PJTKI Pertanyakan Kinerja Muhaimin

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) Yunus M Yamani mempertanyakan kinerja Menakertrans Muhaimin Iskandar yang dinilai tidak fokus dalam satu tahun pertama masa jabatannya.

"Saya tidak tahu apakah Muhaimin mengerti tentang ketenagakerjaan atau memang masukan dari bawahannya yang membuat programnya tidak jelas," kata Yunus dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu.

Dia melihat tidak ada program prioritas jangka pendek, seperti bagaimana membenahi permasalahan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang tak kunjung berhenti.

"Seharusnya Muhaimin membuat prioritas perlindungan TKI di luar negeri, baik yang di Timur Tengah maupun di Asia Pasifik," katanya.

Prioritas kedua, menata secara serius program-program pembenahan TKI yang semakin kacau karena tidak tuntasnya pembagian wewenang Kemenakertrans dan BNP2TKI.

Di sisi lain, Menteri dinilai merasa mampu menyelesaikan permasalahan TKI sehingga tidak melibatkan asosiasi PJTKI dalam mengatasi permasalahan yang ada.

"Sudah setahun jadi Menteri, dia belum pernah menerima organisasi dan asosiasi PJTKI secara formal," kata Yunus.

Bagaimana mau membenahi permasalahan TKI kalau para asosiasi dan pengusahanya tidak dilibatkan bersama dalam pembenahan penempatan dan perlindungan TKI, kata Yunus menambahkan.

Dia menilai, saat ini kualitas TKI yang ditempatkan sangat buruk dari sebelumnya. Bukan saja TKI yang sudah diberangkatkan, yang masih di penampungan atau di BLK banyak yang minta pulang.

"Artinya TKI yang masih di dalam negeri masih banyak yang belum siap. Hal-hal seperti inilah yang mestinya menjadi prioritas jangka pendek," katanya.

Sementara, permasalah TKI informal di luar negeri masih seperti dulu, seperti gaji tidak dibayar (kasus terbanyak), dianiaya dan tidak ada kontak dengan keluarganya.

Pada masalah seperti ini, kata Yunus, seharusnya melibatkan PJTKI untuk mengatasinya, karena merekalah yang mengerti dan dapat membantu mengatasinya.

Keengganan Muhaimin melibatkan asosiasi dan PJTKI, kata Yunus, kini menjadi pembicaraan PJTKI di berbagai kesempatan. (E007/K004)