Kuala Lumpur - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 2010, berhasil menyelesaikan 1.382 kasus tenaga kerja Indonesia yang mengalami permasalahan di negeri jiran baik dengan pihak majikannya ataupun dengan pihak imigrasi Malaysia.
"Jumlah kasus tenaga kerja Indonesia (TKI) bermasalah yang telah dibantu penyelesaiannya itu termasuk mendapatkan hak-hak mereka sekaligus memulangkan mereka ke Tanah Air," kata Kepala Bidang Penerangan, Sosial dan Budaya KBRI di Malaysia, Suryana Sastradiredja saat dijumpai di Kuala Lumpur, Senin.
Diakuinya, jumlah kasus yang terselesaikan itu dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan. Tahun 2007, terdapat 973 kasus, pada 2008, ada 732 kasus dan tahun 2009 mencapai 960 kasus.
Penyelesaian kasus TKI itu termasuk dalam mengupayakan hak hak para TKI seperti gaji yang tidak dibayarkan oleh para majikannya.
Pada 2010, jumlah uang TKI yang dapat diselamatkan mencapai Rp4,3 miliar. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan tahun 2009 yang mencapai Rp4,2 miliar.
Suryana mengatakan membantu penyelesaian dan pemulangan terhadap TKI yang mengalami permasalahan di negeri jiran ini merupakan upaya untuk memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia.
"Ya pastilah kita bantu seperti mendapatkan hak gaji mereka selama bekerja yang tidak dibayarkan oleh majikannya," ungkap Suryana.
Sementara itu, kasus TKI bermasalah di Malaysia yang diupayakan penyelesaiannya itu di antaranya soal gaji yang tidak dibayar, PHK sepihak, tidak sesuai perjanjian, kekerasan fisik hingga TKI yang terlantar karena dianggap ilegal.
Sedangkan pada saat ini, KBRI juga menampung 150 orang Tenaga Kerja Wanita yang sedang menunggu penyelesaian kasusnya. 100 orang ditampung di shelter KBRI dan 50 orang TKW di "rumah kita" .
Pola penanganan TKI bermasalah yang dilakukan oleh pihak KBRI Kuala Lumpur, ternyata mendapat perhatian dari sejumlah negara diantaranya dari pemerintah Filipina, yang warganya juga banyak bekerja di negeri jiran ini.
"Bahkan mereka dalam waktu dekat ini akan melihat Shelter dan "Rumah Kita" (tempat penampungan TKI) dalam menangani pekerja bermasalah di negeri jiran ini," ungkapnya.
Monday, January 31, 2011
Sunday, January 30, 2011
Menko Kesra: Rumah Sakit Pemerintah Harus Gunakan Obat Generik
Jakarta - Menko Kesra Agung Laksono memperingatkan rumah sakit milik pemerintah di seluruh Indonesia harus menggunakan obat generik. Jika tidak, dokter yang menulis resep obat yang mahal berikut rumah sakitnya terancam sanksi keras.
"Karena UU sudah menyebutkan, dokter yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah wajib menulis resep obat generik bagi semua pasien sesuai indikasi medis. Dengan resep tersebut obat bisa diperoleh di apotek atau di luar fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal obat generik dimaksud tidak tersedia," ujar Agung dalam siaran pers kepada detikcom, Minggu (30/1/2011).
Menurut Agung, tidak ada alasan bagi rumah sakit pemerintah untuk merekomendasikan selain obat generik. Apalagi ketersediaan obat generik terus dijaga.
"Sejauh ini ketersediaan obat generik dalam jumlah dan jenis yang cukup selalu diupayakan. Perlu ada gerakan untuk lebih mendorong penggunaan obat generik di semua fasilitas pelayanan kesehatan," papar Agung.
Salah satu pertimbangan mewajibkan penggunaan obat generik di semua fasilitas
pelayanan kesehatan pemerintah, menurut Agung, untuk memberikan keringanan kepada setiap pasien dan keluarganya dalam memperoleh obat. Harga obat generik yang lebih murah, sekaligus bisa memberi peringatan agar masyarakat tidak cepat tergiur membeli obat mahal yang belum tentu lebih berkhasiat.
"Hakikatnya obat generik juga berasal dari obat bermerek yang diproduksi setelah masa patennya habis, sehingga biaya pembuatannya pun lebih rendah," papar Agung.
Untuk menjaga keyakinan konsumen, sosialisasi penggunaan obat generik jangan fokus kepada harga yang murah. Obat generik harus disosialisasikan, tetap memiliki mutu yang relatif sama dibandingkan obat bermerek.
"Disinilah peran para dokter dan petugas rumah sakit pemerintah, termasuk Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Masyarakat cenderung tertarik memilih obat selain karena kemasan yang cukup bagus, juga terbius gencarnya iklan," imbau Agung.
"Jangan sampai ada laporan mereka terkena sanksi akibat lalai melaksanakan
kewajiban. Diakui, dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.
K.02.02/MENKES/068/I/ 2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah, dalam Bab III mengatur hal
pembinaan dan pengawasan," tandasnya.
(van/van)
"Karena UU sudah menyebutkan, dokter yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah wajib menulis resep obat generik bagi semua pasien sesuai indikasi medis. Dengan resep tersebut obat bisa diperoleh di apotek atau di luar fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal obat generik dimaksud tidak tersedia," ujar Agung dalam siaran pers kepada detikcom, Minggu (30/1/2011).
Menurut Agung, tidak ada alasan bagi rumah sakit pemerintah untuk merekomendasikan selain obat generik. Apalagi ketersediaan obat generik terus dijaga.
"Sejauh ini ketersediaan obat generik dalam jumlah dan jenis yang cukup selalu diupayakan. Perlu ada gerakan untuk lebih mendorong penggunaan obat generik di semua fasilitas pelayanan kesehatan," papar Agung.
Salah satu pertimbangan mewajibkan penggunaan obat generik di semua fasilitas
pelayanan kesehatan pemerintah, menurut Agung, untuk memberikan keringanan kepada setiap pasien dan keluarganya dalam memperoleh obat. Harga obat generik yang lebih murah, sekaligus bisa memberi peringatan agar masyarakat tidak cepat tergiur membeli obat mahal yang belum tentu lebih berkhasiat.
"Hakikatnya obat generik juga berasal dari obat bermerek yang diproduksi setelah masa patennya habis, sehingga biaya pembuatannya pun lebih rendah," papar Agung.
Untuk menjaga keyakinan konsumen, sosialisasi penggunaan obat generik jangan fokus kepada harga yang murah. Obat generik harus disosialisasikan, tetap memiliki mutu yang relatif sama dibandingkan obat bermerek.
"Disinilah peran para dokter dan petugas rumah sakit pemerintah, termasuk Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Masyarakat cenderung tertarik memilih obat selain karena kemasan yang cukup bagus, juga terbius gencarnya iklan," imbau Agung.
"Jangan sampai ada laporan mereka terkena sanksi akibat lalai melaksanakan
kewajiban. Diakui, dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.
K.02.02/MENKES/068/I/ 2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah, dalam Bab III mengatur hal
pembinaan dan pengawasan," tandasnya.
(van/van)
Situasi Mesir Belum Mereda, WNI Tetaplah Waspada Dubes A.M Fachir:
Berita Manca Negara
Sikon dari Mesir
Kairo - WNI di Mesir tetaplah tenang dan waspada, mematuhi jam malam mulai pukul 16.00 sampai 08.00, serta menyiapkan logistik dasar untuk mengantisipasi aksi massa berlangsung lama.
Pesan itu disampaikan Duta Besar RI untuk Mesir A.M. Fachir melalui Sekretaris III Pensosbud Ali Andika Wardhana saat kontak via saluran telepon internasional dengan detikcom, Sabtu malam atau Minggu (30/1/2011).
Situasi di Mesir dapat dikatakan belum mereda. Namun hasil pemantauan menunjukkan bahwa warga negara Indonesia di Negeri Piramida itu dalam kondisi baik dan aman, tidak ditemukan sesuatu yang mengkhawatirkan.
Dubes telah secara khusus melakukan tatap muka dengan masyarakat di kantung-kantung WNI, salah satunya di Nasr City, Kairo.
"WNI hendaknya juga menjauhi keramaian dan aksi massa. Selain itu juga mematuhi pemberlakuan jam malam," ujar Dubes.
Disebutkan, bahwa mengingat hampir semua sarana komunikasi di Mesir terputus, maka WNI diminta melakukan sistem pesan berantai, agar pesan-pesan Dubes sampai ke WNI seluas mungkin.
Dubes menggarisbawahi dan mengingatkan kembali agar WNI, untuk sementara sampai ada pemberitahuan lebih lanjut, tidak melakukan perjalanan ke Mesir.
Gedung Kedubes RI, konsuler, kesekretariatan ormas Indonesia di Mesir saat ini dijadikan sebagai posko pemantauan dan pelayanan untuk WNI di Mesir.
Terkait dengan keperluan keamanan dan perlindungan WNI, masyarakat Indonesia dapat menghubungi hotline KBRI Cairo: +20227947200.
(es/es)
Sikon dari Mesir
Kairo - WNI di Mesir tetaplah tenang dan waspada, mematuhi jam malam mulai pukul 16.00 sampai 08.00, serta menyiapkan logistik dasar untuk mengantisipasi aksi massa berlangsung lama.Pesan itu disampaikan Duta Besar RI untuk Mesir A.M. Fachir melalui Sekretaris III Pensosbud Ali Andika Wardhana saat kontak via saluran telepon internasional dengan detikcom, Sabtu malam atau Minggu (30/1/2011).
Situasi di Mesir dapat dikatakan belum mereda. Namun hasil pemantauan menunjukkan bahwa warga negara Indonesia di Negeri Piramida itu dalam kondisi baik dan aman, tidak ditemukan sesuatu yang mengkhawatirkan.
Dubes telah secara khusus melakukan tatap muka dengan masyarakat di kantung-kantung WNI, salah satunya di Nasr City, Kairo.
"WNI hendaknya juga menjauhi keramaian dan aksi massa. Selain itu juga mematuhi pemberlakuan jam malam," ujar Dubes.
Disebutkan, bahwa mengingat hampir semua sarana komunikasi di Mesir terputus, maka WNI diminta melakukan sistem pesan berantai, agar pesan-pesan Dubes sampai ke WNI seluas mungkin.
Dubes menggarisbawahi dan mengingatkan kembali agar WNI, untuk sementara sampai ada pemberitahuan lebih lanjut, tidak melakukan perjalanan ke Mesir.
Gedung Kedubes RI, konsuler, kesekretariatan ormas Indonesia di Mesir saat ini dijadikan sebagai posko pemantauan dan pelayanan untuk WNI di Mesir.
Terkait dengan keperluan keamanan dan perlindungan WNI, masyarakat Indonesia dapat menghubungi hotline KBRI Cairo: +20227947200.
(es/es)
Saturday, January 29, 2011
Helmy Faisal: PKB Dapat Tempat di Hati Masyarakat
Makassar:Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat ini telah mendapatkan tempat di hati masyarakat umum, bukan saja dari kalangan Nahdliyin yang telah bergabung namun kalangan diluar Nahdlatul Ulama pun telah bersama kita. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat DPP PKB, Helmy Faishal Zaini saat membuka acara Musyawarah Wilayah ke III PKB Sulawesi Selatan di Hotel Singgasana Makassar, Jum'at (28/01)
Lebih lanjut dikatakan oleh Menteri PDT pengganti Lukman Edi ini bahwa sudah saatnya PKB melakukan kerja-kerja yang signifikan guna membangun masyarakat diwilayah kerja masing-masing Wilayah dan Cabang. Besar harapan saya bahwa PKB Sulawesi Selatan akan menjadi penentu dalam roda pergerakan pembangunan di Sulawesi Selatan.
Mengenai kandidat-kandidat yang muncul, menurut Menteri Termuda pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 ini bahwa kita harus mendemokrasikan PKB dengan cara mengakomodir semua kandidat yang muncul untuk bertarung secara fair dan elegan demi menghasilkan Muswil yang berkualitas. Jangan ada dikotomi kelompok-kelompok, kita semua adalah warga PKB yang ingin membangun PKB lebih besar dan bermartabat.
Sementara itu jumlah peserta yang memiliki suara yakni sejumlah 24 Cabang telah berada di Hotel Singgasana sejak persiapan kemarin. Dan juga beberapa kandidat calon Ketua PKB Sulawesi Selatan pun telah berada di arena Muswil ke III di Makassar. (saz)
Lebih lanjut dikatakan oleh Menteri PDT pengganti Lukman Edi ini bahwa sudah saatnya PKB melakukan kerja-kerja yang signifikan guna membangun masyarakat diwilayah kerja masing-masing Wilayah dan Cabang. Besar harapan saya bahwa PKB Sulawesi Selatan akan menjadi penentu dalam roda pergerakan pembangunan di Sulawesi Selatan.
Mengenai kandidat-kandidat yang muncul, menurut Menteri Termuda pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 ini bahwa kita harus mendemokrasikan PKB dengan cara mengakomodir semua kandidat yang muncul untuk bertarung secara fair dan elegan demi menghasilkan Muswil yang berkualitas. Jangan ada dikotomi kelompok-kelompok, kita semua adalah warga PKB yang ingin membangun PKB lebih besar dan bermartabat.
Sementara itu jumlah peserta yang memiliki suara yakni sejumlah 24 Cabang telah berada di Hotel Singgasana sejak persiapan kemarin. Dan juga beberapa kandidat calon Ketua PKB Sulawesi Selatan pun telah berada di arena Muswil ke III di Makassar. (saz)
PKB: Jangan Politisasi Pernyataan Kenaikan Gaji Presiden
Makassar (ANTARA News) - Partai Kebangkitan Bangsa meminta pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai kenaikan gaji tidak dipolitisasi.
"Itu bukan presiden minta kenaikan gaji. Tapi ini saya tidak tahu kenapa tiba-tiba ada gerakan yang seolah-olah membentuk isu bahwa presiden minta kenaikan gaji," kata Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Djafar saat Muswil III PKB Sulawesi selatan di Makassar, Jumat.
Menurutnya, pernyataan presiden tersebut sebenarnya menunjukkan, pejabat dan masyarakat harus kerja keras agar ada peningkatan gaji. Dia menegaskan, presiden membuat pernyataan tersebut tidak dalam kerangka meminta gaji.
"Pernyataan itu menunjukkan, kalian harus kerja lho. Gaji saya (presiden) saja tujuh tahun tidak naik, kenapa kalian naik? harus kerja (kalau mau naik)," katanya.
Marwan mengatakan, jika sering mempolitisasi pernyataan presiden, akhirnya semua aspek dipolitisasi seperti misalnya pengumpulan koin untuk Lapindo.
Kendati begitu, ia menambahkan, kenaikan gaji presiden dan pejabat bisa saja dilakukan asal melalui mekanisme pembahasan di DPR dan sesuai postur anggaran negara.
Namun memang, hal tersebut tidak kontekstual jika melihat situasi masyarakat yang saat ini yang masih mengalami kelemahan ekonomi dan menghadapi perjuangan hidup luar biasa.
"Jadi memang lebih baik postur ABPN itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sifatnya `basic need` seperti pendidikan dan kesehatan," katanya.
PKB, kata dia, saat ini berupaya mendorong agar ada dana terintegrasi APBN dan APBD sebesar 10 persen untuk pembangunan masyarakat desa.
Menurutnya, hal tersebut sangat penting supaya masyarakat desa benar-benar protagonis dalam pembangunan.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi selatan Syahrul Yasin Limpo menanggapi wacana tersebut mengatakan, belum tepat waktunya membicarakan kenaikan gaji pejabat.
Syahrul mengatakan, melihat situasi saat ini, yang paling penting dilakukan adalah tetap fokus bekerja untuk rakyat dengan meningkatkan kinerja pemerintahan.
"Terlalu dini membicarakan itu. Yang pokok sekarang kita bekerja dulu," ujarnya singkat. (AAT/Y006/K004)
"Itu bukan presiden minta kenaikan gaji. Tapi ini saya tidak tahu kenapa tiba-tiba ada gerakan yang seolah-olah membentuk isu bahwa presiden minta kenaikan gaji," kata Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Djafar saat Muswil III PKB Sulawesi selatan di Makassar, Jumat.
Menurutnya, pernyataan presiden tersebut sebenarnya menunjukkan, pejabat dan masyarakat harus kerja keras agar ada peningkatan gaji. Dia menegaskan, presiden membuat pernyataan tersebut tidak dalam kerangka meminta gaji.
"Pernyataan itu menunjukkan, kalian harus kerja lho. Gaji saya (presiden) saja tujuh tahun tidak naik, kenapa kalian naik? harus kerja (kalau mau naik)," katanya.
Marwan mengatakan, jika sering mempolitisasi pernyataan presiden, akhirnya semua aspek dipolitisasi seperti misalnya pengumpulan koin untuk Lapindo.
Kendati begitu, ia menambahkan, kenaikan gaji presiden dan pejabat bisa saja dilakukan asal melalui mekanisme pembahasan di DPR dan sesuai postur anggaran negara.
Namun memang, hal tersebut tidak kontekstual jika melihat situasi masyarakat yang saat ini yang masih mengalami kelemahan ekonomi dan menghadapi perjuangan hidup luar biasa.
"Jadi memang lebih baik postur ABPN itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sifatnya `basic need` seperti pendidikan dan kesehatan," katanya.
PKB, kata dia, saat ini berupaya mendorong agar ada dana terintegrasi APBN dan APBD sebesar 10 persen untuk pembangunan masyarakat desa.
Menurutnya, hal tersebut sangat penting supaya masyarakat desa benar-benar protagonis dalam pembangunan.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi selatan Syahrul Yasin Limpo menanggapi wacana tersebut mengatakan, belum tepat waktunya membicarakan kenaikan gaji pejabat.
Syahrul mengatakan, melihat situasi saat ini, yang paling penting dilakukan adalah tetap fokus bekerja untuk rakyat dengan meningkatkan kinerja pemerintahan.
"Terlalu dini membicarakan itu. Yang pokok sekarang kita bekerja dulu," ujarnya singkat. (AAT/Y006/K004)
Kemenakertrans Panggil Perusahaan Pengirim Armayeh
Salam.apa sudah jadi belum selesai satu kasus penyiksaan Tkw sudah ada yang lain yang di siksa,kalau orang makan belum di cuci piringnya sudah mahu makan lagi.Kapan sih sebenarnya akan berahir seperti ini,apakah nunggu sampai dunia ini kiamat,tak pernah sepih dengan berita penyiksaan tkw.....Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) sudah mengetahui PPTKIS (Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta) yang memberangkat Armayeh Binti Sanuri (20), TKW yang disiksa di Arab Saudi. Kemenakertrans segera memanggil perusahaan tersebut untuk dimintai keterangan.
"Menakertrans sudah memerintahkan Kepala BNP2TKI untuk menangani secara tuntas kasus ini. Alhamdulillah, sebagaimana informasi Kemlu, majikan korban sudah ditahan yang berwajib," kata Staf
Khusus Menakertrans Faisol Riza dalam siaran pers kepada detikcom, Sabtu (29/1/2011).
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sudah mengantongi nama perusahaan pengirim Armayeh. "Saat ini sudah dilakukan pemeriksaan administratif, insyaallah Senin kami akan panggil perusahaan yang bersangkutan untuk menyelesaikan kasus ini. Dan jika terdapat pelanggaran, pasti ada tindakan," tambah Faisol.
Sementara itu, Kepala BNP2TKI terus memantau perkembangan kesehatan korban.
"Sekarang kami bergerak menghubungi keluarga dan segera akan mengirimkan tim ke Arab Saudi. Kami akan selesaikan secara tuntas," jelas Kepala BNP2TKI, Moh. Jumhur Hidayat.
Armayeh Binti Sanuri (20), TKW asal Pontianak menambah catatan nasib buruk TKI di Arab Saudi setelah Sumiati. Armayeh disiksa majikannya di Madinah, Arab Saudi, dan harus dirawat di rumah sakit (RS).
Armayeh disiksa majikannya sampai telinganya sakit parah. Karena kondisinya yang cukup parah, Armayeh pun langsung dilarikan ke RS King Fahad di Madinah. Sudah hampir sepekan di rumah sakit namun belum ada perkembangan terkait kesehatannya.
(van/van)
Friday, January 28, 2011
Mantan Kades Pudakit Timur Bawean Tersangka Korupsi
Jum'at, 28 Januari 2011 19:05:46 WIB
Reporter : Deni Ali Setiono
Gresik (beritajatim.com)- Polres Gresik menetapkan mantan Kades Pudakit Timur Bawean, Zainuddin menjadi tersangka korupsi alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 19,1 juta pada tahun 2006 hingga 2007.
"Berdasar hasil penyelidikan mantan Kades Zainuddin statusnya ditingkatkan dari semula menjadi saksi kini menjadi tersangka," kata Kapolres Gresik AKBP Jacub Prajogo, Jumat (28/01/2011).
Dia mengatakan, penetapan tersangka ini setelah pemeriksaan terhadap semua saksi yang terlibat dalam kasus pemalsuan tandatangan ADD antara tahun 2006 dan tahun 2007.
"Polisi sudah bisa menetapkan tersangka setelah hasil audit BPKP diketahui kerugian negara. Penetapan tersangka korupsi anggaran ADD sebesar Rp 19,1 juta sudah cukup bukti pendukung," katanya.
Sebelumnya, lanjut Kapolres, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terlibat pemalsuan anggaran alokasi dana desa (ADD) di Desa Pudakit Timur Bawean.
"Kami menetepkan satu tersangka karena dia Zainuddin tahu persis anggaran ADD dan memalsu tanda tangan," tuturnya.
Sebelumnya, mantan Kades Pudakit Timur Bawean Gresik, kemarin (27/1) dijemput dua anggota Polres Gresik, terkait laporan oleh anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Mulyono dalam kasus pemalsuan tandatangan ADD.
Penjemputan ini dilakukan karena berkas kasus korupsi yang telah diaudit BPKP sudah cukup bukti. Mantan Kades ini dijerat pasal 02 UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.[dny/ted]
Reporter : Deni Ali Setiono
Gresik (beritajatim.com)- Polres Gresik menetapkan mantan Kades Pudakit Timur Bawean, Zainuddin menjadi tersangka korupsi alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 19,1 juta pada tahun 2006 hingga 2007.
"Berdasar hasil penyelidikan mantan Kades Zainuddin statusnya ditingkatkan dari semula menjadi saksi kini menjadi tersangka," kata Kapolres Gresik AKBP Jacub Prajogo, Jumat (28/01/2011).
Dia mengatakan, penetapan tersangka ini setelah pemeriksaan terhadap semua saksi yang terlibat dalam kasus pemalsuan tandatangan ADD antara tahun 2006 dan tahun 2007.
"Polisi sudah bisa menetapkan tersangka setelah hasil audit BPKP diketahui kerugian negara. Penetapan tersangka korupsi anggaran ADD sebesar Rp 19,1 juta sudah cukup bukti pendukung," katanya.
Sebelumnya, lanjut Kapolres, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terlibat pemalsuan anggaran alokasi dana desa (ADD) di Desa Pudakit Timur Bawean.
"Kami menetepkan satu tersangka karena dia Zainuddin tahu persis anggaran ADD dan memalsu tanda tangan," tuturnya.
Sebelumnya, mantan Kades Pudakit Timur Bawean Gresik, kemarin (27/1) dijemput dua anggota Polres Gresik, terkait laporan oleh anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Mulyono dalam kasus pemalsuan tandatangan ADD.
Penjemputan ini dilakukan karena berkas kasus korupsi yang telah diaudit BPKP sudah cukup bukti. Mantan Kades ini dijerat pasal 02 UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.[dny/ted]
Thursday, January 27, 2011
WNI Sakit Di Gigit Ular Minta Bantuan Permai Untuk Pulang Ke Indonesia
(Warga Indonesia Yang Sakit Minta Bantuan Permai untuk Pulang )
Kuala Lumpur: Permai adalah organisasi warga Indonesia yang keberadaanya telah di ketahui dan di sahkan oleh KBRI Kuala Lumpur.Dengan terbetuknya kepunguran yang baru ini setiap hari Permai menerima pengaduan dari warga yang ada permasalahan, selalunya bermacam-macam pengaduan yang di terimanya yang tidak dapat di ungkapkan disini.
Wni selain membuat pengaduan ke Permai,selalunya datang ke kantor KBRI jalan Tun Razak Kuala Lumpur untuk membuat pengaduan.
Jika ada permasalahan dari wni yang datang mengadu ke Permai , jika tidak dapat di selesaikan ianya akan di laporkan ke KBRI,Jika permasalahan tersebut bisa di tangani akan di selesaikan lewat Permai.
Menurut Joko sebagai wakil ketua Permai, sekarang Permai akan membantu menguruskan ke pulangan warga Cilacap Jateng yang sedang sakit karena di gigit ular.Warga cilacap yang sakit bernama Bedor Budi Santosa yang bekerja kebun di Johor Bharu beliau sakit karena di gigit ular.Permai mendapat laporan dari salah satu teman yang sakit yang datang ke kantor Permai.
Sekarang Permai sedang berusaha untuk mendapatkan bantuan dari pihak-pihak yang mahu bantu untuk segera pulangkan yang sakit tersebut,sabab dia harus di urus memo keluarnya , untuk biaya belih tiket sudah ada duitnya jika beres kesemuanya akan di pulangkan tanggal 6 feb 2011 lagi cepat lagi bagus,ungkap Joko
Tuesday, January 25, 2011
Buruh Uji UU Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak 11 aktivis dari serikat buruh mengajukan uji materi Pasal 6 dan Pasal 25 UU No 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Kuasa Hukum 11 orang anggota serikat buruh Indonesia, Mochtar Pakpahan di MK, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Senin, mengatakan kedua pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) dan (4) UUD 1945.
Kesebelas aktivis serikat buruh ini adalah Mudhofir dari DPN FKUI-SBSI, Parulian Sianturi dari FSB HUKATAN-SBSI, Edward P Marpaung dari LOMENIK-SBSI, Markus S Sidauruk dari FESDIKARI-SBSI, Supardi dari KAMIPARHO-SBSI.
Selanjutnya Herikson Pakpahan dari FTA-SBSI, Zulkifli S Ekomei dari KIKES-SBSI, Elly Rosita Silaban dari GARTEKS-SBSI, Nikasi Ginting dari FPE-SBSI, Ully Nursia Pakpahan dari FNIKEUBA-SBSI dan Lundak Pakpahan dari F BUPELA-SBSI.
Menurut Mochtar, para pemohon menganggap Pasal 6 dan Pasal 25 UU No 3 Tahun 1992 tersebut mengamanatkan untuk dibuat undang-undang tersendiri, yaitu UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Menurutnya, Pasal 6 menguraikan ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan.
Sedangkan Pasal 25 ayat (1) menyatakan penyelenggara program Jamsostek dilakukan oleh Badan Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
Mochtar menilai, peraturan perundangan yang dimaksud adalah Pasal 5 ayat (1) UU nomor 40 tahun 2004bahwa program SJSN dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan undang-undang.
Sedangkan pada ayat (3), BPJS adalah PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Persero Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES).
Namun, lanjut Mochtar, pada Pasal 4 menyatakan penerapan SJSN diselenggarakan berdasarkan prinsip nirlaba, sementara Jamsostek adalah perusahaan BUMN yang diwajibkan untuk mencari untung.
Pasal di UU nomor 40 tahun /2004, kata Mochtar, bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) dan (4) UUD 1945. Pasal itu mengamanatkan pada negara untuk mengembangkan SJSN bagi seluruh rakyat Indonesia serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Dengan alasan ini, kata Mochtar, pemohon dalam permohonannya meminta MK untuk menyatakan Presiden tidak menjalankan Pasal 34 UUD 1945, karena hingga sekarang belum juga membentuk BPJS melalui undang-undang seperti diamanatkan UU nomor 40 tahun 2004.
"Majelis memerintahkan Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) pembentukan BPJS, maksimal 30 hari setelah permohonan dikabulkan majelis," katanya.
Menanggapi permohonan ini Ketua Majelis Maria Farida Indrati meminta pemohon untuk memperbaiki permohonannya karena MK tidak berwenang menegur presiden.
"Tidak ada kewenangan MK untuk menegur Presiden seperti permohonan Anda," kata Maria Farida Indrati.
Maria Farida yang didampingi oleh Ahmad Fadlil Sumadi dan Akil Mochtar memberikan waktu kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya maksimal 14 hari.
Kuasa Hukum 11 orang anggota serikat buruh Indonesia, Mochtar Pakpahan di MK, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Senin, mengatakan kedua pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) dan (4) UUD 1945.
Kesebelas aktivis serikat buruh ini adalah Mudhofir dari DPN FKUI-SBSI, Parulian Sianturi dari FSB HUKATAN-SBSI, Edward P Marpaung dari LOMENIK-SBSI, Markus S Sidauruk dari FESDIKARI-SBSI, Supardi dari KAMIPARHO-SBSI.
Selanjutnya Herikson Pakpahan dari FTA-SBSI, Zulkifli S Ekomei dari KIKES-SBSI, Elly Rosita Silaban dari GARTEKS-SBSI, Nikasi Ginting dari FPE-SBSI, Ully Nursia Pakpahan dari FNIKEUBA-SBSI dan Lundak Pakpahan dari F BUPELA-SBSI.
Menurut Mochtar, para pemohon menganggap Pasal 6 dan Pasal 25 UU No 3 Tahun 1992 tersebut mengamanatkan untuk dibuat undang-undang tersendiri, yaitu UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Menurutnya, Pasal 6 menguraikan ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan.
Sedangkan Pasal 25 ayat (1) menyatakan penyelenggara program Jamsostek dilakukan oleh Badan Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
Mochtar menilai, peraturan perundangan yang dimaksud adalah Pasal 5 ayat (1) UU nomor 40 tahun 2004bahwa program SJSN dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan undang-undang.
Sedangkan pada ayat (3), BPJS adalah PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Persero Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES).
Namun, lanjut Mochtar, pada Pasal 4 menyatakan penerapan SJSN diselenggarakan berdasarkan prinsip nirlaba, sementara Jamsostek adalah perusahaan BUMN yang diwajibkan untuk mencari untung.
Pasal di UU nomor 40 tahun /2004, kata Mochtar, bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) dan (4) UUD 1945. Pasal itu mengamanatkan pada negara untuk mengembangkan SJSN bagi seluruh rakyat Indonesia serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Dengan alasan ini, kata Mochtar, pemohon dalam permohonannya meminta MK untuk menyatakan Presiden tidak menjalankan Pasal 34 UUD 1945, karena hingga sekarang belum juga membentuk BPJS melalui undang-undang seperti diamanatkan UU nomor 40 tahun 2004.
"Majelis memerintahkan Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) pembentukan BPJS, maksimal 30 hari setelah permohonan dikabulkan majelis," katanya.
Menanggapi permohonan ini Ketua Majelis Maria Farida Indrati meminta pemohon untuk memperbaiki permohonannya karena MK tidak berwenang menegur presiden.
"Tidak ada kewenangan MK untuk menegur Presiden seperti permohonan Anda," kata Maria Farida Indrati.
Maria Farida yang didampingi oleh Ahmad Fadlil Sumadi dan Akil Mochtar memberikan waktu kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya maksimal 14 hari.
Friday, January 21, 2011
Keluarga Besar Epung Komalasa Dan Himpunan Masyarakat Kumalasa Di Malaysia Ikut Berduka Cita Wafatnya KH Abdul Gafur Hamid Pancur Bawean
Innalillahi Wa Innah Ilahi Rojiun,Keluarga Besar Epung Komalasa Dan Himpunan Masyarakat Kumalasa Malaysia ikut berduka cita atas Pulangnya Kerahmatullah Almarhum KH Abdul Gafur Hamid (pengasuh ponpes nurul huda pancur sidi Gedung Batu Bawean.ALmarhum adalah anak kepada Almarhum KH Hamid bin Tobri Pancur Bawean yang nomer 3.
Semoga Almarhum mendapat tempat selayaknya Dari Allah SWT dan rohnya di kumpulkan dengan rohnya para solihen,auliak,suhadaq dan rohnya orang-orang yang Beriman.
Begitu juga keluarga yang di tinggalkan semoga dapat ke sabaran dari Allah SWT atas wafatnyan almarhum.
Sumber wafatnya Almarhum KH Gafur dari fb Anak Ponakan Almarhum yaitu saudara Basit pengelolah Media Bawean dan saya menghubungi beliau langsu lewat telpon gengamnya.
Sunday, January 16, 2011
Nusron Wahid Terpilih Ketua Umum Ansor
Surabaya, NU Online Sidang pleno pemilihan ketua umum GP Ansor putaran kedua menetapkan Nusron Wahid sebagai ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor menggantikan Saifullah Yusuf yang telah menjabat selama dua periode.
Nusron memeroleh 345 suara, unggul atas Warwan Ja’far yang hanya memeroleh 161 suara dari total 512 suara. Sementara 6 suara lainnya dinyatakan blangko.
Nusron yang juga mantan ketua umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) akan memimpin Ansor selama lima tahun mendatang, periode 2011-2016.
Usai terpilih, Nusron menyatakan akan membawa Ansor tidak hanya berkutat pada persoalan nasional, tetapi juga internasional,“Ke depan, Ansor tidak hanya akan ikut memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia, melainkan juga bangsa dunia,” katanya bersemangat.
Dikatakannya, Islam Indonesia adalah potret Islam dunia yang direpresentasikan oleh NU. Maka Ansor harus siap mengawal ajaran-ajaran Islam yang telah dikembangkan oleh NU.
Kepada para peserta kongres ia berharap dapat terus mengawal hasil-hasil kongres agar bisa direalisasikan dalam kepengurusan Ansor yang ia pimpin. “Ke depan saya tidak perlu dipuji tapi kritik saya, tagih janji-janji saya,” katanya.
Sebelumnya pada pemilihan putaran pertama memunculkan lima nama Yakni Nusron Wahud, Marwan Ja’far, Khotibul Umam Wiranu, Syaifullah Tamliha, Munawar Fuad Noeh, Malik Haramain dan Chairul Shaleh Rasyid.
Sesuai ketentuan bahwa calon yang bisa maju putaran kedua adalah memeroleh minimal 99 suara maka dipastikan calon ketua umum mengkrucut pada nama Nusron dan Marwan. Pada putaran kedua Nusron yang juga anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini menang atas Marwan yang juga anggota DPR dari Fraksi PKB. (hdy/nam/was/arm/ful)
Nusron memeroleh 345 suara, unggul atas Warwan Ja’far yang hanya memeroleh 161 suara dari total 512 suara. Sementara 6 suara lainnya dinyatakan blangko.
Nusron yang juga mantan ketua umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) akan memimpin Ansor selama lima tahun mendatang, periode 2011-2016.
Usai terpilih, Nusron menyatakan akan membawa Ansor tidak hanya berkutat pada persoalan nasional, tetapi juga internasional,“Ke depan, Ansor tidak hanya akan ikut memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia, melainkan juga bangsa dunia,” katanya bersemangat.
Dikatakannya, Islam Indonesia adalah potret Islam dunia yang direpresentasikan oleh NU. Maka Ansor harus siap mengawal ajaran-ajaran Islam yang telah dikembangkan oleh NU.
Kepada para peserta kongres ia berharap dapat terus mengawal hasil-hasil kongres agar bisa direalisasikan dalam kepengurusan Ansor yang ia pimpin. “Ke depan saya tidak perlu dipuji tapi kritik saya, tagih janji-janji saya,” katanya.
Sebelumnya pada pemilihan putaran pertama memunculkan lima nama Yakni Nusron Wahud, Marwan Ja’far, Khotibul Umam Wiranu, Syaifullah Tamliha, Munawar Fuad Noeh, Malik Haramain dan Chairul Shaleh Rasyid.
Sesuai ketentuan bahwa calon yang bisa maju putaran kedua adalah memeroleh minimal 99 suara maka dipastikan calon ketua umum mengkrucut pada nama Nusron dan Marwan. Pada putaran kedua Nusron yang juga anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini menang atas Marwan yang juga anggota DPR dari Fraksi PKB. (hdy/nam/was/arm/ful)
Saturday, January 15, 2011
Rapat Ke Panitian Mauludur Rasul Warga Kumalasa Rantau Kampung Pandan Kuala Lumpur Berjalan Dengan Mulus Meskipun Hujan Lebat
Salam
Syukur Alhamdulillah meskipun hujan lebat akhirnya rapat Panitia Mauludur Rasul Warga Kumalasa Rantu dapat teralisasi,dan telah memutuskan beberapa ketetapan yang akan menjadi pijakan panitia dalam melaksanakan tugasnya.
Antara keputusan yang telah di persetujuhi mengundan pembicara dari Indonesia,pembentukan seksi-seksi," di antaranya",seksi Acara Kordinatornya Saudara Jarir,Seksi Konsumsi H.Wani,Seksi Penggalangan Dana Saudara Obet,Seksi Humas dan Keamanan Saudara Dalail dan Seksi Lojistik Saudara Mujtahid.
Selain membicarakan pembentukan seksi musyawarat juga membahas berkaitan anggaran dana,penetepan tanggal acara ,lokasi acara izin acara (permit dari polisi ) ,serta membicarakan sumber dana untuk operasional ke panitian.
Sebelum rapat di pandu oleh saya ,ketua panitia Bapak Nur Syamsi terlebih dahu telah membuka musyawarat dengan mengedepankan pandangan umum dari para tokoh Kumalasa dan juga pandangan umum oleh Ketua Hikma Saudara Nur Hebban.
Musyawarat Berjalan dengan mulus ,sebelu musyawarat di tunda sampai waktu yang akan di beritahukan terlebih dahulu di bacakan hasil keputusan musyawarat oleh Wakil Sekretaris yaitu saudara Budi Setiawan Muhammad.
Thursday, January 13, 2011
KBRI Inginkan Pemutihan "PATI" Seperti di Sabah
Kuala Lumpur (ANTARA News) - KBRI di Kuala Lumpur , Malaysia menginginkan program pemutihan terhadap Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) dilaksanakan seperti di Sabah agar mereka yang ikut program tersebut bisa tetap di negeri ini tanpa harus pulang ke tanah air."Kami ingin pemutihan seperti di Sabah. Kalau program yang sekarang ini adalah pemulangan," kata Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Da`i Bachtiar di sela-sela Pertemuan Menteri Telekomunikasi dan Teknologi Informasi ASEAN (Telmin) ke-10 di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis.
Kalau pemutihan di Sabah beberapa waktu lalu, lanjut dia, maka PATI itu tidak perlu pulang ke negaranya, karena proses dokumentasi tetap dapat dilakukan di sini.
Untuk itu, lanjut Da`i, diharapkan pada program yang dilaksanakan di Semenanjung Malaysia ini juga mengikuti program pemutihan di Sabah beberapa tahun lalu.
"Ada keberatan bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan di Semenanjung Malaysia karena dalam Undang-Undang mereka tidak ada klausul pemutihan. Tapi mengapa di negara bagian Sabah bisa dilakukan pemutihan," ungkapnya.
Dia menjelaskan, negara bagian Sabah itu bisa melakukan pemutihan sekitar 200.000 TKI ilegal di sana. Program pemutihan atau yang dikenal dengan legalisasi pekerja Indonesia ilegal dengan memberi paspor dan izin kerja.
Sementara itu, program yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia sekarang ini bagi Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) mulai pertengahan Januari 2011 hingga ada pemberitahuan batas akhir program tersebut dari Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia hanyalah program pemulangan.
Sudah mulai
Pemerintah Malaysia sudah membuka program tersebut, tapi hanya melalui perusahaan Pangkal Rezki dengan biaya 600 ringgit," kata Atase Ketenagakerjaan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Agus Trianto AS kepada ANTARA di Kuala Lumpur, Selasa.
Sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pemutihan tersebut yaitu memiliki Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), memo periksa keluar , bukti konfirmasi tiket , bukti pembayaran (bankdraft) ke imigrasi sebesar 400 ringgit. dan bankdraft untuk perusahaan yang ditunjuk pemerintah Malaysia sebesar 200 ringgit.
Menurut dia, pengurusannya hanya melalui perusahaan Pangkal Rezki, yang ditunjuk oleh pemerintah Malaysia dan ada empat pintu keluar yang disetujui pemerintah Malaysia yaitu di Kuala Lumpur International Airport (KLIA), Low Cost Carrier Terminal (LCCT), Pelabuhan Klang (Kuala Lumpur) dan Stulang Laut (Johor).(*)
Wednesday, January 12, 2011
Warga Kumalasa Kampung Pandan Akan Adakan Mauludur Rasul 2011 Pembentukan Ke Panitian Sudah Kelar
Salam
Meskipun kesibukan dalam tugasan bekerja warga Kumalasa di rantau Malaysia tetap akses dengan kegiatan hari-hari besar Islam seperti memperingati ke lahiran junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang akan di peringati pada bulan Februari 2011.
Dengan di jadikan progrem tahun oleh Warga Komalasa Di rantau peringatan Mauludur Rasul seperti tahun-tahun sebelumnya.
Malam Kemaren Himpunan Masyarakat Kumalasa adakan rapat pembentukan kepanitian Mauludur Rasul 2011 ,alhamdulillah rapat berjalan dengan mulus meskipun pada awalnya sangat alut,rapat di pandu langsung oleh wakil ketua Hikma yaitu saudara Rauf Gufron.
Pengurus Hikma telah memberikan kepercayaan pada Saudar Samsi Burdah sebagai ketua Panitia mauludur rasul pada tahun ini, Sekretaris Saiful Aiman dan bendahara saudara Abadi sujud.Untuk lokasi,tanggal acara serta anggaran dan pembicara akan di bahasa pada rapat akan datang.
Monday, January 10, 2011
Perbanyak Makan Buah-Buahan Untuk Perlindung Jantung
Kekurangan kalium di dalam darah (hipokalemia) bisa menyebabkan gangguan jantung. Selain untuk kontraksi otot-otot tubuh, kalium juga berfungsi sebagai pengantar listrik persyarafan seluruh tubuh. Kalium yang memadai dalam tubuh berfungsi sebagai penyeimbang asam-basa tubuh.
Gangguan keseimbangan ini akan mengganggu kondisi tubuh secara keseluruhan. Ketidakseimbangan ini lebih mencemaskan bila sudah mengganggu fungsi jantung sehingga terjadi gangguan irama jantung.
Untuk mencegahnya, penuhi kebutuhan kalium tubuh. Kalium bisa didapatkan dari susu skim, burger, daging, dan tomat. Namun, asupan kalium terbesar bisa didapatkan dari buah-buahan.
Di antara buah-buahan, semangka dan pisang paling banyak kandungan kalium. Sedikitnya 1-2 buah pisang sehari mencukupi kebutuhan tubuh akan kalium.
Sumber kalium lain adalah kurma dan kismis. Tomat juga lumayan banyak mengandung kalium. Dalam takarang sedang, tomat memberikan 340 mg kalium, separuh kandungan kalium dalam pisang. Selain itu jeruk, alpukat, dan stroberi sama banyak kandungan kaliumnya.
Gangguan keseimbangan ini akan mengganggu kondisi tubuh secara keseluruhan. Ketidakseimbangan ini lebih mencemaskan bila sudah mengganggu fungsi jantung sehingga terjadi gangguan irama jantung.
Untuk mencegahnya, penuhi kebutuhan kalium tubuh. Kalium bisa didapatkan dari susu skim, burger, daging, dan tomat. Namun, asupan kalium terbesar bisa didapatkan dari buah-buahan.
Di antara buah-buahan, semangka dan pisang paling banyak kandungan kalium. Sedikitnya 1-2 buah pisang sehari mencukupi kebutuhan tubuh akan kalium.
Sumber kalium lain adalah kurma dan kismis. Tomat juga lumayan banyak mengandung kalium. Dalam takarang sedang, tomat memberikan 340 mg kalium, separuh kandungan kalium dalam pisang. Selain itu jeruk, alpukat, dan stroberi sama banyak kandungan kaliumnya.
Wednesday, January 5, 2011
Romo Magnis: Gus Dur Nasionalis Hingga Tulang Sumsum
Jakarta.Ketokohan Gus Dur yang luar biasa terlihat dengan banyaknya acara haul yang digelar setelah ia meninggal. Bahkan Refleksi Awal Tahun PBNU pun dirangkai dengan acara Haul Gus Dur, 4 Desember 2011. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj tampil sebagai keynote speaker menceritakan banyak hal tentang kerukunan antar umat beragama.
Acara yang bertema "Merajut Kebhinekaan, Membangun Indonesia Mutamaddin" ini dihadiri para tokoh agama dan penganut kepercayaan. Tokoh Katolik, Romo Frans Magnis Suseno, hadir sebagai narasumber dan menceritakan kisahnya selama bersama Gus Dur.
Bagi Romo Magnis Gus Dur tidak hanya teman baik, tapi adalah guru yang luar biasa. Gus Dur adalah tokoh yang sangat luar biasa. "Saya sangat bersyukur, Gus Dur hadir dalam kehidupan saya," ujarnya yang langsung mendapat aplaus hadirin.
Menurut Romo Magnis, Gus Dur juga adalah seorang nasionalis tulen. "Bagi saya, Gus Dur adalah nasionalis luar biasa, hatinya merah putih. Bahkan tidak hanya itu, nasionalismenya sampai di tulang sumsum," ujar Romo Magnis.
Ia juga menceritakan kesederhanaan Gus Dur yang menggelikan. "Suatu saat saya datang ke Istana ketika Gus Dur masih menjabat Presiden dan melihat banyak kardus yang diikat dengan tali rafia. Lalu setelah saya tanya kepada kru Istana, ternyata kardus-kardus itu hadiah dari Gus Dur untuk orang Cina. Karena beberapa saat kemudian beliau berkunjung ke RRC. Ini salah satu contoh kesederhanaan Gus Dur," jelas Romo Magnis.
Sementara itu Pendeta Gomar Gultom menyatakan agar spirit perjuangan Gus Dur tetap dipertahankan. "Saya harap kita tidak terjebak pada simbol Gus Dur yang luar biasa, tapi spirit perjuangan beliau harus kita teruskan," ujar perwakilan dari Persatuan Gereja Indonesia ini.
Gomar berharap NU bisa melahirkan Gus Dur-Gus Dur baru yang bisa meneruskan perjuangan Presiden RI keempat ini. "Saya yakin Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan Pak Said bisa mewujudkan itu semua," pungkasnya. (bil)
Acara yang bertema "Merajut Kebhinekaan, Membangun Indonesia Mutamaddin" ini dihadiri para tokoh agama dan penganut kepercayaan. Tokoh Katolik, Romo Frans Magnis Suseno, hadir sebagai narasumber dan menceritakan kisahnya selama bersama Gus Dur.
Bagi Romo Magnis Gus Dur tidak hanya teman baik, tapi adalah guru yang luar biasa. Gus Dur adalah tokoh yang sangat luar biasa. "Saya sangat bersyukur, Gus Dur hadir dalam kehidupan saya," ujarnya yang langsung mendapat aplaus hadirin.
Menurut Romo Magnis, Gus Dur juga adalah seorang nasionalis tulen. "Bagi saya, Gus Dur adalah nasionalis luar biasa, hatinya merah putih. Bahkan tidak hanya itu, nasionalismenya sampai di tulang sumsum," ujar Romo Magnis.
Ia juga menceritakan kesederhanaan Gus Dur yang menggelikan. "Suatu saat saya datang ke Istana ketika Gus Dur masih menjabat Presiden dan melihat banyak kardus yang diikat dengan tali rafia. Lalu setelah saya tanya kepada kru Istana, ternyata kardus-kardus itu hadiah dari Gus Dur untuk orang Cina. Karena beberapa saat kemudian beliau berkunjung ke RRC. Ini salah satu contoh kesederhanaan Gus Dur," jelas Romo Magnis.
Sementara itu Pendeta Gomar Gultom menyatakan agar spirit perjuangan Gus Dur tetap dipertahankan. "Saya harap kita tidak terjebak pada simbol Gus Dur yang luar biasa, tapi spirit perjuangan beliau harus kita teruskan," ujar perwakilan dari Persatuan Gereja Indonesia ini.
Gomar berharap NU bisa melahirkan Gus Dur-Gus Dur baru yang bisa meneruskan perjuangan Presiden RI keempat ini. "Saya yakin Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan Pak Said bisa mewujudkan itu semua," pungkasnya. (bil)
PKB Sulit Bertahan di Pemilu 2014
Surabaya (ANTARA News) - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf menilai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan sulit bertahan pada Pemilu 2014, bila "parliamentary threshold" (PT) disepakati minimal 5 persen dari sebelumnya 2,5 persen.
"Melihat kondisi sekarang. Sulit PKB bisa bertahan setidaknya meraih suara 5 persen," kata Saifullah yang mantan Sekjen DPP PKB era kepemimpinan Alwi Shihab di Surabaya, Rabu.
Dia mendasarkan penilaiannya pada suara PKB yang terus menurun mulai Pemilu 1999 yang meraih 12,61 persen suara, lalu Pemilu 2004 sebesar 10,57 persen, dan Pemilu 2009 hanya 6,43 persen.
Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan, jika tidak ingin terpental dari panggung politik, maka para pemimpin PKB, yakni Muhaimin Iskandar, Lily Wahid, dan Yenny Wahid, harus islah.
"Semua pihak yang bertikai harus bisa menahan diri dan menghilangkan ego agar kekuatan PKB bisa kembali utuh, sehingga nantinya bisa disegani partai lain, termasuk Choirul Anam selaku Ketua Umum DPP PKNU," katanya.
Ia menyarankan pihak yang mempunyai sejarah dengan PKB untuk duduk bersama agar perolehan suara di Pemilu 2014 bisa naik dan tak terpecah-pecah.
"Jika tidak, maka PKB tidak bisa lolos," kata mantan menteri pembangunan daerah tertinggal itu.
Dia memandang, warga NU adalah pihak yang paling dirugikan oleh berkubu-kubumua PKB karena panutan mereka dalam berpolitik justru terkotak-kotak.
"PBNU melalui Ketua Umum, Said Aqil Siradj, sudah pernah mencoba melakukan pendekatan kepada semua pihak yang bertikai dalam PKB agar terjadi islah. Itu tidak gampang, butuh waktu. Tapi, PBNU sudah berusaha," katanya. (*)
"Melihat kondisi sekarang. Sulit PKB bisa bertahan setidaknya meraih suara 5 persen," kata Saifullah yang mantan Sekjen DPP PKB era kepemimpinan Alwi Shihab di Surabaya, Rabu.
Dia mendasarkan penilaiannya pada suara PKB yang terus menurun mulai Pemilu 1999 yang meraih 12,61 persen suara, lalu Pemilu 2004 sebesar 10,57 persen, dan Pemilu 2009 hanya 6,43 persen.
Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan, jika tidak ingin terpental dari panggung politik, maka para pemimpin PKB, yakni Muhaimin Iskandar, Lily Wahid, dan Yenny Wahid, harus islah.
"Semua pihak yang bertikai harus bisa menahan diri dan menghilangkan ego agar kekuatan PKB bisa kembali utuh, sehingga nantinya bisa disegani partai lain, termasuk Choirul Anam selaku Ketua Umum DPP PKNU," katanya.
Ia menyarankan pihak yang mempunyai sejarah dengan PKB untuk duduk bersama agar perolehan suara di Pemilu 2014 bisa naik dan tak terpecah-pecah.
"Jika tidak, maka PKB tidak bisa lolos," kata mantan menteri pembangunan daerah tertinggal itu.
Dia memandang, warga NU adalah pihak yang paling dirugikan oleh berkubu-kubumua PKB karena panutan mereka dalam berpolitik justru terkotak-kotak.
"PBNU melalui Ketua Umum, Said Aqil Siradj, sudah pernah mencoba melakukan pendekatan kepada semua pihak yang bertikai dalam PKB agar terjadi islah. Itu tidak gampang, butuh waktu. Tapi, PBNU sudah berusaha," katanya. (*)
Saturday, January 1, 2011
Tuntaskan Program 100 Hari, Bupati Gresik Gelar Istiqosah
Sabtu, 01 Januari 2011 18:03:24 WIB
Reporter : Deni Ali Setiono
Gresik (beritajatim.com) - Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menuntaskan program 100 hari dengan menggelar Istiqosah yang diikuti ribuan warga di halaman Pemkab.
"Istigosah ini dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Yang Mahakusa, karena beberapa tahapan pembangunan di Gresik yang telah berjalan tanpa ada gangguan yang berarti," ujar Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, Sabtu (1/01/2011).
Menurut Sambari, tahapan program 100 hari yang sejak awal sudah diprogramkan akan terus dilakukan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk meningkatkan pembangunan kota Gresik lanjut Sambari, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu tanpa melihat golongan A atau B. "Saya mengajak seluruh masyarakat bersatu kembali membangun Gresik menuju yang lebih baik," tuturnya.
Dalam istighosah tersebut juga diisi antara lain ceramah agama, dan pembacaan doa secara masal. Pemkab Gresik juga mengundang beberapa pejabat Muspida diantaranya Kapolres Gresik, Dandim, Ketua DPRD, serta beberapa Kepala Dinas juga turut hadir. [dny/kun]
Reporter : Deni Ali Setiono
Gresik (beritajatim.com) - Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menuntaskan program 100 hari dengan menggelar Istiqosah yang diikuti ribuan warga di halaman Pemkab.
"Istigosah ini dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Yang Mahakusa, karena beberapa tahapan pembangunan di Gresik yang telah berjalan tanpa ada gangguan yang berarti," ujar Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, Sabtu (1/01/2011).
Menurut Sambari, tahapan program 100 hari yang sejak awal sudah diprogramkan akan terus dilakukan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk meningkatkan pembangunan kota Gresik lanjut Sambari, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu tanpa melihat golongan A atau B. "Saya mengajak seluruh masyarakat bersatu kembali membangun Gresik menuju yang lebih baik," tuturnya.
Dalam istighosah tersebut juga diisi antara lain ceramah agama, dan pembacaan doa secara masal. Pemkab Gresik juga mengundang beberapa pejabat Muspida diantaranya Kapolres Gresik, Dandim, Ketua DPRD, serta beberapa Kepala Dinas juga turut hadir. [dny/kun]