Bogor (ANTARA News) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak Kementerian Agama (Kemenag) lebih proaktif mengantisipasi terkoyaknya kerukunan antarumat beragama akibat kasus penusukan terhadap pendeta HKBP.
Rais Syuriah PBNU KH Masdar Farid Mas`udi di Bogor, Selasa mengatakan, kasus penusukan terhadap pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ciketing Bekasi, Jawa Barat, sangat mengganggu semangat kerukunan antarumat beragama.
"Peristiwa penusukan Pendeta HKBP mengoyak semangat kerukunan antarumat beragama. Terutama antara umat Islam dengan umat Kristiani," kata KH Masdar Farid Mas`udi.
Sebagai otoritas yang berwenang dalam membina kehidupan beragama, Kemenag harus lebih proaktif dalam menuntaskan masalah penusukan Pendeta HKBP Bekasi.
"Kemenag harus proaktif membebaskan bangsa yang plural dari anasir radikal yang intoleran, cenderung memaksakan keyakinannya kepada pihak lain," kata Masdar.
Lebih lanjut Masdar Farid Mas`udi yang juga anggota Komisi Ombudsman Indonesia mengungkapkan, sebagai bangsa heterogen, Indonesia memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi keyakinan beragama setiap warganya.
Oleh karena itu, Masdar mengutuk kekerasan terhadap jemaat Gereja HKBP sebagai perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Kekerasan tersebut harus diusut secara tuntas.
"Kasus kekerasan terhadap Pendeta HKBP tidak tepat dikatakan sebagai kriminal biasa. Polisi harus melakukan investigasi secara profesional sebelum mengeluarkan kesimpulan," papar Masdar.
Menurut Masdar, kasus kriminal biasa memiliki sejumlah indikator yaitu lebih bersifat pribadi baik pelaku, sasaran maupun motivasinya. Dalam kasus HKBP Bekasi, penganiayaan dan penusukan terhadap pendeta setempat tidak lepas dari pandangan dan keyakinan suatu kelompok tertentu.
"Kasus penganiayaan terhadap Pendeta HKBP tidak usah ditutupi. Selesaikan masalah tersebut apa adanya sesuai fakta yang terjadi di lapangan," tegas Masdar.
Dikatakannya, pelaku penganiayaan tersebut, secara sepihak dan manipulatif mengklaim tindakannya dilakukan atas nama Islam.
Masdar mengingatkan kepada pelaku kekerasaan terhadap Pendeta HKBP merusak nama baik keyakinan atau agama yang ia anut. Selain itu, peristiwa tersebut juga sangat mengoyak semangat kerukunan antarumat beragama.
Kerukunan antarumat beragama harus tetap dijaga secara baik, karena sebagai sesama warga bangsa harus hidup toleran dan berdampingan," demikan Masdar Farid Mas`udi.
(ANT053/D009)
Tuesday, September 14, 2010
Menjelang Lebaran Ketupat Penjual Janur dan Ketupat Mulai Ramai
Ponorogo, NU Online
Memasuki H + 3 para penjual ketupat dadakan mulai mewarnai seputaran pasar Legi Songgolangit yang berada di jalan Sukarno-Hatta Ponorogo.
Sesuai tradisi, tiga hingga empat hari usai lebaran, masyarakat Ponorogo selalu memasak sayur lodho maupun opor ayam dan memakai ketupat sebagai simbol merayakan lebaran.
Dimana mulai Senin (13/09/2010), para penjual ketupat yang terbuat dari janur pohon kelapa ini mulai membanjiri seputaran pasar yang berada ditengah kota ini. sedangkan untuk harga jual ketupat sendiri relatif terjangkau, yakni antara Rp 4.000 hingga 5.000 rupiah.
Seperti yang diutarakan Sri Harini, salah satu penjual ketupat janur dadakan di pasar Legi Songgolangit ini. Mulai pagi tadi dia sudah berjualan beraneka ketupat dengan berbagai ukuran.
‘’Harga jual untuk satu ikat ketupat, ya antara empat ribu hingga lima ribu rupiah, tergantung ukuran ketupat yang dipilih. Kalau satu ikat berisikan sepuluh ketupat,’’ katanya seperti dilansir beritajatim.com.
Menurut penjual yang biasanya berjualan sayur mayur ini, dia sudah kali keempat berjualan ketupat ketika usai lebaran. Pasalnya ketika usai lebaran, banyak orang yang membutuhkan ketupat sebagai pelengkap makan bersama keluarga ini.
‘’Sudah empat kali ini saya jualan ketupat, kalau sehari ketupat saya bisa laku hingga tiga ratus biji. Jualan ketupat ini hanya sampai besuk, selanjutnya saya kembali berjualan sayur lagi,’’ pungkasnya.
Sayangnya stok janur sendiri di Ponorogo sudah sulit didapatkannya. Bahkan, dia harus membeli ke Wonogiri hanya untuk mendapatkan janur kelapa sebagai bahan pembuat ketupat ini.
‘’Saya memesan ke Wonogiri. Kalau harga belinya satu tundun janur harganya lima belas ribu. Itu pun harus memesan beberapa minggu sebelumnya. Soalnya di Ponorogo sudah sulit mencari janur,’’ keluhnya.
Sementara itu penjual janur mulai membludak di kawasan Jalan Residen Pamuji, Pasar Tanjung Anyar, Kota Mojokerto, Senin (13/09/2010). Banyaknya penjual janur tersebut mengakibatkan pemasukan para penjual janur menurun dibanding tahun sebelumnya.
Salah satu penjual janur, Ningsih (29) warga Jagalan, Kota Mojokerto menuturkan, dibanding tahun sebelum tahun ini sedikit pemasukan karena banyaknya penjual janur. ''Dengan tahun sebelumnya sama, satu harinya satu mobil isi 100 ikat besar janur namun harganya yang lebih murah karena banyaknya penjual janur,'' ungkapnya.
Jika tahun sebelumnya, satu ikat isi 500 lembar janur seharga Rp70 ribu kini ia hanya dijual seharga Rp50 ribu. ''Kita dapat janur dari Lumajang, untuk satu ikat janur yang baru datang tahun ini seharga Rp 50 ribu namun jika sudah bertahan berhari-hari ini disini turun mencapai Rp35 ribu,'' katanya.
Sementara untuk ketupat setiap 10 buah dijual seharga Rp4 ribu. ''Jika sampai berhari-hari bisa turun menjadi Rp2 ribu sementara untuk lembaran janur 10 Lembar dijual seharga Rp2 ribu. Diperkirakan, penjualan janur sampai rabu besok,'' lanjutnya.
Sementara itu, salah satu penjual janur eceran Ita (25) mengatakan, ia mulai menjual janur di Jalan Residen Pamuji sejak H + 1 lebaran. ''Sejak Sabtu kemarin, kemungkinan sampai hari Kamis. Saya menyediakan lembaran janur dan ketupat isi 10 buah,'' ujarnya. (mad)
Memasuki H + 3 para penjual ketupat dadakan mulai mewarnai seputaran pasar Legi Songgolangit yang berada di jalan Sukarno-Hatta Ponorogo.
Sesuai tradisi, tiga hingga empat hari usai lebaran, masyarakat Ponorogo selalu memasak sayur lodho maupun opor ayam dan memakai ketupat sebagai simbol merayakan lebaran.
Dimana mulai Senin (13/09/2010), para penjual ketupat yang terbuat dari janur pohon kelapa ini mulai membanjiri seputaran pasar yang berada ditengah kota ini. sedangkan untuk harga jual ketupat sendiri relatif terjangkau, yakni antara Rp 4.000 hingga 5.000 rupiah.
Seperti yang diutarakan Sri Harini, salah satu penjual ketupat janur dadakan di pasar Legi Songgolangit ini. Mulai pagi tadi dia sudah berjualan beraneka ketupat dengan berbagai ukuran.
‘’Harga jual untuk satu ikat ketupat, ya antara empat ribu hingga lima ribu rupiah, tergantung ukuran ketupat yang dipilih. Kalau satu ikat berisikan sepuluh ketupat,’’ katanya seperti dilansir beritajatim.com.
Menurut penjual yang biasanya berjualan sayur mayur ini, dia sudah kali keempat berjualan ketupat ketika usai lebaran. Pasalnya ketika usai lebaran, banyak orang yang membutuhkan ketupat sebagai pelengkap makan bersama keluarga ini.
‘’Sudah empat kali ini saya jualan ketupat, kalau sehari ketupat saya bisa laku hingga tiga ratus biji. Jualan ketupat ini hanya sampai besuk, selanjutnya saya kembali berjualan sayur lagi,’’ pungkasnya.
Sayangnya stok janur sendiri di Ponorogo sudah sulit didapatkannya. Bahkan, dia harus membeli ke Wonogiri hanya untuk mendapatkan janur kelapa sebagai bahan pembuat ketupat ini.
‘’Saya memesan ke Wonogiri. Kalau harga belinya satu tundun janur harganya lima belas ribu. Itu pun harus memesan beberapa minggu sebelumnya. Soalnya di Ponorogo sudah sulit mencari janur,’’ keluhnya.
Sementara itu penjual janur mulai membludak di kawasan Jalan Residen Pamuji, Pasar Tanjung Anyar, Kota Mojokerto, Senin (13/09/2010). Banyaknya penjual janur tersebut mengakibatkan pemasukan para penjual janur menurun dibanding tahun sebelumnya.
Salah satu penjual janur, Ningsih (29) warga Jagalan, Kota Mojokerto menuturkan, dibanding tahun sebelum tahun ini sedikit pemasukan karena banyaknya penjual janur. ''Dengan tahun sebelumnya sama, satu harinya satu mobil isi 100 ikat besar janur namun harganya yang lebih murah karena banyaknya penjual janur,'' ungkapnya.
Jika tahun sebelumnya, satu ikat isi 500 lembar janur seharga Rp70 ribu kini ia hanya dijual seharga Rp50 ribu. ''Kita dapat janur dari Lumajang, untuk satu ikat janur yang baru datang tahun ini seharga Rp 50 ribu namun jika sudah bertahan berhari-hari ini disini turun mencapai Rp35 ribu,'' katanya.
Sementara untuk ketupat setiap 10 buah dijual seharga Rp4 ribu. ''Jika sampai berhari-hari bisa turun menjadi Rp2 ribu sementara untuk lembaran janur 10 Lembar dijual seharga Rp2 ribu. Diperkirakan, penjualan janur sampai rabu besok,'' lanjutnya.
Sementara itu, salah satu penjual janur eceran Ita (25) mengatakan, ia mulai menjual janur di Jalan Residen Pamuji sejak H + 1 lebaran. ''Sejak Sabtu kemarin, kemungkinan sampai hari Kamis. Saya menyediakan lembaran janur dan ketupat isi 10 buah,'' ujarnya. (mad)
Kontrak Migas di Sejumlah Wilayah Berakhir 2011
Surabaya - Kontrak kerja pengelolaan blok minyak dan gas (migas) di sejumlah wilayah di Indonesia oleh operator asing berakhir masa berlakunya pada 2011.
Oleh sebab itu, Ketua Komite Organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Ridwan Hisjam mengingatkan, pemerintah terkait berakhirnya masa kontrak blok migas tersebut.
"Beberapa di antaranya yang habis masa berlakunya pada 2011 adalah Kodeco Energy dan Conoco Philips. Kalau tidak salah, keduanya akan habis kontraknya di West Madura Offshore pada Maret 2011," katanya di Surabaya, Selasa.
Selanjutnya dia mendesak BP Migas untuk bersikap proporsional dengan memberikan ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada perusahaan nasional untuk menjadi operator migas.
"Meskipun sudah ada aturan tentang keterlibatan pemerintah daerah melalui konsep 'participating interest' sebesar 10 persen, kepemilikan saham lebih besar atas pengelolaan blok migas melalui proses tender perlu diperjuangkan," kata anggota Komisi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral DPR periode 1999-2004 itu.
Ridwan menambahkan bahwa keberadaan investor atau operator migas asing tetap diberi ruang, namun diupayakan tidak sebesar yang sebelumnya.
"Kalau kita mampu, kenapa mesti melibatkan operator migas asing? Kapan menjadi bangsa mandiri, kalau terus begini. Pemerintah perlu memberdayakan BUMD, kecuali kalau kita lebih suka hanya sebagai penonton dalam proses eksplorasi maupun eksploitasi," kata Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2004-2009 itu.
Menurut dia, yang paling mendesak untuk diberikan kepada perusahaan nasional atau perusahaan daerah adalah pengelolaan "West Madura Offshore" setelah kontrak kedua perusahaan asing tersebut berakhir pada Maret 2011.
Sementara itu, staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Mohammad Nafik Hadi Riandono, berpendapat, sikap tegas pemerintah terkait proses nasionalisasi kawasan migas yang habis masa kontraknya perlu dilakukan secara bertahap.
"Kebijakan ini perlu dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan. Namun mesti segera dimulai karena sebenarnya operator migas nasional banyak yang telah memiliki pengalaman," katanya.
Dia menambahkan, sikap tegas atas keterlibatan operator asing sebenarnya telah dilakukan pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
"Waktu itu Gus Dur pernah memutuskan kontrak operator migas Caltex di Riau dan menyerahkan pengelolaannya kepada PT Pertamina dan Pemprov Riau dengan komposisi masing-masing 50 persen tanpa keterlibatan asing. Sikap ini sangat ditunggu dalam pemerintahan saat ini," katanya. ant
Oleh sebab itu, Ketua Komite Organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Ridwan Hisjam mengingatkan, pemerintah terkait berakhirnya masa kontrak blok migas tersebut.
"Beberapa di antaranya yang habis masa berlakunya pada 2011 adalah Kodeco Energy dan Conoco Philips. Kalau tidak salah, keduanya akan habis kontraknya di West Madura Offshore pada Maret 2011," katanya di Surabaya, Selasa.
Selanjutnya dia mendesak BP Migas untuk bersikap proporsional dengan memberikan ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada perusahaan nasional untuk menjadi operator migas.
"Meskipun sudah ada aturan tentang keterlibatan pemerintah daerah melalui konsep 'participating interest' sebesar 10 persen, kepemilikan saham lebih besar atas pengelolaan blok migas melalui proses tender perlu diperjuangkan," kata anggota Komisi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral DPR periode 1999-2004 itu.
Ridwan menambahkan bahwa keberadaan investor atau operator migas asing tetap diberi ruang, namun diupayakan tidak sebesar yang sebelumnya.
"Kalau kita mampu, kenapa mesti melibatkan operator migas asing? Kapan menjadi bangsa mandiri, kalau terus begini. Pemerintah perlu memberdayakan BUMD, kecuali kalau kita lebih suka hanya sebagai penonton dalam proses eksplorasi maupun eksploitasi," kata Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2004-2009 itu.
Menurut dia, yang paling mendesak untuk diberikan kepada perusahaan nasional atau perusahaan daerah adalah pengelolaan "West Madura Offshore" setelah kontrak kedua perusahaan asing tersebut berakhir pada Maret 2011.
Sementara itu, staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Mohammad Nafik Hadi Riandono, berpendapat, sikap tegas pemerintah terkait proses nasionalisasi kawasan migas yang habis masa kontraknya perlu dilakukan secara bertahap.
"Kebijakan ini perlu dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan. Namun mesti segera dimulai karena sebenarnya operator migas nasional banyak yang telah memiliki pengalaman," katanya.
Dia menambahkan, sikap tegas atas keterlibatan operator asing sebenarnya telah dilakukan pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
"Waktu itu Gus Dur pernah memutuskan kontrak operator migas Caltex di Riau dan menyerahkan pengelolaannya kepada PT Pertamina dan Pemprov Riau dengan komposisi masing-masing 50 persen tanpa keterlibatan asing. Sikap ini sangat ditunggu dalam pemerintahan saat ini," katanya. ant
29 Imigran Afghanistan Ditangkap di Palu
Palu (ANTARA News) - Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menangkap 29 imigran asing asal Afghanistan di Palu, Senin (13/9) malam. "Tadi malam sekitar pukul 23.30 Wita saya mendapat informasi dari Polda Sulteng mengenai ditangkapnya warga asing itu," kata Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudensi) Kantor Imigrasi Palu Yusuf Sadu, Selasa.Hanya saja, kata Sadu, lokasi penangkapan dan nama-nama warga Afghanistan tersebut belum diketahuinya.
Menurut rencana Polda Sulteng akan menyerahkan mereka hari ini ke Kantor Imigrasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
"29 warga Afghanistan itu akan diserahkan ke Imigrasi pagi ini juga," kata dia.
Menurut dia, kemungkinan besar alasan penangkapan imigran itu sama dengan empat warga Afghanistan yang ditangkap di Bandara Mutiara pada Minggu (5/9) yakni tidak memiliki dokumen keimigrasian.
Kemungkinan besar mereka adalah pengungsi yang akan menuju Australia, namun singgah dulu di Palu seperti empat warga Afghanistan sebelumnya yang ditangkap di Bandara Mutiara dan telah diserahkan ke Imigrasi Makassar.
Keempat imigran yang ditangkap sebelumnya bernama Muhammad Qaiser Turre (21), Baba Ali (48), Walli Khan-Khan (28) dan Ali Reza (18).
Awalnya imigran tersebut berjumlah lima orang, namun saat akan dilakukan penangkapan satu diantaranya atas nama Qaisar Najem (30) berhasil kabur.
Penangkapan itu berlangsung beberapa saat setelah para imigran itu turun dari pesawat Batavia Air rute penerbangan Jakarta - Palu.
Hari Pertama Masuk Kerja, 455 PNS di Kediri Bolos
sumber detik
Kediri - Tingkat kedisiplinan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Kediri tercatat sangat buruk. Hari pertama kerja setelahlibur lebaran, sekitar 455 PNS tidak masuk kerja tanpa alasan jelas alias membolos.
Temuan itu didapat dalam inspeksi mendadak (sidak) oleh Walikota Samsul Ashar. Dimulai di sejumlah satuan kerja di lingkungan Balaikota Kediri, sidak terus dilakukan di wilayah Kecamatan Pesantren, Mojororo dan diakhiri di Kecamatan Kota. Melalui pengecekan daftar hadir satu per satu, walikota melihat tingkat kedisiplinan bawahannya.
"Hasil akhirnya nanti siang menunggu rekap dari Inspektorat. Tapi sementara dapat
saya katakan, ada sekitar 7 persen dari 6.512 PNS yang tidak masuk hari ini," kata
Samsul dengan nada geram, di sela-sela sidak di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Jalan Mauni, Selasa (14/9/2010).
Samsul menegaskan, seluruh PNS yang didapati tidak masuk akan memperoleh sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. "Saya serahkan ke Inspektorat untuk penanganannya. Tapi sesuai dengan Surat Edaran Menpan, tidak masuk sehari di hari ini nilainya dihitung 4 hari bolos," imbuhnya tegas.
Data yang berhasil dihimpun detiksurabaya.com menyebutkan, 6.512 PNS di lingkungan Pemerintah Kota tersebar di 156 unit kerja yang terdiri atas 57 satuan kerja dan 99 non satuan kerja, seperti kelurahan, sekolah setingkat SD.
Sementara Kepala Inspektorat Hariono saat dikonfirmasi sanksi yang akan dikenakan ke 455 PNS yang kedapatan bolos belum bisa memastikan. Meski begitu, sesuai PP No 53 tahun 2010, sanksi terberat yang bisa dikenakan adalah pemecatan.
"Seperti yang dikatakan Bapak Walikota, hari ini tidak masuk dihitung 4 hari bolos. Sementara sesuai PP 53, apabila PNS tidak masuk selama 46 hari secara berturut-turut dalam satu tahun, maka akan dipecat dari satuan kerjanya," jelas Hariono.
Terkait tujuan sidak di hari pertama kerja pasca libur lebaran, Hariono menyebutnya sebagai upaya mengetahui kedisiplinan PNS atas kepatuhannya pada aturan yang berlaku. "Setiap hari sebenarnya dicek, tapi hari ini memang khusus dan sudah diinstruksikan oleh Pak Menteri (Pemberdayaan Aparatur Negara)," pungkasnya.
(fat/fat)
Kediri - Tingkat kedisiplinan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Kediri tercatat sangat buruk. Hari pertama kerja setelahlibur lebaran, sekitar 455 PNS tidak masuk kerja tanpa alasan jelas alias membolos. Temuan itu didapat dalam inspeksi mendadak (sidak) oleh Walikota Samsul Ashar. Dimulai di sejumlah satuan kerja di lingkungan Balaikota Kediri, sidak terus dilakukan di wilayah Kecamatan Pesantren, Mojororo dan diakhiri di Kecamatan Kota. Melalui pengecekan daftar hadir satu per satu, walikota melihat tingkat kedisiplinan bawahannya.
"Hasil akhirnya nanti siang menunggu rekap dari Inspektorat. Tapi sementara dapat
saya katakan, ada sekitar 7 persen dari 6.512 PNS yang tidak masuk hari ini," kata
Samsul dengan nada geram, di sela-sela sidak di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Jalan Mauni, Selasa (14/9/2010).
Samsul menegaskan, seluruh PNS yang didapati tidak masuk akan memperoleh sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. "Saya serahkan ke Inspektorat untuk penanganannya. Tapi sesuai dengan Surat Edaran Menpan, tidak masuk sehari di hari ini nilainya dihitung 4 hari bolos," imbuhnya tegas.
Data yang berhasil dihimpun detiksurabaya.com menyebutkan, 6.512 PNS di lingkungan Pemerintah Kota tersebar di 156 unit kerja yang terdiri atas 57 satuan kerja dan 99 non satuan kerja, seperti kelurahan, sekolah setingkat SD.
Sementara Kepala Inspektorat Hariono saat dikonfirmasi sanksi yang akan dikenakan ke 455 PNS yang kedapatan bolos belum bisa memastikan. Meski begitu, sesuai PP No 53 tahun 2010, sanksi terberat yang bisa dikenakan adalah pemecatan.
"Seperti yang dikatakan Bapak Walikota, hari ini tidak masuk dihitung 4 hari bolos. Sementara sesuai PP 53, apabila PNS tidak masuk selama 46 hari secara berturut-turut dalam satu tahun, maka akan dipecat dari satuan kerjanya," jelas Hariono.
Terkait tujuan sidak di hari pertama kerja pasca libur lebaran, Hariono menyebutnya sebagai upaya mengetahui kedisiplinan PNS atas kepatuhannya pada aturan yang berlaku. "Setiap hari sebenarnya dicek, tapi hari ini memang khusus dan sudah diinstruksikan oleh Pak Menteri (Pemberdayaan Aparatur Negara)," pungkasnya.
(fat/fat)