bendera dukungan ke Palestina, ratusan orang itu melontarkan protesnya atas tragedi penyerangan kapal Mavi Narmata oleh tentara Israel di Jalur Gaza, Senin kemarin.
Hingga berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung. Diperkirakan gelombang unjuk rasa ini akan semakin besar menjelang jam makan siang nanti. Selain bundaran hotel Indonesia, aksi juga akan digelar di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat.
Aksi solidaritas di jam sibuk orang berangkat ke kantor ini tak urung membuat sejumlah jalur di kawasan Sudirman dan Thamrin macet. Lalu lintas menuju dan keluar dari Jalan Sudirman, Jakarta Pusat tersendat.
WDA