Ribuan TKI Membludak di KBRI KL Urus Paspor dan SPLP

Kuala Lumpur, (ANTARA KL) - Ribuan TKI, Senin (8/8) pagi memadati kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia, guna mengurus surat perjalanan laksana paspor (SPLP) yang dapat digunakan untuk pulang ke Tanah Air.

Sejumlah pekerja yang mengikuti program pengampunan pekerja asing tanpa izin (PATI) itu kepada ANTARA di kantor KBRI mengatakan, mereka datang untuk mengurus pembuatan SPLP agar bisa kembali ke Tanah Air, sedangkan pengurusan paspor digunakan sebagai kelengkapan dokumen untuk tetap bekerja di negara ini.

Ahmad Sodig, pekerja asal Banyuwangi, Jawa Timur, mengatakan bahwa setelah mengikuti pendaftaran PATI dan diambil sidik jari melalui sistem biometrik serta difoto, dirinya ke KBRI KL datang untuk mengurus dokumen SPLP.

Sebab, kata dia, dari informasi yang diterimanya kalau sudah ikut program biometrik, kepada PATI yang mau pulang tidak akan dikenakan biaya ataupun denda seperti kompaun.

"Kemarin saya sudah di biometrik lewat agen dengan membayar 300 ringgit dan sekarang mau bikin SPLP agar bisa pulang dengan lancar dan tidak dikenakan denda oleh pemerintah Malaysia," ungkap pekerja di sektor konstruksi yang telah beberapa tahun berada di negara ini.

Hal senada disampaikan Wadi, asal Pati, Jawa Tengah, yang bekerja sebagai pelayan restoran di Kuala Lumpur. Ia menjelaskan, kedatangannya ke KBRI juga untuk menguruskan dokumen agar pulang ke Indonesia dengan lancar dan aman.

"Saya sudah 24 tahun di sini. Saya ikut program pengampunan PATI ini untuk bisa kembali ke Tanah Air. Sekarang mau pulang saja," katanya.

Sedangkan, A Rahman, pekerja bangunan asal Kerinci, Jambi, mengatakan, meskipun dalam biometrik yang dilakukannya tertulis ingin tetap bekerja, namun akan menggunakan kesempatan ini juga untuk pulang kampung dengan harapan tidak dikenakan biaya berupa denda seperti biasanya diterapkan oleh pemerintah Malaysia kepada para pekerja yang tidak memiliki izin kerja resmi.

"Saya sudah tiga tahun di sini, sekarang mau pulang kampung saja karena di sana (Kerinci) juga sedang banyak pembangunan. Apalagi saya dengar mau ada pemekaran wilayah di sana. Ya namanya juga usaha, semoga dapat kerja di sana (Kerinci)," ungkapnya dengan menyatakan tidak terlalu berharap bisa bekerja lagi di Malaysia.

Sementara itu, pihak KBRI KL memperkirakan jumlah pekerja Indonesia yang mengurus dokumennya pada Senin ini , di atas 2.000 orang, yang berarti jauh di atas batas normalnya sekitar 1.200 orang pemohon per hari.

Menurut Kepala Bidang Penerangan, Sosial, Budaya KBRI KL, Suryana Sastradiredja, peningkatan pengurusan dokumen tersebut baik untuk paspor ataupun SPLP dimungkinkan dengan semakin dekatnya hari raya Idul Fitri 1432 Hijriah serta sudah berjalannya program pengampunan PATI yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia sejak 1 Agustus 2011.

"Dalam program pengampunan PATI, bagi pekerja yang mau pulang tidak akan dikenakan biaya ataupun denda berupa kompaun. Jadi, keadaan ini sekaligus digunakan oleh para pekerja juga untuk berlebaran di Tanah Air. Tentu untuk pulang mereka harus urus SPLP sebagai kelengkapan jati diri mereka," ungkapnya.

Di sisi lain, kata Suryana, PATI yang ikut program ini juga diminta untuk menguruskan paspornya terlebih dahulu sebelum mendapatkan kelulusan izin bekerja di negara ini.

Pihak KBRI KL juga sudah mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri Malaysia untuk mendapatkan konfirmasi tentang pembuatan paspor untuk mendapatkan permit kerja tersebut.

"Kami sudah sampaikan ke KDN dan sekarang sedang menunggu jawabannya," kata Suryana yang juga menjadi ketua pelaksana antisipasi program 6P (pendaftara, pemutihan, pengampunan, pemantauan, penguatkuasaan dan pengusiran).


Tambah Loket

Sementara itu, pihak KBRI KL telah menyiapkan tambahan loket dan peralatan serta penambahan petugasnya untuk mengantisipasi peningkatan permohonan pembuatan paspor dan SPLP sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada para Warga Negara Indonesia.

"Loket-loket tambahan telah kami sediakan, bahkan disiapkan ruangan baru yang mampu menampung tiga ratus kursi," katanya.

Dengan tambahan tersebut, maka akan ada sembilan loket sehingga pelayanan dalam satu hari (one day service) bisa tetap berjalan.

"Kita coba tetap "one day service". Tapi kalau jumlahnya terus membeludak, maka kita minta tambahan satu atau dua hari," ungkapnya, kalau diperlukan pelayanan dibuka juga pada Sabtu dan Minggu.