Kairo - Kami semua, termasuk masyarakat Indonesia di Mesir alhamdulillah sehat aman. Tidak ada warga negara Indonesia yang tewas.
Hal itu disampaikan Konselor Pensosbud KBRI Kairo Iwan Wijaya M saat dihubungi detikcom, Kamis (3/2/2011) pagi waktu setempat.
Mengenai nama Imanda Amalia juga tidak ada dalam daftar staf United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) Kairo.
"Kami sudah mengontak UNRWA Kairo, ternyata mereka hanya terdiri dari 3 staf, 1 orang Yordania dan 2 orang Mesir. Menurut mereka tidak ada staf UNRWA bernama Imanda Amalia," papar Iwan.
Di samping itu pihak KBRI juga sudah berusaha memverifikasi, tapi tidak ditemukan data penduduk WNI bernama Imanda Amalia.
Iwan mengatakan bahwa sejak dini KBRI Kairo telah melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan masyarakat WNI demi langkah-langkah perlindungan, sehingga hal-hal tidak diinginkan bisa dihindari.
"Bahkan ketika semua jaringan komunikasi di Mesir lumpuh total, komunikasi KBRI dengan masyarakat terus dipertahankan dengan cara pesan berantai, agar pesan-pesan Dubes sampai ke WNI seluas mungkin," demikian Iwan.
Update Posko Siaga WNI
Untuk meredam kecemasan orangtua, handai taulan dan kawan-kawan dari WNI yang masih bertahan di Mesir, KBRI Kairo mengeluarkan update daftar nomor telepon Posko Siaga yang dapat dihubungi langsung.
Selengkapnya:
KBRI Kairo +20227947200, +20227947209
Kantor Konsuler +20224715561
Sekolah Indonesia Kairo +20337488634
Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) +20106158928, +20165796356
Wihdah PPMI +20103701566, +20161423613
Keluarga Mahasiswa Medan +20100135953
Keluarga Mahasiswa Madura +20107802802, +20224707821
Keluarga Mahasiswa Jawa Timur +20103129844, +20224719084
Keluarga Mahasiswa Sumatera Selatan +20104134542, +20224113144
Keluarga Mahasiswa Sulawesi +20164089511
Keluarga Mahasiswa Aceh +20110847308
Keluarga Mahasiswa Banten +20119324641, +20109184814
Keluarga Mahasiswa Jambi +20102928892, +20224037037
Keluarga Mahasiswa Kalimantan +20161207358, +20224743891
Keluarga Mahasiswa Lampung +20111348930
Keluarga Mahasiswa Minang +20161533685, +20222478245
Keluarga Mahasiswa NTB +20168375033
Keluarga Pelajar Jakarta +20100957654
Keluarga Mahasiswa Jawa Barat +20110246890
Keluarga Mahasiswa Tapanuli Selatan +20109377198, +20106536332
Keluarga Mahasiswa Riau +20109122713
Keluarga Mahasiswa Jawa Tengah +20100272509, +20224729113
(es/es)
Thursday, February 3, 2011
Wednesday, February 2, 2011
Muhaimin Pecat Lili Wahid dkk
AKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar memecat empat pengurus DPP PKB, yaitu Lili Chadijah Wahid, Lukman Edy, Eman Hermawan, dan Mabruri.
Lili dipecat sebagai Wakil Ketua Dewan Syura PKB, sedangkan Lukman Edy dari kursi sekretaris jenderal. Muhaimin mengatakan keempatnya dipecat karena dinilai tak aktif dalam kegiatan kepengurusan.
"Iya, sudah lama pemecatannya," katanya di sela-sela pelantikan anggota DPR pengganti antarwaktu dari PKB Gitalis Dwinatarina atau dikenal sebagai Gita "KDI" di Gedung DPR, Rabu (2/2/2011).
Muhaimin yang kini menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini menyatakan keempatnya tercatat tidak pernah datang, baik dalam rapat maupun acara rutin yang digelar DPP PKB. Padahal, sebagai pengurus, mereka seharusnya mengikuti acara tersebut.
Menurutnya pula, pemecatan empat pengurus ini hanyalah rotasi biasa yang dilakukan di tubuh kepengurusan DPP PKB. Lukman Edy sendiri, lanjutnya, dipecat untuk kemudian ditempatkan di salah satu posisi ketua DPP. Posisi Lukman diisi oleh Imam Nahrawi. "Kalau Bu Lili saya lupa," tandasnya.
Lili dipecat sebagai Wakil Ketua Dewan Syura PKB, sedangkan Lukman Edy dari kursi sekretaris jenderal. Muhaimin mengatakan keempatnya dipecat karena dinilai tak aktif dalam kegiatan kepengurusan.
"Iya, sudah lama pemecatannya," katanya di sela-sela pelantikan anggota DPR pengganti antarwaktu dari PKB Gitalis Dwinatarina atau dikenal sebagai Gita "KDI" di Gedung DPR, Rabu (2/2/2011).
Muhaimin yang kini menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini menyatakan keempatnya tercatat tidak pernah datang, baik dalam rapat maupun acara rutin yang digelar DPP PKB. Padahal, sebagai pengurus, mereka seharusnya mengikuti acara tersebut.
Menurutnya pula, pemecatan empat pengurus ini hanyalah rotasi biasa yang dilakukan di tubuh kepengurusan DPP PKB. Lukman Edy sendiri, lanjutnya, dipecat untuk kemudian ditempatkan di salah satu posisi ketua DPP. Posisi Lukman diisi oleh Imam Nahrawi. "Kalau Bu Lili saya lupa," tandasnya.
KBRI Protes Sebutan "Indon" di Harian Malaysia
Kuala Lumpur (ANTARA News) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia memrotes penggunaan kata "Indon" pada salah satu judul berita di sebuah media lokal, "Berita Harian", karena sebutan itu berkesan negatif."Kami kecewa dan protes dengan penggunaan kata `Indon` sebab kedua kepala negara telah sepakat untuk tidak menggunakan kata tersebut termasuk di media massa," kata Kepala Bidang Penerangan, Sosial dan Budaya, Suryana Sastradiredja di Kuala Lumpur, Rabu.
Media "Berita Harian" menuliskan berita berjudul "Taktik Kotor Indon" terkait penunjukkan Indonesia sebagai tuan rumah Sea Games pada November mendatang.
Rubrik olahraga harian tersebut edisi Rabu (2/2) berisi hasil wawancara dengan Wakil Presiden Majelis Olimpiade Malaysia (MOM), W Y Chin, yang menyebutkan Indonesia sebagai tuan rumah Sea Games XXVI banyak mengikutsertakan cabang olahraga yang menguntungkan atlet-atletnya.
Hal tersebut, menurut dia, dapat merusak hubungan kedua negara, bangsa, dan rakyatnya. "Kata `Indon` sangat menghina dan memalukan. Kami akan kirim nota protes ke `Berita Harian` dan mempertanyakan tujuan dari penggunaan kata-kata tersebut," kata Suryana.
Ia mengatakan, wartawan tentulah orang intelek dan punya intelijensia yang peka terhadap hubungan kedua negara, kecuali penulisan tersebut mempunyai maksud lain. "Kami minta penulisan ini tidak terulang dan penulisnya harus ditindak tegas," ungkap Suryana menegaskan.
Ia mengungkapkan, selama ini harian tersebut kerap mengggunakan kata "Indon" dalam pemberitaannya yang terkait dengan Indonesia.
Terkait itu, pihak KBRI akan menyampaikannya dalam forum pertemuan yang melibatkan kedua pihak.
(N004/R018/S026)
Lily Wahid Senang Diberhentikan dari Pengurus PKB
Jakarta (ANTARA News) - Kader senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lily Chadidjah Wahid menyatakan senang menyikapi pemberhentian dirinya dari jabatan Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa.
"Saya justru merasa lebih senang berada di luar struktur kepengurusan partai karena saya jadi tidak memiliki tanggung jawab langsung kepada partai, tanggung jawab saya hanya kepada masyarakat," kata Lily Chadidjah Wahid, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Menurut Lily, dirinya merasa lebih senang berada di luar struktur partai kerana menilai PKB menerapkan kebijakan politik transaksional, yakni mendukung pemerintah dan mengabaikan aspirasi masyarakat.
Sedangkan dirinya berada di DPR RI, kata Lily, karena dipilih masyarakat sehingga memiliki tanggung jawab moral untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Ditanya apakah dirinya diberhentikan dari jabatan Wakil Ketua Dewan Syuro DPP PKB karena tidak pernah aktif di partai, menurut Lily, bukannya tidak akif tapi tidak tidak pernah diundang pada perteman-pertemuan di DPP PKB.
"Saya pernah diundang rapat dan kegiatan lainnya di partai," katanya.
Ditanya bagaimana jika DPP PKB memberhentikan dirinya atau pergantian antar waktu (PAW) dari anggota DPR, menurut Lily, hal tidak mudah dilakukan.
"Saya berada di DPR karena dipilih leh masyarakat yang jumlah suara memenuhi syarat dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden," katahya.
Jika ada yang memberhentikan dirinya dari DPR, Lily menyatakan akan melakukan gugatan hukum.
Lily juga mempertanyakan, jika ada yang ingin melakukan PAW terhadap dirinya apa dasarnya, karena dia menjadi anggota DPR dipilih oleh masyarakat dan di DPR menyuarakan aspirasi masyarakat.
"Apa yang salah pada`dirinya saya. Anggota DPR itu kan wakil rakyat yang mengakomodasi suara rakyat. Saya di sini menjalankan amanah tersebut," katanya.
Sementara itu, Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, Lily Wahid diberhentikan dari jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Syuro PKB karena tidak pernah aktif di kepengurusan partai.
Menurut Muhaimain, pemberhentian itu bukan hal yang terlalu istimewa tapi hanya merupakan penyegaran agar kinerja partai menjadi lebih dinamis.(*)
(T.R024/S019)
"Saya justru merasa lebih senang berada di luar struktur kepengurusan partai karena saya jadi tidak memiliki tanggung jawab langsung kepada partai, tanggung jawab saya hanya kepada masyarakat," kata Lily Chadidjah Wahid, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Menurut Lily, dirinya merasa lebih senang berada di luar struktur partai kerana menilai PKB menerapkan kebijakan politik transaksional, yakni mendukung pemerintah dan mengabaikan aspirasi masyarakat.
Sedangkan dirinya berada di DPR RI, kata Lily, karena dipilih masyarakat sehingga memiliki tanggung jawab moral untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Ditanya apakah dirinya diberhentikan dari jabatan Wakil Ketua Dewan Syuro DPP PKB karena tidak pernah aktif di partai, menurut Lily, bukannya tidak akif tapi tidak tidak pernah diundang pada perteman-pertemuan di DPP PKB.
"Saya pernah diundang rapat dan kegiatan lainnya di partai," katanya.
Ditanya bagaimana jika DPP PKB memberhentikan dirinya atau pergantian antar waktu (PAW) dari anggota DPR, menurut Lily, hal tidak mudah dilakukan.
"Saya berada di DPR karena dipilih leh masyarakat yang jumlah suara memenuhi syarat dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden," katahya.
Jika ada yang memberhentikan dirinya dari DPR, Lily menyatakan akan melakukan gugatan hukum.
Lily juga mempertanyakan, jika ada yang ingin melakukan PAW terhadap dirinya apa dasarnya, karena dia menjadi anggota DPR dipilih oleh masyarakat dan di DPR menyuarakan aspirasi masyarakat.
"Apa yang salah pada`dirinya saya. Anggota DPR itu kan wakil rakyat yang mengakomodasi suara rakyat. Saya di sini menjalankan amanah tersebut," katanya.
Sementara itu, Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, Lily Wahid diberhentikan dari jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Syuro PKB karena tidak pernah aktif di kepengurusan partai.
Menurut Muhaimain, pemberhentian itu bukan hal yang terlalu istimewa tapi hanya merupakan penyegaran agar kinerja partai menjadi lebih dinamis.(*)
(T.R024/S019)
Tuesday, February 1, 2011
Mubarak Ditentukan "Demonstrasi Sejuta Umat"
Kairo (ANTARA News) Rakyat Mesir sepertinya meniru gerakan reformasi di Indonesia pada 1998 yang dibawah kepemimpinan Amien Rais pada 19 Mei tahun itu mengancam akan membanjiri Monumen Nasional dengan demonstrasi sejuta manusia pada 20 Mei 1998.
Ancaman itu urung terwujud setelah Presiden Soeharto mengambil langkah kompromi, lalu mengundurkan diri dua hari kemudian pada 21 Mei 1998.
Kini para demonstran Mesir melakukan hal sama di Lapangan Tahrir, Kairo. Namun berbeda dari Indonesia, di Mesir gerakan sejuta orang turun ke jalan tampaknya terwujud
Pertanyaannya kini adalah apakah Presiden Hosni Mubarak akan mengambil langkah serupa dengan Soeharto untuk mundur dari kekuasaan?
Episode terakhir gerakan massa di Mesir tampaknya akan segera ditutup, seiring dengan jutaan orang yang mulai berkumpul di Lapangan Tahrir.
Reuters melaporkan, para demonstran antipemerintahan Mesir, mengharumkan kemenangan setelah presiden Hosni Mubarak setuju untuk membicarakan reformasi politik secara luas. Mereka mmengerahkan dukungan untuk apa yang mereka harapkan bisa menjadi demonstrasi sejuta umat untuk demokrasi Selasa ini.
Wakil presiden yang baru saja ditunjuk mulai berbicara dengan tokoh-tokoh oposisi, sementara militer menyatakan para tuntutan para demonstran itu sah sehingga menyatakan akan menahan diri untuk tidak menembaki demonstran.
Namun para demonstran di Lapangan Tahrir, Kairo, di mana ribuan orang tetap berjaga sepanjang malam, melangar jam malam, dan bersumpah melanjutkan kampanye mereka sampai presiden berusia 82 tahun itu mundur.
"Satu-satunya hal yang bisa kami terima dari dia adalah dia naik pesawat dan pergi," kata Ahmed Helmi, pengacara berusia 45 tahun.
Amerika Serikat dan negara Barat lain yang mendukung pemerintahan Mubarak selama 30 tahun, menginginkan dia menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas. Bahkan jika pun dia bertahan melawan seruan untuk pengunduran dirinya, tampaknya dia mustahil bisa memenangkan pemilihan.
Setidaknya 140 orang meninggal dunia sejak demonstrasi bermula Selasa pekan lalu. Demonstrasi itu sebagian terinspirasi oleh penggulingan pemimpin Tunisia setelah protes serupa berfokus pada kesulitan ekonomi dan frustasi terhadap penindasan politik.
Janji militer untuk menahan diri dianggap sebagai sinyal perlawanan tentara terhadap Mubarak.
"Mubarak sudah menjadi tanggungjawabnya institusi militer sehingga menjadi lebih sulit bagi Mubarak sekrang untuk tetap berkuasa" kata Fawaz Gerges dari London School of Economics.
Demi kemantapan posisi militer yang menguasai Mesir sejak para pemimpin mereka menggulingkan Raja Farouk yang disokong Inggris pada 1952, tujuan mereka mungkin adalah menciptakan reformasi yang melestarikan pengaruh militer.
Bagi Washington dan sekutu-sekutu Mubarak di Eropa, sebagaimana Israel, perhatian akan fokus pada seberapa jauh kelompok Islam, terutama Ikhwanul Muslim yang terilarang, bisa berbagi kekuasaan dalam apapun sistem politik baru Mesir kelak.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berusaha menenangkan perbatasan selatan sejak perjanjian damai dengan Kairo pada 1979, mengatakan Mesir bisa berubah menjadi negara teokrasi militan yang berdiri di Iran tahun itu.
Ikhwanul Menuntut
Ikhwanul Muslimin, yang disebut-sebut menginginkan demokrasi yang pluralis, sudah mengambil pendekatan yang hati-hati untuk bergabung dalam protes yang dipimpin anak-anak muda dan kelas profesional urban.
Tetapi, Senin lalu organisasi ini menyerukan orang-orang untuk melanjutkan protes sampai seluruh orang pemerintahan hengkang, "termasuk presiden, partainya, menteri-mentarinya dan perlemennya."
Di kota terbesar kedua Mesir, Iskandariyah, ribuan orang berkumpul dekat stasiun kereta api utama yang banyak diantaranya sudah sedia bekal makanan dan selimut. Mereka mengatakan akan bergabung dalam "demonstrasi sejuta umat" Selasa ini.
Para pejabat pemerintah mengatakan layanan kereta api akan terganggu pada Selasa ini karena jam malam yang mungkin ditujukan agar orang-orang tidak bisa mengikuti demonstrasi sejuta umat.
Wakil Presiden yang baru diangkat Omar Suleiman, muncul di televisi pemerintah Senin kemarin untuk mengatakan bahwa Mubarak telah memintanya memulai pembicraan dengan semua kekuatan politik konstitusional dan program-program reformasi lainnya.
Stasiun TV itu kemudian mengatakan pembicaraan itu sudah mulai.
Suleiman, kepala badan intelejen yang diangkat jadi wakil presiden Sabtu pekan lalu, juga mengatakan pemerintahan baru yang dilantik Mubarak hari Senin akan memerangi pengangguran, inflasi dan korupsi.
Amerika Serikat mengatakan Mubarak juga harus mencabut keadaan darurat yang diterapkannya sejak 1981. Washington mengirim seorang utusan khusus, mantan duta besar untuk Kairo Frank Wisner, untuk bertemu pemimpin Mesir.
"Cara Mesir memandang dan melangkah harus berubah," kata Robert Gibbs, Juru Bicara Presiden Barack Obama.
Negara-negara Barat terkesima dengan begitu cepatnya negara polisi ala Mubarak diguncang olej warga negara yang marah dan tak bersenjata. Beberapa analis percaya militer saat ini mencari cara untuk menyelamatkan muka Mubarak.
Pemilihan presiden September nanti mungkin memberi kesempatan Mubarak untuk mengatakan bahwa dia tidak ingin lagi memimpin. Tetapi, taktik tersebut mungkin hanya meremehkan hasrat rakyat di jalanan yang melihatnya mundur.
"Itu tidak akan bekerja. Ini adalah taktik mengulur waktu. Saya kira Mubarak tidak cukup menyadari gawatnya situasi," kata Faysal Itani dari Exclusive Analysis. "Bila jalan buntu ini berlangsung lebih lama maka akan ada gangguan lebih jauh terhadap ketertiban."
Di Universitas Kairo, profesor politik Hassan Nafas mengatakan, "Semua tujuan ini untuk mengulur waktu, menenangkan keadaan di jalanan, menghalau para pemrotes dan melemahkan revolusi... Presiden harus mengakhiri pemerintahannya dan pergi, tidak ada pilihan lain."
Sementara itu, pemerintah-pemerintah asing segera memastikan keselamatan warga negara mereka yang terjebak dalam kerusuhan di Mesir.
Perusahaan-perusahaan, mulai dari ppemboran gas hingga supermarket, juga menarik staf mereka setelah konfrontasi sosial membuat kehidupan ekonomi terhenti. Sementara pasar keuangan dan bank-bank ditutup selama hari kedua protes.
Di tingkat internasional, harga minyak mentah patokan Brent di Eropa mencapai 101 dolar AS per barel menyusul kekhawatiran bahwa kerusuhan akan menyebar ke negara penghasil minyak seperti Arab Saudi.
Sedangkan negara-negara Arab yang lebih kecil dari Saudi seperti Yaman, Sudan, Suriah dan Yordania semua disebutkan oleh para analis akan diguncang demonstrasi serupa.
Moody's yang telah menurunkan peringkat utang Mesir ke Ba2 dengan outlook negatif dari sebelumnya Ba1, mengatakan pemerintah Mesir mungkin akan menghadapi keuangan yang melemah seiring dengan meningkatnya belanja sosial. (*)
Ancaman itu urung terwujud setelah Presiden Soeharto mengambil langkah kompromi, lalu mengundurkan diri dua hari kemudian pada 21 Mei 1998.
Kini para demonstran Mesir melakukan hal sama di Lapangan Tahrir, Kairo. Namun berbeda dari Indonesia, di Mesir gerakan sejuta orang turun ke jalan tampaknya terwujud
Pertanyaannya kini adalah apakah Presiden Hosni Mubarak akan mengambil langkah serupa dengan Soeharto untuk mundur dari kekuasaan?
Episode terakhir gerakan massa di Mesir tampaknya akan segera ditutup, seiring dengan jutaan orang yang mulai berkumpul di Lapangan Tahrir.
Reuters melaporkan, para demonstran antipemerintahan Mesir, mengharumkan kemenangan setelah presiden Hosni Mubarak setuju untuk membicarakan reformasi politik secara luas. Mereka mmengerahkan dukungan untuk apa yang mereka harapkan bisa menjadi demonstrasi sejuta umat untuk demokrasi Selasa ini.
Wakil presiden yang baru saja ditunjuk mulai berbicara dengan tokoh-tokoh oposisi, sementara militer menyatakan para tuntutan para demonstran itu sah sehingga menyatakan akan menahan diri untuk tidak menembaki demonstran.
Namun para demonstran di Lapangan Tahrir, Kairo, di mana ribuan orang tetap berjaga sepanjang malam, melangar jam malam, dan bersumpah melanjutkan kampanye mereka sampai presiden berusia 82 tahun itu mundur.
"Satu-satunya hal yang bisa kami terima dari dia adalah dia naik pesawat dan pergi," kata Ahmed Helmi, pengacara berusia 45 tahun.
Amerika Serikat dan negara Barat lain yang mendukung pemerintahan Mubarak selama 30 tahun, menginginkan dia menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas. Bahkan jika pun dia bertahan melawan seruan untuk pengunduran dirinya, tampaknya dia mustahil bisa memenangkan pemilihan.
Setidaknya 140 orang meninggal dunia sejak demonstrasi bermula Selasa pekan lalu. Demonstrasi itu sebagian terinspirasi oleh penggulingan pemimpin Tunisia setelah protes serupa berfokus pada kesulitan ekonomi dan frustasi terhadap penindasan politik.
Janji militer untuk menahan diri dianggap sebagai sinyal perlawanan tentara terhadap Mubarak.
"Mubarak sudah menjadi tanggungjawabnya institusi militer sehingga menjadi lebih sulit bagi Mubarak sekrang untuk tetap berkuasa" kata Fawaz Gerges dari London School of Economics.
Demi kemantapan posisi militer yang menguasai Mesir sejak para pemimpin mereka menggulingkan Raja Farouk yang disokong Inggris pada 1952, tujuan mereka mungkin adalah menciptakan reformasi yang melestarikan pengaruh militer.
Bagi Washington dan sekutu-sekutu Mubarak di Eropa, sebagaimana Israel, perhatian akan fokus pada seberapa jauh kelompok Islam, terutama Ikhwanul Muslim yang terilarang, bisa berbagi kekuasaan dalam apapun sistem politik baru Mesir kelak.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berusaha menenangkan perbatasan selatan sejak perjanjian damai dengan Kairo pada 1979, mengatakan Mesir bisa berubah menjadi negara teokrasi militan yang berdiri di Iran tahun itu.
Ikhwanul Menuntut
Ikhwanul Muslimin, yang disebut-sebut menginginkan demokrasi yang pluralis, sudah mengambil pendekatan yang hati-hati untuk bergabung dalam protes yang dipimpin anak-anak muda dan kelas profesional urban.
Tetapi, Senin lalu organisasi ini menyerukan orang-orang untuk melanjutkan protes sampai seluruh orang pemerintahan hengkang, "termasuk presiden, partainya, menteri-mentarinya dan perlemennya."
Di kota terbesar kedua Mesir, Iskandariyah, ribuan orang berkumpul dekat stasiun kereta api utama yang banyak diantaranya sudah sedia bekal makanan dan selimut. Mereka mengatakan akan bergabung dalam "demonstrasi sejuta umat" Selasa ini.
Para pejabat pemerintah mengatakan layanan kereta api akan terganggu pada Selasa ini karena jam malam yang mungkin ditujukan agar orang-orang tidak bisa mengikuti demonstrasi sejuta umat.
Wakil Presiden yang baru diangkat Omar Suleiman, muncul di televisi pemerintah Senin kemarin untuk mengatakan bahwa Mubarak telah memintanya memulai pembicraan dengan semua kekuatan politik konstitusional dan program-program reformasi lainnya.
Stasiun TV itu kemudian mengatakan pembicaraan itu sudah mulai.
Suleiman, kepala badan intelejen yang diangkat jadi wakil presiden Sabtu pekan lalu, juga mengatakan pemerintahan baru yang dilantik Mubarak hari Senin akan memerangi pengangguran, inflasi dan korupsi.
Amerika Serikat mengatakan Mubarak juga harus mencabut keadaan darurat yang diterapkannya sejak 1981. Washington mengirim seorang utusan khusus, mantan duta besar untuk Kairo Frank Wisner, untuk bertemu pemimpin Mesir.
"Cara Mesir memandang dan melangkah harus berubah," kata Robert Gibbs, Juru Bicara Presiden Barack Obama.
Negara-negara Barat terkesima dengan begitu cepatnya negara polisi ala Mubarak diguncang olej warga negara yang marah dan tak bersenjata. Beberapa analis percaya militer saat ini mencari cara untuk menyelamatkan muka Mubarak.
Pemilihan presiden September nanti mungkin memberi kesempatan Mubarak untuk mengatakan bahwa dia tidak ingin lagi memimpin. Tetapi, taktik tersebut mungkin hanya meremehkan hasrat rakyat di jalanan yang melihatnya mundur.
"Itu tidak akan bekerja. Ini adalah taktik mengulur waktu. Saya kira Mubarak tidak cukup menyadari gawatnya situasi," kata Faysal Itani dari Exclusive Analysis. "Bila jalan buntu ini berlangsung lebih lama maka akan ada gangguan lebih jauh terhadap ketertiban."
Di Universitas Kairo, profesor politik Hassan Nafas mengatakan, "Semua tujuan ini untuk mengulur waktu, menenangkan keadaan di jalanan, menghalau para pemrotes dan melemahkan revolusi... Presiden harus mengakhiri pemerintahannya dan pergi, tidak ada pilihan lain."
Sementara itu, pemerintah-pemerintah asing segera memastikan keselamatan warga negara mereka yang terjebak dalam kerusuhan di Mesir.
Perusahaan-perusahaan, mulai dari ppemboran gas hingga supermarket, juga menarik staf mereka setelah konfrontasi sosial membuat kehidupan ekonomi terhenti. Sementara pasar keuangan dan bank-bank ditutup selama hari kedua protes.
Di tingkat internasional, harga minyak mentah patokan Brent di Eropa mencapai 101 dolar AS per barel menyusul kekhawatiran bahwa kerusuhan akan menyebar ke negara penghasil minyak seperti Arab Saudi.
Sedangkan negara-negara Arab yang lebih kecil dari Saudi seperti Yaman, Sudan, Suriah dan Yordania semua disebutkan oleh para analis akan diguncang demonstrasi serupa.
Moody's yang telah menurunkan peringkat utang Mesir ke Ba2 dengan outlook negatif dari sebelumnya Ba1, mengatakan pemerintah Mesir mungkin akan menghadapi keuangan yang melemah seiring dengan meningkatnya belanja sosial. (*)