Friday, December 30, 2011

Jamilah diampuni dan pulang ke Indonesia


Jakarta - Jamilah binti Abidin Rofi'i, Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijatuhi hukuman mati di Arab Saudi karena kasus pembunuhan atas Salim Al-Ruqi pada tahun 2007, telah mendapatkan pemaafan dan dipulangkan ke Indonesia pada Rabu (28/12).

Siaran pers Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi yang diterima ANTARA, Kamis, menyebutkan, Jamilah adalah TKW asal Cianjur, Jawa Barat yang bekerja pada majikan ilegal bernama Salim Al Ruqi di Makkah setelah kabur dari majikan pertamanya.

Jamilah ditahan oleh pihak berwajib setempat dengan tuduhan melakukan pembunuhan terhadap majikannya dan selanjutnya dinyatakan bersalah serta dijatuhi vonis hukuman mati Qishas oleh Mahkamah Umum Makkah pada tanggal 19 Maret 2009, yang juga telah dikuatkan oleh Mahkamah `Ulya (Mahkamah Agung) Kerajaan Arab Saudi.

Berbagai upaya telah dilakukan Konsulat Jenderal RI Jeddah untuk mendapatkan pemaafan dari keluarga korban bagi Jamilah agar ia terbebas dari hukuman mati, antara lain melalui Gubernur Makkah dan memanfaatkan jasa baik Lajnah Al `Afwi wal Islah Dzatil Bain (lembaga pemaafan) di Makkah, yang sesuai tugasnya, aktif dalam mengupayakan pemaafan dimaksud.

Pada bulan Mei 2011, pihak keluarga korban memberikan pemaafan bagi Jamilah. Pemaafan itu disampaikan oleh putra almarhum, yang bernama Ali Seha Al-Ruqi di hadapan Raja Abdullah Bin Abdul Aziz Al Saud. Dengan adanya pemaafan, maka Jamilah terbebas dari ancaman hukuman mati.

Setelah memenuhi segala persyaratan dan melalui proses-proses sesuai ketentuan yang berlaku dalam Kerajaan Arab Saudi, Jamilah kemudian dipindahkan dari Penjara Makkah ke Penjara Jeddah untuk persiapan deportasi. Kepulangan Jamilah ke Indonesia didampingi Staf KJRI Jeddah, Konsul Muda Konsuler Erwin M Akbar.

KBRI Kuala Lumpur berupaya maksimal tangani pemutihan

Kuala Lumpur - Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia dinilai telah berupaya maksimal menangani program pemutihan dengan memberikan pelayanan kepada ribuan orang setiap harinya yang memohon paspor sebagai kelengkapan mendapatkan izin kerja (permit) di negara ini.

"Tentunya menangani TKI non-dokumen memiliki persoalan tersendiri. Namun KBRI di Kuala Lumpur ini menunjukkan upaya maksimalnya meskipun terdapat kekurangan terutama pada keterbatasan sumber daya manusianya," kata anggota Komisi IX DPR RI, Chusnunia Chalim, yang secara tiba-tiba melakukan kunjungan ke lokasi pengurusan paspor bagi para pekerja asing tanpa izin (PATI) di Kuala Lumpur, Kamis.

Menurut dia, menangani ribuan orang tentunya tidaklah cukup dengan hanya tenaga sekitar 40 orang dan bantuan dari Kementerian Luar Negeri yang jumlahnya sebanyak delapan orang.

"Saya melihat bantuan delapan orang dari Kemlu memang bagus, tapi tidak mencukupi. Seharusnya kirim yang lebih banyak lagi karena TKI yang diurus juga banyak," ungkapnya.

Sedangkan mengenai batas waktu pemutihan hingga 10 Januari 2012, menurut dia tidak cukup karena masih banyak para pekerja yang belum memohonkan paspornya.

"Kalau dari informasi yang diterima baru 30 ribu PATI TKI yang menguruskan paspornya, tentunya perlu waktu tambahan yang lebih longar mengingat masih ratusan ribu yang belum memohonkan paspornya," ungkap Chusnunia yang berasal dari Fraksi PKB ini.

Dia menjelaskan hasil kunjungan ini akan disampaikan ke komisi IX DPR RI agar bisa diambilkan solusi terbaik dalam penanganan masalah TKI di Malaysia.

Untuk soal penambahan waktu pemutihan, ia akan menyampaikan kepada komisi IX untuk melakukan upaya formal dan non formal yang akan disampaikan melalui pihak parlemen di negara jiran ini.

"Kita akan sampaikan secara formal tentunya nanti lewat surat. Namun saat ini sedang reses jadi upaya non formal seperti melakukan komunikasi dengan para anggota parlemen di sini," ungkapnya.

Sementara itu, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI KL, Mulya Wirana menjelaskan pihak KBRI tentunya akan senantiasa memberikan pelayanan kepada seluruh warga negara Indonesia yang memerlukan dokumentasi baik untuk paspor ataupun surat perjalanan laksana paspor (SPLP).

"Kami akan memproses permintaan masyarakat sesuai prosedur. Dan bila memang persyaratan yang diminta telah lengkap, maka tentunya paspor ataupun SPLP cepat pula dikeluarkan," ungkap dia.

Dijelaskannya, khusus untuk pelaksanaan pemutihan ini, pelayanan kepada PATI TKI itu menggunakan Wisma Duta di Jalan Uthan, namun pengambilan paspornya tetap di Kantor Kedutaan Besar RI di Jalan Tun Razak.
(T.N004/Z002)

Wednesday, December 28, 2011

Tiga TKW Sukabumi terbebas hukuman pancung di Saudi

Tiga tenaga kerja wanita (TKW) asal Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terbebas dari hukuman pancung di Arab Saudi.

Mereka adalah Nesi binti Dama Idod (31) warga Kampung Pasir Ceri, Desa Cibenda, Kecamatan Simpenan, Emi binti Katma Mumu (26) warga Kampung Munjul, Kecamatan Gegerbitung, dan Neneng Sunengsih Binti Mamih (34).

"Satu dari tiga TKW tersebut yakni Neneng dalam waktu dekat ini akan pulang ke Kabupaten Sukabumi setelah izin keluarnya dikeluarkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi," kata Kepala Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Aam Amar Halim kepada ANTARA, Rabu.

Ketiga TKW ini terancam dihukum pancung karena telah dituduh membunuh majikan dan anak kandungnya sendiri. Seperti Nesi dan Neneng dituduh telah membunuh majikannya, namun setelah diproses keduanya dinyatakan tidak bersalah dan dimaafkan oleh pihak kerajaan.

Emi terbebas hukuman pancung meski terbukti bersalah membunuh anak kandungnya sendiri yang baru dilahirkannya. Kerajaan Arab Saudi kembali mengampuni setelah syarat pengampunannya dikirim oleh pihak keluarga ke Arab Saudi.

"Kami saat ini tengah memantau perkembangan dua TKW yang baru saja terbebas hukuman pancung yakni Nesi dan Emi karena belum ada kejelasan kapang pulangnya. Sementara, Neneng sudah bisa pulang atau lambat sekitar dua minggu, setelah ada surat izin keluar negara," tambahnya.

Lebih lanjut, Aam mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) agar ketiga TKW tersebut bisa pulang secepatnya. Selain itu, menghubungi pihak keluarga TKW untuk memberikan bantuan dan meminta keterangan dari pihak keluarga.

"Kami terus berusaha memberikan bantuan kepada para TKI yang bermasalah di tempat kerjanya di luar negeri," kata Aam.

Monday, December 26, 2011

Migrant Care: TKI Urus Dokumen via Calo


Jakarta - Pengurusan dokumen tenaga kerja Indonesia di Perak, Malaysia, diduga melibatkan perusahan pihak ketiga. Perusahaan ini mengutip sejumlah biaya untuk mengurus dokumen tenaga kerja. “Pemerintah harus mengklarifikasi berita ini,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah saat dihubungi di Jakarta, Senin, 26 Desember 2011.

Anis mengingatkan bahwa menyerahkan pengurusan dokumen tenaga kerja hanya akan membuka praktek percaloan. Padahal pengurusan kebutuhan TKI di luar negeri merupakan tanggung jawab pemerintah. Menurut Anis, jika hal ini benar terjadi, maka kebijakan ini bertentangan dengan semangat pemerintahan yang bersih.

Dia mengaku khawatir jika swastanisasi benar-benar dilakukan. Kebijakan ini akan berimbas pada mahalnya biaya pengurusan dokumen. “Kenapa harus diserahkan kepada pihak swasta?” tanya Anis. Dia berjanji akan mempertanyakan kebijakan ini kepada pemerintah.

Berdasarkan info dari Migrant Care Malaysia, perusahaan swasta untuk mengurus dokumen TKI beralamat di Perak. Perusahaan ini juga diduga sudah mengutip sejumlah biaya saat mengurus dokumen tenaga kerja Indonesia.

Namun informasi keterlibatan pihak ketiga dalam pengurusan dokumen TKI dibantah oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene. Menurut informasi yang dia terima dari KBRI Kuala Lumpur, memang ada modus agen yang mengaku sudah ditunjuk oleh KBRI untuk mengurus paspor.

“Kami tegaskan KBRI tidak pernah menunjuk atau melantik agen untuk mengurus paspor TKI,” kata Tene. Semua aktivitas terkait urusan dokumen dilakukan oleh petugas KBRI.

Dia menyatakan modus ini merupakan pungutan liar dan bukan kebijakan resmi pemerintah. Dia menyayangkan ada pihak ketiga yang mengambil keuntungan dengan pungutan ilegal itu. Pihaknya sudah mengumumkan perincian biaya yang dibutuhkan saat pengurusan dokumen kepada TKI.

Tene mengakui, untuk mengumpulkan tenaga kerja yang jauh dari kedutaan, pihaknya memang meminta bantuan kepada perusahaan atau agen. Agen ini hanya memfasilitasi dan tidak terlibat dalam pengurusan dokumen. “Kami imbau agar warga tidak tertipu,” kata dia.

Dia meminta jika ada oknum kedutaan yang terlibat praktek ini agar segera dilaporkan. Namun Tene mewanti-wanti keterlibatan oknum ini harus disertai dengan bukti-bukti yang jelas. “Kami pasti akan menindaklanjuti.”

RI sambut baik putusan Malaysia tambah pemutihan PATI

Kuala Lumpur - Indonesia menyambut baik keputusan Pemerintah Malaysia menambah jumlah sektor pekerjaan untuk pekerja asing tanpa izin (PATI) yang ikut program pemutihan sehingga mereka juga bisa memperoleh izin kerja (permit).

"Pemerintah Malaysia baru-baru ini menambahkan 11 sektor baru dan subsektor pekerjaan yang bisa masuk dalam program pemutihan. Kami menyambut baik kebijakan tersebut karena para PATI, termasuk dari Indonesia yang bekerja di sektor tersebut berkesempatan dapat izin kerja," kata Ketua Tim Pelaksana Program Penanganan Menyeluruh PATI, Suryana Sastradiredja, di Kuala Lumpur, Senin.

Salah satunya, menurut dia, adalah sektor pekerja di kedai toko runcit (barang kebutuhan rumah tangga) yang kini para PATI yang bekerja disektor ini bisa memperoleh izin kerjanya.

Ia mengemukakan, jumlah PATI asal Indonesia yang bekerja di sektor tersebut cukup banyak, diantaranya warga Aceh yang sebagian besar bekerja di kedai runcit di Kuala Lumpur dan sekitarnya.

PATI yang telah mengajukan permit kepada pemerintah Malaysia saat ini jumlahnya sekitar 100.000 orang, walau belum banyak dibandingkan jumlah PATI yang ikut mendaftarkan diri pada program pemutihan.

"Dari kabar yang saya terima baru ada sekitar 3.000 permit untuk PATI yang telah dikeluarkan pemerintah Malaysia, sedangkan yang mendaftar untuk permohonan permit sekitar 100 ribuan," kata Suryana.

Sementara itu, pemberian paspor kepada para PATI Warga Negara Indonesia (WNI) tentunya akan memerlukan waktu panjang karena jumlahnya sekitar 500 ribuan orang. Oleh karena itu, pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) mengusulkan agar pemberian permit bisa saja dilakukan, meskipun paspor para PATI tersebut belum jadi.

Suryana menjelaskan, usulannya adalah KBRI Kuala Lumpur cukup mengeluarkan selembar kertas bukan paspor yang menyatakan para PATI sedang menguruskan paspornya ke perwakilan RI di Malaysia.

Dalam usulan tersebut, kertas yang akan diberikan stempel dan dibawa PATI dan majikannya ke Kementerian Dalam Negeri untuk menguruskan permit kerjanya.

Bila permit sudah dapat dikeluarkan dan selanjutnya paspor pun sudah selesai, menurut dia, maka permit tersebut bisa ditempelkan di paspor dengan masa berlaku sesuai dengan waktu dikeluarkannya.

"Permit itu berlaku sejak dikeluarkan bukan pada saat ditempelkan. Jika beberapa bulan kemudian paspornya keluar, maka masa berlaku permit sesuai dengan waktu pengeluarannya," ujar Suryana.

Diakuinya, memang cara seperti itu menjadikan kerja dua kali, tapi cukup efektif untuk mencegah penumpukan pemohon paspor, dan pengeluaran paspor pun tidak seperti dikejar-kejar, serta menjaga agar pengeluaran paspor tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Suryana menerangkan, dalam pertemuan beberapa waktu lalu, sepertinya pihak kementerian dalam negeri (KDN) cukup dapat memahami dan berjanji menyampaikan hal ini kepada Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Hishammuddin Hussein.

"KDN sepertinya bisa memahami. Bahkan, usulan itu akan disampaikan ke Menteri Hishammuddin," katanya.

Ia menambahkan bahwa KDN meminta ada nomor registrasi pada setiap lembar kertas yang akan digunakan untuk pengurusan permit tersebut.

Saturday, December 24, 2011

Menakertrans: Kasus TKI Juga Urusan Kemlu

Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri bukanlah perkara mudah. Menteri tenaga kerja dan transmigrasi Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa terdapat belasan instansi yang menangani masalah ini.

"Terdapat 17 instansi terkait. Mulai dari Kemendagri, Kemlu dan Kemendagri," kata Muhaimin saat berkunjung ke kantor VIVAnews, Selasa 29 November 2011.

Dia menjelaskan bahwa ke 17 instansi ini bekerja bersama untuk mengirim para TKI ke luar negeri. Jika terjadi permasalahan di luar negeri, misalnya TKI melakukan tindak kriminal, Muhaimin menjelaskan bahwa ini adalah urusan Kementerian Luar Negeri.

"Memang begitu di luar negeri, langsung KBRI dan KJRI yang menangani. Leading sectornya di kemlu," kata Muhaimin.

Dia mengatakan fungsi kemenakertrans hanyalah sebagai staf teknis karena paspornya hanyalah paspor biru atau paspor dinas. Adanya banyak informasi palsu soal tenaga kerja, jelasnya, biasanya terjadi di tataran pemerintah daerah.

Lelaki yang akrab disapa Cak Imin ini menjelaskan bahwa pendanaan perlindungan TKI merupakan kontribusi dari berbagai kementerian. Direktorat perlindungan WNI di Kemlu, ujarnya, memiliki anggaran hingga ratusan miliar. Bahkan, anggaran ini tersisa puluhan miliar setiap tahunnya.

"Kalau dana kita (Kemenakertrans) kecil, paling 15-20 miliar," kata Muhaimin.

"Akhir-akhir ini kemlu punya concern yang tinggi soal perlindungan TKI. Empat tahun yang lalu tidak demikian. Masalah ini dulu tidak termasuk dalam agenda diplomasi. Ini adalah fenomena baru," lanjutnya lagi.

Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Kemlu, Tatang Razak, mengatakan direktorat yang dipimpinnya sebenarnya telah ada sejak sepuluh tahun lalu. Namun memang permasalahan terkait TKW baru mencuat belakangan ini.

"Faktanya, pada tahun 2001 sudah dibentuk direktorat perlindungan TKI. Kala itu menlunya adalah Hassan Wirajuda. Dia meramalkan isu perlindungan akan menjadi isu yang sensitif," kata Tatang.

Friday, December 23, 2011

BJ Habibie Turun Tangan Lobi Pembebasan Tuti


Mantan Presiden RI, BJ Habibie, akan turun tangan membantu pembebasan Tuti Tursilawati, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Cikeusik yang terancam hukuman mati di Arab Saudi.

"Sewaktu saya temui hari Jumat, Pak Habibie meminta doa dari masyarakat Indonesia agar lancar dan berhasil dalam mengemban misi ini," jelas kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews, Jumat malam.

Jumhur mengatakan, dirinya sudah menemui BJ Habibie untuk menyampaikan harapan agar mantan Presiden RI ini bisa mengupayakan pembebasan Tuti dengan maksimal. Harapan ini juga disampaikan pihak keluarga Tuti melalui ayahnya, Alil Warjuki saat bertandang ke BNP2TKI beberapa waktu lalu.

Permintaan agar BJ Habibie turut membebaskan Tuti, kata Jumhur, dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan WNI/TKI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Permintaan tersebut pun langsung memperoleh persetujuan BJ Habibie.

"Pak Habibie selaku negarawan sangat terpanggil moral dan tanggungjawabnya guna menyelamatkan nasib Tuti yang sedang terancam hukuman mati, sehingga bersedia berangkat ke Arab Saudi bersama tim Satgas," ujarnya.

Ditambahkannya, penunjukan BJ Habibie didasarkan usulan para pengacara dan sejumlah tokoh di Arab Saudi, untuk melibatkan mantan Presiden RI tersebut. BJ Habibie dipandang memiliki pengaruh internasional sebagai cendekiawan muslim dunia khususnya di lingkungan kerajaan maupun pengusaha ternama Arab Saudi.

Rencananya, BJ Habibie dan rombongan akan bertolak dari Jakarta menuju Riyadh, Arab Saudi pada Sabtu 24 Desember 2011 malam melalui Jeddah. Diperkirakan rombongan akan tiba di Riyadh Minggu dan langsung dijemput Ketua Satgas Maftuh Basyuni serta Duta Besar RI di Riyadh, Gatot Abdullah Mansyur.

Di Riyadh, BJ Habibie akan bertemu pangeran Al Walid bin Talal Al Saud, pengusaha nomor wahid yang paling bepengaruh di keluarga kerajaan Arab Saudi sekaligus keponakan Raja Abdullah Bin Abdul Azis Al Saud.

"Pertemuan khusus itu akan membahas upaya memebaskan Tuti dari ancaman hukuman pancung, serta untuk meminta pangeran Al Walid bin Talal ikut memperjuangan dengan cara melobi pihak keluarga korban agar mau memaafkan Tuti," katanya.

Tuti, TKW asal Majalengka, Jawa Barat itu kini tengah meringkuk di penjara Kota Thaif, Arab Saudi. Dia dipenjara karena membunuh majikannya pada 11 Mei 2010 lalu. Namun, tindakan itu dilakukan Tuti bukan tanpa alasan. Tuti membunuh majikannya dengan pukulan kayu karena berulang kali memperkosanya.

Setelah menghantam majikannya, Tuti lari membawa uang gaji senilai 31.500 real Saudi dan sebuah jam tangan dari rumah keluarga majikannya. Namun, nahas lagi buatnya, pria yang berjanji menolong dia saat kabur, malah menyekapnya. Tuti lalu beramai-ramai diperkosa 9 pria. (umi)

Wednesday, December 21, 2011

Kiriman Uang TKI Turun Rp 33 M

Bank Indonesia Kediri mencatat adanya penurunan transfer dana Tenaga Kerja Indonesia dari luar negeri ke wilayah Eks Karesidenan Kediri dan Madiun pada triwulan ketiga tahun ini yang signifikan. Penurunan tersebut mencapai Rp 33 milliar.

Juru bicara BI Kediri Agus Darminto mensinyalir turunnya remitasi kali ini karena banyaknya moratorium pemberangkatan TKI ke sejumlah negara. Diketahui dari, periode Juli hingga September lalu, jumlah uang yang dikirim hanya Rp 404 milyar. Bila dibanding triwulan sebelumnya, turun sekitar 6 persen.

"Ada berbagai masalah yang menjadi penyebab turunnya remitansi pada periode ini. Salah satunya adalah moratorium TKI beberapa waktu lalu. Sesuai pengalaman tahun sebelumnya, kiriman uang TKI yang terbanyak adalah dari Arab Saudi," ungkapnya, Rabu (21/12/2011).

Pihaknya menambahkan, sejak triwulan pertama hingga ketiga tahun ini ada trend penurunan jumlah kiriman uang TKI dari luar negeri. Bahkan tingkat penurunan uang TKI pada tahun ini mencapai 13 persen bila dibanding tahun sebelumnya. Bila di rangking, kiriman uang TKI terbanyak dari Arab Saudi, Malaysia, dan Taiwan. [nng/but]

Tuesday, December 20, 2011

Kepala BNP2TKI kebanjiran permintaan tenaga kerja

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat mengaku kebanjiran menerima permintaan negara lain untuk mengirim TKI sektor formal.

"Dari berbagai kunjungan ke luar negeri, saya kewalahan menerima permintaan TKI, `collapse`. Saya kira perlu `nation efforts` (upaya nasional) segenap komponen bangsa agar tenaga kerja kita bisa terserap di luar negeri," katanya saat membuka Rakor Lintas Sektor BNP2TKI di Ciloto, Kabupaten Cianjur, Jabar, Selasa malam.

Ia menyebutkan isu utama dalam TKI formal adalah rendahnya informasi pasar kerja, tidak sepadannya kebutuhan dan ketersediaan (link but not match),dan perbedaan antara regulasi pemerintah penerima dengan tuntutan kebutuhan komunitas industrinya

Kebijakan yang dilakukan, katanya, berdasarkan opsi dari negara penerima (receiver option) adalah "market intelligent" dan "road show" ke berbagai negara potensial, "up skilling, up grading", adjustment training (link, train, and match), diplomasi multilateral dan bilateral, khususnya tentang jenis jabatan pekerjaan (tidak jelasnya definisi independen profesional) dan keimigrasian, bekerja sama dengan "center of excellent" di dalam negeri (universitas, politeknik, sekolah menengah kejuruan, balai latihan kerja dan sebagainya).

Sementara dalam manajemen koordinasi penanganan TKI, kata Jumhur, isu utamanya adalah banyaknya lembaga atau organisasi baik itu pemerintah maupun swasta di dalam negeri dan luar negeri yang terlibat sehingga menyulitkan koordinasi.

Lalu, banyaknya pemangku kepentingan (stakeholder) bahkan pusat kekuasaan (power centers) di dalam dan luar negeri, dan beragamnya kepentingan dari sektor swasta di dalam dan luar negeri, kata Jumhur.

Kebijakan yang dilakukan adalah membuat "standard operational procedure" (SOP) yang disepakati bersama sehingga mengikat bagi semua "stakeholder" dan "power centers"

Lalu, mempercepat arus komunikasi dengan para pemangku kepentingan terutama pemerintah, menjadwalkan secara rutin rapat-rapat koordinasi untuk meraih pelayanan prima bagi para "stakeholders" khususnya calon TKI dan TKI.

Jumhur menegaskan masalah TKI paling banyak melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) baik dari instansi pemerintah dan swasta di dalam dan di luar negeri.

"Makanya melalui Rakor Lintas Sektor yang diikuti berbagai pemangku kepentingan untuk menyatukan visi dalam penanganan TKI," katanya.

Rakor diikuti para pejabat dari BNP2TKI, Kemnakertrans, Kemlu, Kemdagri, Kemdikbud, Kemkes, Kem PAN dan RB, Kemkumham, Polri, sejumlah asosiasi seperti Asosiasi Gubernur, Asosiasi Konstruksi, Apjati, PPTKIS, Asuransi, dan undangan lain.

Thursday, December 15, 2011

Kisah TKI Asal Bali yang Bergaji Puluhan Juta di Seychelles Islands

Seychelles Island - Siapa bilang menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri selalu sulit? Banyak kisah yang menceritakan pengalaman sukses para TKI di luar negeri, dengan gaji yang melimpah dan jabatan yang prestisius. Inilah yang dialami oleh Made, pria asal Bali yang memiliki gaji puluhan juta rupiah per bulan.

Jabatan made tak main-main. Dia menjadi Manager House Keeping di Ephilia Resort di Kepulauan Seychelles. Malang melintang di dunia perhotelan, akhirnya Made 'terdampar' di pulau yang terletak di tengah Samudera Hindia yang sangat terpencil, dan jauh dari peradaban.

"Saya bekerja di sini sudah 8 bulan," kata Made mengawali obrolan usai makan siang bersama rombongan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di resor tempat Made bekerja, Ehilia Resort yang terletak di pulau terbesar di Seychelles Island, Kamis (14/12/2011).

Tak tanggung-tanggung, dengan jabatannya sekarang, pria yang logat Balinya masih kental ini, mendapatkan gaji US$ 2.800 per bulan. Jika dirupiahkan, tiap bulan Made bisa merogoh kocek tak kurang dari Rp 25 juta. Jumlah gaji tersebut bisa utuh karena selama di Seychelles, Made mendapatkan fasilitas makan sehari tiga kali, serta tempat tinggal ditanggung oleh tempat dia bekerja.

Made diuntungkan dengan kondisi Seychelles Islands yang terpencil. Tidak ada mal dan pusat perbelanjaan di sini, sehingga gaji bulanannya tidak terganggu.

Tapi apakah kerasan kerja di sini? "Kerasan karena uangnya," jawab Made sambil tertawa bercanda.

Saat ini, Made membawahi ratusan house keeping di resor mewah tersebut. Bawahannya pun terdiri dari berbagai bangsa. Ada yang berasal dari India, Filipina, keturunan Arab, bule, dan juga ada warga negara Indonesia.

Bicara soal tenaga kerja asal Indonesia di Ephelia Resort, total jumlahnya ada 7 orang, termasuk Made. Sisanya, satu orang asisten Made bernama Johan yang juga lahir dan besar di Bali, namun keturunan NTT. Sementara lima orang lainnya adalah para ahli spa asal Bali dan Yogyakarta, yang semuanya adalah perempuan.

Sebagai asisten Made, Johan gajinya juga menggiurkan. Pria yang yang pernah melalangbuana di beberapa hotel ternama di Indonesia dan Arab Saudi ini saat ini digaji USD 1.000 Per bulan. Gaji tersebut belum termasuk tambahan lainnya, seperti service charge yang jumlahnya bervariasi, rata-rata US$ 150 Per bulan.

Johan yang berpengalaman bertahun-tahun di bidang house keeping ini memutuskan untuk pindah ke Seychelles Islands lantaran kecewa dengan gaji di dalam negeri yang kurang bagus. "Untuk posisi seperti saya paling digaji Rp 4 juta," keluhnya.

Sementara para tenaga ahli SPA asal Indonesia digaji antara US$ 650-800. Meski lebih kecil dibandingkan dengan Made dan Johan, jika dibandingkan dengan gaji para spa terapis Indonesia, gaji 5 wanita ini masih tergolong tinggi.
(anw/mok)

TKI Yang Ngikuti Program P6 Perlu Miliki Dukumen pendukung Seperti KTP Untuk Dapat Paspor Atau Splp

(Para tki yang ngikuti Program P6 sabar menunggu nomer giliran untuk di wawan cara oleh petugas kbri di wisma duta )


(ini sebagian para tki yang ngikuti program P6 Pemerintah Malaysia,mereka sedang duduk di kursi menunggu di panggil oleh petugas untuk di wawancara..lokasi wisma Duta Kuala Lumpur)

( Para tki sedang menunggu paspor dan splp yang siap,mereka sedang menunggu giliran di panggil oleh petugas kbri..mereka menunggu depan loket luar , loket imigrasi kbri Kuala Lumpur )

( para tki antri untuk ambil foto, tki yang ingin perbaharui paspor dan tki yang ingin bikin splp untuk pulang ke Indonesia,foto gratis di sediakan oleh Kbri Kuala Lumpur)

Salam

Tadi seharian pergi ke Kedutaan Indonesia dan Wisma Duta Indonesia jalan Uhtan Kuala Lumpur untuk meninjau ke lokasi pembuatan paspor bagi tki yang ngikuti program P6 Pemerintah Malaysia.

Mereka sanggup menunggu sampai dua hari atau tiga hari untuk di wawan cara petugas Kbri sebelum dapat paspor.Banyak cerita yang kami dapat dari para tki saat saya wawancara di lapangan.

Kebanyaan tki datang dari luar kota,ada yang dari Klanten,Trengganu,Rompin Pahang,Lepar dua Pahang,dan juga dari pulau keri Selangor Darul Ehsan.

Menurut 4 orang tki asal Pelembang yang bekerja sebagai buruh binaan di Trengganu, mereka sudah dua hari di wisma duta menunggu untuk di wawan cara oleh petugas Kbri. Di anggarkan petugas Kbri di wisma duta melayan 2000 tki, ianya bermula dari pagi sampai malam.

Selain tki asal pelembang pernyataan serupa di lontarkan oleh TKI asal Kangian yang bekerja buruh binaan di Rompin Pahang,tki asal Trenggalik yang bekerja buruh kebun dari Klanten,tki asal Medan yang bekerja di Pulau Keri Klang Selangor dan tki asal Ngawi yang bekerja kebun di lepar dua Pahang.

Mereka sebelum membuat permohonan haruslah melengkapi beberapa syarat yang harus di lengakapi,antaranya harus ada dukumen pendukung dari Indonesia,KTP,kartu keluarga atau ijaza.

Bagi pihak majikan haru menyiapkan foto copy pt,kontrak kerja,bukti pendaftaran P6 bagi setiap tki dan dukumentasi yang lainya.

Mereka tidak ada persoalan kalau harus melengkapi surat pendukung dari Indonesia seperti KTP dan lain-lain,itu wajar-wajar saja katanya ,memang setiap warga negara Indonesia harus punya KTP atau bukti-bukti lain yang bisa membuktikan orang indonesia.

Dari tinjaun yang dapat kami simpulkan perlu meningkatkan sistem cara pemberian nomer giliran ,kabanyak tki yang datang sampai dua kali dan tiga kali karena tidak dapat nomer giliran.

Sebelumnya kbri perlu memberitahukan kepada para majikan lewat koran atau tv Malaysia agar setiap majikan bisa menyiapkan persyaratan yang di inginkan,sebelum para pekerjanya datang ke wisma duta,kasian kalau di tolak oleh petugas ,karena tidak lengkapnya dukumentasi yang di perlukan,ini yang menyebabankan tki harus datang dua hari atau sampai tiga hari.

Apatah lagi dengan ramainya tki yang sampai 2000 sehari,bahkan nomer giliran yang di berikan hari ini saking banyaknya tki kadang-kadang tidak bisa sidik jari hari ini,namun harus datang ke esokan harinya.

Wednesday, December 14, 2011

KBRI Kuala Lumpur diminta awasi pengurusan dokumen TKI

Jakarta - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari menyarankan perlunya pemantauan yang ketat dari jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur terkait pengurusan dokomen paspor dan perpanjangan kontrak kerja dari para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di negeri jiran itu.

Dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, Eva meminta KBRI agar mengawasi secara ketata dalam penyaluran formulir dan tiket nomor antrean yang diberikan kepada para TKI. "Jajaran Fraksi PDIP DPR berencana meninjau dan melaksanakan pemantaun lapangan dalam waktu dekat," katanya.

Menurut Eva, saran kepada KBRI di Kuala Lumpur itu dilatarbelakangi bahwa PDIP menerima laporan yang menyedihkan dari Migrant Care Kuala Lumpur yakni diduga para TKI masih mendapat perlakuan tidak wajar dalam perpanjangan pengesahkan kontrak kerja dan pengurusan paspor di Wisma Duta Kuala Lumpur.

"Perlakuan tidak wajar itu diduga dilakukan oleh oknum calo dalam antrean para TKI mengurus dokumen dengan adanya praktik pungutan liar. Tiket nomor antrean dikabarkan dijual 300- 500 RM (Ringgit Malaysia). TKI yang sudah datang dan antre sejak pukul 03.00 pagi waktu setempat belum memperoleh tiket nomor antrean," kata Eva.

Dia mengharapkan media massa dari Indonesia agar meliput dan menginvestigasi atas kondisi di lapangan, khususnya di dalam proses pengurusan dokumen para TKI di KBRI Kuala Lumpur.

"Kami berharap kehadiran media akan mempersempit ruang gerak para calo yang akan merugikan para TKI," demikian Eva Kusuma Sundari.(*)

Wednesday, December 7, 2011

Menkumham prioritaskan perlindungan TKI

Sumber Antara News

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin mengemukakan bahwa pihaknya memprioritaskan soal perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

"Selain penyelesaian UU Pidana, masalah Lembaga Pemasyarakatan, prioritas kami lainnya perlindungan WNI di luar negeri," kata Amir Syamsudin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut menkumham menjelaskan bahwa pemerintah telah membentuk Satgas Penyelamatan TKI. Amir menjelaskan bahwa setidaknya ada sekitar 1,5 juta TKI di Malaysia, dimana setengahnya bermasalah.

Amir Syamsudin menuturkan sejak Satgas dibentuk setidaknya telah selamatkan 38 orang WNI dari hukuman mati, 17 orang WNI bebas.

"Memang saat ini masih ada 148 orang WNI yang diancam hukuman mati," ucapnya.

Dalam penjelasan lainnya, Amir Syamsudin mengatakan saat ini ada tujuh orang Warga Negara Malaysia yang sedang menjalani hukuman di Bengkalis, Riau.

"Kami sedang usahakan agar tujuh warga Malaysia tersebut untuk mendapatkan grasi. Ketujuh warga Malaysia itu rata-rata dihukum empat tahun," papar Amir.

Menurut Amir usulan grasi kepada tujuh warga Malaysia tersebut dilakukan untuk merespon usaha pemerintah Malaysia yang telah berusaha keras membantu WNI yang bermasalah di Malaysia.

"Jadi kalaulah nanti ketujuh warga Malaysia itu mendapatkan grasi, itu hal biasa, bukanlah hal istimewa," ujarnya.

Menurut Menkum dan HAM, apa yang dilakukannya (pengajuan grasi) untuk menghargai usaha pemerintah Malaysia yang banyak membantu TKI bermasalah.

"Kalaulah nantinya ini bergulir mohon DPR memahami, bukan keinginan kita untuk mempermudah atau melayani Malaysia. Tapi itu grasi karena betapa pemerintah Malaysia telah berusaha keras membantu WNI kita," kata menkumham.

Raker menkumham dengan komisi III masih berlangsung alot, terkait kebijakan moratorium pemberian remisi kepada narapidana korupsi dan terorisme.

Friday, December 2, 2011

Moratorium dicabut, TKI ke Malaysia mulai Maret

Meskipun moratorium dicabut mulai tanggal 1 Desember hari ini, pemberangkatan kembali TKI ke Malaysia diperkirakan baru akan dimulai pada Maret 2012 yang akan datang karena harus melalui persiapan yang matang.

"Hari ini secara resmi Pemerintah Indonesia mencabut moratorium penempatan TKI domestik worker ke Malaysia. Namun masih dibutuhkan waktu untuk menjalani tahapan proses penempatan TKI sehingga baru nanti awal Maret 2012 mulai pemberangkatan ke Malaysia," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta, Kamis.

Penempatan TKI ke Malaysia nantinya akan diserahkan sepenuhnya kepada pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

"Pemerintah dalam posisi mengawasi, mendeteksi seluruh tahapan pemberangkatan," ujar Muhaimin.

Jangka waktu tiga bulan itu dimaksudkan agar PPTKIS dapat mempersiapkan calon TKI mulai dari mendapatkan job order, rekrutmen hingga melakukan pelatihan 200 jam, mengurus dokumen resmi sesuai peraturan dan proses pemberangkatan ke Malaysia yang lebih baik daripada sebelumnya.

Pemerintah akan melakukan pengawasan ketat dan evaluasi rutin terhadap PPTKIS secara optimal dan apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi mulai peringatan, skorsing bahkan pencabutan ijin oprasional.

"Sedikitnya sebanyak 117 PPTKIS telah siap menempatkan kembali TKI sektor domestik untuk bekerja di Malaysia. Mereka telah menandatangani kontrak kinerja untuk menjalankan butir-butir kesepakatan yang termaktub dalam amandemen MoU Penempatan dan Perlindungan TKI domestic worker yang telah disepakati Indonesia-Malaysia," kata Muhaimin.

Muhaimin mengatakan, sebelum mencabutan Indonesia dan Malaysia telah melakukan serangkaian pertemuan bilateral, baik berupa forum joint working group (JWG) dan joint task force (JTF) sebagai persiapan teknis pelaksanaan kembali penempatan dan perlindungan TKI ke Malaysia.

Proses pemberangkatan TKI sektor domestik ke Malaysia sendiri membutuhkan 15 tahapan yang wajib dilakukan oleh TKI dan perusahaan Pelasana penempatan Tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang melakukan penempatan TKI ke Malaysia.

Proses penempatan itu dimulai dengan adanya permintaan job order dari pihak agensi Malaysia yang dilegalisasi perwakilan RI di Malaysia, kemudian PPTKIS harus mengurus perijinan Surat Ijin Pengerahan (SIP) yang dikeluarkan Kemenakertrans.

"Selanjutnya ada proses merekrut CTKI selama 3 minggu, persiapan dokumen CTKI satu Minggu, medical check up 2 hari, Pelatihan 200 jam selama 3-4 Minggu, pengurusan paspor satu minggu, pengiriman dokumen biodata CTKI ke agensi Malaysia 3 hari dan pencarian majikan selama satu bulan," kata Muhaimin.

Selanjutnya, papar Muhaimin, harus dilakukan pengurusan imigrasi dan penerbitan calling visa dari Malaysia (1 Minggu) dan penerbitan perjanjian kerja yang disahkan KBRI (1 Hari) dan menunggu visa diluluskan oleh Kedutaan Malaysia (3 hari).

Proses selanjutnya adalah persiapan pemberangkatan (3 hari) yang terdiri dari PAP (pembekalan akhir pemberangkatan, asuransi (masa dan purna) serta penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dan dilanjutkan dengan keberangkatan ke Malaysia (2 hari) dan welcoming program (pertemuan dan pengenalan dengan calon pengguna tenaga kerja) selama 1 hari.

"Secara total proses keberangkatan TKI ke Malaysia membutuhkan waktu 3 bulan sehingga penempatan TKI ke Malaysia baru bisa dilaksanakan awal Maret 2012. Semua pihak yang terkait dengan penempatan TKI harus mematuhi proses ini," kata Muhaimin.

Kedatangan Jamaah Haji Madiun Disambut Isak Tangis

Kedatangan jamaah haji asal Kota Madiun di asrama haji setempat disambut isak tangis keluarga yang sudah menunggu sejak pukul 17.30 WIB. Pasalnya, rombongan haji yang mengunakan empat buah bus ini baru memasuki asrama pada pukul 18.45 WIB.

Tangis haru dan teriakan pangilan keorang terdekat ke romobongan yang baru pulang dari tanah suci dan membawa nama haji, dari ribuan penjemput ini langsung terdengar silih berganti saat rombongan keluar dari bus yang membawa mereka dari asrma haji Sukolilo di Surabaya.

Bahkan tidak jarang pihak keamanan dari Polres Madiun Kota dan Satpol PP Kota Madiun harus mengandeng jamaah yang sudah berpelukan untuk segera masuk ke dalam gedung asrama haji Kota Madiun untuk diterima terlebih dahulu oleh muspida dan Kantor Kementerian Agama Kota Madiun.

Kepala Kantor Kemanterian Agama Kota Madiun Imam Taqiz Sujak, mengatakan, kedatangan ratusan jamaah haji ini molor dari jadwal. Pasalnya rombongan dua kali berhenti untuk solat Asar di Jombang dan Magrib di Nganjuk.

"Kedatanganya tadi memang molor dari jadwal. Tapi Alhamdulilah seluruh jamaah Kota Madiun sebanyak 151 bisa pulang semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan Mbah Sumiati (81) yang berangkat demngunakan kursi roda kini malah sudah kembali berjalan," ujarnya, usai mememberikan sambutan, Jumat (2/12/2011).

Data Kantor Kementerian Agama Kota Madiun, mencatat, kuota awal calon haji Kota Madiun tahun 2011 adalah sebanyak 150 orang. Kemudian, mendapat kuota tambahan sebanyak tiga orang. Dari tiga orang kuota tambahan tersebut, dua orang berangkat dengan kloter Kabupaten Madiun.

Jumlah tersebut terdiri dari calon haji laki-laki sebanyak 70 orang dan calon haji perempuan sebanyak 81 orang. Adapun calon haji tertua beridentitas Sumiati (81) warga Jalan Andika Bakti Kecamatan Taman, Kota Madiun, dan calon haji termuda adalah Satria Alif (20) warga Kartoharjo, Kota Madiun. [rdk/kun]

Thoriqul Jadi Sekretaris PKB Jatim Mantan Kader PKB Malaysia

Tim formatur DPW PKB Jatim telah merampungkan membentuk kepengurusan 2011-2016. Akhirnya, anggota F-KB DPRD Jatim Thoriqul Haq terpilih sebagai Sekretaris DPW mendampingi Ketua DPW Abdul Halim Iskandar (Gus Halim).

"Alhamdulillah, rapat tim formatur dalam menentukan kepengurusan DPW PKB Jatim 2011-2016 telah usai semalam. Untuk lebih jelasnya bisa langsung konfirmasi ke Pak Abdul Halim sebagai ketua formatur," ujar Humas DPW PKB Jatim Ari Rangkuti, Jumat (2/12/2011).

Gus Halim Iskandar mengatakan, Thoriqul terpilih sebagai sekretaris berdasarkan hasil kerja tim formatur. "Iya Mas Thoriqul yang jadi sekretaris. Untuk lebih jelasnya nanti sore akan ada penjelasan resmi bagi media untuk susunan struktur kepengurusan DPW," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, tim formatur diberikan waktu 7x24 jam (satu minggu) untuk menyusun kepengurusan pasca pelaksanaan Muswil pada 19 November 2011. Seharusnya Sabtu (26/11/2011) lalu, susunan harus terbentuk, tapi karena pembahasan yang alot akhirnya molor hingga Jumat (2/12/2011).

Tim formatur PKB Jatim terdiri dari Abdul Halim Iskandar (ketua formatur), KH Abdus Salam Mudjib (sekretaris formatur), Multazam (DPC Ponorogo), Makin Abbas (DPC Lamongan), Musyafak Rouf (DPC Surabaya), Irsyad Yusuf (DPC Kab Pasuruan), Mahsun (DPC Sampang), Miftahul Ulum (DPC Jember), Muhaimin Hadi (DPC Kediri), Anisyah Sakur (Perempuan PKB Jatim) dan Zaini Nashiruddin (DKW Garda Bangsa Jatim).

Sebelumnya, ada tiga nama yang berpeluang sama kuatnya menjadi sekretaris DPW. Ketiganya adalah Thoriqul Haq (anggota F-KB DPRD Jatim), Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf dan Ketua DPC PKB Lamongan Makin Abbas. Tapi, Thoriqul yang terpilih sebagai sekretaris. [tok/but]

Wednesday, November 30, 2011

Kemenakertrans akan memperketat negara-negara yang bisa menerima TKI.

Urusan warga Indonesia yang memilih kerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia tidak pernah berhenti menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari masalah TKI terlantar hingga hukum pancung yang selama beberapa tahun terakhir seolah semakin banyak bertambah.

Tak ayal lagi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menjadi sasaran tembak dari berbagai persoalan yang terjadi seputar tenaga kerja kita itu.

"Saat ini kita mempunyai hampir enam juta orang TKI di luar negeri dan 65 persen merupakan tenaga kerja wanita yang menjadi domestic worker," ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar ketika mengunjungi kantor redaksi VIVAnews di Gedung Standard Chartered Lt 31, Casablanca, Jakarta, Selasa, 29 November 2011.

Muhaimin Iskandar atau sering dipanggil dengan nama Gus Imin atau Cak Imin lahir di Jombang, Jawa Timur, 24 September 1966. Dia adalah politikus Indonesia yang menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak 22 Oktober 2009. Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa.

Muhaimin yang memperoleh gelar sarjana politik dari Universitas Gadjah Mada dan magister komunikasi dari Universitas Indonesia ini, menilai, merebaknya kasus-kasus kriminal yang menjerat TKI didominasi oleh faktor tekanan yang dialami oleh pekerja Indonesia serta adanya pemerkosaan dan kekerasan yang alami TKI.

Namun ternyata, Kemenakertrans juga menemukan fakta bahwa banyak keluarga penerima TKI di luar negeri yang sebetulnya tidak mampu mempekerjakan tenaga kerja. Hal ini pula yang memicu banyak TKI yang tak memperoleh gaji dari hasil kerjanya.

Tak hanya berbicara soal TKI-TKI yang tengah menghadapi ancaman hukum gantung, Muhaimin juga mengungkapkan alasan mengapa banyak TKI yang terjerumus dalam masalah hukum di negara tempat mereka bekerja.

Bahkan menteri yang merupakan politisi ini juga bercerita seputar hal-hal unik yang selama ini terjadi di kalangan TKI.

Berikut petikan perbincangan Muhaimin Iskandar dengan redaksi VIVAnews.com mulai dari nasib TKI yang terancam hukuman gantung:

Bagaimana perkembangan terbaru dari ancaman gantung Tuti Tursilawati?

Tuti ini setelah mengalami persidangan yang panjang, akhirnya divonis pancung, dan dia mengakui perbuatannya. Kalau sudah mengakui itu susah, berat. Dia membunuh lalu mengambil uang. Sepulang dari situ katanya diperkosa di jalan. Presiden berkirim surat ke raja, tak hanya Tuti tapi juga beberapa kasus lain. Satgas men-follow up dengan menemui lembaga permaafan, kehakiman, peradilan. Dari pertemuan bersama mereka, semua menyatakan satu bahasa: yang bisa menyelamatkan permaafan keluarga korban.

Namun, pihak keluarga tidak mau memaafkan. Akhirnya dirayu oleh gubernur, tokoh masyarakat yang ada di lembaga permaafan di tingkat provinsi di Jeddah, Saudi Arabia. Akhirnya Raja mengirim Menteri Perburuhan ke sini, menjawab surat raja dan beberapa hal lain. Intinya: kita bareng-bareng meyakinkan korban untuk memaafkan Tuti. Akhirnya Saya kesana menemui tokoh agama, yang bisa mempengaruhi.

Sampai hari ini perkembangannya, penundaan, tapi tidak fix (tetap). Kami inginnya penundaan, misalkan 3 tahun – selama itu pula kami punya waktu dilakukan pembicaraan. Tapi problem berikutnya, ketika dilakukan pemaafan adalah masalahnya adalah pemberian Diyat.

Ada 3 hal yang harus dicatat. Memang kalau mau meneruskan kerja di Arab Saudi di bagian tata laksana rumah tangga, orang harus tahu hukum di sana. Kedua, tes psiklogis, tidak boleh stress. Rata-rata yang membunuh karena mereka tidak kerasan, stress. Padahal Tuti keberangkatan sudah ketiga kalinya.

Makanya Indonesia menutup pengiriman TKI dan tidak akan kita buka kecuali beberapa syarat terpenuhi.
1. Nota kesepahaman (MOU)
2. Persyaratan boleh mengangkat TKI: misalnya jumlah keluarga, kelakuan baik, dan gaji minimum. Rata-rata majikan tidak memberi gaji sesuai kewajiban karena mereka sebenarnya tidak mampu. Malaysia paling banyak. Timur Tengah pada umumnya akan bergantian kita tutup. Orang Indonesia itu biasanya yang penting berangkat ke Saudi, tapi tidak tahunya ke Qatar – padahal inginnya sambil haji, umroh.

Kabarnya apakah betul Tuti diperkosa, dianiaya?

Saya tidak tahu. Justru dia diperkosa setelah dia lari. Jadi dia lari terus ditipu orang ditipu kemudian diperkosa.

Bagaimana dengan pengampunan dari Raja Arab Saudi?

Pengampunan raja untuk kasus kriminal bisa dilakukan tapi bukan untuk kasus kriminal bisa. Istilahnya bukan untuk ‘hak adami’ atau hak pribadi. Kalau ada yang korban, pembunuhan atau kekerasan. Pernah juga orang Indonesia membunuh Indonesia, sama-sama divonis hukum pancung.

Bagaimana dengan Kasus sihir yang dilakukan TKI?

Itu malah kasus yang dominan. Orang kita cenderung bawa jimat, seperti tanah agar tidak kangen rumah. Biasanya mereka kena razia. Itu biasanya dimaafkan atau lebih banyak dianggap hukuman ringan.

Kecuali kasus terakhir ini sangat aneh. Jadi ada anak majikan hilang, yang dituduh pembantu TKW yang sihir. Tidak tahunya anaknya pulang. Di sana itu kalau ketemu sihir atau jimat-jimat, dianggap keras. Kalau di sini jimat tok isine.

Banyak membunuh kenapa? Apakah karena stress atau dianiaya?

Sebetulnya banyak yang membunuh itu, tidak juga. Di sana (Arab Saudi) ada sekitar 1,5 juta orang. Sebetulnya rata-rata kasus membunuh itu setahun sebanyak 13 orang untuk Saudi saja. Sebetulnya ini fenomena yang harus dijadikan teori bahwa TKI kita tidak kuat secara mental dan psikologis sehingga tidak kuat. Kedua, ada penyiksaan dan kekerasan yang berakibat pembunuhan.

Apakah masuk akal kalau perempuan sampai berani membunuh?

Memang ada fenomena apakah memang TKW diperkosa, disiksa, terpojok, atau stress.

Seperti terakhir dialami Ruyati. Dia keempat kalinya menjadi TKI. Selama dua tahun pertama dia sukses membangun rumah, dua tahun kedua menyekolahkan anak dan yang ketiga ini, rencananya terakhir, Pengalaman ada. Karena stress, homesick. Ada juga yang nggak kuat diperkosa.

Apakah TKI selama ini melaporkan ke pihak terkait?

Sebetulnya ada dua cara, mereka bisa melapor ke KBRI, bisa KJRI, atau kepolisian setempat. Tapi fenomena kerja di Saudi ini berbeda, mereka sangat tertutup, rumah tertutup, pagar tinggi. Makanya target presiden, semua harus dikurangi, sampai tahun tertentu nol.

Filipina justru menjadi industri Tenega kerja sebagai terbesar, mengapa kita nol?

Mereka juga mulai mengurangi, Filipina juga mulai mengurangi.

Sebetulnya TKI dibekali hukum Arab terlebih dahulu?

Mereka diberikan, mereka mengerti. Tapi mayoritas lulusan SD, bahkan tak lulus. Pembekalan yang diberikanitu tidak cukup kan minimal 200 jam. itu harus didorong akan betul paham hukum setempat.
Soal meng-nol-kan ada dua alasan. 1. Ketertutupan adat sana, 2. Belum ada MOU

Kalau ditutup, bagaimana nasibnya nanti?

Remitansi menurut Bank Dunia atau Bank Indonesia itu kira-kira Rp80 triliun per tahun, tapi itu ternyata terbesar berasal dari sektor formal. Untuk pekerja Domestik rata-rata 2,5 juta sedangkan perawat di Saudi Arabia 25 juta. Jadi satu perawat itu sama dengan 10 domestic worker.

Mengapa selama ini lembaga yang muncul dalam penanganan korban TKI justru bukan Kemenakertrans?

Memang begitu di luar negeri, TKI langsung ditangani KBRI dan KJRI, leading sector dari Kemenlu. Kedua, Harus diakui tak cukup staf disana. Bayangkan 1,5 juta orang Indonesia di Saudi, KJRI hanya di Riyadh dan Jeddah, sangat terbatas orangnya.

Ini sudah keputusan bersama lintas kementerian, akan memperbanyak staf berupa staf lokal maupun diplomat.

Kemenakertrans hanya menjadi staf teknis, paspornya juga pakai paspor biru. Kalau soal dana, sama-sama kontribusi terus. Kami saat pemulangan pesawat dan kapal laut untuk TKI yang terlantar menghabiskan anggaran Rp4 Miliar untuk 1.600 orang dengan pesawat haji.

Pemerintah itu memiliki 17 instansi terkait. Mulai dari Kemendagri, Kemenlu, dan BNP2TKI.

Memang fenomena kompleks. mulai dari Pemda seperti KTP palsu, pemalsuan umur, identitas palsu.

Kami terus berbagi informasi soal dana ini. Tapi kemenlu punya ratusan miliar untuk perlindungan warga, Anggaran Kemenakertran kecil hanya paling Rp15-20 miliar. Malah tiap tahun sisa puluhan miliar. Dana ada, tapi mungkin, kita bersyukur akhir-akhir ini Kemenlu punya perhatian yang tinggi. Empat tahun lalu tidak mengurusi orang Indonesia di Luar negeri. Dulunya bukan bagian dari agenda diplomasi. Ini fenomena baru.

Sampai sekarang aturan pelaksanaan UU TKI belum ada, mengapa?

Ada 4 Peraturan pemerintah baru yang hampir selesai. Tapi PP sudah siap, UU mau diubah. Ini dilemanya. Saat ini finalisasi draf DPR dan kita, tapi harus dipending karena ada perubahan. itu hanya masalah teknis. sebetulnya sudah berlaku lewat Peraturan Menteri.

Jadi soal UU 39 itu ada pasal yang harus ditambahi seperti Pasal-pasal tentang perlindungan dan sanksi keras terhadap pelaksana swasta. INi kan sejarahnya swasta semua dan sejak ada UU diatur tapi tidak ada ketentuan mengenai sanksi.

Kasus kemenakertrans, dalam dakwaan bapak kan disebut?

Itu kan jelas DIPA anggaran di Kemenkeu bukan di Kemenakertrans.

Itu kan semacam ada orang mengaku yang seolah-olah ingin dapat, terus mengklaim nama saya padahal kewenangan saya tidak ada. kewenangan secuil pun tak ada, kalau saya disuap itu, konteksnya tidak ada.

Tuesday, November 29, 2011

Wni;Asal Lamongan Membunuh Sesama Warga Lamongannya di Vonis Mati Oleh Pengadilan Shah Alam



Kuala Lumpur :Seorang Warga Negara Indonesia asal Lamongan Jatim yang terbukti membunuh Firdaus Komari pada tahun 2007 divonis hukuman gantung sampai mati oleh pengadilan negeri Shah Alam, Selangor.

Marianton Azlan 33 tahun ditahan sejak tanggal 21/1/2007 dengan tuduhan pembunuhan dengan pasal 302 dengan ganjaran hukuman mati.

Dalam putusannya, hakim tunggal Datok Ahtar Tahir menyatakan pihak jaksa penuntut umum dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa melakukan perbuatannya membunuh seperti yang diterangkan oleh kedua saksi waktu persidangan. Hakim akhirnya memutuskan tuntutan jaksa untuk . menjatuhkan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati.

Marianto Azlan dibekuk polisi pada 21 januari 2007 pukul 7 malam. Saat itu terdakwa sedang di lihat oleh dua saksi kunci yang melihat langsung di lokasi kejadian.Korban meninggal karena di tusuk dengan pisau oleh terdakwa di dada kirinya sampai luka para .Terdawa menyatkan banding ke pengadilan tinggi negara Putra Jaya lewat pengacaranya.Terdakwa menyewa pengacara dengan biaya kelurga dan teman-temannya sewaktu persidangan di gelar keluarga dan teman-teman selalu hadir ke Pengadilan.

Lokasi kejadian pembunuhan di kawasan tanah lapang di lorong kemmajuan 3 Kampung Pandan dalam Ampang beredatan dengan jambatan Kampung Pandan.

Monday, November 28, 2011

Ratusan TKI Terancam Hukuman Mati

MALANG – Ratusan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mencari nafkah di luar negeri terancan hukuman mati, pemicunya karena hal kecil namun penting, yakni banyaknya TKI kesulitan komunikasi.

Menurut Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Republik Indonesia, Moch Djumhur Hidayat, banyaknya kasus yang dialami tenaga kerja Indonesia karena lebih karena putus komunikasi, baik dengan pihak keluarga dan PJTKI yang memfasilitasi . Kondisi yang cukup parah yang menimpa para devisa negara ini juga banyaknya yang bekerja tetapi belum dibayar .

Kesulitan komunikasi saat ini sangat berbeda saat era jaman dahulu yang harus melalaui jalur rumit mulai pemerintah desa sampai kepala dinas tenaga kerja Kabupaten Kota .

“Saat ini bisa menanyakan langsung darimanapun seluruh Indonesia dan gratis,” ungkap Djumhur kepada wartawan saat menghadiri sosialisasi TKI di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang , Minggu (27/11) malam.

BNP2TKI dalam mengatasi serta meminimalisir angka kasus tersebut membuka layanan call center di nomer 08001000 sehingga dengan layanan ini kasus kasus yang menimpa TKI bisa segera teratasi . Kasus kasus TKI yang saat ini terpending bukan berarti mandek tetapi karena hukum negara kita berbeda dengan negara yang ditempati oleh TKI. Sehingga ini yang memicu kasus ini harus menyesuaikan dengan hukum negara tersebut.

Kasus kasus yang menimpa para TKI kebanyakan dari kasus narkoba sampai kasus kekerasan serta pelecehan seksual terhadap tenaga kerja Indonesia.

Sedangkan data BNP2TKI tahun 2011 TKI terancam hukuman mati di negara Saudi Arabia ada 43 TKI , Malaysia ada 145 karena kasus narkoba , Singapore 26 TKI , Iran 1 warga Negara Indonesia . Kesemuanya terancam hukuman mati .

Djumhur mencontohkan dua orang TKI oleh keluarga dimaafkan tetapi kedua warga Indonesia tersebut terkena hukum publik artinya hukum takzir, atau hukum yang ditentukan oleh raja sehingga keduanya diancam hukuman mati karena melakukan pembunuhan dengan memutilasi majikanya.

Sedangkan ada tiga warga Negara Indonesia yang terancam hukuman pancung oleh negara Saudi Arabia yakni Siti Zaenab dari Madura, Sapinah dan Tutik Tursilawati .

Dalam hal menangani ketiganya, BNP2TKI sudah melakukan loby dengan keluarga maupun kerajaan dengan dipimpin langsung oleh Maftuh Basyuni (mantan Menteri Agama) dengan harapan hukuman diperingan. Salah satu TKI oleh pihak keluarga dimintai sebesar Rp 20 milliar atau sekitar 10 juta real . Bisa dilakukan oleh dengan sistem nego membayar sistem mengansur selama tiga tahun dengan nilai 3 juta .

Sedangkan Tania selaku tenaga kerja Indonesia yang juga menjadi profesi kontributor media Radar Taiwan mengaku penyebab tenaga kerja Indonesia di luar negeri karena faktor belum siap penguasaan bahasa dan adanya PJTKI yang asal memberangkatkan TKI ke luar negeri.md3

Friday, November 25, 2011

PBNU : NU harus jaga jarak dengan parpol


Gorontalo - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) Dr M Salim Al-Jufri menegaskan bahwa NU secara organisatoris NU tidak boleh berpolitik praktis atau menjaga jarak yang sama dengan parpol.

"Karena itu seluruh lembaga di NU harus menjaga jarak dengan parpol manapun, bahkan dengan PKB sekalipun," katanya saat melantik Pengurus Wilayah NU Provinsi Gorontalo, Kamis malam.

Sikap itu diambil NU setelah organisasi yang didirikan KH Hasyim Asy`ari itu kembali ke Khittah 1926 sebagai organisasi sosial keagamaan.

Sebagai bentuk ketegasan sikap itu, Rais Aam Syuriah PBNU KH Sahal Mahfudz memberikan teguran tertulis kepada Ketua Umum Tanfiziah PBNU KH Said Agil Siradj yang dinilai telah condong kepada PKB.

"Pemilik NU adalah Dewan Syuriah, Tanfiziah hanya pelaksana semua kebijakan yang telah digariskan Syuriah yang harus dipertanggungjawabkan secara berkala kepada Syuriah," katanya.

Namun, sikap menjaga jarak itu tidak berlaku dalam hubungannya dengan ormas sosial keagamaan lain.

"NU harus membangun hubungan yang baik dengan ormas-ormas Islam lain, karena bangsa ini harus dibangun secara bersama-sama, tidak bisa sendirian," ujarnya.

Selain itu, hubungan harmoni dengan ormas lain merupakan wujud dari pelaksanaan nilai-nilai agama tentang pentingnya berlomba-lomba dalam kebajikan.

"Dalam Al Quran, kita diperintahkan untuk berlomba dalam kebaikan, kita tidak bisa berlomba jika hanya sendirian, karena itu kita membutuhkan pihak lain," katanya.

Dalam praktiknya, NU harus menjadi "payung" bagi pluralisme masyarakat Indonesia dalam aspek suku, ras, golongan, agama, dan sebagainya.

"Karena itu, para wali menggunakan pendekatan kebudayaan, bukan politik, karena pendekatan kebudayaan yang memungkinkan untuk merangkul keanekaragaman yang ada di Nusantara," ungkapnya.

Salim Al-Jufri hadir melantik PWNU Provinsi Gorontalo periode 2011-2016 mewakili Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siradj yang batal hadir karena persoalan penerbangan.

Thursday, November 24, 2011

Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Siti Ruby Aliya Rajasa (Aliya)melangsungkan akad nikah pukul 10.00 WIB di Istana Cipanas, Cianjur, Jawa Barat.



Beberapa jam menjelang pernikahan putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edhy Baskoro Yudhoyono atau Ibas dengan putri Hatta Rajasa Siti Ruby Aliya Rajasa, kawasan Istana Cipanas Bogor mulai padat. Kepadatan bahkan sudah terlihat sejak pagi.

Tinggal hitungan jam sebelum pasangan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)dan Siti Ruby Aliya Rajasa (Aliya)melangsungkan akad nikah mereka pada pukul 10.00 WIB nanti di Istana Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Acara pernikahan mereka mengundang perhatian warga sekitar, sejak pagi tampak warga sekitar sudah berkumpul di dekat Istana.

BERITA TERKAIT

Wednesday, November 23, 2011

DPR Desak Pemerintah Pulangkan Jenazah TKW Juju

Jakarta - Satu lagi tenaga kerja wanita (TKW) asal Indonesia meninggal di Arab Saudi. TKW bernama Juju Juhana asal Majalengka, hingga kini jenazahnya belum diterima keluarga.

Juju yang beralamat di RT 02 RW 02 Blok Ahad, Desa Karangsambung, Kec Kadipaten, Kab Majalengka, berangkat menjadi TKW di Arab pada bulan Juni 2011. Almarhumah menggunakan jasa PJTKI Dinasti Insan Mandiri dengan egensi Adil Rect.

Selang dua minggu pada bulan yang sama, Juju diduga meninggal lantara keinginannya untuk kabur dari tempat majikannya. Dia kabur dari kediaman majikannya di lantai 3 dengan menggunakan seprei. Kematian Juju baru dilaporkan pada tanggal 28 September 2011.

Anggota Komisi IX DPR, Rieke Diyah Pitaloka, mendesak Pemerintah agar segera memulangkan jenazah Juju. "Keluarga sudah memberikan surat permohonan pemulangan jenazah sejak tanggal 03 Oktober 2011 namun hingga satu bulan belum ada informasi kepastian kepulangan jenazah Juju," jelas Rieke dalam rilis yang diterima INILAH.COM pada Rabu (23/11/2011).

Dia juga menjelaskan, pada tanggal 22 November 2011, Keluarga Juju bertemu langsung dengan Menakertrans, Muhaimin Iskandar, disela rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi IX. "Muhaimin berjanji akan segera memulangkan jenazah Juju dan membantu pemenuhan hak-hak normatif Juju ( upah dan asuransi) kepada keluarga," kata politisi PDIP ini.

Menurut Rieke, Pemerintah tidak menjalankan perannya menjaga TKW sesuai dengan pasal 27 ayat 1 UU 39/2004 yang isinya “Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.”

Pemerintah juga dinilai lambat dalam penyelesaian kasus seperti kasus Juju. Padahal keluarga telah memberikan permohonan pemulangan jenasah sejak 02 Oktober 2011. Informasi kepastian kepulangan jenasah masih belum pasti dan kematian keluargapun belum jelas.

Untuk itu, pihaknya menuntut Pemerintah dalam hal ini Kemenlu, Kemenakertrans dan BNP2TKI untuk segera memulangkan jenasah Juju. Pemerintah juga diminta memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh keluarga Juju.

Menurut Permenakertrans No 7 tahun 2010 tentang Asuransi TKI dibagian lampiran disebutkan bahwa resiko meninggal dunia maka pihak keluarga harus mendapatkan jaminan kematian (100% x Rp 50.000.000) dan biaya pemakaman (100% x Rp. 5.000.000).

"Pemerintah segera melakukan MoU dengan Arab Saudi dengan menerapkan prinsip hak asasi manusia," pungkasnya. [gus]

Kirab "Resolusi Jihad" NU dapat sambutan meriah


(Ketua pengarah Kirab Resolusi Jihad NU 1945 Muhaimin Iskandar menaiki buroq ketika diarak keliling Kota Cirebon, Jabar, Rabu (23/11). (FOTO ANTARA/Ari)

Jakarta - Kirab Resolusi Jihad Nadlatul Ulama (NU) 1945 memasuki hari ke-4 (23/11) di Kota Cirebon, Jawa Barat disambut meriah oleh ribuan warga NU berhamburan ke jalan dan bersama-sama mengibarkan bendera Merah Putih dan bendera NU.

"Saya terharu, warga NU semakin menyadari betapa sejarahnya sangat kaya dengan perjuangan meneguhkan NKRI," kata Ketua Pengarah Kirab Resolusi Jihad NU 1945 Muhaimin Iskandar di Cirebon, Rabu, saat menyaksikan penyerahan bendera Merah Putih dari Korda Jateng ke Korda Jabar.

Dalam keterangan tertulisnnya, Muhaimin mengatakan bahwa di sepanjang jalan warga NU yang ditemuinya menyatakan ingin meniru dan mewarisi semangat Resolusi Jihad.

"Peristiwa Resolusi Jihad 1945 bukan peristiwa biasa. Semangatnya membungkus peristiwa epos kepahlawanan 10 November 1945 di Surabaya. Perintah mati syahid ulama se Jawa-Madura saat itu membuat para pemuda berani mempertahankan kemerdekaan yang belum seumur jagung," ujarnya.

Dalam waktu dekat, Muhaimin menyatakan akan mengundang para sejarawan untuk bersama-sama melakukan penelitian atas peristiwa Resolusi Jihad 1945 tersebut.

"Kami ingin para sejarawan terlibat. Bukan saja penting, tapi kami ingin membuka mata warga NU akan kecintaan terhadap NKRI. Sehingga tidak ada lagi yang tertarik dengan ide-ide radikal agama yang menyesatkan," kata pria yang juga menjabat Menakertrans ini.

Acara penyerahan bendera Merah Putih itu juga dimeriahkan oleh mantan penyanyi "ST12" Charlie dan dihadiri oleh para ulama Cirebon dan ribuan warga NU.(*)

Tuesday, November 22, 2011

Foto : Penutupan Sea Games


Parade atlet menutup SEA Games XXVI di Stadion Sriwijaya, Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (22/11). Pesta olah raga se-Asia Tenggara 2011 yang telah berlangsung di Jakarta dan Palembang secara resmi ditutup oleh wapres Boediono dan SEA Games berikutnya akan diselenggarakan di Myanmar. (FOTO ANTARA/Rosa Panggabean)

Parade atlet menutup SEA Games XXVI di Stadion Sriwijaya, Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (22/11). Pesta olah raga se-Asia Tenggara 2011 yang telah berlangsung di Jakarta dan Palembang secara resmi ditutup oleh wapres Boediono dan SEA Games berikutnya akan diselenggarakan di Myanmar. (FOTO ANTARA/Rosa Panggabean)

Sejumlah Penari memperlihatkan aksinya saat penutupan SEA Games XXVI di stadio Sriwijaya, Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (22/11). Pesta olah raga se-Asia Tenggara 2011 yang telah berlangsung di Jakarta dan Palembang secara resmi ditutup oleh wapres Boediono dan SEA Games berikutnya akan diselenggarakan di Myanmar. (FOTO ANTARA/Rosa Panggabean)

Petugas menurunkan bendera SEA Games saat penutupan SEA Games XXVI di Stadion Sriwijaya, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (22/11). Pesta olah raga se-Asia Tenggara 2011 yang telah berlangsung di Jakarta dan Palembang secara resmi ditutup oleh Wapres Boediono dan SEA Games berikutnya akan diselenggarakan di Myanmar. (FOTO ANTARA/M Risyal Hidayat/11)

TKI perlu miliki kontrak kerja Jika Bikin Paspor Yang Ikut Program P6

Kuala Lumpur - Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Kuala Lumpur Mulya Wirana mengingatkan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mengikuti program pemutihan di Malaysia agar memiliki kontrak kerja dari majikannya sebagai bentuk perlindungan apabila terjadi permasalahan di kemudian hari.

"Kontrak kerja adalah bagian dari bentuk perlindungan untuk TKI. Bila terjadi permasalahan dalam pekerjaan maka kasusnya dapat ditelusuri dengan melihat kontrak kerja," kata Wirana saat mengunjungi tempat pelayanan permohonan paspor untuk program pemutihan di Wisma Duta Kuala Lumpur, Selasa.

Oleh karenanya, kata dia, kepada para TKI yang sedang menguruskan permohonan paspor barunya ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) diminta untuk melengkapi dokumen kontrak kerjanya.

Diakuinya, banyak juga para pemohon paspor dari program pemutihan ini yang tidak memiliki kontrak kerja meskipun keberadaannya di sini memang memiliki pekerjaan.

Agar mempermudah para TKI menguruskan kontrak kerja, kata dia, pihak KBRI telah menyiapkan format kontrak kerja. Bahkan kepada perusahaan selaku majikannya juga bisa mempergunakan format tersebut dengan melampirkan nama-nama para pekerjanya.

"Formatnya sudah kami siapkan. Satu kontrak kerja untuk satu perusahaan sekaligus dapat pergunakan untuk beberapa pekerja dengan mencantumkan nama-namanya," kata Wirana.

Sebelumnya Kepala Bidang Penerangan, Sosial, dan Budaya KBRI Kuala Lumpur Suryana Sastradiredja mengatakan, banyak TKI yang tidak mempunyai majikan ataupun majikannya berbeda dengan yang terdaftar ataupun tercantum pada slip pendaftaran pekerja asing tanpa izin (PATI) yang dilaksanakan pada bulan Agustus lalu.

Selain itu, banyak juga para PATI WNI yang terdaftar atas nama perusahaan Outsourching yang bukan merupakan perusahaan pengguna tenaga kerja tersebut.

Dalam hal ini, kata Suryana, pihak KBRI Kuala Lumpur telah melakukan upaya-upaya terhadap permasalahan tersebut dengan cara meminta para PATI WNI itu untuk menghubungi keluarganya untuk mengirimkan dokumen pendukung apabila dokumen dicurigai palsu.

"Kirim salah satu dari dokumen pendukung yang bisa dijadikan alat bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar WNI, bahkan surat keterangan dari kepala desa tempat tinggalnya juga sudah cukup," katanya.

Sedangkan soal pemindahan majikan (berbeda majikannya), KBRI meminta majikan yang baru untuk datang ke KDN guna merubah nama majikan.

Untuk PATI yang menggunakan perusahaan out sourching, kata Suryana, sebagai bentuk kepedulian dan keberpihakan kepada WNI, kemungkinan besar KBRI akan mengizinkan asalkan ada pihak-pihak yang bertanggung jawab dengan menandatangani kontrak kerja.


Pemohon meningkat

Sementara itu, jumlah pemohon paspor daripada para pekerja asing tanpa izin asal Indonesia yang datang ke KBRI Kuala Lumpur juga terus meningkat yang sebelumnya sekitar 500 orang kini mencapai 800 orang per hari.

Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan semakin dekatnya batas akhir program pemutihan yang diperkirakan sampai awal Januari 2012.

Terkait dengan itu, maka pihak KBRI Kuala Lumpur juga terus berupaya untuk bisa melayani mereka dengan menyediakan sejumlah loket di Wisma Duta, Kuala Lumpur.

Wirana menjelaskan, karyawan di KBRI dibantu oleh sejumlah tenaga lepas yang khusus untuk memberikan pelayanan paspor PATI yang semuanya mencapai 31 orang.

Bahkan, saat ini sudah ada beberapa tambahan tenaga dari pusat (Indonesia) yang diperbantukan di KBRI.

"Kami juga akan mengoptimalkan tenaga lokal staf di fungsi-fungsi lainnya yang ada di KBRI Kuala Lumpur," paparnya. ant

Monday, November 21, 2011

Pagi Ini Ibas-Aliya Lakukan Pengajin dan Siraman


Jakarta - Pasangan calon pengantin Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas dan Siti Ruby Aliya Radjasa atau Aliya, akan menjalani prosesi adat pranikah. Prosesi seperti siraman hingga pengajian akan dilakukan dimasing-masing kediaman keduanya, baik di Cikeas Bogor dan Fatmawati Jakarta.

Acara siraman untuk calon mempelai pria, Ibas, dilaksanakan di kediaman Cikeas, pukul 10.00 WIB Selasa (22/11/2011) pagi ini.
Usai pengajian dan siraman, dilanjutkan dengan acara pemasangan Bleketepe di kediaman putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut. Acara pengajian dan siraman juga dilakukan calon mempelai wanita, Aliya, di kediaman orang tuanya Hatta Rajasa, di bilangan Fatmawati, Jakarta Selatan.

"Acara pengajian dan siraman yang dilaksanakan di kedua kediaman baik di Cikeas maupun di Pak Hatta Rajasa, Fatmawati. Untuk kegiatan di Fatmawati akan dilaksanakan seperti di kediaman Pak SBY di Cikeas. yaitu acara pengajian pada 09.30 WIB, kemudian dilanjutkan siraman dan midodareni pada malam hari," kata Juru Bicara Kepresidenan ulian Aldrin Pasha, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (21/11/2011). [gus]

Ibas-Alya Sebar 3.500 Undangan

Sumber Tempo


Jakarta - Resepsi pernikahan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Siti Aliya Rajasa (Aliya) akan menjadi salah satu pesta pernikahan terbesar di Indonesia yang menarik perhatian masyarakat. Resepsi pernikahan dua anak petinggi negara yang akan digelar Sabtu, 26 November 2011 di Jakarta Convention Center (JCC) ini akan dihadiri ribuan undangan.

"Resepsi pernikahan yang dilaksanakan di JCC pukul 19.00 WIB ini akan dihadiri 3.500 undangan dan acara akan berakhir pada 21-22.00 WIB,"ujar juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, kepada wartawan, Senin, 21 November 2011.

Menurut Julian, ada tiga hari yang penting dalam rangkaian acara pernikahan putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan putri Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa ini. Besok Selasa, 22 November 2011 pagi, acara dimulai dengan pengajian, siraman, dan midodareni di rumah masing-masing calon mempelai.

Akad nikah digelar Kamis, 24 November di Istana Cipanas, Bogor. Ada seribu undangan disebar terbatas. Di antaranya untuk pejabat negara, pimpinan lembaga negara, dan duta besar.

Sabtu, 26 November 2011 menjadi puncak acara, yaitu resepsi yang akan diselenggarakan di JCC, Senayan, Jakarta. "Setiap sesi acara secara detail dapat diikuti dan diliput langsung oleh rekan media dan akan ada penjelasan tentang apa yang saat itu berlangsung,” kata Julia.

Pernikahan ini melibatkan dua budaya: Jawa dan Sumatera. Yudhoyono berasal dari Pacitan, Jawa Timur. Sedangkan Hatta berasal dari Palembang, Sumatera Selatan.

Sunday, November 20, 2011

Resolusi Jihad 1945 layak masuk sejarah NKRI

Jakarta - Momen Resolusi Jihad yang mengobarkan peristiwa perang 10 November 1945, yang dipelopori keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) dinilai layak masuk dalam buku Sejarah Perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kita menghidupkan kembali spirit dan ruh Resolusi Jihad NU 22 Oktober 1945 dan epos kepahlawanan 10 November 1945. Sejarah ini tidak tercatat dalam buku sejarah. Dengan kirab, kita ingatkan pemerintah bahwa Resolusi Jihad ini perlu masuk dalam sejarah nasional seperti Perang Diponegoro dan Perang Imam Bondjol," kata Ketua Pelaksana Nasional Muhaimin Iskandar, di Surabaya, Minggu (20/11).

Oleh karena itu, kata Menakertrans itu, dalam memperingati hari Resolusi Jihad itu, Keluarga Besar Nahdlatul Ulama menggelar kirab 'Resolusi Jihad' dengan rute Surabaya-Jakarta, mulai 20-25 November 2011.

Dalam keterangan tertulisnya itu, Muhaimin mengatakan, kirab juga didukung oleh Jam'iyah Ahli Thariqat Mu'tabarah An-Nahdliyah, PP Fatayat NU, PP Saburmusi, PP IPNI, PP IPPNU, LPSNU Pagar Nusa yang berangkat dari Surabaya menujun ke Jakarta.

Muhaimin Iskandar yang sehari-sehari sebagai Ketua umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di dalam kirap Resolusi Jihad ini menjabat sebagai ketua dewan pengarah.

"Melalui Kirab Resolusi Jihad ini, warga Nahdliyin ingin mengabarkan ke seluruh negeri bahwa Resolusi Jihad tidak lagi hanya menjadi peristiwa sejarah yang terpendam ataupun hanya menjadi menjadi sejarah lisan," katanya.

Kirab Resolusi Jihad ini, kata Cak Imin, juga merupakan ikhtiar dan seruan agar Resolusi Jihad diperingati setiap tahun untuk mengenang sejarah dan meneladani perjuangan ulama dan kiai NU dalam mempertahankan bangsa, negara, dan agama dari ancaman musuh.

"Kirab ini juga bertujuan untuk memberikan pesan kuat kepada generasi sekarang agar menstransformasikan jihad di era globalisasi dengan berjihad membangun negeri, menghadirkan kesejahteraan, menebarkan rasa aman dan kedamaian serta melanggengkan persatuan dan kesatuan di bumi nusantara," ujar Muhaimin.

Kirab Resolusi Jihad dimulai tanggal 20 November hingga 25 November 2011. Kirab Resolusi Jihad ini akan dimulai dari Monumen Resolusi Jihad di Kantor PCNU Kota Surabaya menuju Gresik, Lamongan, Tuban, Rembang, Pati, Kudus, Demak, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang, Bekasi, dan berakhir di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat.

Kirab tersebut akan mengarak Sang Saka Merah Putih dan Bendera NU oleh pasukan jalan kaki, ratusan sepeda motor dan puluhan mobil yang mengibarkan panji-panji Merah Putih dan NU di sepanjang jalan mulai dari Surabaya hingga Jakarta selama 6 hari perjalanan.

Kegiatan ini akan melibatkan ribuan massa NU di setiap kabupaten/kota yang akan dilalui oleh Kirab Resolusi Jihad. Mereka akan menyambut konvoi kirab dengan menggelar upacara serah terima bendera Merah Putih dan NU serta berbagai kegiatan sosial, demikian Muhaimin.(*)

Indonesia Dipastikan Juara Umum SEA Games

Palembang - Indonesia sudah mengamankan posisi juara umum setelah membukukan perolehan medali sementara dengan 140 emas, 112 perak, dan 103 perunggu.

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia/Komite Olimpiade Indonesia Rita Subowo menyatakan mungkin tidak akan ada perubahan posisi klasemen umum sampai penutupan pada 22 November mendatang. "Saya kira kita sudah tidak bisa terkejar lagi," katanya, Sabtu, 19 November 2011.

Dengan jumlah tersebut, Indonesia sudah mengamankan 25 persen dari total 545 medali yang diperebutkan di sepanjang pesta olahraga tingkat Asia Tenggara ini. Para pesaing terberat Indonesia, Thailand dan Vietnam, pun diperkirakan sulit mengatasi ketertinggalan mereka.

Hingga saat ini, Thailand menempati peringkat kedua dengan 85 emas, 76 perak, dan 94 perunggu. Vietnam duduk di peringkat ketiga dengan 80 emas, 77 perak, dan 82 perunggu.

Perenang sirip putra, Hans Yosaputra, dan pebulu tangkis putra, Simon Santoso, memastikan Indonesia menjadi juara umum. Hans meraih emas penentu itu saat berlaga di Stadion Akuatik Jakabaring, Palembang. Adapun Simon, dalam waktu yang hampir bersamaan, menjadi penentu dari Istora Senayan, Jakarta. Keduanya membuat Indonesia menutup perolehan medali sementara Indonesia menjadi 138 emas.

Hal itu membuat Rita sudah tenang dan yakin Indonesia menjadi juara umum pertama kali sejak 14 tahun lalu. Ia mengoreksi pernyataannya kemarin bahwa batas aman menjadi juara umum adalah 136 emas, dan bukan 130 emas. Sejak 1997, Indonesia puasa gelar juara umum SEA Games. Indonesia kalah bersaing dengan Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Thailand.

Hans, yang turun di nomor 800 meter surface putra, mempersembahkan sumbangan emas penentu setelah mencapai finis terdepan dengan catatan waktu 6 menit 44,41 detik. Hans mengalahkan perenang sirip Vietnam, Tran Bao Thu (6 menit 48,83 detik) dan Do Xuan Thien (6 menit 53,17 detik). Selain mempersembahkan emas, Hans mematahkan rekor SEA Games sebelumnya.

Simon membuat Indonesia semakin perkasa lewat sumbangan medali emas dari sektor tunggal putra, setelah mengalahkan tunggal putra Thailand, Tanongsak Saensomboonsuk, 21-10, 11-21, dan 21-19. "Atlet-atlet kita telah membuktikan kehebatannya, baik fisik maupun mental," katanya kemarin. Selain itu, cabang olahraga bulu tangkis mempersembahkan tiga medali emas lainnya.

Adapun para atlet soft tennis, Prima Simpatiaji dan Wukirasih, membantu dulangan medali Indonesia kemarin. Sejumlah medali emas juga diperoleh dari cabang-cabang lain. Ada pula sumbangan dua emas dari wushu. "Voli pantai juga berhasil menciptakan all Indonesian final," ujar Rita menambahkan.

Menurut Koordinator Bidang Terukur Program Indonesia Emas, Hadi Wihardja, Indonesia masih sangat berpeluang menambah perbendaharaan emasnya pada hari ini. "Masih ada kempo, perahu naga, fin swimming, dan paragliding yang menjadi harapan tambahan medali emas kita," katanya.

PKB menggelar tasyakuran dan doa bersama dalam rangka Harlah PKB di kantor pusat PKB



PKB menggelar tasyakuran dan doa bersama dalam rangka Harlah PKB di kantor pusat PKB, Jalan Sukabumi, Jakarta, Kamis 23 Juli 2009. Dalam kesempatan ini, ketua umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan harapannya agar PKB bisa menembus posisi dua di pemilu 2014

Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam.2 -0

SBY Serahkan Mandat Ketua ASEAN ke Kamboja

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menutup rangkaian KTT ASEAN pada Sabtu, 19 November 2011. Dalam akhir penutupan, Indonesia menyerahkan mandat Ketua ASEAN kepada Kamboja yang diwakili Perdana Menteri Hun Sen.

Rangkaian KTT ASEAN ke-19 ini adalah acara terakhir terkait keketuaan Indonesia pada 2011. Sejak Senin lalu, telah dilakukan pertemuan, mulai dari antar menteri luar negeri dan antar kepala negara.

Selain diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN, pada KTT kali ini juga hadir negara-negara mitra wicara yang bertemu pada konferensi ASEAN +3 dan KTT Asia Timur (EAS). Pada EAS, Amerika Serikat dan Rusia untuk pertama kalinya ikut serta. Hal ini, oleh juru bicara kemlu Michael Tene beberapa bulan lalu, adalah pertanda semakin pentingnya peran ASEAN di tengah masyarakat global.

Selain permasalahan fundamental seperti ketahanan pangan, energi, keamanan, dan sosial budaya, dalam rangkaian pertemuan KTT juga terdapat beberapa permasalahan yang cukup menarik perhatian media. Sebagian besar permasalahan tersebut terkait dengan konflik atau sengketa perbatasan antar negara, terutama menyangkut Laut China Selatan.

Selain itu, dalam KTT juga ditetapkan Myanmar sebagai ketua ASEAN tahun 2014, bertukar dengan Laos. Disetujuinya Myanmar sebagai ketua ASEAN dikarenakan negara-negara anggota ASEAN melihat perkembangan yang signifikan pada proses demokratisasi di negara tersebut. Dengan terpilihnya Myanmar, diharapkan proses perubahan dapat terus terjadi di bawah pengawasan negara-negara anggota.

Cak Imin: Tak Perlu Buat Parpol Baru

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta warga Nahdlatul Ulama (NU) menggalang komunikasi dan kekeluargaan untuk menyatukan kembali warga NU yang sempat 'tercerai.'

"Tidak perlu membuat partai baru. Sebaliknya saya mengajak untuk kembali ke rumah sendiri, NU dan PKB. Dan, mari bersama-sama membangun PKB demi kemajuan bangsa," kata Muhaimin Iskandar di Musyawarah Wilayah ke-3 PKB Jawa Timur yang bertema 'Rajut Kebersamaan Untuk Raih Kemenangan' di Surabaya, Sabtu, 19 Nopember 2011.

Muhaimin yang kerap disapa Cak Imin ini menilai sejarah telah membuktikan bahwa keberadaan NU ikut membangun terciptanya keadilan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, lanjutnya, PKB harus meneruskan semangat dan perjuangan NU ke dalam sistem dan praktek kenegaraan yang mengedepankan demokrasi melalui kekuatan struktur.

"PKB saya tugaskan meramu itu. Dan, untuk diketahui tantangan ke depan semakin berat baik di percaturan politik dan ketatanegaraan," imbuh Cak Imin yang juga menjabat menteri tenaga kerja dan transmigrasi ini.

Menurutnya, PKB memang tidak punya apa-apa dibanding parpol lain yang mampu melakukan survei yang berbiaya besar serta ditunjang dengan pencitraan dan publikasi media. Intinya, tegas Muhaimin, PKB harus bersatu, melayani dan bermanfaat untuk rakyat.

Sementara, tiga kandidat yang resmi maju di pemilihan ketua DPW PKB Jatim adalah Mas'ud Adnan, Khomaruddin Abbas dan Abdul Halim Iskandar. Mereka memperebutkan 39 suara, dari 38 DPC plus satu suara dari DPW. Laporan : Tudji Martudji | Surabaya (adi)

Kakak Kandung Muhaimin Iskandar Pimpin PKB Jatim

Surabaya - Kakak kandung Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, yakni Abdul Halim Iskandar akhirnya menjadi pemimpin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur setelah terpilih secara aklamasi dalam musyawarah wilayah III DPW PKB Jatim di Surabaya, Sabtu malam.

"Aklamasi menjadi pilihan setelah para pesaingnya gagal masuk menjadi calon karena tidak mendapat dukungan mayoritas," ujar Humas DPW PKB Jatim, Ari Rangkuti.

Sesuai peraturan pemilihan, para kandidat harus dipilih kurang lebih 12 suara peserta. Dari ketiga kandidat, yaitu Halim Iskandar, Mas`ud Adnan dan Khoiruddin Abbas, hanya Halim Iskandar yang memperoleh 28 suara.

"Mas`ud Adnan hanya meraih delapan suara, dan Khoiruddin Abbas dua suara, serta satu suara sisa abstain," tutur dia.

Dengan demikian, Halim Iskandar yang juga Ketua DPC PKB Jombang serta Wakil Ketua DPRD Jatim tersebut berhak memimpin partai berbasis massa Nahdliyin itu selama lima tahun ke depan menggantikan Imam Nahrawi.

Sidang pemilihan dipimpin oleh Ketua DPP PKB H Niam Salim, Sekjen Dewan Syuro DPP PKB Andi Muawiyah, dan Ketua DPP PKB Hj Ida Fauziyah.

Pemenang aklamasi tidak hanya dialami pada pemilihan ketua tanfidz saja, pada pemilihan ketua dewan syuro, proses pemilihan aklamasi juga didapat KH Abdus Salam Mudjib.

Pada saat pemilihan tahap pertama, KH Abdus Salam Mudjib mengantongi 29 suara, sedangkan calon lainnya yakni KH Ali Maschan Moesa dan H Abdul Halim sama-sama memperoleh satu suara, KH Sulthon tujuh suara

"Itu artinya KH Abdus Salam Mudjib yang berhak menjadi ketua dewan syuro DPW PKB Jatim lima tahun ke depan," papar Ari.

Sementara itu, Abdul Halim Iskandar mengaku akan menjalankan kepemimpinan PKB seperti yang diperintahkan DPP dan terus melakukan koordinasi dengan komponen pengurus lainnya.

"Siap atau tidak siap, saya harus siap menjalankan amanah ini. Kemenangan ini juga bukan karena kakak ketua umum DPP PKB, melainkan kemampuan dan kepercayaan DPC-DPC," katanya. [ant]

Tiga Kandidat Rebut Ketua PKB Jatim

Tiga kandidat calon Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (PDW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diminta mengedepankan akhlakul karimah, etika berpolitik, dan berjuang membesarkan partai.

Pesan itu disampaikan Sekjen DPP PKB, Imam Nahrawi, di Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-3 PKB yang dimilui hari ini hingga Minggu 20 November 2011.

"Tidak ada pesan dari ketua umum (Muhaimin Iskandar). Tapi, begitulah layaknya kader PKB, selalu mengedepankan kepentingan partai," kata Imam Nahrawi di Surabaya, Jumat 18 November 2011.

Tiga kandidat yang resmi mencalonkan diri untuk kursi ketua DPW PKB Jatim adalah Mas'ud Adnan, Khomaruddin Abbas dan Abdul Halim Iskandar. Mereka akan memperebutkan suara dari DPC dan DPW, yang dihadiri 38 DPC se-Jatim serta lima orang anggota delegasi dari sekretaris dewan syuro, dewan tanfidz dan unsur perempuan PKB.

Imam Nahrawi menambahkan, tantangan pengurus akan semakin berat. Di samping harus memajukan internal kepengurusan juga tantangan dan persaingan partai politik yang semakin besar.

"Termasuk mempersiapkan langkah-langkah pada pemilu mandatang," katanya.

Dalam kesempatan itu, masing-masing kandidat diberi kesempatan 'bersuara'. Mas'ud Adnan mengklaim mendapat dukungan 50 persen suara dari kiai Jatim. Dan, menyebut hubungan dirinya dengan kandidat lain baik dan soal persaingan adalah wajar.

Sementara itu, Khoiruddin Abbas menyampaikan visi untuk menjadikan PKB Jatim menang, kuat, berkuasa, dan menguasai. "Saya bertekad membangun dan menampung semua aspirasi yang sehat dan transparan," katanya.

Abdul Halim Iskandar yang juga kakak kandung Muhaimin Iskandar, akan terus melanjutkan amanat partai bila terpilih. Sesuai jadwal, agenda Muswil ke-3 PKB Jatim ini dilaksanakan di kantor DPW Jatim di Jalan Ketintang, Surabaya. (Laporan : Tudji Martudji | Surabaya, art)

Friday, November 18, 2011

Satgas mintakan maaf TKI Kalsel terdakwa pembunuhan

Banjarmasin (ANTARA News) - Satuan Tugas penanganan Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah di luar negeri akan meminta maaf kepada keluarga korban warga Arab Saudi yang dibunuh oleh tujuh terdakwa warga Kalimantan Selatan.

Ketua Satgas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Maftuh Basyuni di Banjarmasin, Kamis, usai menemui keluarga TKI asal Kalimantan Selatan mengatakan, pihaknya masih melakukan pendekatan (lobi) dengan keluarga korban di Arab Saudi agar memberikan maaf kepada para terdakwa sehingga mereka bisa bebas dari hukuman mati.

"Lobi tersebut kita lakukan juga untuk membebaskan TKI lainnya yang tersangkut masalah yang sama," katanya.

Menurut Maftuh, di Arab Saudi, putusan pengadilan berupa hukuman mati tidak bisa diubah sekalipun oleh Raja, kecuali keluarga korban bersedia memberikan maaf kepada para terpidana.

Permintaan maaf tersebut, kata Maftuh, biasanya tidak mudah didapatkan sehingga perlu kerja keras untuk menyakinkan keluarga korban.

Terkait uang tebusan, kata dia, hanya bisa diberikan setelah keluarga korban memberikan maaf dan menentukan tebusan yang harus diberikan terpidana.

Membantu para tersangka dari hukuman mati tersebut, kata dia, pemerintah juga telah menyewa sejumlah pengacara untuk mendampingi para TKI.

Tujuh TKI asal Kalsel yang divonis hukuman mati tersebut adalah Azis bin Supiyani, Muhammad Zaini bin Hartani, Muhammad Mursyidi bin Jumli, Sam?ani bin Muhammad Nayan, dan Saiful Mubarak bin H Abdullah yang semuanya warga Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kelimanya kini ditahan di penjara Mekkah sejak bulan Nopember2006 karena dituduh berkomplot membunuh dan mengubur dengan cara disemen, warga Negara Pakistan atas nama Zubair bin Hafiz Ghul Muhammad.

Dua TKW lainnya adalah Aminah binti H Budi, warga KabupatenTapin dengan tuduhan membunuh WNI bernama Amnah binti Ahmad dengan caramutilasi pada tanggal 27 Mei 2002, dan Darmawati bin Tarjani, warga Kandangandengan tuduhan pembunuhan bermotif dendam karena dipekerjakan sebagai WTS tanpa imbalan.

Selain dari Kalsel, tambah Maftuh, kini sedikitnya 26 warga negara Indonesia di Arab Saudi juga terancam hukuman mati.

Selain di Arab di Malaysia, jumlah warga Indonesia yang terkait kasus hukum jauh lebih banyak, yaitu 179 orang, denganperincian 138 orang terjerat kasus narkotik dan obat-obatan terlarang, 37 perkara pembunuhan, serta empat orang lagi akibat kepemilikan senjata api tanpa izin.

Di China, terdapat 13 orang Indonesia yang dihukum mati karena kasus narkotik. Sementara, dua orang WNI di Singapura terancam hukuman mati karena menjadi pelaku pembunuhan.

"Ke-15 orang warga Indonesia yang terjerat kasus hukum di China dan Singapura itu, berjenis kelamin perempuan," katanya.

Satgas TKI yang resmi dibentuk 7 Juli 2011 tersebut memiliki empat tugas yakni menginventarisasi permasalahan warga negara dan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Selain itu, memberi advokasi bagi TKI bermasalah, mengevaluasi permasalahan TKI, khususnya yang terancam hukuman mati, dan terakhir, memberi rekomendasi kepada Presiden tentang kasus-kasus yang ditemukannya.(ant)

Kesempurnaan Iman

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين. اما بعد
فياأيهاالحاضرون اتقوالله, اتقوالله حق تقاته ولاتموتن الا وانتم مسلمون

Hadirin jama’ah jum’ah yang berbahagia
Saya berwasiat kepada diri sendiri dan jama’ah sekalian untuk senantiasa betaqwa kepada Allah, dengan taqwa yang sebenar-benarnya. Marilah kita beryukur kepada Allah atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita. Terutama ni’mat iman yang mampu mendorong kita semua beristiqomah mengabdi dan menjalankan jama’ah jum’ah yang penuh berkah ini. Mengapa demikian, karena iman harus menjadi landasan segala amal perbuatan dan perilaku kita. Allah tidak menerima segala bentuk amal perbuatan yang tidak didasari dengan keimanan

Hadirin jama’ah jum’ah rohimakumullah
Iman dan ibadah ibarat benih dan buahnya. Benih yang bagus harus dapat menumbuhkan pohon dengan kwalitas buah yang terjamin. Dan begitu juga sebaliknya, buah yang berkwalitas akan mampu menjadi benih di masa mendatang. Daur ulang kedua inilah yang nantinya akan menaikkan kwalitas keduanya.
Dengan peningkatan yang berkesinambungan antara iman dan ibadah ini secara bertahap akan mampu menaikkan derajat ketaqwaan kita kepada Allah sehingga, kita menjadi seorang mukmin yang sempurna. Iman semacam inilah yang kita harapkan mampu meredusir keinginan dan syahwat serta maksiat, sehingga ketaatan kita kepaa Allah semakin mantap. Ketika kita merasa yakin kepada Allah swt, maka kepasrahan kita kepada-Nya akan semakin total. Pada saat inilah kita mencapai pada satu tingkat yang disebut para sufi dengan ketakukan (khauf) dan harapan (raja’) seperti yang tergambarkan dalam surat al-Anfal ayat 2




إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.

Hadirin jama’ah jum’ah yang mulia
Dari keterangan ayat di atas kita dapat menyimpulkan bahwa tawakkal merupakan syarat menjadi mukmin yang sempurna. Seorang mukmin yang dalam hatinya tidak tebersit kekhawatiran menghadapi dunia dan segala kekurangannya, sehingga yang tertinggal dalam hatinya adalah timbunan keikhlasan, dan kepasrahan. Modal inilah yang membuat seseorang rajin taat beribadah, sholat, zakat, puasa, bersedekah dan beribadah lainnya. Bentuk ibadah formal seperti ini merupakan cerminan tingkat ketaqwaan seseorang.
Model iman seperti inilah yang mampu menghantarkan kita selalu ingat kepada Allah swt (Dzikrullah). Sehingga semua amal perbuatan hanya kita sandarkan kepada Allah swt semata. Dzikir seperti inilah yang dijanjikan oleh Allah kepada manusia akan derajat yang mulia. Baik di mata manusia maupun di mata-Nya. Bisa saja derajat itu diberikan ketika masih hidup, ataupun kelak ketika janntun naim. Seperti yang termaktub dalam al-Qur’an

أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيم

tulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki (ni'mat) yang mulia.

Jama’ah jum’ah yang dimuliakan Allah
Rasa-rasanya sudah banyak rahmat yang telah dilimpahka oleh Allah kepada kita. Pernah kita menghitung berapa kali nafas kita hembuskan? Berapa kali kita mendapat kebahagiaan? Berapa kali kita terselamatkan? Andaikan Allah menghendaki yang lain, masihkah kita dapat berkumpul disini? Andaikan Allah menghentikan kerja pernafasan kita beberapa menit, apa yang terjadi? Pernah kita berpeikir untuk berterimakasih kepadanya?

Nah, jika demikian bukankah sudah sewajarnya kita mengabdi kepada-Nya, kita menyembahnya setulus hati, bukankah hanya Allah yang mampu memberikan kebahagiaan yang selama ini kita nikmati? Anak, istri, keluarga, semuanya adalah dari-Nya. mengapa kita masih menuntut surga untuk mengabdi kepada-Nya. itulah kita manusia. Selalu merasa kurang dan lupa. Iman yang kuat akan melestariakn ingatan kita kepada-Nya. ingatan yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu tertentu. Inilah zikrullah yang hakiki.

Jama’ah rohimakumullah
Ingatlah bahwa Allah telah memberikan begitu banyak rahmat kepada kita, mengapa kita masih sering merasa enggan mengabdi kepada-Nya? Semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita semua. amin


بَارَكَ الله لِى وَلَكُمْ فِى اْلقُرْآنِ اْلعَظِيْمِ, وَنَفَعَنِى وَإِيَّاكُمْ بِمَافِيْهِ مِنْ آيَةِ وَذْكُرَ الْحَكِيْمَ وَتَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ تِلاَوَتَهُ وَاِنَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ العَلِيْمُ, وَأَقُوْلُ قَوْلى هَذَا فَاسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Sumber: Majalah Nahdlatul Ulama Aula

Aktivitas Kegempaan Anak Krakatau Fluktuatif


Serang - Kepala Pos Pemantau Gunung Anak Krakatau (GAK) Anton Tripambudi menjelaskan, tingkat kegempaan yang terjadi di gunung tersebut masih fluktuatif.

"Tingkat kegempaan masih fluktuatif, kadang naik tapi kadang juga berkurang," katanya ketika dikonfirmasi di Cinangka, Serang, Banten, Kamis.

Ia menjelaskan, data kegempaan yang terekam Seismograf pada Senin (14/11) sebanyak 1.581 kali, kemudian Selasa (15/11) 1.400 kali, dan Rabu (16/11) tercatat 1. 533 kali.

Anton juga menjelaskan, tingkat kegempaan di gunung yang terlatak di Selat Sunda itu, pernah mencapai 7.000 kali, setelah statusnya ditetapkan siaga atau level III.

Menurut dia, kegempaan yang terjadi pada GAK masih membahayakan warga atau turis, dan PVMBG masih mengeluarkan larangan siapapun untuk mendekati lokasi kegempaan sampai radius dua kilometer.

"Kami masih melarang siapapun untuk mendekat ke lokasi GAK sampai radius dua kilometer, dan masih menetapkan statusnya pada level III atau siaga," katanya.

Warga kata Anton, dalam menghadapi kegempaan GAK yang meningkat dari Waspada ke Siaga diharapkan masih tetap melakukan aktivitas seperti biasanya.

"Warga tidak usah panik apalagi resah, karena aktivitas kegempaan tidak membahayakan nelayan atau warga yang ada di pesisir Pantai Cinangka, sepanjang rekomendasi yang kami buat diindahkan," ujarnya. [ant]