TKW Bermasalah Dibekali Keterampilan Mandiri

Dubai - Para TKW bermasalah di Dubai dibekali pendidikan berupa kursus bahasa Inggris, program Kejar Paket A, table manner, merangkai bunga, dan menjahit.

"Diharapkan agar setelah kembali ke tanah air mereka tidak lagi ke luar negeri menjadi TKW. Sebaliknya dengan tambahan bekal keterampilan itu mereka mencoba mencari penghidupan yang lebih baik di Indonesia," ujar Konsul Jenderal RI Mansyur Dubai kepada detikcom, Sabtu (26/2/2011).

Menurut Mansyur, pendidikan keterampilan tersebut terselenggara berkat kerjasama KJRI Dubai dengan ibu-ibu DWP KJRI Dubai. KJRI dan DWP menyediakan seluruh kebutuhan dan peralatan kelas untuk peserta.

Sebagai sarana pendukung, Ruang Serbaguna KJRI Dubai yang setiap pagi dan siang hari menjadi ruang tamu, dipakai sebagai ruang kelas utama untuk para TKW pada sore hari. Demikian pula ruang pelayanan konsuler juga dimanfaatkan menjadi ruang kursus bahasa Inggris kelas menengah.

Jumlah TKW bermasalah yang kini sedang berada di penampungan sementara KJRI Dubai ada 80 orang dari sebelumnya 120 orang. Secara bertahap sebagian dari mereka yang bermasalah itu telah dibantu pulang ke kampung halaman.

"Kami berikan keterampilan ini, sementara mereka menunggu proses penyelesaian hukum dan administrasi terhadap kasus-kasus yang sedang mereka hadapi di Dubai dan emirat lainnya di wilayah utara Uni Emirat Arab (UEA)," terang Mansyur.

Ada Kemajuan

Sekretaris Pertama Plh. Fungsi Pensosbud KJRI Dubai Adiguna Wijaya dan Ketua DWP KJRI Dubai Febie Mansyur selaku koordinator bersama menyampaikan bahwa para pengajar merasa senang dan puas atas antusiasme dan keseriusan para TKW mengikuti kelas.

Para tenaga pengajar yakni Ibu Indah Brown, Ibu Ita Hidma (kelas bahasa Inggris), Ibu Indriyani Muhammad Bram (kelas menjahit), Ibu Putri Feigl dan Ibu Ari Martin (kelas table manner dan merangkai bunga), serta Ibu Ernawati Wawan (kelas Kejar Paket A) bahkan melihat ada perkembangan kemampuan yang lebih baik dari para TKW tersebut.

Ibu-ibu relawati pengajar itu berasal dari masyarakat Indonesia di Dubai dan anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) KJRI Dubai. Meskipun mereka mengajar secara sukarela, namun mereka sangat profesional dalam menyampaikan materi pelajaran.

Hal itu dibuktikan dengan keseriusan mereka dalam mempersiapkan materi dan perlengkapan pendukung lainnya. Di samping itu, para tenaga pengajar tersebut memang berasal dari profesi dan latar belakang pendidikan terkait.

Disebutkan, bahwa semangat para TKW dalam mengikuti kelas-kelas yang ada sejak hari pertama terlihat cukup tinggi. Sebagian besar dari mereka mengikuti semua kelas utama yang disediakan.

Tak Mau Jadi TKW Lagi

Kemajuan para TKW juga dicatat oleh para anggota DWP KJRI Dubai, yang ikut bertugas piket secara bergantian setiap hari, demi kelancaran pelaksanaan sekolah keterampilan untuk para TKW.

Seorang TKW dari Indramayu, Sumini (40 tahun), yang baru sekitar 3 minggu berada di penampungan menyatakan kesenangannya mengikuti kelas Kejar Paket A. Hal ini dikarenakan ia tidak tamat Sekolah Dasar, sehingga selama ini belum lancar membaca dan menulis.

TKW lainnya, Sumirah (36 tahun) juga dari Indramayu, yang sudah 2 bulan berada di penampungan memilih kelas menjahit karena ia berharap bisa memiliki ketrampilan menjahit. Ia berkeinginan apabila sudah kembali ke desanya akan mencoba usaha menjahit dan tidak ingin menjadi TKW lagi.

Sementara Siti Maemonah binti Ngusman Marlan (26 tahun), TKW asal Kendal yang telah 5 bulan berada di penampungan, mengikuti kelas bahasa Inggris tingkat menengah, menjahit dan table manner.

Ia menyatakan bahwa pendidkan ini sangat bermanfaat untuk mewujudkan keinginannya membuka usaha rias pengantin apabila kembali ke tanah air nanti. Ia juga berniat tidak akan menjadi TKW ke luar negeri lagi.

"KJRI Dubai merencanakan akan mengadakan kelas baru, yaitu ketrampilan membuat kerajinan dan aksesoris," demikian Adiguna. (es/es)

Warga Sawarujing Desa Kumalasa Rantau Malaysia Gotong Royong Persiapan Gelar Maulid Nabi 1432 Di Kampung Pandan Luar

(Setelah rampung gotong royong para panitia telah di siapkan konsumsi oleh ibu-ibu yang juga sibuk persiapan gelar maulid malam ini)

( Para ibu-ibu juga mengambil bahagian untuk sama-sama membantu panitia )

( Beberapa orang Panitia juga sibuk membakar daging untuk di makan bersama )



(Warga Sawarujin Desa Kumalasa Gotong Royong Memotong Daging Sapi Untuk Persiapan Konsumsi Maulid Nabi Di Rantau Malaysia Tanggal 26 Februari 2011 Lokasi Di Kampung Pandan Di Halam Rumah Warga Sawarujin Yang Sudah Lama Di Nenagar Tetangga Yang Punya Munara Kembar )

Yudhoyono Puji Kerja Sama Ketenagakerjaan Dengan Brunei

Bandar Seri Begawan (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, kerja sama ketenagakerjaan dengan Brunei Darussalam adalah bentuk kerja sama yang perlu dicontoh dan diterapkan di negara lain.

"Kerja sama tersebut bisa menjadi contoh yang baik, bukan saja dalam kerangka kawasan, melainkan juga pada tingkat dunia," kata Presiden Yudhoyono saat memberikan sambutan dalam jamuan santap malam kenegaraan di Istana Nurul Iman, Brunei Darussalam, Kamis malam.

Presiden mengatakan, kerja sama ketenagakerjaan dengan Brunei Darussalam adalah kerja sama yang saling menguntungkan, dan berguna bagi peningkatan kualitas hidup warga kedua negara.

Kepala Negara mengatakan, pemerintah Brunei telah memperlakukan warga negara Indonesia dengan baik.

"Atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, saya mengucapkan banyak terima kasih atas diterimanya dengan baik saudara-saudara kami untuk bekerja di Brunei," kata presiden.

Yudhoyono berharap, kerja sama itu bisa memperkuat persahabatan kedua negara.

Selain dalam bidang ketenagakerjaan, pemerintah juga akan memperkuat kerja sama dalam berbagai bidang dengan Brunei Darussalam, antara lain pendidikan, kesehatan, pertahanan, investasi dan perdagangan, kebudayaan dan pariwisata, olahraga, serta kehutanan.

Khusus untuk kerja sama bidang kehutanan, Presiden Yudhoyono menegaskan, hal itu perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena kedua negara berbatasan langsung dan memiliki hutan yang cukup luas.

"Hutan tropis yang menghampar hijau menghubungkan kedua negara kita," katanya.

Kedua negara, kata presiden perlu meningkatkan upaya pencegahan pembakaran hutan dan penghijauan.

Sementara itu, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah juga menyambut baik kerja sama dengan Indonesia. Menurut dia, kedua negara sudah menjalin persahabatan cukup lama.

Kedua negara, katanya, memiliki sejumlah kesamaan. Hal itu bisa dijadikan modal untuk membangun dan memperbaiki kerja sama di berbagai bidang demi kesejahteraan bersama. (F008/Z002/K004)

Kristiadi: Soeharto Saja Tak Pernah Boikot Media

TEMPO Interaktif, Jakarta - Sejumlah tokoh nasional menyesalkan ucapan sekretaris kabinet Dipo Alam yang mengancam akan memboikot dua televisi swasta dan media cetak. Pernyataan ini dianggap langkah kemunduran dan ingin memutar kembali arah jarum jam tentang kebebasan pers di Indonesia.

“Soeharto saja tidak pernah bilang boikot media. Ini tidak hanya kemunduran tetapi arah jarum jam mau diputar kembali. Tetapi tidak mungkin,” kata Pengamat Politik CSIS J Kristiadi di Yogyakarta.

Memang, pers tidak selalu sempurna. Namun menurut Kristiadi, pers bisa memberikan cermin dan kekuatan sebuah negara. “Contohnya, apa kekuatan negara kalau presidennya mau digulingkan tidak ada yang membela,” kata dia.

Pada situasi yang lainnya, pemerintah yang membutuhkan pencitraan juga jelas membutuhkan pers. Kristiadi berpendapat, ancaman boikot itu, tidak hanya menunjukkan yang bersangkutan tidak cuma salah paham dengan perkembangan pers di Indonesia, tetapi pahamnya sudah salah. “Negara kok bisa memboikot,”katanya.

Kristiadi menyarankan pers yang diancam di boikot tidak perlu merasa terbunuh dengan ancaman itu. “Pers tidak harus terbunuh cuma karena pernyataan seorang birokrat. Itu sudah salah tempat,”katanya. “Ancam mengancam itu jaman lalu. Melawan sejarah.”Kritikan senada juga dilntarkan oleh Zainal Arifin,Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada.

Menurut Zainal ancaman boikot merupakan tindakan kekanak-kanakan dan langkah mundur bagi pers di Indonesia. “Bayangkan kalau pers dinoikot, kita akan kembali ke proses otoratorian. Kan jelek sekali kalau boikot. Itu langkah mundur,” ujarnya.

Menurut Zainal, cara pejabat pemerintah mengeluarkan ancaman itu hanyalah cara menyelesaikan masalah dengan memuka masalah lain. Padahal menurut dia ada cara yang lebih elegan untuk membuat pers lebih berimbang, jika sesesoarng merasa dirugikan. Salah satunya membuka keran informasi kepada pers.

Langkah lain yang juga bisa ditempuh adalah melaporkan media ke Dewan Pers jika seseorang dirugikan. “Yang paling baik membuka keran informasi supaya berimbang dan itu belum dilakukan,”ujarnya.

Malaysia Ingin Tuntaskan Kesepahaman Ketenagakerjaan dengan Indonesia

Kuala Lumpur (ANTARA News) - Pemerintah Malaysia memandang pentingnya kesepahaman mengenai ketenagakerjaan antara Indonesia dan Malaysia mengingat efeknya lintas sektoral sehingga mendorong instansi terkait di negeri jiran ini bekerja sama dengan Indonesia dalam penuntasan sejumlah permasalahan yang masih menjadi penghambatnya.

"Saat ini, posisi Malaysia pada prinsipnya dapat mendukung kesepakatan tersebut dengan menuntaskan isu-isu utama dalam protokol amandemen Kesepahaman 2006 khususnya mengenai hak Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) atas paspor, pemberian cuti/hari libur dan skema pembayaran gaji minimum," kata Atase Ketenagakerjaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia, Agus Triyanto AS saat dijumpai ANTARA di Kuala Lumpur, Rabu.

Agus menjelaskan komitmen tersebut disampaikan dengan baik oleh wakil Menteri Sumber Manusia Malaysia, Datuk Maznah Mazlan dan Wakil Sekjen Kementerian Dalam Negeri Malaysia, Datuk Raja Azahar (Ketua perunding Malaysia) saat menerima kunjungan informal perwakilan KBRI guna membahas isu-isu penting yang masih menghambat perundingan Protokol Amandemen Kesepahaman Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 2006, pada Senin (21/2) di Kuala Lumpur, Malaysia.

"Pemerintah Malaysia sepakat untuk menuntaskan draf protokol pada tahun 2011 dan akan segera menjawab nota diplomatik Indonesia terkait isu-isu yang menjadi penghambat kesepahaman kedua belah pihak tentang ketenagakerjaan," ungkapnya.

Pihak Malaysia menyambut baik usulan Indonesia untuk segera mengadakan perundingan lanjutan untuk menuntaskan permasalahan yang masih mengganjal terlaksananya kesepahaman tentang ketenagakerjaan itu pada bulan April 2011.

Namun demikian, lanjut Agus, pemerintah Malaysia juga mengharapkan adanya pengertian pihak Indonesia agar penuntasan pembahasan atas isu-isu tersebut juga memperhatikan perkembangan di Malaysia khususnya mengenai teknis pelaksanaan pendataan untuk tanda pengenal (ID-Card) pengganti paspor PLRT dan jaminan PLRT terhadap tanggungjawab kontrak kerjanya.

"Malaysia juga menekankan perlunya pembahasan struktur biaya yang mempertimbangkan pula penyesuaian dengan situasi di Malaysia," paparnya.

Khusus mengenai usulan Indonesia terkait dengan "cost structure" (struktur biaya) dan batasan gaji minimum, Malaysia tidak memiliki regulasi khusus baik di tingkat lokal maupun nasional yang mengatur pekerja asing.

Untuk itu, sementara ini pihak Malaysia mengusulkan penjajagan bersama terlebih dahulu mengenai kebutuhan PLRT secara umum termasuk mekanisme dan wilayah perektrutannya serta sesuai dengan kemampuan dalam pekerjaannya yang dikaitkan dengan acces market sehingga dapat diketahui secara langsung kepastian biaya yang dibutuhkan.

Sejalan dengan komitmen tersebut, pemerintah Malaysia sedang menunggu hasil pembahasan di parlemen terkait revisi undang-undang ketenagakerjaan tahun 1955 yang diharapkan dapat selesai pada pertengahan Maret 2011. Revisi UU tersebut menjadi penting karena di dalamnya sudah dimasukkan aturan-aturan yang prinsipnya sejalan dengan usulan Indonesia.

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut menurut Agus, bahwa pihak Malaysia bersedia membantu pelatihan di balai latihan kerja yang ada di Indonesia yang intinya mengatur jenis keahlian yang dibutuhkan oleh Malaysia.

"Kami menyambut baik tawaran tersebut," kata Agus.(*)