11 prioritas nasional ditetapkan pemerita

Jakarta (ANTARA News) - Implementasi program pembangunan jangka menengah diterjemahkan pemerintah dengan penetapkan 11 program nasional dalam RAPBN 2012, sebagaimana dikatakan Presiden Susilo B Yudhoyono dalam pidato pengantar nota keuangan pemerintah di depan Sidang Paripurna DPR/DPD, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa.
Sidang dengan agenda mendengar kebijakan keuangan pemerintah dan belanja negara itu merupakan agenda tahunan sehari menjelang hari peringatan kemerdekaan Indonesia. Ketua DPR, Marzuki Alie, memimpin sidang yang dihadiri segenap anggota DPR, DPD dan ketuanya, serta unsur-unsur pimpinan lain negara.
Ke-11 bidang prioritas nasional itu, kata Yudhoyono, dimulai dari reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, dan pasca konflik, serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
Dalam pidato itu, Kepala Pemerintahan menyampaikan sejumlah asumsi anggaran belanja negara. Dalam RAPBN 2012 itu, pendapatan dan hibah sebanyak Rp1.292,9 triliun yang naik hingga 10,5 persen ketimbang anggaran pada 2010. Sedangkan belanja negara dicadangkan 1.418,5 triliun yang berarti naik sebanyak Rp97,7 triliun ketimbang tahun lalu.
Sejumlah asumsi diajukan pemerintah, yaitu pertumbuhan ekonomi 6,7 persen setahun (sekarang 6,5 persen), laju inflasi 5,3 persen, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara tiga bulan 6,5 persen, nilai tukar rupiah Rp8.800 per dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah 90 dollar Amerika Serikat per barel, dan besaran produksi minyak mentah 950.000 barel perhari.
Sejalan dengan 11 prioritas nasional itu, maka pada sektor perhubungan pemerintah akan membangun jaringan baru rel kereta api sejauh 150 kilometer, mengembangkan dan merehabilitasi 116 bandar udara serta membangun 14 bandar udara yang sama sekali baru. "Kita ingin menyeimbangkan pembangunan infrastruktur yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia," kata Yudhoyono.
Masih di sektor perhubungan pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan kapasitas ditetapkan sejauh 4.005 kilometer, pemeliharaan dan perbaikan 36.316 kilometer jalan di seluruh Tanah Air, termasuk pembangunan 7.682 meter jembatan baru dan memelihara 217.076 meter jembatan yang sudah ada.
Jika pemerintah menyatakan perencanaan anggaran pembangunan dan belanja negara setahun ke depan dengan dana yang sangat besar itu, namun di tengah masyarakat hal berbeda bisa terjadi.
Baru-baru ini belasan desa di tapal batas Indonesia dan Sarawak, Malaysia, mengancam akan mengibarkan bendera negara tetangga itu. Alasan yang dikemukakan dalam nuansa emosional di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, itu sangat mendasar dan telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu.
Itu adalah kondisi jalan dari dan menuju desa masing-masing yang sangat buruk dan lebih mirip kubangan kerbau. Kondisi jalan serupa itu mengisolasi desa-desa mereka sehingga akses perekonomian atas produk-produk pertanian yang mereka hasilkan menjadi sungguh sulit. (*)