Jakarta, NU Online
Para ibu rumah tangga dan pengusaha rumah makan tak perlu khawatir kekurangan suplai daging sapi menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (Apfindo) telah menyiapkan sedikitnya 130 ribu ekor sapi siap potong.
"Stok sapi potong yang ada di kandang anggota sekitar 130 ribu ekor. Ini siap untuk disuplai guna memenuhi kebutuhan permintaan daging selama bulan puasa dan lebaran," ujar Ketua Apfindo, Achmad, di Jakarta, Rabu (28/7).
Dengan ketersediaan sapi yang cukup, Achmad melanjutkan, seharusnya tidak ada alasan untuk para pedagang menaikkan harga jual daging sapi selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
"Tapi memang faktanya selalu ada kenaikan harga menjelang puasa, padahal dari segi suplai tidak kurang. Mungkin karena permintaannya meningkat tajam," jelasnya.
Dikatakannya, bagi para pengusaha sapi potong dan feedlot, ketersediaan sapi untuk memenuhi kebutuhan bulan mulia bagi umat Islam, bukanlah masalah yang perlu dikhawatirkan. Stok sapi di kandang para anggota Apfindo selalu bisa mencukupi kebutuhan yang diminta pasar.
Masalah yang saat ini mengganggu para pengusaha adalah ketersediaan atau pasokan sapi ke kandang setelah bulan puasa dan Idul Fitri.
"Karena setelah dipotong untuk puasa dan lebaran, pastinya stok di kandang menipis. Bagaimana mendapatkan suplai cepat setelah stok habis inilah yang menjadi kekhawatiran kami," ungkapnya. (ful)
Thursday, July 29, 2010
PJTKI Pertanyakan Kinerja Muhaimin
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) Yunus M Yamani mempertanyakan kinerja Menakertrans Muhaimin Iskandar yang dinilai tidak fokus dalam satu tahun pertama masa jabatannya.
"Saya tidak tahu apakah Muhaimin mengerti tentang ketenagakerjaan atau memang masukan dari bawahannya yang membuat programnya tidak jelas," kata Yunus dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu.
Dia melihat tidak ada program prioritas jangka pendek, seperti bagaimana membenahi permasalahan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang tak kunjung berhenti.
"Seharusnya Muhaimin membuat prioritas perlindungan TKI di luar negeri, baik yang di Timur Tengah maupun di Asia Pasifik," katanya.
Prioritas kedua, menata secara serius program-program pembenahan TKI yang semakin kacau karena tidak tuntasnya pembagian wewenang Kemenakertrans dan BNP2TKI.
Di sisi lain, Menteri dinilai merasa mampu menyelesaikan permasalahan TKI sehingga tidak melibatkan asosiasi PJTKI dalam mengatasi permasalahan yang ada.
"Sudah setahun jadi Menteri, dia belum pernah menerima organisasi dan asosiasi PJTKI secara formal," kata Yunus.
Bagaimana mau membenahi permasalahan TKI kalau para asosiasi dan pengusahanya tidak dilibatkan bersama dalam pembenahan penempatan dan perlindungan TKI, kata Yunus menambahkan.
Dia menilai, saat ini kualitas TKI yang ditempatkan sangat buruk dari sebelumnya. Bukan saja TKI yang sudah diberangkatkan, yang masih di penampungan atau di BLK banyak yang minta pulang.
"Artinya TKI yang masih di dalam negeri masih banyak yang belum siap. Hal-hal seperti inilah yang mestinya menjadi prioritas jangka pendek," katanya.
Sementara, permasalah TKI informal di luar negeri masih seperti dulu, seperti gaji tidak dibayar (kasus terbanyak), dianiaya dan tidak ada kontak dengan keluarganya.
Pada masalah seperti ini, kata Yunus, seharusnya melibatkan PJTKI untuk mengatasinya, karena merekalah yang mengerti dan dapat membantu mengatasinya.
Keengganan Muhaimin melibatkan asosiasi dan PJTKI, kata Yunus, kini menjadi pembicaraan PJTKI di berbagai kesempatan. (E007/K004)
"Saya tidak tahu apakah Muhaimin mengerti tentang ketenagakerjaan atau memang masukan dari bawahannya yang membuat programnya tidak jelas," kata Yunus dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu.
Dia melihat tidak ada program prioritas jangka pendek, seperti bagaimana membenahi permasalahan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang tak kunjung berhenti.
"Seharusnya Muhaimin membuat prioritas perlindungan TKI di luar negeri, baik yang di Timur Tengah maupun di Asia Pasifik," katanya.
Prioritas kedua, menata secara serius program-program pembenahan TKI yang semakin kacau karena tidak tuntasnya pembagian wewenang Kemenakertrans dan BNP2TKI.
Di sisi lain, Menteri dinilai merasa mampu menyelesaikan permasalahan TKI sehingga tidak melibatkan asosiasi PJTKI dalam mengatasi permasalahan yang ada.
"Sudah setahun jadi Menteri, dia belum pernah menerima organisasi dan asosiasi PJTKI secara formal," kata Yunus.
Bagaimana mau membenahi permasalahan TKI kalau para asosiasi dan pengusahanya tidak dilibatkan bersama dalam pembenahan penempatan dan perlindungan TKI, kata Yunus menambahkan.
Dia menilai, saat ini kualitas TKI yang ditempatkan sangat buruk dari sebelumnya. Bukan saja TKI yang sudah diberangkatkan, yang masih di penampungan atau di BLK banyak yang minta pulang.
"Artinya TKI yang masih di dalam negeri masih banyak yang belum siap. Hal-hal seperti inilah yang mestinya menjadi prioritas jangka pendek," katanya.
Sementara, permasalah TKI informal di luar negeri masih seperti dulu, seperti gaji tidak dibayar (kasus terbanyak), dianiaya dan tidak ada kontak dengan keluarganya.
Pada masalah seperti ini, kata Yunus, seharusnya melibatkan PJTKI untuk mengatasinya, karena merekalah yang mengerti dan dapat membantu mengatasinya.
Keengganan Muhaimin melibatkan asosiasi dan PJTKI, kata Yunus, kini menjadi pembicaraan PJTKI di berbagai kesempatan. (E007/K004)
Tuesday, July 20, 2010
Selamat Buat Cak Magfur Ketum Permai Preode 2010 s/d 2013
Salam
Keluarga Besar Ikatan Bawean Malaysia mengucapkan Selamat dengan Bapak Mahroji Magfur atas terpilihnya sebagai Ketua Umum Perhimpunan Masyarakat Indonesia (PERMAI)di Malaysia Preode 2010 s/d 2010.
Beliau mendapt 86 suara sedangkan Joko 74 suara yang absen 4 ,Magfur kelebihan 12 suara.
Semoga dapat membawa Permai bisa lebih baik dengan yang sebelumnya