Calon TKI Harus Waspadai Perekrutan Ilegal

Sumber Antaranews

Surabaya - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar, meminta calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk mewaspadai jalur-jalur perekrutan yang menggunakan prosedur ilegal.

"Tidak hanya ke Korsel, Macau, atau Hong Kong, tapi jalur ilegal ke Malaysia juga masih ada, karena itu masyarakat hendaknya menggunakan prosedur ilegal agar tidak tertipu," katanya di Surabaya, Minggu.

Ia mengemukakan hal itu di sela-sela meninjau Pasar Seni Lukis Indonesia (PSLI) 2011 di Balai Pemuda Surabaya yang memamerkan ratusan lukisan sejak 7 Mei hingga 16 Mei.

Muhaimin Iskandar yang juga mengaku pengagum lukisan itu berharap masyarakat mampu menahan diri dengan tidak memaksakan berangkat ke luar negeri bila tidak meyakini prosedur yang dijalani benar-benar legal.

"Presiden sendiri sudah mencanangkan tekad untuk mengurangi TKI yang berprofesi tenaga kerja wanita (TKW) dan biasanya menjadi pembantu rumah tangga (PRT)," katanya.

Misalnya, TKW untuk Arab Saudi juga semakin berkurang dari 20 ribu per bulan menjadi 10 ribu per bulan.

Selain itu, pemerintah akan memperketat perusahaan pengerah TKI swasta (PPTKIS) di Tanah Air dan KBRI akan memperketat persyaratan untuk majikan yang akan menerima TKI.

"Kami memperketat PPTKIS agar mereka taat prosedur, kemudian KBRI di Arab Saudi akan memperketat persyaratan majikan yang akan menerima TKI. Para majikan harus mendaftar ke KBRI, lalu diseleksi," katanya.

Khusus kepada TKI yang bekerja sambil beribadah dan akhir-akhir ini menjadi "overstayer", Muhaimin meminta mereka untuk melalui prosedur yang legal dan mencari informasi tentang majikan di KBRI.

Secara terpisah, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jawa Timur, Moch Cholily, meminta Menakertrans untuk bertindak tegas terhadap PPTKIS yang merekrut TKI secara ilegal.

"SBMI Jatim sudah mengirimkan laporan kepada Menakertrans untuk bersikap tegas menyikapi banyaknya korban perekrutan TKI untuk Korsel yang bersifat `G to G` dan dugaan keterlibatan dosen Unisma Malang dalam perekrutan belasan TKI ilegal ke Macau," katanya.

Khusus kasus TKI ilegal ke Macau yang melibatkan dosen Unisma Malang, kata Ketua Umum DPP PKB itu, kasusnya sudah diadukan ke Polda Jatim, namun pihaknya meminta dukungan Menakertrans untuk memberi dorongan kepada Polda Jatim agar cepat tuntas kasusnya.