Sunday, July 31, 2011

Sambut Ramadan, Semua Tempat Hiburan Malam di Jakarta Ditutup

Jakarta - Bulan Ramadan diperkirakan jatuh pada 1 Agustus Senin (31/7) besok. Untuk menyambut bulan suci itu, seluruh tempat hiburan di Jakarta akan tutup total 2 hari, mulai malam ini.

"Mulai malam ini seluruh tempat usaha hiburan malam akan tutup total sampai tanggal 1 Agustus besok," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Malam, Adrian Meilate, kepada detikcom, Minggu (31/7/2011).

Adrian mengatakan, khusus tempat hiburan yang waktu beroperasinya diatur, akan kembali buka pada tanggal 2 Agustus. Tempat hiburan yang waktu diatur boleh buka pada pukul 20.30 WIB sampai 01.30 WIB.

"Itu seperti karoke keluarga dan tempat hiburan di hotel-hotel bintang lima," jelasnya.

Selain yang waktu bukanya diatur, tempat hiburan malam juga ada yang ditutup total sampai Idul Fitri nanti. Oleh karena itu, Adrian berharap semua tempat hiburan malam mematuhi aturan-aturan ini.

"Yang jelas untuk nanti malam dan besok kalau ada yang coba-coba melanggar sanksinya bisa sampai pencabutan izin. Begitu juga untuk tutup penuh sampai lebaran nanti. Aturan ini sudah 7 tahun berjalan jadi saya harap tidak dilanggar," terang Adrian.

"Janganlah kita cederai bulan Ramadan ini," katanya.

Di Jakarta terdapat 1.300 tempat hiburan yang memiliki izin usaha resmi. Selama bulan Ramadan, 200 titik usaha akan tetap bukan dengan waktu yang diatur. Namun, meskipun diatur untuk nanti malam, dan saat malam Nuzulul Quran, H-1 lebaran, hari lebaran dan H+1 lebaran mendatang tempat usaha ini harus tutup.

Khusus bagi pengusaha tempat hiburan malam yang usahanya ditutup total selama bulan suci Ramadan, Adrian mengingatkan agar segera memberikan hak karyawan.

"Saya juga sudah imbau agar gaji, tunjangan hari raya (THR) diberikan dari sekarang. Karena efektif bekerja tinggal dua hari lagi," tegasnya.

Terkait ancaman adanya sweeping oleh kelompok-kelompok tidak bertanggungjawab, Adrian berharap hal itu tidak akan terjadi. Namun, sebagai antisipasi pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya.

"Pak Kapolda kan sudah jelas menyampaikan jangan ada sweeping, kalau mantau sah saja, tapi tidak main hakim sendiri," tandasnya.

Friday, July 29, 2011

Pendaftaran biometrik Untuk Pekerja Asing legal dilanjutkan

Oleh MOHD. KHUZAIRI ISMAIL
pengarang@utusan.com.my

KUALA LUMPUR 29 Julai – Program Pendaftaran Biometrik Pekerja Asing yang sepatutnya berakhir 31 Julai ini akan dilanjutkan kepada satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian.

Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein berkata, program itu juga akan berjalan serentak dengan program pendaftaran pekerja asing tidak sah yang akan bermula pada 1 Ogos ini.

“Sasaran kita adalah supaya proses pendaftaran pekerja asing sah dan tidak sah ini dapat diselesaikan secara keseluruhannya dengan cepat.

“Dari situ barulah kita dapat tahu berapakah jumlah sebenarnya pekerja dan warga asing yang berada di dalam negara kita ketika ini,” katanya kepada pemberita selepas majlis penganugerahan dokumen pengenalan diri kepada 100 penduduk keturunan India di sini hari ini.

Hishammuddin menambah, proses pendaftaran biometrik pekerja asing itu perlu dilaksanakan secara menyeluruh kerana ia melibatkan soal keselamatan terutama dari sudut jenayah rentas sempadan.

Katanya, meskipun pasukan keselamatan negara ketika ini masih berjaya mengawal keselamatan membabitkan anasir luar, namun jumlah pekerja asing yang bertambah boleh memberi tekanan dan meningkatkan ancaman kepada keselamatan negara.

“Sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diingini pada masa depan membabitkan pekerja asing ini, maka ketika itu kita sudah terlewat,” katanya.

Hishammuddin menambah, proses pendaftaran biometrik itu juga dapat membantu kerajaan menempatkan pekerja asing di sektor yang memerlukan tanpa perlu membawa masuk pekerja asing baru.

Justeru, tegas beliau, mana-mana majikan dan pekerja asing yang gagal mendaftar selepas tarikh baru yang akan diberitahu kelak tidak boleh menyalahkan kerajaan sekiranya dikenakan tindakan termasuk dihantar pulang ke negara asal.

Wednesday, July 27, 2011

KBRI KL Minta Pengecualian Waktu Pemutihan

Kuala Lumpur (ANTARA News) - Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur (KBRI KL) secara khusus meminta kepada pemerintah Malaysia untuk diberikan pengecualian waktu pelaksanaan program 6P termasuk pemutihan mengingat jumlah Pekerja Asing Tanpa Izin (PATI) dari Indonesia paling mayoritas.

"Kami segera mengirimkan surat permohonan kepada pihak Malaysia untuk diberikan pengecualian," kata Kepala Bidang Penerangan, Sosial, Budaya (Pensosbud) KBRI KL, Suryana Sastradiredja di Kuala Lumpur, Rabu.

Sebelumnya, kata Suryana, pihak KBRI juga sudah menyampaikan secara lisan kepada kementerian dalam negeri (KDN) Malaysia terkait permohonan pengecualian waktu tersebut.

"Kami sudah ada pembicaraan sebelumnya dan dalam pembicaraan tersebut pihak KDN meminta surat resmi permohonan itu. "Surat permohonan secepatnya akan kami kirim," ungkapnya.

Dalam penjelasan kementerian Dalam Negeri Malaysia bahwa pemerintahnya akan melaksanakan program tersebut mulai 1 Agustus 2011 dan waktu untuk pendaftaran disiapkan dalam dua minggu, sedangkan secara keseluruhan program 6P dicanangkan hingga akhir tahun ini.

Menurut dia, KBRI memperkirakan jumlah para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang masuk dalam program 6P (pendaftaran, Pemutihan, Pengampunan, Pemantauan, Penangkapan dan Pengusiran) untuk PATI sekitar 700 ribu hingga satu juta orang.

"Dengan pola kerja normal, untuk mengurus pembuatan dokumen TKI sebanyak itu maka memerlukan waktu dua tahun," ungkapnya.

Bahkan, lanjut dia, kalaupun mendapatkan tambahan bantuan mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM), peralatan teknologi informasi ataupun segala macam yang dibutuhkan untuk memperlancar program tersebut maka kami berupaya menyelesaikannya dalam enam bulan atau rata-rata melayani 4.000 hingga 6.000 TKI per hari.

"Dengan segala bentuk tambahan tersebut, maka kami bisa melayani pembuatan paspor ataupun surat perjalanan laksana paspor (SPLP) rata-rata 5.000 buku per hari. Itupun dengan bekerja selama tujuh hari per minggu dan 12 jam per hari," ungkapnya.

Sedangkan, saat ini dengan melalui 25 loket dengan SDM sekitar 37 orang (lokal staf) dan tiga orang (home staf), pengurusan dokumen dibatasi 1.200 orang per hari.

Sementara itu, guna memperlancar pengurusan dokumen untuk keperluan pemutihan diperlukan tambahan SDM sekitar 200 orang.

Dibagian lagi, pihak KBRI KL juga terus mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya guna mengantisipasi dimulainya program 6P sehingga dapat melayani permintaan dokumentasi untuk para TKI yang memerlukannya.

"Disamping melayani para PATI yang datang langsung ke KBRI ataupun kantor perwakilan RI di Malaysia, juga akan menyiapkan tempat di sejumlah tempat (menyewa gedung red) yang dipergunakan untuk mempermudah proses pengurusan dokumentasi," kata dia.

Bahkan, lanjut Suryana, kalau perlu dilakukan penghantaran langsung ke tempat para TKI di tempat penampungannya (kongsi) yang jauh dari kota guna mendapatkan pengesahan berupa tanda tangan dari orang yang bersangkutan langsung.(*)
(T.N004/R010)

Friday, July 22, 2011

Ke Makam Gus Dur? Tak Perlu Repot

JOMBANG, KOMPAS.com — Tak ada prosedur njelimet atau berbelit. Tak ada penjagaan berlapis. Tak ada pula pungutan-pungutan.

Begitulah jika berziarah ke makam Gus Dur (Abdurahman Wahid) di Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Sikap demokratis dan terbuka mantan Presiden RI ini semasa hidup seolah masih terefleksikan.

Masyarakat yang ingin berziarah ke makam Gus Dur memang sangat banyak. Bahkan, kian hari jumlahnya semakin banyak. Namun, pihak Pesantren Tebu Ireng tak membuat peraturan ketat. Siapa pun boleh berziarah ke makam Gus Dur.

Hanya, ziarah tak bisa dilakukan pada pukul 04.00 sampai 08.00 dan 17.00 sampai 20.00. Di saat itu, kegiatan para santri sedang padat. Penutupan makam hanya dilakukan agar kegiatan para santri tak terganggu.

"Ini karena kadang peziarah berjubel. Maka, agar kegiatan dan ibadah santri tak terganggu, pada jam itu ziarah ditutup," kata seorang santri Tebu Ireng.

Tim Gowes Jurnalistik: Pantau Jalur Mudik 2011 dari Kompas.com sempat merasa heran ketika mengunjungi Pesantren Tebu Ireng dan berziarah ke Makam Gus Dur. Ternyata, tak perlu repot-repot untuk berziarah ke makam tokoh besar yang juga mantan Presiden RI itu dan tanpa prosedur ketat.

Begitu juga dengan peziarah lain. Semua langsung dipersilakan masuk kawasan Tebu Ireng dan ke makam Gus Dur.

Berada di dalam lingkungan pesantren, makam Gus Dur sangat sederhana. Di sampingnya ada makam ayah dan kakeknya, Wahid Hasyim dan Hasyim Asyari. Semua makam sangat sederhana, tanpa ornamen berlebihan. Bahkan, makam Gus Dur belum diberi pusara.

Para peziarah juga tak dilarang memotret makam. Tak ada pula menyakralan makam.

Pernyataan Gus Dur yang khas, "Gitu aja repot," seolah tecermin dalam tata cara. Sederhana, mudah, dan tak perlu repot-repot.

"Ya, kalau mau berziarah dan mendoakan Gus Dur, silakan saja. Kami hanya menutup saat kegiatan santri sedang padat. Menjelang dan sehabis puasa, jumlah peziarah sangat banyak dari seluruh Indonesia. Bahkan, ada yang dari luar negeri," ucap seorang santri.

Dia juga menceritakan, peziarah ke makam Gus Dur tak hanya dari kalangan Muslim. Banyak juga masyarakat dari agama lain yang datang untuk berziarah.

Thursday, July 21, 2011

Kadis Budparpora Gresik Divonis 1,6 Tahun Penjara

Gresik (beritajatim.com) - Kepala Dinas Budaya Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Budparpora) Gresik, Sumarsono dituntut 1,6 tahun penjara setelah kasasi dari MA turun. Tuntutan terhadap Kadis Budparpora Gresik karena yang bersangkutan menjadi terpidana kasus korupsi reklamasi pantai di Pulau Bawean.

Majelis MA pimpinan Joko Sarwoko yang beranggotakan Qomariyah E Sapardjaja dan Mahdi Sirendra Nasution juga membebankan denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan. Artinya, bila denda tersebut tidak segera dibayarkan, maka mantan Kadis Lingkungan Hidup Gresik itu hukumannya ditambah 3 bulan penjara.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Gresik Fathul Mujib mengatakan, bila putusan kasasi tersebut baru diterima pengadilan pada 18 Juli lalu. Selanjutnya pengadilan mengirimkan salinan putusan ke terpidana Soemarsono dan jaksa. "Kami langsung memberitahukan kepada terpidana dan jaksa. Selanjutnya untuk urusan eksekusi pihak kejaksaaan yang tahu," ujarnya, Kamis (21/07/2011).

Fathul Mujib mengaku, tidak tahu-menahu terkait turunnya putusan kasasi empat terpidana korupsi reklami Bawean yang berbeda. Pasalnya, hal ini menjadi urusan MA. Hanya memang pihak pengadilan menerima putusan kasasi empat terpidana tersebut berbeda waktu.

"Ini kasasi Soemarsono yang terakhir. Dan kami baru menerima putusan kasasi MA tersebut seminggu lalu," tuturnya.

Sementara itu, Suyanto selaku kuasa hukum Soemarsono mengatakan, pihaknya pihaknya belum menerima salinan putusan tersebut. Namun, bila benar kliennya sudah diputus, maka para penerima aliran dana reklamsi lainnya harus diusut ke tipikor. "Bukan rahasia lagi lah, siapa saja yang menerima. Semuanya sudah tahu termasuk para pimpinan Gresik," pungkasnya.

Seperti yang pernag diberitakan, perkara korupsi reklamasi pantai Bawean senilai Rp1,1 miliar, terdapat lima terdakwa. Selain Siti Kuntjarni, ada Soemarsono (mantan Kaban LH), Zainal Arifin (mantan Kesubdin Kelistrikan dan Pertambangan BLH), Idang Buang Guntur (pemenang tender CV Daun Jaya) dan Sihabuddin (pemilik CV Daun Jaya). [dny/kun]

Sembilan TKI Jatim Terancam Hukuman Kisas

Bangkalan (ANTARA News) - Sembilan tenaga kerja Indonesia asal Jawa Timur terancam hukuman kisas atau hukuman yang setimpal dengan perbuatannya di Arab Saudi dengan tuduhan melakukan tindak pidana kriminal.

"Itu data yang ada pada kami," kata Kepala Pokja Ketenagakerjaan Biro Kesra Pemprov Jatim, Sulastri, usai menghadiri sosialisasi "Mekanisme dan Tata Cara Menjadi TKL Legal" di Dinsosnakertrans Bangkalan, Kamis.

Sulastri menjelaskan, lima di antaranya merupakan TKI berasal dari Bangkalan. Mereka itu di antaranya Mohammad Zaini, warga Desa Kebun, Kecamatan Kamal dan Siti Zaenab, warga Desa Martajasah, Kecamatan Kota.

"Kami masih mengupayakan melalui Kementerian Luar Negeri agar mereka mendapatkan keringanan hukuman oleh pengadilan setempat, sehingga mereka bisa kembali berkumpul bersama keluarga," ungkapnya.

Menurut Sulastri, pihaknya berjanji akan membantu sekuat tenaga, serta membela TKI yang terancam hukuman kisas itu karena mereka belum tentu melakukan perbuatan tersebut.

Ia mencontohkan seperti yang menimpa TKI Mohammad Zaini yang dituduh membunuh manjikan karena mencabut pisau yang tertancap ditubuh korban.

"Kasus-kasus seperti ini yang kami bela," ucapnya.

Sulastri menambahkan, pihaknya gencar melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait mekanisme dan tata cara menjadi TKI legal agar kasus serupa tidak terjadi lagi.

Sebenarnya kata dia, menjadi TKI legal, tidak sulit dan sudah ada caranya. Mulai mendaftar, mengurus administrasi di tingkat desa, kecamatan hingga ke kabupaten. Kemudian Dinsosnakertrans setempat akan mengeluarkan rekomendasi.

"Kami menyadarkan masyarakat agar tidak terpengaruh rayuan calo. Kami ingin masyarakat menjadi TKI legal dengan mengurus dokumen seperti paspor dan mengikuti pelatihan," paparnya.

Sulastri juga menyatakan, permasalahan yang sering memicu konflik antara TKI dengan majikannya selama ini, karena persoalan bahasa. Sebagian besar TKI yang bekerja di luar negeri kurang memahami bahasa asing.

"Misalnya disuruh mengambil piring, malah diambilkan pisau karena tidak mengerti bahasa yang diucapkan oleh majikan. Tapi, jika mengerti bahasa mereka, saya yakin TKI itu akan disayang oleh majikan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinsosnakertrans Bangkalan, Sabar Santoso, mengatakan, TKI terancam hukuman kisas hanya ada dua nama yang teridentifikasi, sedang tiga lainnya belum.

"Yang tiga ini meski informasinya dari Bangkalan alamatnya tidak diketahui, dan sampai saat ini balum ada pihak keluarga yang melapor ke Dinsosnakertrans," katanya.

Sunday, July 17, 2011

Khofifah Pimpin Muslimat NU


Bandar Lampung - Pengaruh Khofifah Indar Parawansa di Muslimat NU benar-benar luar biasa. Menteri Pemberdayaan Perempuan era Presiden Gus Dur ini kembali terpilih sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama dalam kongres ke-16 organisasi itu di Asrama Haji Bandar Lampung, Minggu (17/7/2011).

Khofifah terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum periode 2011-2016, tanpa proses pemilihan, di dalam sidang pleno yang dipimpin Ketua Pengurus Wilayah Muslimat NU Jawa Barat, Ella M Giri Komala. Terpilihnya Khofifah sebagai Ketua Umum pada kongres kali ini memperpanjang masa kepemimpinannya di Muslimat.

Seperti diketahui, Khofifah sebenarnya sudah dua periode memimpin Muslimat, yaitu periode 2001-2006 dan periode 2006-2011. Sehingga dengan terplihnya kembali pada kongres kali ini, ia menjadi Ketua Umum untuk periode ketiga.

Pada sidang pleno tersebut, setelah membacakan tata tertib pemilihan, Ketua Sidang Ella M Giri Komala tidak langsung memulai proses pemilihan, tapi meminta persetujuan kongres untuk menetapkan kembali Khofifah sebagai ketua umum dan mendapatkan persetujuan peserta kongres.

Tawaran aklamsi tersebut berdasarkan pernyataan dari PW Muslimat se-Indonesia beserta Pengurus Cabang di bawahnya yang meminta Khofifah memimpin organisasi itu untuk periode ketiga, saat rapat pleno dengan agenda pemandangan umum PW terhadap laporan pertanggungjawaban Khofifah, Jumat (15/7).

Dukungan tersebut secara tegas dinyatakan 31 dari 32 PW Muslimat se-Indonesia serta satu cabang istimewa Arab Saudi. Sedangkan 1 PW Muslimat, yaitu Yogyakarta tidak tegas mendukung Khofifah, namun menyatakan akan menerima siapapun yang terpilih.

Tawaran aklamasi Ketua Sidang ternyata mendapat dukungan semua peserta kongres. "Kalau semua sudah sepakat, maka Bu Khofifah langsung ditetapkan sebagai Ketua Umum Muslimat periode mendatang," kata Ella yang kemudian disambut tepuk tangan semua peserta kongres.

Karena selama kongres Khofifah belum pernah mengungkapkan kesediaan menjadi Ketua Umum, peserta kongres kemudian mengusulkan agar Khofifah maju ke atas podium untuk menanggapi dukungan peserta kongres.

Dalam pernyataannya, Khofifah menyatakan siap menerima amanat peserta kongres untuk kembali duduk sebagai Ketua Umum Muslimat. "Insyaallah saya siap menjalankan amanat ini. Semoga pengabdian kita di Muslimat diridloi oleh Allah," katanya.

Kesiapan Khofifah menjadi Ketua Umum Muslimat untuk periode ketiga tersebut disambut dengan suka cita oleh peserta kongres. Shalawat nabi pun akhirnya berkumandang di arena kongres Muslimat sebagai bentuk syukur para peserta kongres.

Selanjutnya, sidang pleno memilih tim formatur yang bertugas menyusun kepengurusan Pucuk Pimpinan Muslimat NU 2011-2016.

Sebelumnya, Khofifah sempat terancam tidak bisa dipiilih lagi karena sudah menjadi ketua umum selama dua periode.

Namun, komisi organisasi yang membahas Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga akhirnya memutuskan menghapus batasan periode dalam kepemimpinan pusat Muslimat NU.

Jika mengacu pada AD/ART yang lama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Kepala BKKBN era Presiden Gus Dur ini bisa terganjal. Namun, karena kuatnya keinginan peserta kongres agar Khofifah bersedia dipilih kembali, komisi AD/ART akhirnya memutuskan menghapus masa kepemimpinan maksimal dua periode menjadi tanpa batasan. [bar]

Friday, July 15, 2011

JK Percaya 5 Tahun Lagi Indonesia Stop TKI

INILAH.COM, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) optimistis, dalam waktu lima tahun ke depan, Indonesia sanggup menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) khususnya pembantu rumah tangga.

"Memang harus katakanlah lima tahun dari sekarang moratorium, hentikan setelah lima tahun, selesai," ujar JK kepada wartawan usai meresmikan mobil bantuan PMI, di Istora Senayan, Jumat (15/7/2011).

JK mengatakan penghentian ini bisa dilakukan asalkan pemerintah serius, membangun infrastruktur dan pemerataan listrik. Sebab di Indonesia untuk permasalahan listrik pembangunannya masih belum merata di beberapa daerah khususnya di wilayah Jawa yang diketahui menjadi kantong penyalur TKI.

"Masalahnya perkembangan manufakturing itu tidak secepat apa yang kita harapkan karena listrik dan infrastruktur kurang. Nah dengan perbaikan listrik dan infrastruktur di Jawa, maka manufakturing akan kuat," jelasnya.

Jika hal itu bisa terpenuhi, JK menyakini bahwa Indonesia mampu menghentikan TKI yang dinilai sebagai sumber pemasukan devisa Indonesia. Padahal pendapatan perkapita Indonesia sudah mencapai angka 3.000 sehingga tidak perlu lagi mengirimkan TKI jika hanya menjadi pembantu rumah tangga. "Hentikan (pengiriman TKI), harus dihentikan. Sanggup kok kita, bangsa ini sanggup." [bar]

TKW Asal Malang 5 Tahun Hilang di Bahrain

MALANG, KOMPAS.com - Kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih terus menghantui warga Malang, Jawa Timur. Setelah Zaenab, warga Kabupaten Malang yang kerja di Arab Saudi disekap sama majikannya, kini kasus serupa menimpa Inamah (30), TKW yang juga asal Kabupaten Malang. Inamah sudah 5 tahun tak ada diketahui keberadaannya.

Inamah adalah anak dari pasangan suami istri Marsu (61) dan Marsih (58), yang kini tinggal di Dusun Sumbergesing Kulon, RT 5 RW 8, Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. "Anak saya itu berangkat ke Arab saudi pada tahun 2000. Hingga kini belum diketahui keberadaannya. Tak pernah menghubungi saya dan keluarga lainnya. Saya tak tahu dia di mana sekarang," kata Marsih, Jumat (15/7/2011).

Marsih mengaku, terakhir bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya tersebut pada 2006 lalu, ketika Inamah pulang kampung. "Sampai hari ini, Inamah belum pernah memberikan kabar di mana posisinya berada," ujarnya.

Di tahun yang sama, Inamah sempat mengirim surat saat masih berada di Arab Saudi. Pada surat yang diterima Marsih dan keluarganya itu, Inamah mengaku posisinya di Bahrain. "Sejak saat itu, Inamah sudah tidak bisa dihubungi lagi. Jangankan kirim uang, mengetahui kabarnya saja, saya dan keluarga di sini tak tahu harus mengadu ke mana," keluhnya.

Di dalam keluarga Marsih, memang banyak yang mencari rupiah dengan menjadi TKI. "Saya masih mudanya memang juga kerja jadi TKW ke Arab Saudi. Ya, demi membantu keluarga," katanya.

Inamah, kata Marsih, berangkat pada tahun 2000 melalui PT Panca Bayu Adi Sakti, yang berkantor di Jakarta Timur. Adapun petugas lapangan (PL) yang memberangkatkan Inamah adalah Leni, warga Desa Ringinsari, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. "Saya sudah berkali-kali mendatangi rumah Leni itu. Tapi, dia mengatakan, kalau Inamah itu sudah berada di Jakarta, dan bukan tanggungjawab dia," katanya menirukan apa yang disampaikan Leni kepada dirinya.

Marsih mengaku akan terus mendesak PT Panca Bayu, agar anaknya dipulangkan ke Indonesia. "Kami sudah berkali-kali mendesak pada PT Panca Bayu di Jakarta itu. Minimal kami diberi kabar bagaimana keberadaan anak saya itu, Dan kami mendesak agar anak saya dipulangkan," harapnya.

Wednesday, July 13, 2011

"Saya Kapok Kerja di Luar Negeri"


(Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa bersalaman dengan Darsem bin Dawud Tawar saat acara serah terima oleh pemerintah kepada keluarganya, di Kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu (13/7/2011). Darsem merupakan TKI yang divonis hukuman pancung di Arab Saudi karena membunuh majikannya pada Desember 2007. Darsem lolos dari hukuman pancung setelah keluarga korban memaafkannya dengan bayaran diyat sebesar 2 juta Riyal atau sekitar Rp 4,6 miliar).

SUBANG, KOMPAS.com — Darsem menegaskan bahwa dirinya trauma atau kapok untuk kerja di luar negeri, apalagi kembali ke Arab Saudi.

"Enggak, saya kapok kerja ke luar negeri. Saya akan usaha apa saja di sini," katanya kepada Kompas.com, Rabu (13/7/2011) malam di kediamannya, di Patimban Pusakanagara, Subang, Jawa Barat.

Namun, ketika ditanya mengenai jenis usaha yang akan dijalaninya, Darsem mengatakan belum bisa menentukan jenis usahanya. "Belum. Belum tahu usaha apa yang akan saya jalani. Insya Allah apa sajalah," katanya lagi sambil mengelus rambut anak semata wayangnya, Sapi'i (6), yang duduk di pangkuannya.

Darsem menyampaikan niatnya untuk lebih berkonsentrasi membesarkan Sapi'i, anak satu-satunya. "Apalagi bapaknya sudah tidak memperhatikannya lagi," kata ibu satu anak ini. Darsem baru memiliki satu anak, yaitu Sapi'i, bukan tiga seperti pemberitaan sebelumnya.

Hal senada dikatakan oleh bapaknya, Dawud bin Tawar, bahwa jika Darsem ingin kembali kerja ke Arab Saudi, dirinya tidak akan mengizinkannya. "Saya masih sanggup menghidupinya. Apalagi, dia (Darsem) masih bisa kerja apa saja di sini," tegas Dawud.

Sementara nenek Darsem, Wadem (70), berkaul (janji) akan melaksanakan bancakan (makan bersama) di kampungnya, di Juntinyoat, Indramayu, jika Darsem dipulangkan. Wadem mengaku sangat gembira dengan kabar kepulangan Darsem.

"Apa Mbok Tua (Nenek) punya kaul?" tanya Kompas.com. "Ada. Saya akan kaul bancakan di sana (Juntinyoat, Indramayu). Nanti akan saya ajak Darsem ke sana," kata Wadem menjelaskan.

Bagi Wadem sekeluarga, kepulangan Darsem adalah karunia terbesar setelah beberapa lama dibuat bingung atas ketidakjelasan informasi proses hukum cucunya. Tampak jelas rona wajah kegembiraan terpancar dari anggota keluarga Darsem di antara gurat-gurat kelelahan karena kesibukan sejak pagi.

Kepulangan Darsem ke kampung halamannya disambut antusias oleh ratusan warga kampung berikut para jurnalis yang telah menunggu kedatangannya sejak siang hari. Bahkan, ada yang telah menantikan kedatangan Darsem sejak pagi hari.

Di antara para tamu, tampak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang Ade Rusmana, yang didampingi Kepala Seksi Informasi Tunggul Silaban dan Camat Pusakanagara Ela Nurlela, yang turut menyambut kepulangan Darsem.

Darsem Disambut Siraman Air Kembang


SUBANG,— Kedatangan Darsem, TKW yang nyaris dihukum pancung di Arab Saudi, disambut dengan antusias oleh warga Subang, Rabu (13/7/2011). Darsem tiba di Patimban Pusakanagar, Subang, menggunakan Toyota Kijang "Kapsul" biru tua bernomor polisi B 1498 RFN. Ia dikawal oleh anggota polisi dan didampingi orangtua, Daud bin Tawar, dan kuasa hukumnya, Elyasa Budianto.

Warga bersama para jurnalis saling berebut untuk menyambut dan mengambil gambar. Pada saat masuk gang rumahnya, Darsem mendapat siraman air kembang sebagai ucapan selamat datang.

Pada kesempatan tersebut, Darsem belum bisa diwawancarai dan tampak kelelahan. Elyasa Budianto menegaskan bahwa Darsem memutuskan untuk usaha kecil-kecilan dengan menggunakan modal hasil aksi solidaritas.

Dukung fatwa haram pengiriman TKW

Secara tegas Elyasa Budianto menyatakan mendukung fatwa haram pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) karena dianggap sebagai sumber masalah. "Saya mendukung fatwa haram pengiriman TKW. Hanya tenaga kerja pria saja yang dikirim," kata Elyasa kepada Kompas.com.

Secara khusus, Elyasa menyampaikan terima kasih kepada pers yang telah mendukung pemberitaan sehingga Darsem bisa bebas. Elyasa mengharapkan pemerintah meningkatkan perhatian kepada para TKI. Elyasa menambahkan, kasus Darsem bisa menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dalam memberikan perhatian kepada nasib tenaga kerjanya.

Darsem, tenaga kerja wanita asal Indonesa yang terancam hukuman mati di Arab Saudi, yang kini telah tiba di Indonesia

Jakarta - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyambut baik kepulangan Darsem, tenaga kerja wanita asal Indonesa yang terancam hukuman mati di Arab Saudi, yang kini telah tiba di Indonesia, Rabu (13/7).

Kepulangan Darsem ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri.

"Saya menyambut baik kepulangan Darsem hari ini. Saya langsung instruksikan Kepala BNP2TKI agar benar-benar mengawal kepulangan Darsem mulai dari Jakarta sampai ke kampung halamannya," kata Menakertans Muhaimin Iskandar seusai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Rabu.

Menakertrans mengatakan selama ini pemerintah telah berupaya keras dengan berbagai cara dalam menyelamatkan para TKI yang saat ini terancam hukuman mati di berbagai negara penempatan.

"Pada prinsipnya pemerintah berusaha keras dan mengerahkan segala daya upaya untuk menyelamatkan WNI/TKI yang terancam hukuman mati, termasuk dengan membayar tebusan. Namun perlu di klarifikasi dulu. Pemerintah akan memprioritaskan terlebih dahulu para TKI yang teraniaya, tidak berdaya, tidak bersalah, itu pasti kita bantu," katanya.

Sedangkan untuk WNI/TKI yang terlibat kriminalitas dan jual-beli narkoba, Muhaimin mengatakan pemerintah akan tetap berusaha, namun belum mempunyai bayangan untuk membantu menyediakan uang tebusan jika diminta untuk membebaskannya.

"Yang pasti kita prioritaskan untuk menyelamatkan TKI yang terdhalimi tidak berdaya dan tidak bersalah terlebih dahulu. Dananya harus dikombinasikan melalui pos-pos anggaran perlindungan WNI/TKI yang ada lintas kementerian, seperti Kemlu, Menko Kesra dan BNP2TKI," kata Muhaimin.

Sementara itu. untuk mengurangi jumlah TKI ke luar negeri, khususnya pada sektor "domestic workers", Kemenakertrans melakukan pembinaan khusus kepada 38 daerah basis rekrut TKI atau yang dikenal sebagai daerah kantong TKI.

"Kemenakertrans pun melakukan semua upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi bagi calon TKI, TKI, TKIPurna, dan keluarga TKI menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini. Dengan telah tersedianya lapangan pekerjaan yang baru di dalam negeri nantinya mereka diharapkan tidak berniat lagi bekerja ke luar negeri," kata Muhaimin.

Muhaimin menambahkan program Pemberdayaan masyarakat di 38 kantong TKI dilakukan
melalui penguatan berbagai kegiatan dan program-program yang mendekatkan pada potensi daerah asal TKI, yaitu, Wira Usaha Baru, Teknologi Tepat Guna, Padat Karya Produktif, Desa Produktif, Mobil Terampil, Rumah Terampil, Program "Link and Match" dengan Kemendiknas, peningkatan peran perbankan dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI dan pelayanan
remitansi.

Seperti telah diketahui, Darsem, adalah TKI asal Kampung Truntum RT 9 RW 4, Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dinyatakan terbukti bersalah membunuh majikannya pada Desember 2007. Pembunuhan terjadi karena Darsem membela diri saat akan diperkosa. Namun, pengadilan di Riyadh, Arab Saudi, menjatuhkan vonis mati kepada Darsem pada 6 Mei 2009.

Berkat bantuan Lajnah Islah (Komisi Jasa Baik untuk Perdamaian dan Pemberian Maaf) Riyadh dan pejabat Gubernur Riyadh, Darsem mendapat pemaafan. Pada 7 Januari 2011, ahli waris korban, Asim bin Sali Assegaf, memberikan maaf kepada Darsem, tetapi meminta uang kompensasi diyat sebesar 2 juta riyal atau sekitar Rp 4,7 miliar.

Pemerintah Indonesia sudah membayar uang diyat itu sehingga Darsem bisa bebas dari hukuman publik (penjara) setelah diupayakan pengampunan dari Pemerintah Arab Saudi. Jadi, saat ini Darsem telah resmi bebas.(*)

Tuesday, July 12, 2011

DPR Dukung Perampingan Lembaga Non-Struktural

Sumber Antara News

Jakarta - DPR RI mendukung rencana pemerintah untuk menghapus dan peleburan beberapa lembaga non struktural (LNS).

"Kita mendukung dan mendorong agar ini semua dapat direformasi, yaitu dimulai dari penataan dulu lembaga non struktural (LNS). Agar betul-betul tidak tumpang tindih, bisa efektif dan efesien nantinya," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

Hakam menjelaskan, selama ini ada sekitar 88 Lembaga Non Struktural (LNS) yang dibentuk berasal dari Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan ada juga dari Peraturan Presiden (Perpres), namun yang akan direformasi terlebih dahulu adalah LNS yang dibentuk dari Perpres.

"Ya jadi memang tadi dijelaskan ada banyak sekali LNS dan penbentukannya juga beragam, ada LNS yang dibentuk dari UU ada LNS yang dibentuk dari PP ada dari Perpres. Tampaknya yang akan di reformasi dulu yang dari Perpres, karena ada LNS yang pembentukannya dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah ada periodesasi dan juga fungsinya tumpang tindih seperti Komisi Hukum Nasional," kata Hakam.

Ia berharap dengan adanya reformasi dan penghapusan tersebut, maka akan tersisa sekitar 20 LNS.

"Diharapkan sekitar 20 LNS saj dan itu bisa menjadi lembaga yang efektif, efesien dan tidak tumpang tindih dengan kinerja dari Kementrian yang ada," kata politisi Partai Amanat Nasional itu.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) E.E Mangindaan mengatakan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI bahwa akan ada penghapusan empat LNS dan enam LNS yang akan dilebur kepada Kementerian atau lembaga lainnya. (zul)

Wapres Harapkan Lombok Tak Kirim TKW

Sumber Antara News

Lombok Timur - Wakil Presiden Boediono mengharapkan masyarakat Nusa Tenggara Barat tidak mengirimkan tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri.

"Ingin saya sampaikan terutama di Lombok Timur ini, saya dengar di sini banyak sekali tenaga kerja yang dikirim keluar. Tentu termasuk tenaga kerja pria dan wanita. Kalau TKW itu kalau seandainya bisa bekerja di dalam negeri, kita semua akan sangat berbahagia," kata Wapres di Lombok Timur, NTB, Selasa.

Hal ini dikemukakan Wapres saat bertatap muka dengan perwakilan penerima PNPM Mandiri, penyuluh KB, kader Posyandu dan petugas kesehatan se Provinsi Nusa Tenggara Barat di Pusat Pertanian Tembakau Sadana Arifnusa, Kabupaten Lombok Timur.

Menurut Wakil Presiden, program-program untuk memberdayakan para perempuan guna mendapatkan penghasilan perlu ditingkatkan, sehingga diharapkan mampu membendung keinginan untuk menjadi TKW di luar negeri.

"Barangkali bisa dipikirkan kegiatan apa yang bisa menawarkan (pekerjaan) bagi yang kebetulan tidak dapat pekerjaan," kata Wapres.

Sementara itu, selain bertatap muka, Wapres juga melakukan menyaksikan penyerahan kresit usaha rakayt oleh bank pelaksana kepada masyarakat, peninjauan oven tembakau dan pameran produk PNPM di Pusat Pertanian Tembakau Sadana Arifnusa, Kabupaten Lombok Timur.

Acara tersebut, mengakhiri kunjungan kerja Wapres selama tiga hari di Nusa Tenggara Barat.

Selama di NTB, Wapres meresmikan Festival Internasional Pemuda dan Olahraga Bahari VI, meninjau Bandara Internasional Lombok, meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Mataram yang terbakar, membuka konferensi internasional penguasaan lahan hutan.

Wapres juga berdialog dengan para pendidik dan perwakilan siswa-siswi sekolah seProvinsi NTB di SMK Negeri 1 Selong dan meninjau Poliklinik Bersalin Desa Bagekpapan di Lombok Timur.
(*)

Pemerintah Malaysia, Senin, mengumumkan penundaan pendaftaran para pekerja asing ilegal

Kuala Lumpur - Pemerintah Malaysia, Senin, mengumumkan penundaan pendaftaran para pekerja asing ilegal yang direncanakan berlangsung 11 Juli ini. yang direncanakan berlangsung 11 Juli ini.

Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Seri Hishammudin Tun Husein seperti dikutip Bernama mengatakan, ia tidak puas dengan rencana yang telah disusun sebelumnya untuk pelaksanaan pendaftaran pekerja ilegal tersebut.

"Saya berharap sebelum kita mulai program ini, semua pihak yang terlibat, termasuk pekerja ilegal, majikan, dan negara ketiga (untuk menerima pekerja yang dideportasi) telah siap sehingga tidak ada masalah di kemudian hari," katanya.

Ia mengatakan, program ini akan diimplementasikan segera setelah semua siap.

"Parapihak yang bertanggung jawab harus meyakinkan saya terlebih dulu bahwa semua sudah berjalan semestinya sebelum saya melaporkan hal yang sama kepada Wakil Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, sehingga tidak akan ada masalah saat program ini dimulai," katanya.

Pada 22 Juni Muhyiddin mengumumkan bahwa pemerintah akan melakukan pendaftaran massal terhadap pekerja ilegal mulai 11 Juli untuk mendata jumlah pekerja ilegal dan imigran gelap di negara tersebut, serta memiliki database tentang mereka.

Hishamuddin mengatakan ia tidak melihat masalah untuk pengambilan sidik jari pekerja ilegal dengan sistem biometric dan berharap kementerian-kementerian yang bertanggung jawab atas program ini, terutama untuk sektor perkebunan, kesehatan, pariwisata, serta pembantu rumah tangga, memahami prosesnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program 6P Pemerintah Malaysia yang diantaranya meliputi pendaftaran pekerja asing ilegal sebelum mereka dilegalkan serta pemberian ampunan kepada sebagian diantaranya sebelum mereka dideportasi.


KBRI ingatkan

Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Malaysia mengingatkan warga negara Indonesia agar berhati-hati atas tawaran sejumlah pihak yang mengaku memiliki mandat untuk menguruskan program pendaftaran pendatang asing tanpa izin (PATI).

"Kami minta para pekerja Indonesia jangan menggunakan agensi (perusahaan/syarikat) sebelum pemerintah Malaysia mengumumkan nama-nama agensi yang telah ditunjuk untuk melakukan pendaftaran tersebut," kata Kepala Bidang Penerangan, Sosial, Budaya, Suryana Sastradiredja di hadapan sejumlah organisasi, paguyuban dan perkumpulan masyarakat Indonesia di Kuala Lumpur, Rabu lalu.

Sebab, lanjut dia, pemerintah Malaysia belum mengumumkan nama-nama perusahaan tersebut. Namun bila nantinya ada maka akan disampaikan melalui surat kabar ataupun website-website di negeri ini.

Dengan demikian, kata Suryana, bila ada perusahaan ataupun agensi yang menyatakan telah mendapatkan izin dari pemerintah Malaysia, tolong disampaikan ke KBRI dan mereka akan segera di masuk daftar hitam (black list) agar WNI tidak menggunakan perusahaan tersebut.

"Apabila ada oknum, paguyuban, organisasi ataupun agensi yang melakukan pendaftaran tersebut, kami mohon dilaporkan ke KBRI KL," harapnya.
(T.N004/Z002)

Thursday, July 7, 2011

Dzikir Menuju Musyahadah Sosial

sumber NU

عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين. اما بعد... فياعباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون, وقال الله تعالى فى القرأن العظيم فاذكرونى أذكركم


Jama’ah Jum’ah Rohimakumullah
Marilah kita bersama-sama muhasabah, menghitung-hitung diri dan hati kita masing-masing, sudahkan keduanya kita tata sedemikian rupa hingga menambah nilai ketakwaan kita kepada-Nya. Hati ini harus selalu kita jaga, jangan sampai rusak terkena penyakit dan terjalar mala. Karena penyakit hati susah nian diobati, namun demikian insyaalah mudah dihindari. Dan bila terasa diri ini banyak dosa segeralah minta ampunan kepada-Nya dengan memperbanyak zikir, agar kita menjadi suci kembali. Karena Dia Allah adalah Tuhnan Maha Suci yang sangat menyukai kesucian. Maka hendaknya kita senantiasa dalam kondisi suci baik suci bathin maupun bathin.



--------------------------------------------------------------------------------

Fa qad qalallahu fil qur’anil adhim…


فاذكرونى أذكركم

“ingatlah kepada-Ku niscaya Aku ingat kepadamu.”(QS. al-Baqarah ayat 152)

Jama’ah Jum’ah yang dimuliakan Allah..
Ayat di atas mengingatkan kita bahwa dalam setiap tarikan nafas dan kesadaran manusia seyogyanya selalu menempatkan Allah sebagai pelabuhan terakhir. Berarti manusia dapat mengingat Allah di mana saja dan kapan saja selama ia masih berada di atas bumi-Nya. Kita pun sering melihat bermacam-macam ekspresi manusia dalam mengingat Allah; menangis, berdiam diri, menyanyi, menari, dan berkata-kata.

Dalam konteks ini umat Islam tidak pernah lepas dari tiga hal; “doa” (permintaan kepada Allah); “wirid” (bacaan tertentu untuk mendapatkan ‘aliran’ dari Allah); dan “zikir”, yaitu segala gerak gerik dan aktivitas yang berobsesi taqarrub kepada Allah. Termasuk juga zikir adalah me lafadz kan kata-kata tertentu. Zikir sangat penting karena ia merupakan langkah pertama tapakan cinta kepada Allah.

Zikir merupakan bentuk komitmen dan kontinuitas untuk meninggalkan segala hal yang berbentuk kelupaan kepada Allah dan memasuki wilayah musyahadah (persaksian), mengalahkan rasa takut bersamaan dengan rasa kecintaan yang mendalam. Zikir dapat dimaknai juga dengan ‘berlindung kepada Allah.’ Atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa zikir itu mengingat Allah yang dapat dilakukan dengan diam-diam atau bersuara.

Ma’asyiral muslimin, rahimakumullah
Zikir itu ada dua macam; pertama, zikr bi al-lisan, yaitu mengucapkan lafadz-lafadz (redaksi) yang dapat menggerakkan hati untuk mengingat Allah. Zikir dengan pola ini dapat dilakukan pada saat-saat tertentu dan tempat tertentu pula. Misalnya, berzikir di mesjid pada saat selepas salat. Kedua, zikr bi al-qalb, yaitu keterjagaan hati untuk selalu mengingat Allah. Zikir ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi tidak ada pembatasan ruang dan waktu. Pelaku sufi lebih mengistimewakan zikr bi al-qalb karena implikasinya yang hakiki. Meskipun demikian, zakir (seseorang yang berzikir) dapat mencapai kesempurnaan apabila ia mampu berzikir dengan lisan sekaligus dengan hatinya. Meskipun secara global terdapat dua kutub zikir, namun dalam realitasnya terdapat tujuh jenis zikir, pertama, zikr bi al-lisan (pengucapan dan bersuara), zikr al-nafs (tanpa suara dan terdiri atas gerak dan rasa di dalam), zikr al-qalb (perenungan hati), zikr al-ruh (tembus cahaya dan sifat-sifat ilahiah), zikr al-sirr (penyingkapan rahasia ilahi), zikr al-khafy (penglihatan cahaya keindahan), dan zikr akhfa’ al-khafy (penglihatan realitas kebenaran Yang Mutlak).

Yang tidak kalah pentingnya, para jama’ah jum’ah yang mulia, adalah bahwa zikir tidak menuntut seseorang untuk memahami konteks. Zikir hanya memerlukan arahan seorang guru. Maka zikir yang efektif adalah zikir yang diilhami dengan tepat oleh seorang guru ruhani dan selalu dalam pantauannya. Hal ini secara sederhana dan praksis dapat kita saksikan dalam ranah tradisi pesantren. Di kalangan santri, zikrullah biasanya diawali dengan zikr bi al-lisan, yaitu mengucapkan redaksi tertentu secara khusyu’ (konsentrasi), istiqamah (kontinuitas) dan thuma’ninah (stabil). Mula-mula zikr bi al-lisan dilakukan sebagai bagian dari ritual keagamaan, misalnya mengucapkan lafadz “subhanallah al-adzim” sebanyak 21 kali, 40 kali, 150 kali, 300 kali bahkan lebih dari itu. Teori-teori zikir ini sudah tentu mengacu kepada ajaran sufi yang telah dipercaya otentisitasnya. Sehingga zikr bi al-lisan tidak hanya sebatas ritual, tapi tahapan yang memfokus. Sehingga pada tahap tertentu secara otomatis mewujud dalam rutinitas hati dimana hati dengan sendirinya tergerak menuju ke alam musyahadah.

Pada tahap awal pengucapan zikir memang terasa sebatas lisan. Meskipun demikian hal ini bukanlah sesuatu yang buruk. Hanya saja seseorang perlu meningkatkan kualitas zikirnya hingga benar-benar mengantarkannya pada kondisi persaksian atas kesucian dan keagungan Allah. Kontinuitas zikir mampu membawa manusia pada satu tahapan dimana persaksian terhadap Allah memenuhi wilayah qalb (hati). Pada tahap ini zikir tidak lagi berada di wilayah kesadaran namun juga masuk dalam wilayah ketidaksadaran. Sehingga proses zikir pun berjalan di kala terjaga, tidur, pingsan, mati suri, bahkan sakaratul maut.
Sebagaimana di singgung di atas bahwa orientasi zikir adalah penataan qalb. Qalb memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena baik buruk aktivitas manusia sangat bergantung kepada kondisi qalb.

Jama’ah jum’ah rohimakumullah
Konsepsi zikir di atas menunjukkan bahwa zikir merupakan pelatihan hati untuk ber musyahadah kepada Allah. Musyahadah berarti pengabaian manusia atas perilaku yang destruktif dan kemunculan obsesi untuk menjadi pribadi yang sempurna. Musyahadah inilah makna hidup yang telah lama menghilang dari kehidupan manusia sehingga manusia terperangkap ke dalam berbagai krisis; krisis sosial, krisis struktural dan krisis etika. Hilangnya musyahadah dari diri manusia beriringan dengan orientasi hidup yang serba materi. Maka kehidupan manusia tidak lagi berkualitas karena pengabaiannya atas makna dan nilai. Kerja keras hanya diukur seberapa besar produk yang dihasilkan dan seberapa lama waktu yang telah dihabiskan. Padahal kerja keras juga mencakup nilai seberapa besar manfaat produk yang dihasilkan bagi kehidupan dan seberapa lama produk itu memberi manfaat bagi kemanusiaan.

Di sinilah peran zikir, yaitu memacu manusia untuk bertindak berdasarkan pemanfaatan dan kemaslahatan. Ma’ruf al-Kharkhi, seorang sufi besar, mengatakan bahwa hidup yang hakiki adalah kepedulian terhadap hakikat dan berpaling dari kepalsuan. Bila demikian, segala rupa tindakan lahiriah membutuhkan kejujuran, profesionalitas, dan berorientasi kemaslahatan secara luas. Dalam konteks ini kita dapat memerhatikan pribadi-pribadi sempurna, seperti; Umar bin Abdul Azis—yang layak disebut sufi—adalah seorang pemimpin negara (khalifah) berkualitas yang berhasil menjadikan kekuasaannya lebih bermakna bagi kehidupan; Jabir bin Hayyan, sufi sekaligus ilmuwan; Fariduddin al-Atthar, sufi dan juga konglomerat. Artinya, bahwa kesufian seseorang tidak akan menghalangi aktivitas sehari-harinya sebagai manusia biasa yang butuh pada pemenuhan hidup dan perjuangan membangun cita-cita kemanusiaan.

Kenyataan ini bukanlah sesuatu yang ganjil sepanjang manusia mampu menjaga proporsionalitas antara ilmu, amal dan kebersihan hati (tazkiyah al-qalbi). Allah berfirman dalam Surah al-Hajj ayat 54,


وليعلم الذين اتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لهاد الذين امنوا الى صراط مستقيم



”Agar orang-orang yang diberi ilmu meyakini bahwasannya al-Quran itulah yang haq dari Tuhanmu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanyadan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus”.


Demikianlah, ma’asyral muslimin…
Walhasil, bahwa zikir dapat membimbing seseorang untuk beraktivitas dengan hatinya. Zikir akan mempersembahkan hati manusia sebagai tempat suci di mana alam semesta menjelma sebagai bukti-bukti kehadiran Allah, kapan saja dan di mana saja. Wallahu A’lam bi al-sawab.

بَارَكَ الله لِى وَلَكُمْ فِى اْلقُرْآنِ اْلعَظِيْمِ, وَنَفَعَنِى وَإِيَّاكُمْ بِمَافِيْهِ مِنْ آيَةِ وَذْكُرَ الْحَكِيْمَ وَتَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ تِلاَوَتَهُ وَاِنَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ العَلِيْمُ, وَأَقُوْلُ قَوْلى هَذَا فَاسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Saturday, July 2, 2011

Presiden Harap Satgas TKI Bertugas dengan Efektif

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap Satuan Tugas TKI dapat segera melaksanakan tugasnya dengan efektif dalam upaya melindungi warga negara Indonesia yang mendapatkan masalah di luar negeri.

"Struktur organisasi akan kita rumuskan yang baik, dengan demikian, bisa mengemban tugas secara efektif," kata Presiden Yudhoyono saat memimpin rapat terbatas mengenai Satuan Tugas TKI di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat.

Presiden mengatakan bahwa Satuan Tugas tersebut akan menjadi bagian dari pemerintah dan bukan merupakan lembaga independen, untuk memperlancar koordinasi dan aliran data serta informasi.

Yudhoyono mengakui bahwa tugas Satgas TKI tidak ringan dan bahkan banyak yang mengatakan mustahil.

"Saya mengistilahkan ini sebagai tugas yang tidak ringan, banyak orang mengatakan sebagai `mission impossible`. Tapi selalu ada jalan Tuhan, sehingga yang `impossible` bisa menjadi `possible.` Itulah yang ingin kita lakukan," katanya.

Kepala Negara mengatakan ada sekitar 5 juta WNI yang tinggal dan bekerja di luar negeri.

"Dari sekitar 5 juta itu sebenarnya yang betul-betul bermasalah sedikit, banyak yang tidak bermasalah," ujarnya.

Menurut data, saat ini sekitar 200 TKI terancam hukuman mati. Dari jumlah itu, 70 persen terkait kasus narkoba dan 28 persen lainnya terkait kasus kejahatan pembunuhan yang terancam pidana mati. Mereka tersebar di Arab Saudi, China, Singapura, dan Malaysia.

Namun, Presiden mengatakan bahwa upaya pengampunan dan pengurangan hukuman yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tidak berarti Indonesia mengganggu supremasi hukum di negara tertentu.

Rapat tersebut dihadiri oleh enam menteri Kabinet Indonesia Bersatu II yaitu Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menlu Marty Natalegawa, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Mensesneg Sudi Silalahi, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Selain itu hadir pula sejumlah anggota Satgas TKI antara lain Maftuh Basyuni, Bambang Hendarso Danuri, Nazaruddin Umar, Hendarman Supandji, Alwi Shihab, dan Tatang Razak. Tampak pula Ahmad Rifai, Kemala Chandra Kirana, Ramli Hutabarat, Abdul Latief, Lisna Yuliani, dan Humprey Jemat.(*)

"Surat Berdarah" dari TKI buat SBY


SURABAYA, KOMPAS.com — Sebuah buku berjudul Surat Berdarah untuk Presiden karya seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Hongkong, Jala Dara, dikirim kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Gubernur Jatim Soekarwo. Buku itu merupakan kumpulan surat keluh kesah TKI yang hidup di negeri orang yang jauh dari perlindungan hukum negara asal.

Karena hari itu tidak dapat menemui Gubernur Soekarwo, buku yang dikirim LSM Migrant Institute itu terpaksa dititipkan kepada seorang petugas di Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan Surabaya, Jumat (1/7/2011).

Buku setebal 500 halaman itu berisi 30 tulisan keluh kesah TKI di luar negeri yang menderita karena tekanan majikan. "Saat mereka tertekan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa selain menulis surat," kata Direktur Program Migrant Institute, Ali Yasin.

Salah satu tulisan di buku itu mengisahkan seorang TKI asal Kediri, Rosminah (20), yang meninggal karena digigit anjing majikannya setelah tiga hari dihukum tanpa makan dan minum. Selain kisah Rosminah, banyak kisah lain seperti TKW korban pemerkosaan majikan, korban pemerasan oknum di bandara, serta korban penipuan PJTKI.

Ali berharap, melalui buku itu, setidaknya Presiden SBY dapat merasakan penderitaan TKI di luar negeri yang jauh dari perlindungan pemerintah negara asal. "Kami hanya ingin menunjukkan bahwa permasalahan TKI di luar negeri tidak dapat diselesaikan dengan hanya mengirim satgas, masalah TKI harus langsung ditangani Kepala Negara," katanya.

Selain buku Surat Berdarah untuk Presiden, LSM yang fokus pada perlindungan dan pemberdayaan buruh migran itu juga menitipkan buku berjudul Kepada yang Terhormat Presiden RI karya seorang novelis, Pipit Senja. Buku itu juga mengisahkan cerita

Dubes yang Banyak WNI Bermasalah Akan Dipanggil

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memanggil ke Jakarta para duta besar (dubes) Indonesia yang di wilayah kerjanya banyak terdapat warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati guna melakukan koordinasi lebih lanjut.

"Dalam waktu dekat segera akan dipanggil ke Jakarta dubes-dubes saudara kita yang mengalami ancaman hukuman mati," kata Presiden di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, saat memimpin rapat terbatas mengenai Satuan Tugas TKI.

Dubes Indonesia untuk Arab Saudi, kata Presiden, sudah berada di Indonesia menyusul protes keras Pemerintah Indonesia atas hukuman mati terhadap Ruyati binti Satubi, TKI yang terbukti melakukan pembunuhan di Arab Saudi, tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia.

"Segera kita akan undang ke Jakarta dubes Indonesia di Malaysia, di Republik Rakyat Tiongkok, dan di Singapura. Kita konsolidasikan, kita cocokan datanya dengan demikian kita berangkat dari data riil, paling mutakhir," katanya.

Presiden mengatakan bahwa koordinasi menyeluruh diperlukan untuk memberikan upaya terbaik dalam perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.

Sebelumnya Presiden mengatakan bahwa berdasarkan catatan jajaran pemerintah, baik Kemlu, Kemhukham, Kemenakertrans, sekitar 200 WNI terancam hukuman mati di luar negeri, dengan jumlah terbesar di Malaysia, setelah itu Arab Saudi, RRT dan Singapura.

Menurut Presiden, para WNI itu bukan kategori TKI yang dianiaya namun mereka yang memang berbuat kejahatan atau terlibat pelanggaran di negara tempatnya bermukim.

Presiden mengatakan bahwa tidak mungkin suatu sistem hukum menjatuhkan hukum jika tidak ada kesalahan apapun.

Kepala Negara mengatakan bahwa total terdapat 200 orang WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri, 70 persen diantaranya terlibat kasus narkotika.

"Memang keras, negara kita juga keras, kita jatuhkan mati, seumur hidup, 20 tahun penjara bagi yang terlibat kejahatan narkoba," katanya. Selain kejahatan narkotika, kata Presiden, 28 persen terlibat kejahatan pembunuhan.(*)