11 Mantan Anggota DPRD Kota Madiun Dituntut 2 Tahun

Sumber beritajatim.com

Madiun- Sebanyak 11 mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun, periode 1999-2004, masing-masing dituntut dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta dalam sidang kasus korupsi dana APBD kota setempat tahun 2002-2004.

Ke 11 terdakwa tersebut adalah, Wisnu Suwarto Dewo, Johanes Sinulingga, M. Kun Anshori, Adam Suparno, Supranowo, Ali Sholah Baraba, Wimbo Hartoyo, Soewarsono, Gatot Triyanto, Suhadi, dan Isnanto A. Ismat.

"Para terdakwa dituntut dua tahun penjara karena telah melanggar terbukti pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,” ujar Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sudarsana saat membacakan tuntutan dalam sidang yang berakhir pukul 16.15 WIB, Rabu (30/3/2011).

Sudarsana mengatakan, selain menuntut para terdakwa dua tahun penjara, pihaknya menuntut agar para terdakwa membayar uang pengganti yang bervariasi minimal sekitar Rp 189,8 juta dan maksimal Rp 220,7 juta.

Jika tidak memiliki uang tersebut harta para terdakwa tersebut akan disita. "Jika mereka tidak membayar uang penganti maka akan dilakukan penyitaan terhadap harta terdakwa. Dan jika harta yang disita masih belum mencukupi terdakwa wajib mengantinya dengan penjara selama satu tahun," kata Sudarsana.

Menanggapi tuntutan JPU tersebut, salah satu terdakwa, Johanes Sinulingga, mengatakan ia dan rekan-rekannya akan menyampaikan pembelaan atau pledoi. Karena ia merasa tidak bersalah dan hanya menjadi korban dari sistem negara.

"Selain pembelaan yang disusun penasihat hukum. Kami juga akan menyusun pembelaan sendiri-sendiri," kata dia usai sidang.

Usai pembacaan tuntutan oleh tim JPU Sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Arif Budi Cahyono tersebut ditunda hingga Rabu (6/4/2011) pekan depan, dengan agenda pembelaan atau pledoi dari terdakwa. "Sidang dilanjutkan Rabu tanggal 6 April dengan agenda pembelaan," kata dia dalam sidang.

Ke-11 mantan anggota DPRD tersebut menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi dana operasional DPRD yang bersumber dari APBD tahun 2002-2004 bersama lima bekas anggota lainnya dan tiga bekas pimpinan DPRD dengan total kerugian negara mencapai Rp 5,34 milyar.

Berkas 16 bekas Anggota DPRD dipisah dalam dua berkas. Berkas pertama untuk 11 orang yang dulu jadi Panitia Anggaran dan berkas kedua untuk lima orang yang dulu jadi Panitia Musyawarah pembahasan APBD di DPRD bersama eksekutif.[rdk/ted]

Malaysia diperkirakan membutuhkan banyak tenaga kerja asing

Sumber Antara News

Kuala Lumpur- Malaysia diperkirakan membutuhkan banyak tenaga kerja asing (TKA) sektor formal seperti konstruksi, pabrik, perkebunan, jasa dan pertanian yang jumlahnya sekitar 150 ribu orang untuk mendukung pembangunan ekonomi di negeri ini.

"Kita berharap sekitar 75 ribu atau 50 persennya bisa diisi oleh tenaga kerja Indonesia (TKI)" kata Atase Ketenagakerjaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia, Agus Triyanto AS di Kuala Lumpur, Rabu.

Jumlah tersebut, lanjut dia, belum termasuk dengan kebutuhan masyarakat Malaysia untuk tenaga penata laksana rumah tangga (PLRT).

Menurut dia, para TKI yang akan memasuki pekerjaan disektor tersebut tentunya harus mempersiapkan mental untuk hidup mandiri, bekerja keras dan siap bekerja sesuai dengan aturan negara lain.

"Mental TKI harus siap saat bekerja di luar negeri. Selain itu, ketrampilan (skill) juga harus memadai dan sesuai dengan kebutuhannya," ungkapnya.

Agus mengingatkan para TKI yang mau bekerja di Malaysia haruslah memiliki dokumen yang lengkap, mengikuti aturan yang digariskan pemerintah kedua negara.

Sementara itu, dalam tiga bulan ini, sejumlah perusahaan di Malaysia mengajukan permintaan untuk 26.600 tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor formal sebagai tenaga kerja perkebunan, pabrik, konstruksi dan jasa , namun yang baru bisa terealisasikan sekitar 6.000 pekerja.

Agus menjelaskan belum terealisisasikannya permintaan tersebut adalah karena saat ini sedang dalam proses pengurusannya sehingga para TKI yang nanti dipekerjakan di negeri ini benar-benar sesuai dengan kriteria yang diperlukan dan mengikuti peraturan yang berlaku di kedua negara.

"Kita terus mengawasi pengiriman TKI guna menghindari permasalahan dikemudian hari," kata Agus.
(*)

Kang Said: Saya Tidak Berpolitik

Sumber Nu Online

Yogyakarta, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menegaskan jika dirinya selama ini tidak berpolitik, meski hadir di acara-acara yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan A Muhaimin Iskandar. Menurutnya, dia hanya berniat hadir dan ngaji karena diundang. Sedangkan yang berpolitik adalah Muhaimin.

“Saya tidak berpolitik. Kehadiran saya karena diundang dan saya niat ngaji. Yang berpolitik itu Muhaimin. Namun, demikian terserah warga NU nantinya mau memilih PKB atau tidak,” ujar Said Aqil Siradj pada wartawan seusai acara pembukaan Rapat Pleno PBNU di Pesantren Al Munawwir Krapyak, Yoyakarta, Ahad (27/3).

Hadir antara lain Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirajd, Waketum H As’ad Said Ali, Sekjen Marsudi Suhud, Slamet Effendy Yusuf, Katib Aam Malik Madani, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfudh MD, Menteri PDT A Hilmy Faishal Zaini, pengasuh Pesantren Krapyak KH Attabik Ali, anggota Dewan Pembina Demokrat Ahmad Mubarak, para kiai sepuh NU, Ketua Umum PP GP Ansor Nusron Wahid, Ketua Fatayat NU Ida Fauziyah, Ketua Umum PB PMII Adien Jauharuddin, Ketua IPPNU Margaretha, Ketua IPNU M Syauki dan 120-an peserta.

Yang pasti lanjut Said Aqil, Rapat Pleno PBNU ini akan membahas banyak isu-isu strategis berkaitan dengan kondisi bangsa dan negara kita saat ini yang dibahas selama dua hari hingga Senin besok. Juga masalah serangan Amerika Serikat ke Libya dll.

Ini sebagai amanat laporan pelaksanaan program satu tahun setelah Muktamar NU ke-32 di Makassar tahun 2010 lalu. Selain sidang pleno, lanjut Said, peserta akan mengikuti sidang komisi-komisi.

Sidang komisi tersebut adalah komisi organisasi, komisi program kerja, komisi kaderisasi, komisi manajemen pengembangan aset dan keuangan, serta komisi khusus. "Komisi khusus ini memiliki tugas untuk mengurai, menjabarkan, dan merumuskan kontekstual ajaran mengenai Ahlussunna Wal Jamaah bagi kehidupan kemasyarakatan, budaya, dan kebangsaan," ujarnya.

Sedangkan beberapa isu strategis mengenai kondisi nasional. Beberapa isu tersebut bererkaitan dengan masalah politik, kebudayaan, dekadensi ekonomi politik, perekonomian nasional, kesejahteraan rakyat, persoalan multikultural dan minoritas, terorisme, korupsi, dan lain-lain.

"Kasus krisis di Timur Tengah atau di wilayah Arab serta serangan Sekutu terhadap Libya juga mendapat perhatian untuk dibahas. Karena kita bertanya pada Amerika; kenapa ikut campur dalam kedaulatan Libya? Biarkan saja Khadafi menyelesaikan negaranya sendiri tanpa campir tangan AS," katanya mengingatkan.

PBNU sendiri sudah mengirimkan surat resmi kepada Presiden SBY, negara dan organisasi Islam (OKI) agar berperan dan mengambil jalan tengah dalam krisis Timur Tengah khususnya penyerangan terhadap Libya oleh sekutu Amerika Serikat yang menelan banyak korban jiwa tersebut.

“Kalau Indonesia berbicara pasti akan didengar oleh negara-negara Arab, OKI maupun Amerika Serikat sendiri. Bagi PBNU pemerintah harus mencari jalan tengah dengan tidak membiarkan serangan Amerika ke Libya tersebut,” tutur Said Aqil.(amf)

KH Sahal: Doa Semuanya agar PBNU Tetap Khittah

Sumber Nu Online

Yogyakarta,Rais Aam PBNU KH AM Sahal Mahfudz ketika membuka acara Rapat Pleno PBNU di Pesantren Al Munawwir Krapyak, Yogyakarta meminta doa kepada hadirin yang hadir agar NU tetap komitmen dengan Khittahnya, untuk tidak berpolitik praktis. Karena itu di PBNU tidak ada lembaga, Lajnah siyasah atau politik.

“Saya minta doa kepada semuanya, semoga pengurus PBNU sekarang ini dan selanjutnya tetap komitmen dengan Khittah NU dengan tidak berpolitik praktis,” tandas KH Sahal Mahfudz ketika membuka Rapat Pleno PBNU, Ahad (27/3).

Hadir antara lain Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirajd, Waketum H As’ad Said Ali, Sekjen Marsudi Suhud, Slamet Effendy Yusuf, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfudh MD, Menteri PDT A Hilmy Faishal Zaini, Anggota Dewan Pembina Demokrat Ahmad Mubarak, para kiai sepuh NU, Ketua Umum PP GP Ansor Nusron Wahid, Ketua Fatayat NU Ida Fauziyah, Ketua Umum PB PMII Adien Jauharuddin, Ketua IPPNU Margaretha, Ketua IPNU M Syauki dan 120-an peserta.

Sahal Mahfudz meminta agar PBNU meneguhkan kembali sebagai jam’iyyah diniyah yaitu organisasi keagamaan dengan jamaah (warga NU) bahwa NU tetap sebagai jam’iyyah ijtima’iyyah yaitu organaisasi kemasyarakatan yang tidak ada kaitannya dengan politik maupun partai politik.

Dengan begitu lanjut KH Sahal, maka pihaknya optimis Rapat Pleno PBNU di Krapyak Yogyakarta ini akan menghasilkan keputusan-keputusan besar yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

KH Sahal dalam membuka acara ini hanya berbicara singkat dan acara dilanjutkan dengan pandangan Ketua Umum
PBNU KH Said Aqil Siradj tentang garis-garis besar program kerja PBNU ke depan dan khususnya pembahasan dalam Rapat Pleno PBNU kali ini yang meliputi komisi agama (Aswaja), kebangsaan, kaderisasi, organisasi, ekonomi-pertanian dan masalah aktual lainnya.(amf)

Malaysia Ajukan Permintaan Untuk 26.600 TKI Formal

Sumber Antara News

Kuala Lumpu- Sejumlah perusahaan di Malaysia telah mengajukan permintaan untuk 26.600 tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor formal sebagai tenaga kerja perkebunan, pabrik, konstruksi dan jasa (services), namun yang baru bisa terealisasikan sekitar 6.000 pekerja.

`Sampai tanggal 25 Maret ini, jumlah yang teralisir sekitar 6000 pekerja. Sehingga masih terdapat 20 ribuan lagi masih belum bisa terpenuhi," kata Atase Ketenagakerjaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Agus Triyanto saat dihubungi di Kuala Lumpur, Sabtu.

Menurut dia, belum teralisirnya permintaan tersebut karena saat ini sedang dalam proses pengurusannya sehingga para TKI yang nanti dipekerjakan di negeri ini benar-benar sesuai dengan kriteria yang diperlukan dan mengikuti peraturan yang berlaku di kedua negara.

"Kita terus mengawasi pengiriman TKI guna menghindari permasalahan dikemudian hari," kata Agus.

Sementara itu, dengan adanya rencana dibukanya kembali moratorium untuk pengiriman penata laksana rumah tangga (PLRT) juga sudah mulai terlihat permintaan dari sejumlah rumah tangga di Malaysia.

Berdasarkan dari informasi yang pihak KBRI terima bahwa keperluan untuk PLRT untuk di semenanjung Malaysia saat ini mencapai 39 ribu pekerja.

Diakuinya bahwa permintaan untuk PLRT dari Indonesia terbilang tinggi bahkan selama moratorium saja ribuan PLRT tetap masuk ke negeri ini. "Berdasarkan informasi yang diterima terdapat 9650 PLRT yang bekerja di Malaysia selama moratorium diberlakukan," katanya.

Sedangkan data terakhir yang kami terima, jumlah PLRT asal Indonesia di negeri ini mencapai 202.756 orang.

"Namun demikian, adanya peluang kerja tersebut, proses rekrutmennya harus benar-benar sesuai kriteria dan mengikuti peraturan yang berlaku baik di Indonesia maupun Malaysia sehingga sesampainya di negeri ini tidak menimbulkan permasalahan," tegasnya.

Dikatakannya, pada saat ini masih terdapat ratusan TKI yang mengalami permasalahan dan ditampung di shelter KBRI Kuala Lumpur guna menunggu proses penyelesaian permasalahan mereka dengan pihak perusahaan ataupun majikan tempat mereka bekerja.

Agus menjelaskan bahwa TKI bermasalah yang ditampung di shelter seluruh Malaysia mencapai 421 orang yang terdiri dari 40 orang pria, 3 anak-anak , 5 bayi dan 380 wanita. Namun demikian, sebagian besar dari mereka telah berhasil dipulangkan kembali ke Tanah Air.

"Kini yang tersisa 260 orang di seluruh Malaysia. Di shelter KBRI Kuala Lumpur masih terdapat 84 orang wanita dan dua bayi. Para TKI tersebut sedang menunggu proses penyelesaian dari majikannya terutama untuk memperoleh hak gaji bulanannya belum dibayarkan oleh pihak perusahaan ataupun majikan," paparnya.
(*)