Mahasiswa Desak Penertiban PJTKI Nakal

(Mahasiswa KAMMI Surabaya menggelar aksi keprihatinan nasib TKI di depan kantor DPRD Surabaya, Kamis (30/6/2011))
SURABAYA, KOMPAS.com - Puluhan mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMMI) menggelar aksi keprihatinan nasib TKI di depan Kantor DPRD Kota Surabaya, Kamis (30/6/20011). Mereka mendesak agar pemerintah menertibkan PJTKI nakal. Nasib puluhan TKI di Arab Saudi yang terancam dihukum mati menurut mereka adalah ulah PJTKI yang mempekerjakan TKI secara ilegal, sehingga pemerintah tidak memiliki kekuatan untuk mengadvokasi mereka secara hukum.

'Keberadaan PJTKI nakal sangat erat kaitannya dengan keberadaan mafia TKI di negara ini,' kata Korlap Aksi, Jamal.

Pelanggaran hak pahlawan devisa di luar negeri sebenarnya sudah lama ada, namun pemerintah terkesan menutup mata. 'Saat Ruyati terkena hukuman mati, lucunya lembaga terkait seperti Kemenaker, BNP2TKI, dan Kemenkumham malah lempar tanggung jawab,' ujarnya.

Selain mendesak pemerintah untuk membongkar mafia TKI dan tertibkan PJTKI nakal, mahasiswa juga meminta pemerintah untuk melindungi hak-hak TKI sebagai warga negara, serta menghentikan pengiriman TKI ke negara bermasalah. Unjuk rasa diwarnai aksi teatrikal yang menggambarkan nasib TKI yang hampir sama dengan tawanan, bukan pahlawan devisa bagi negaranya. Aksi berjalan lancar dengan pengawalan petugas kepolisian.

22 Pramuka Gresik Ikuti Jambore Nasional

GRESIK | - Gugus Depan (Gudep) Kabupaten Gresik akan memberangkatkan 22 orang Pramuka Penggalang Terapan atau setingkat pelajar SLTP/MTs untuk mengikuti perkemahan Jambore Nasional ke IX di Bumi Perkemahan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, 2-9 Juli 2011.

M Choirul Hadi, Ketua Majelis Pembina Gugus Depan (Kamabigus) Kabupaten Gresik yang juga ketua rombongan kontingen mengatakan selama Jamnas peserta akan mengikuti sejumlah kegiatan, diantaranya Kampung Teknologi Sriwijaya yang berisi kegiatan teknologi informasi, industri kreatif, jurnalistik, budidaya lebah madu, ikan air tawar.

Selain itu ada pula Kampung Cindo Sriwijaya yang fokus pada kegiatan sosialisasi bahaya narkoba, daur ulang sampah, sanitasi lingkungan, perubahan iklim dan energi terbarukan seperti penjernihan air, pemanfaatan energi surya, angin, dan air. “Tidak ketinggalan juga kegiatan seni budaya dan wisata,” ujar Choirul Hadi.

Sementara itu, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto selaku Kakak Pembina Majelis Pembina Cabang (Kamabicap) Kabupaten Gresik merasa bangga dan senang, sebab kontingen dari Gresik bisa bergabung dengan kontingen lain dari seluruh Indonesia. ”Kegiatan Pramuka merupakan life skill menghadapi era globalisasi, manfaatkan waktu sebaik-baiknya dalam setiap kegiatan,” ujar Bupati Sambari.

Bertemu Dubes Arab, Presiden Singgung Soal Ruyati

JAKARTA,Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Abdurrahman Muhammad Amin Al Khayyath di Kantor Presiden, Selasa (28/6/2011), menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tak ingin kasus Ruyati binti Satubi, TKW di yang dihukum mati di Saudi terulang kembali. Aparat penegak hukum Arab Saudi mengeksekusi mati Ruyati tanpa memberi tahu hal tersebut ke perwakilan Indonesia di negara tersebut.

"Yang bersangkutan (Dubes Arab) menjanjikan akan menyampaikan hal-hal yang diutarakan Presiden. Presiden menggarisbawahi bagaimana menarik pelajaran dan memastikan hubungan bilateral akan lebih baik dalam berbagai aspek," kata Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah.

Presiden dan Dubes Abdurrahman juga membicarakan mengenai mekanisme perlindungan tenaga kerja Indonesia di Saudi. Presiden juga telah menyampaikan surat yang berisi protes kepada pemerintah Saudi melalui Dubes Saudi.

Mengenai apakah Presiden membahas tudingan Dubes Saudi bahwa Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa melakukan kebohongan ketika menyatakan pemerintah Saudi mengaku lalai dalam melakukan eksekusi terhadap Ruyati, Faiza mengatakan tidak. "Ini tidak dibahas dalam level kepala negara," ujar Faizasyah.

Faizasyah juga menegaskan bahwa hubungan pemerintah Indonesia dan Saudi saat ini dalam kondisi baik. Sebelum bertemu Presiden, Dubes Saudi telah menerima nota protes dari Presiden kepada pemerintah Saudi, Senin (27/6/2011). Nota protes tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Raja Saudi.

Persoalan TKI Tidak Pernah Sepih,Belum Tuntas Yang Satu Datang Lagi Berita Yang Lain

PAMEKASAN | - Setelah tenaga kerja wanita (TKW) asal Bekasi, Ruyati dihukum pancung, kini pasangan suami-istri, Hasin Taufik bin Tasid (40), dan Sab’atun binti Jaulah (30), tenaga kerja lainnya di Arab Saudi, tengah menunggu giliran dihukum potong tangan.

Hasin dan Sab’atun, pasutri warga Dusun Glugur, Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, Madura, diduga sudah memasuki penjara gelap (bawah tanah) sebagai pertanda akan segera menjalani hukuman.

“Kami sudah kehilangan kontak dengan mereka. Waktu belum masuk ruang penjara gelap masih bisa dihubungi oleh keluarga,” kata Makbullah, adik kandung Hasin kepada Surya di Pamekasan, Senin (20/6).

Kontak terakhir keluarga dengan Hasin terjadi, Kamis (16/6). Ketika itu, ia menceritakan bahwa dirinya bersama istrinya Sab’atun tidak akan bisa dihubungi lagi ketika sudah masuk penjara gelap sebagai persiapan menuju proses hukum potong tangan.

Hasin dan Sab’atun akan dieksekusi lantaran dituduh mencuri emas seberat 1 kg senilai Rp 250 juta milik majikannya, Umar Said Bamusak, di Jeddah, yang disimpan di kotak perhiasan di dalam lemari.

Hasin dan Sab’atun bekerja di rumah majikan yang sama. Hasin menjadi sopir dan Sab’atun sebagai pembantu rumah tangga.

Pasutri yang dikaruniai anak semata wayang, Ulfa (10), akhirnya dijebloskan ke penjara Briman Sijin Am, Blok 4, Jeddah sejak empat tahun lalu.

Meski pihak keluarga di Pamekasan sudah berusaha bagaimana cara keduanya bebas dari hukuman potong tangan, namun usahanya sia-sia. Bahkan adik kandung Hasin, Aminah (25) bersama suaminya Sahrul (28) yang menyusul sebagai TKI ke Arab Saudi, sejak dua tahun lalu, hingga kini tak bisa bertemu Hasin.

Sipir penjara di Jeddah melarang Aminah membezuk Hasin dan Sab’atun, namun Aminah dan Sahrul bisa mendapatkan nomor ponsel milik Hasin. Dari kontak telepon itu, Aminah mengetahui bahwa Hasin menjadi tukang pijat dan tukang cuci di dalam penjara.

“Dari ongkos pijat dan cuci itulah, Kak Hasin bisa membeli handphone dan pulsanya untuk menelepon kami di kampung,” terang Makbullah.

Makbullah kini mengaku sudah putus asa dan kehilangan harapan terhadap nasib saudaranya yang menunggu giliran hukuman potong tangan. “Kami sudah capek dan putus asa. Apakah masih ada harapan kakak saya bebas dari hukuman potong tangan? Satu-satunya harapan, kakak saya harus mengganti uang Rp 250 juta, baru bisa bebas. Tapi mana mungkin kami memiliki uang sebanyak itu. Uang kiriman sebelumnya sudah habis buat membayar utang dan biaya hidup di sini,” kata Makbullah.

Diungkapkan, setelah tiga tahun kakaknya menjalani hukuman penjara, 2010 lalu, ia kirim surat ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pamekasan dan Bupati Pamekasan, serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jatim.

Namun dari BNP2TKI Jatim di Surabaya hanya mendapat jawaban, keberadaan kakaknya masih akan dicek dulu ke penjara di Jeddah. Sedang bupati meminta keluarga di Pamekasan bersabar dulu. Mei 2011, Makbullah juga mengadu ke DPRD Pamekasan.

Melihat penderitaan Hasin dan Sab’atun, akhirnya Makbullah menjadi bapak asuh Ulfa (10), anak semata wayang pasangan Hasin dan Sab’atun. Sementara Hasin dan Sab’atun hanya bisa pasrah menunggu jadwal eksekusi pemotongan tangannya di negeri Arab Saudi.

“Kepada bapak-bapak pemimpin negeri ini, saya sangat memohon pertolongan untuk kebebasan kakak saya,” kata Makbullah.

Rekayasa

Menurut Makbullah, kasus pencurian yang tidak diakui kakaknya terjadi 2006. Saat itu Hasin mengantarkan majikannya ke kantor tempat kerjanya di Jeddah, berjarak 20 km. Sedang Sab’atun sibuk memasak di dapur.

Pada saat itu majikan perempuan yang tinggal di rumah mengaku kehilangan emas seberat 1 kg. Sab’atun dituduh pencurinya, sedang Hasin sebagai otaknya. “Pada saat sidang, kedua kakak saya membantah mencuri, tapi tetap dijebloskan ke penjara,” kata Makbullah yang mengaku kabar menyedihkan itu disampaikan kakaknya lewat ponsel.

Makbullah menduga, terjadinya pencurian emas itu adalah rekayasa agar sang majikan bebas, tidak perlu menggaji kedua kakaknya. Sebelum terjadinya kasus pencurian, gaji kedua kakaknya sebagian ditahan. Alasannya, akan diberikan semua, jika kedua kakaknya pulang ke Pamekasan.

Hasin dan Sab’atun, menjadi TKI sejak November 2001, melalui jasa pengerah TKI resmi, PT Hosana Adi Kreasi, Jl Haji Mukmin, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. “Kami mengetahui informasi ini setahun setelah kakak saya dipenjara. Dan PT yang memberangkatkan kakak saya itu tidak mau bertanggung jawab,” tutur Makbullah.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam, mengaku, sudah mendengar nasib buruk yang menimpa nasib TKI, Hasin dan Sab’atun. Ia meminta pemkab, khususnya Dinsosnakertrans segera menindaklanjuti masalah itu. “Pemkab harus jemput bola dan ada keseriusan mencari info sekaligus memberikan bantuan hukum bagi pasu­tri itu, agar keduanya bebas dari hukuman potong tangan,” papar Khairul Kalam.

Kepala Dinsosnakertrans Pamekasan, Akmalul Firdaus, ketika akan dimintai keterangan, Senin (20/6), terkait perkembangan kasus Hasin dan Sab’atun belum bisa dimintai konfirmasinya. Beberapa kali ponselnya dihubungi tidak diangkat.

Namun sebelumnya, seperti dilansir kantor berita pemerintah, Antara, Akmalul Firdaus mengatakan, nama Hasin dan Sab’atun tidak terdata di dinasnya. Namun pihaknya sudah berupaya mencari tahu kabar keduanya dengan mengirimkan surat ke Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang memberangkatkan keduanya, yaitu PT Hosana Adi Kreasi, Jakarta Timur.

“Mereka bilang sudah lama hilang kontak dengan keduanya, kami juga sudah kirim surat ke Kedutaan,” kata Akmal.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim Hary Soegiri mengatakan, untuk membebaskan dua warga Pamekasan dari hukuman potong tangan di Arab Saudi, pihaknya akan melakukan dua cara, yakni pendekatan formal dan informal.

Pendekatan formal, Pemprov akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BNP2TKI. Tapi sebelum itu, untuk mendapat data yang detail dan valid tentang si TKI, pihaknya akan mengumpulkan pejabat Disnaker Kabupaten/Kota, Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), dan asosiasinya – baik APJATI (Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) maupun IMSA (Indonesian Manpower Supplier Association).

”Setelah itu kita akan mendesak Kemenakertrans dan Kemenlu untuk melakukan lobi diplomatik membantu para TKI asal Jatim agar terbebas dari ancaman hukuman potong tangan tersebut,” ujarnya kepada Surya, Senin (20/6) malam.

Selain pendekatan formal, pihaknya juga akan melakukan upaya pendekatan lobi informal seperti yang pernah dilakukan mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 1999, dengan memohonkan pengampunan atas eksekusi pancung yang dijatuhkan kepada Siti Zaenab yang didakwa membunuh majikannya, kepada Raja Fahd.

Untuk itu, pihaknya akan segera menggali informasi sekaligus menginventarisir siapa saja orang Jatim yang punya kekuasaan dan pengaruh kuat di Arab Saudi. ”Jika sudah dapat orangnya, pendekatan ala Gus Dur itu akan kita lakukan,” tegas Hary.

Dikatakan, dua TKI asal Pamekasan yang terancam dipotong tangan merupakan bagian dari 316 TKI yang terancam hukuman di Arab Saudi. Sedangkan dari 26 orang TKI yang terancam hukuman mati, tidak ada satupun yang asal Jatim. Saat ini, jumlah TKI asal Jatim di Arab Saudi hanya 10 persen dari sekitar 3 juta orang TKI yang bekerja di negara itu.

Kronologis Proses Hukum TKI Ruyati

Sumber Inilah.Com


Jakarta- Kerajaan Arab Saudi pada Sabtu (18/6/2011) telah melakukan hukum pancung terhadap tenaga kerja Indonesia, Ruyati Binti Satubi karena membunuh majikannya.

Staf teknisi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Budhi H Laksana, menyampaikan kronologis permasalahan hukum yang dijalani Ruyati hingga akhirnya dieksekusi.

Melalui siaran pers yang diterima INILAH.COM, inilah penjelasan proses hukum yang dijalani Ruyati;

1.Pada 12 Januari 2010, Ruyati telah membunuh majikannya, Khariyah Hamid (64 tahun) dengan pisau jagal (pisau besar) kemudian menusuk leher korban dengan pisau dapur.

2. Kasus ditangani oleh Kepolisian Sektor Al Mansur Makkah Al Mukarromah penanganannya sejak awal tergolong cepat mengingat besarnya kasus dan kuatnya bukti-bukti yang ditemukan di TKP.

3. Kepolisian Al Mansur dan Badan Investigasi dan Penuntut Umum Makkah menginformasikan Ruyati dengan gamblang dan santai "mengakui" telah membunuh majikannya. Motif pembunuhan adalah rasa kesal akibat sering dimarahi oleh ibu majikan dan kecewa karena majikan tidak mau memulangkan. Ruyati juga menyatakan berniat untuk melarikan diri namun pintu rumah selalu terkunci sehingga tidak dapat keluar dari rumah majikan. Ruyati mengaku tidak pernah disiksa oleh majikannya.

4. KJRI menghadiri persidangan Ruyati sebanyak 2 kali yaitu tanggal 3 dan 10 Mei 2010. Dalam persidangan, Ruyati didampingi olehdua penterjemah mahkamah berkebangsaan Indonesia dan dua orang dari KJRI Jeddah. Begitu juga pada saat proses investigasi di Badan Investigasi dan saat reka ulang (rekontruksi) di TKP, Ruyati didampingi oleh penterjemah.

5. Sebagai upaya bantuan hukum, KJRI Jeddah telah mengirim dua Nota Diplomatik ke Kemlu Saudi Arabia tanggal 19 Mei 2010 dengan Nomor: 1948 dan tanggal 14 Agustus 2010 No. 2986 yang pada intinya meminta agar kepada KJRI diberikan akses kekonsuleran seluas-luasnya sebagaimana lazimnya termasuk informasi tentang jadwal persidangan, pendampingan dan pembelaan dalam sidang-sidang berikutnya untuk mendapatkan salinan putusan hukum terhadap Ruyati Bt Satubi.

6. Sehubungan dengan pemberitaan eksekusi qisas yang dilakukan oleh pemerintah Saudi Arabia, pihak KJRI telah melayangkan Nota Diplomatik informasi atas tidak adanya informasi mengenai jadwal eksekusi kepada Ruyati.

Bupati Himbau Warganya Jangan Jadi TKI

Sumber kompas.com


(Aktivis dari Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) saat berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Arab Saudi, Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, Jumat (19/11/2010) lalu.)

BEKASI, - Bupati Bekasi Saduddin meminta warga mengurungkan niat menjadi tenaga kerja di luar negeri.

"Jangan sampai kejadian Ruyati menimpa warga saya lagi," kata Saduddin seusai menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Ruyati, tenaga kerja yang dihukum pancung di Arab Saudi, di Kampung Ceger RT 03 RW 2 No 28 Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Senin siang (20/6/2011).

Saduddin mengatakan, kabar eksekusi mati terhadap Ruyati sangat mendadak diketahui oleh pihaknya. Dia cemas warganya yang sedang bekerja ke luar negeri dan terlibat kasus hukum, akan mendapat hukuman seperti Ruyati.

Seperti diberitakan, Ruyati dihukum pancung Sabtu (18/6) di Arab Saudi akibat membunuh seorang perempuan Arab Saudi. Di persidangan, Ruyati mengakui perbuatannya. Keluarga korban (Khairiyah Hamid Binti Mydlid) tidak mau memaafkan Ruyati.

PRT di Malaysia, Meraih Gelar Diploma

Sumber Kompas.com


Terkejut! Itulah ketika pertama kali saya membaca berita ini. Adalah Encik Sharidan, seorang kompasianer’s Malaysia yang memberikan link di group facebook, My Kompasiana dengan memberikan sedikit kalimat, “Wah, masih belum ada yang mahu membuat artikel mengenai ini, kenapa ya?” dengan memberikan link, Berita Harian

Buru-buru saya membuka linknya. Dan, subhanallah… tajuk dalam berita tersebut, “Pembantu Rumah Lulus Diploma OUM”
Warga Indonesia belajar separuh masa dapat CGPA 3.39

KUALA LUMPUR: Warga Indonesia, Sarmini Muhyadi, 28, yang bekerja sebagai pembantu rumah sejak tujuh tahun lalu bersama sebuah keluarga di Damansara Utama di sini, berjaya menamatkan pengajian bidang pengurusan secara separuh masa di Universiti Terbuka Malaysia (OUM) hujung tahun lalu.

Anak kelahiran Kampung Banyumas, Jawa Tengah itu yang memperoleh mata purata nilai gred kumulatif (CGPA) 3.39 akan menerima Diploma Pengurusan pada hari ketiga Konvokesyen ke-10 OUM di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC), hari ini.

Allahu Akbar! Tak dapat digambarkan perasaan haru saya, entahlah… Saya merasa begitu bergembira melihat dan membaca berita ini. Kini ada srikandi dengan menyandang gelar diploma dari seorang pembantu rumah tangga.

Yah, majikan Sarmini beretnis China, tapi beliau dalam keluarga majikannya diberlakukan seperti anggota keluarganya. Bahkan, kesulitan ketikan akan menghadapai ujian pun dibantu oleh ahli keluarga majikannya. Tak heran, karena kedua majikan Sarmini adalah seorang pensyarah (dosen)

Sarmini Muhyadi perempuan berumur 28 tahun ini membawa angin segar. Subhanallah… Lagi-lagi saya susah hendak menulis apa. Membaca satu persatu, ia memperolehi IP (indeks prestasi)3,39

Sarmini, tahniah telah menjadi srikandi Indonesia di Malaysia dengan menyemat gelar diploma. kembalilah ke tanah air, dengan ilmu yang kau perolehi. Semoga Allah memberkahi, amin… Sekali lagi, tahniah untuk Sarmini. Keterbatasanmu bekerja sebagai pembantu, tak membatasi diri untuk terus maju dan berkembang. Salut!

Menakertrans: Moratorium Pengiriman TKI ke Arab Saudi Dapat Dilakukan

Jakarta - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar buka mulut soal kemungkinan melakukan moratorium penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi. Saat ini pemerintah sedang mempersiapkan langkah-langkahnya.

"Pemerintah telah melakukan pengetatan total menuju moratorium terhadap penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi. Pengetatan ini dilakukan untuk memperbaiki sistem dan mekanisme penempatan TKI secara keseluruhan," ujar Muhaimin dalam keterangan pers yang diterima detikcom, Selasa (21/6/2011).

Ia mengaku, proses pengetatan pengiriman TKI ke Arab Saudi sedang berlangsung beberapa bulan ini. "Pengetatan total telah dilaksananakan selama 3 bulan ini untuk memperbaiki sistem dan mekanisme penempatan TKI. Ini merupakan soft moratorium penempatan TKI ke Arab saudi" pria yang akrab disapa Cak Imin ini.

Muhaimin mengklaim pemerintah sudah melakukan pengetatan total dengan melakukan seleksi ketat terhadap majikan/pengguna jasa TKI. "Pengetatan total atau soft moratorium ini bisa saja diubah statusnya menjadi moratorium, namun kita harus benar-benar mempersiapkannya. Kalau sudah matang siap dilaksanakan," tegas Muhaimin.

(ape/Ari)

Hukum Arab, Jenazah Tak Dapat Dipulangkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dita Indah Sari mengatakan, pemerintah akan berupaya terus agar jenazah Ruyati binti Satubi dapat dipulangkan ke Indonesia.

Menurut Dita, meskipun aturan hukum di Arab Saudi mengharuskan jenazah korban qishas dimakamkan di Arab Saudi, upaya-upaya itu akan tetap dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah.

"Selama ini aturan hukumnya jelas, jenazah qishas tidak dapat dipulangkan. Namun, kemungkinan selalu ada sehingga upaya tetap harus dijalankan. Dan, jika ini benar-benar tidak mungkin maka salah satu anggota keluarga almarhumah yang akan kita berangkatkan ke sana untuk menjenguk tempat peristirahatan beliau," ujar Dita dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (20/6/2011).

Terkait soal santunan, tambah Dita, pemerintah juga telah menuntaskan kewajiban tersebut dengan memberikan santunan senilai Rp 97 juta kepada ahli waris Ruyati di Indonesia. Santunan tersebut terdiri dari santunan kematian asuransi, uang duka dari PPTKIS, Kemennakertrans, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).

"Semua sudah kita berikan hari ini. Tapi, bagaimanapun juga, kami sadar bahwa uang tidak bisa menggantikan nyawa yang telah pergi. Namun, sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian, hal ini tetap kami tuntaskan," tambahnya.

Sementara terkait informasi dari Kementerian Luar Negeri mengenai tidak adanya pemberitahuan dari pihak Arab Saudi akan pelaksanaan eksekusi Ruyati, Dita juga menyampaikan kekecewaan atas situasi tersebut.

Dia mengharapkan agar pihak Arab Saudi memastikan di masa mendatang kasus tersebut tidak terulang lagi karena menyangkut nyawa orang.

"Apalagi pemerintah kita dan Arab Saudi telah menandatangani sebuah Statement of Intent yang merupakan sebuah permulaan dari MOU. Jadi Kemennakertrans akan terus mengupayakan agar MOU yang seharusnya ditandatangani pada bulan September itu dapat dipercepat prosesnya. Sehingga, perlindungan menjadi lebih pasti dan penanganan terhadap kasus-kasus TKI dapat melibatkan kedua negara secara efektif," tukasnya.

Wahyu Susilo: 23 WNI Terancam Hukuman Mati di Saudi, Pemerintah Jangan Kecolongan

Jakarta - 23 Warga negara Indonesia (WNI) yang mayoritas pekerja rumah tangga (PRT) migran terancam hukuman mati di Saudi Arabia. Pemerintah RI diwanti-wanti agar tidak kecolongan agar kasus Ruyati tak lagi terulang.

"Di Saudi Arabia ada sekitar 23 WNI yang mayoritas adalah PRT migran menghadapi ancaman hukuman mati. Kalau pemerintah kinerjanya tetap sama dengan sekarang, maka kasus Ruyati ini bukan kasus terakhir, meskipun kita berharap tidak ada lagi kasus serupa," ujar analis Kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo.

Berikut ini wawancara detikcom dengan Fakultas Sastra Jurusan Sejarah Universitas Sebelas Maret Solo ini, Senin (20/6/2011):

Pancung Ruyati baru diketahui pemerintah RI setelah eksekusi selesai. Menurut Anda mengapa ini terjadi?

Saya kira ini karena keteledoran dari Pemerintah Indonesia. Saya juga heran karena April lalu Menkum HAM Patrialis datang ke sana (Saudi) dan mengklaim membebaskan TKI yang terkait pidana, lalu memproses yang overstayed dan kemudian memulangkannya. Karena itu seharusnya kalau ada WNI yang akan terkena hukuman berat seharusnya tahu.

Lalu pada Mei 2011 Kepala Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan TKI (BNP2TKI) Jumhur Hidayat datang dalam Senior Official Meeting membahas MoU TKI seharusnya tahu, karena ini (Ruyati) tingkat hukumannya tinggi. Kalau pemerintah merasa innocent, kecolongan, saya kira sangat tidak masuk akal.

Pintu kecolongan itu ada di mana?

Saya kira ujung tombak dari perlindungan WNI di luar negeri adalah perwakilan kita di negara itu. Seharusnya perwakilan RI proaktif. Pengalaman kami dengan beberapa kedutaan besar kita, KBRI di Saudi ini tertutup.

Kita punya pengalaman dengan KBRI lain meski KBRI yang lain juga ada banyak kelemahan. KBRI di Malaysia, Singapura, mereka memberikan informasi kalau kita minta dan mau diskusi bersama. Kalau kita datang ke sana dilayani, bahkan dubes juga sering komunikasi.

Tapi kalau Saudi Arabia tidak begitu. Saya kira kedutaan kita ketularan birokrasi tertutup dari pemerintah sana.

Apa yang bisa dipelajari dari kasus Ruyati ini?

Yang bisa kita pelajari, negara tidak boleh lagi teledor. Pemerintah jangan seperti keledai yang bisa jatuh terperosok di lubang yang sama. Jangan lagi publik tidak mengetahui proses hukum dan upaya diplomasi apa yang pernah dilakukan pemerintah Indonesia.

Yang juga harus diantisipasi adalah kasus Darsem yang terancam hukuman mati. Dalam kasus ini pemerintah Indonesia lebih berkonsentrasi dalam pembayaran diyat daripada melakukan advokasi litigasi di peradilan maupun diplomasi yang maksimal.

Sebenarnya kalau pemerintah memiliki political will, pemerintah bisa mengambil dari APBN yang tentunya ada emergency fund untuk membayar diyat itu. Negara kok menunggu rakyatnya menggalang dana. Kalau begitu, kesannya negara ini seperti pengemis. Pemerintah kan bisa mengajukan dana extra fund, selesai sudah masalahnya.

Di Saudi Arabia ada sekitar 23 WNI yang mayoritas adalah PRT migran menghadapi ancaman hukuman mati. Selain itu ada 345 orang yang terancam hukuman mati di Malaysia. Kalau pemerintah kinerjanya tetap sama dengan sekarang, maka kasus Ruyati ini bukan kasus terakhir, meskipun kita berharap tidak ada lagi kasus serupa.

Sebelum kasus Ruyati, adakah catatan Migrant Care adanya kasus serupa yang pernah terjadi?

Pernah terjadi kasus eksekusi mati terhadap Yanti Iriyanti, yakni PRT migran asal Cianjur yang juga tidak pernah diketahui publik sebelumnya. Pada Januari 2008 ada berita eksekusi, keluarga kaget dan baru tahu. Bahkan hingga kini jenasah Yanti Iriyanti belum bisa dipulangkan. Padahal keluarga sudah meminta agar jenazahnya dipulangkan. Ini kan termasuk hak dari yang bersangkutan.

Setahu Anda, Ruyati didampingi pengacara atau tidak?

Kita menanyakan nama pengacara tidak pernah dikasih tahu. Padahal dalam sistem hukum di mana pun, terdakwa dengan ancaman hukuman mati harus dipenuhi haknya sebagai terdakwa, yakni memperoleh penerjemah, pengacara, konseling juga penasihat kesehatan. Sampai sekarang kita tidak bisa mendapat jawaban dari pemerintah, apakah syarat itu dipenuhi. Kalau memang sudah dipenuhi, kita mau tahu siapa nama pengacaranya, apakah pemerintah menjalankan tugasnya juga karena ini kan ancamannya hukuman mati.

Pihak keluarga Ruyati pun tidak mengetahui pengacaranya?

Rasanya tidak. Karena di surat Kemlu pada Februari 2011 untuk keluarga Ruyati, disampaikan Ibu Ruyati dalam kondisi fisik menurun dan semakin tidak sehat. Padahal seharusnya dengan kondisi kesehatan seperti itu bisa meminta proses pengadilan dihentikan sampai sehat. Saya kira ini tidak dihentikan dan terus berjalan.

Apa yang harus dilakukan pemerintah kita terkait Ruyati ini? Protes ke pemerintah Saudi?

Itu wajib dan harus segera dilakukan. Kita bisa mengirimkan nota protes diplomatik dan juga menurunkan tingkat hubungan diplomasi. Cara itu bisa dilakukan dengan memanggil pulang dubes kita di Saudi dan meminta Dubes Saudi di Jakarta pulang ke tanah airnya atau mempersona-nongaratakan. Ini dilakukan sampai Saudi punya komitmen untuk juga bersikap lebih baik pada TKI kita, sampai punya MoU bilateral dengan Saudi. Sekarang ini MoU memang sedang diproses, kalau bisa dipercepatlah.

Pihak keluarga Ruyati berniat bertemu Kemlukah untuk meminta penjelasan?

Kemarin itu, pemberitahuan (eksekusi Ruyati) hanya lewat SMS dan telepon. Katanya tidak ingin ketemu pejabat pemerintah dulu. Kemarin malah pejabat BNP2TKI diusir (dari rumahnya) sebagai bentuk protes pada tindakan pemerintah yang sepertinya tidak acuh pada Ruyati.

Sumbangan devisa dari TKI belum sebanding dengan perlindungan yang diberikan?

Saya kira dari tahun ke tahun remitan TKI selalu meningkat. Pada 2004 itu ada US$ 1,3 miliar, sedangkan pada 2005 meningkat US$ 4,8 miliar. Itu kan meningkat drastis. Lalu tahun 2006 menjadi sekitar US$ 5,5 miliar dan hingga 2010 data dari Bank Dunia US$ 7,1 miliar. Saya kira itu menunjukkan kontribusi sangat tingi, karena angka ini lebih besar daripada dana bantuan luar negeri, sekitar 3-4 kali lipat. Kita bisa bandingkan beda perlakuan untuk TKI dan pejabat dari negara pemberi bantuan.

Kalau ada pejabat dari negara yang memberikan bantuan, disediakan karpet merah dengan pengawalan ketat karena sudah memberikan bantuan. Padahal nilai bantuannya lebih kecil dari TKI. Sedangkan TKI, ketika mereka datang malah bisa diperas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seolah tidak ada imbal jasa dengan pemberian perlindungan memadai kepada TKI yang sudah banyak menyumbang untuk pembangunan negara ini.

Meskipun kasus sukses TKI lebih banyak ketimbang derita TKI?

Kalau ada pejabat yang menyampaikan statemen itu, menurut saya itu statemen yang tanpa perasaan. Kita tidak bisa membandingkan begitu, karena ini soal nyawa bukan soal barang. Satu nyawa itu berharga. Sekarang kalau satu nyawa ini adalah anak presiden atau keponakan menteri, apa mereka mau diperlakukan begitu.

Ke depannya apa yang harus dilakukan pemerintah agar lebih melindungi TKI?

Segera meratifikasi konvensi ILO tentang pekerja rumah tangga, meratifikasi konvensi PBB tahun 1990 tentang perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya serta melakukan amandemen UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI. Selain itu juga mengevaluasi pejabat-pejabat terkait seperti Menlu, Menakertrans dan BNP2TKI.

Saya kira MoU kita dengan Saudi masih sulit karena kita merasa underdog. Padahal dibanding Filipina, ada peluang yang lebih bisa kita mainkan karena RI dan Saudi adalah sesama negara Muslim, sesama anggota G20, sesama anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Ada banyak ruang tetapi tidak kita manfaatkan dengan maksimal. Coba lihat Filipina yang bisa memaksakan. Ini karena lemahnya diplomasi kita yang tidak maksimal.

Ikut Berduka Cita Yang Mendalam TKI Di Hukum Pancung Di Arab Saudi

Kabar menyedihkan yang menimpa tenaga kerja wanita (TKW) datang dari Arab Saudi. Ruyati binti Sapubi, Tenaga Kerja Indonesia itu dihukum pancung karena dituding membunuh majikannya, seorang perempuan Arab Saudi bernama Khairiyah Majlad.

"Koordinator Aliansi Buruh Migran Jawa Timur merasakan duka cita yang sangat mendalam, atas pelaksanaan hukuman terhadap Almarhumah pada hari Sabtu 18 Juni 2011

Semoga keluarga yang di tinggalkan mendapat kesabaran,san semoga almarhumah mendapat tempat yang selayaknya ,dan semoga dosa-dosa di ampunih oleh Allah..Alfatehahm

Berita Duka Menyelimuti Keluarga Almarhumah Ruyati binti Satubi (54), Pascaeksekusi Hukuman Pancung Oleh Pemerintah Arab Saudi

Sumber Antara News

Cikarang, Bekasi - Suasana duka masih menyelimuti keluarga almarhumah Ruyati binti Satubi (54), pascaeksekusi hukuman pancung oleh pemerintah Arab Saudi, Sabtu (18/6).

Nampak ketiga anak dan tujuh cucunya berada di rumah duka Jalan Raya Sukatani, Kampung Serengseng Jaya, RT01 RW03, Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, masih menunggu kepulangan jenazah ke Tanah Air.

Ruyati yang bekerja sebagai TKW sejak Januari 2009 di Arab Saudi meninggal dunia pukul 20.00 waktu setempat, karena dianggap bersalah membunuh ibu dari majikannya bernama Ipat asal Arab Saudi, Mekkah, pada Januari 2009.

"Informasinya, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di Jakarta, akan berusaha memulangkan jenazah almarhumah sampai ke rumah. Namun, saat ini kami masih menunggu," kata seorang anak almarhumah, Evi (43), di rumah duka, Minggu.

Sejauh ini, kata dia, jenazah almarhumah masih dalam proses pengurusan KBRI di Arab Saudi untuk pemulangan lebih cepat serta pengurusan asuransi yang akan diberikan kepada keluarganya.

Pihak keluarga sangat menyesalkan keputusan hukum yang dijatuhkan pemerintah Arab Saudi terhadap almarhumah serta pemerintah Indonesia yang terkesan lambat meneruskan informasi itu kepada keluarga.

"Kami merasa kecewa atas meninggalnya almarhumah, karena pemerintah tidak memberitahukan langsung akan dilaksanakannya hukuman pancung itu di Arab Saudi. Kami hanya mengetahui kalau bulan Juni 2011 ini, almarhumah akan mengikuti sidang lanjutan kasus itu," ujarnya.

Evi mengatakan, pemerintah Indonesia sudah sepatutnya melindungi warga negaranya di luar negeri dan memberikan bantuan hukum hingga tuntas dalam proses persidangan.

"Seharusnya ini menjadi tugas pemerintah juga melindungi warganya di luar negeri," katanya.

Diketahui, almarhumah Ruyati binti Satubi berangkat melalui penyalur tenaga kerja PT Dasa Graha Utama yang berlokasi di wilayah Pondok Gede, Kota Bekasi.

Sementara, pengiriman TKI itu langsung dari PT Desa Graha Utama yang berada di Gambir, Jakarta Pusat. Untuk ketiga kalinya, Ruyati menjadi seorang TKI untuk memenuhi kebutuhan keluarganya setelah bercerai dari suaminya.(*)

Malam Ini Gerhana Bulan

Gerhana bulan total kembali menghampiri Indonesia. Gerhana kali ini istimewa karena masuk kategori gerhana terpanjang dalam satu abad terakhir, yaitu selama 100 menit. Fenomena astronomi ini bisa disaksikan dari Afrika, Eropa, Asia, dan Australia.

Di Indonesia, gerhana bulan bisa disaksikan pada dini hari nanti, 16 Juni 2011, mulai pukul 01.23 WIB, ketika piringan bulan mulai memasuki bayangan gelap Bumi (umbra). Seluruh permukaan bulan berubah gelap pada pukul 02.22 WIB. Selama 110 menit berikutnya, bulan akan berada di dalam umbra Bumi.

Secara teori, gerhana bulan terpanjang yang bisa disaksikan manusia berdurasi 107 menit. Untuk mencapai rekor tersebut, bulan harus melintas persis di tengah titik pusat umbra.

Pada gerhana bulan kali ini, lintasan bulan sedikit melenceng dari titik ini sehingga terjadi selisih durasi gerhana selama 7 menit dari rekor yang mungkin terjadi. "Namun, perbedaan ini tipis sekali, menjadikan peristiwa kali ini sebagai gerhana berdurasi panjang," ujar Deputi Sains Pengkajian Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penelitian Antariksa Nasional, Thomas Djamaluddin, Senin lalu.

Menurut catatan, terdapat tiga kali gerhana bulan total berdurasi panjang dalam satu abad terakhir, yaitu pada 16 Juli 1935, berlangsung 101 menit; 6 Juli 1982, berlangsung 107 menit; dan 16 Juli 2000, berlangsung 107 menit.

Dari ketiga gerhana berdurasi panjang tersebut, Indonesia hanya sekali disinggahi, yaitu pada tahun 2000. Kesempatan gerhana berdurasi panjang berikutnya baru bisa disaksikan tujuh tahun lagi, yaitu pada 27 Juli 2018.

Selama 110 menit berada di dalam umbra, bulan tidak menghilang sama sekali. Cahaya matahari masih sempat dihamburkan oleh atmosfer Bumi yang tipis.

Sebaran cahaya ini lebih banyak menghamburkan warna merah sehingga membuat bulan purnama yang biasanya memancarkan kilau putih keperakan menjadi merah. Terang cahaya bulan yang hari itu berada dalam fase purnama mendadak berkurang 10-100 ribu kali hanya dalam beberapa jam.

Namun, Thomas mengingatkan bahwa gerhana bulan total tak selamanya sesuai dengan pengalaman. Aerosol yang terkandung dalam atmosfer akan sangat menentukan warna bulan. Dia mencontohkan gerhana bulan total yang terjadi hampir dua abad lalu setelah peristiwa letusan Gunung Tambora. Ketika itu, abu Tambora menyebar ke seluruh permukaan atmosfer, mengotori udara yang menyelimuti Bumi.

"Akibatnya, saat gerhana total, bulan benar-benar hitam tak terlihat," tuturnya. "Gerhana bulan total selalu memberi kejutan. Jadi, kita lihat saja seperti apa warnanya," kata dia.

Warna bulan pada saat gerhana bisa bervariasi, mulai hitam, merah tua, merah bata, hingga merah kecokelatan, bahkan jingga. Ahli astronomi Australia menduga abu vulkanik akan membuat gerhana bulan total berwarna lebih merah.

Ahli astronomi dari Canberra, Paul Floyd, mengatakan gerhana bulan total biasanya berwarna jingga atau kemerahan karena atmosfer Bumi bertindak seperti sebuah lensa lemah yang membawa cahaya dari matahari ke dalam bayangan. Namun, tahun ini gerhana ada kemungkinan lebih merah daripada biasanya karena ada abu yang dipancarkan ke atmosfer Bumi dari letusan gunung api di Cile dan Islandia.

"Gerhana ini berpotensi akan sangat merah, tak sekadar jingga, tapi kita tak akan tahu sampai itu terjadi," kata Floyd.

Untuk mengamati gerhana, Thomas menganjurkan masyarakat menggunakan mata telanjang agar seluruh tahapan gerhana bisa terlihat. Jika membutuhkan alat bantu, Thomas menganjurkan penggunaan binokuler supaya bulan terlihat lebih besar.

Penggunaan teleskop tidak dianjurkan karena membuat medan pandang menjadi sempit sehingga tidak seluruh piringan bulan terlihat.

Menurut Direktur Observatorium Bosscha, Hakim L. Malasan, gerhana bulan total kali ini datang pada saat yang tepat. "Indonesia sedang memasuki musim kering sehingga kemungkinan langit cerah sangat besar," ujarnya.

Berdasarkan pengalaman Hakim meneropong bintang di Observatorium Bosscha, langit setelah dini hari bebas dari gangguan awan. Karakteristik cuaca seperti ini amat bergantung pada kondisi geografis masing-masing wilayah. Oleh karena itu, masyarakat bisa mengenali pola cuaca di tempat tinggalnya sebelum melakukan pengamatan gerhana bulan total.

Di daerah pedesaan, gerhana bulan total akan tampak lebih indah. Sejurus setelah bulan tersembunyi di balik umbra, awan putih terang tampak memanjang dari barat daya ke utara. Awan putih ini adalah Galaksi Bima Sakti, tempat bermukimnya 200 miliar bintang, termasuk matahari.tmp
Share61

Gresik Raih Adipura Ketujuh Dari Presiden

Gresik - Pemkab Gresik meraih Piala Adipura tingkat nasional ketujuh kalinya yang diterima langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Penghargaan ini sekaligus melengkapi penghargaan sebelumnya setelah meraih penghargaan K3 tingkat nasional.

Mengenai diraihnya adipura ketujuh kalinya, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto melalui Kabag Humas Andhy Hendro Wijaya menuturkan, selama ini Gresik komitment menjaga kebersihan dan keindahan kota. "Kami terus menambah ruang terbuka hijau kendati sebagai kota berbasis industri," tuturnya, Selasa (7/06/2011).

Mempertahankan dan meraih Adipura tujuh kali berturut-turut bagi kota industri seperti di Gresik, bukanlah suatu pekerjaan mudah. Pasalnya, perkembangan kaum urban yang disertai dengan pendirian perumahan warga membutuhkan teknis khusus. "Betapa sulitnya mengatur itu apalagi di Gresik berdiri sekitar 1500 perusahaan, baik kecil maupun besar," tutur Andhy.

Penilaian Adipura meliputi pengoperasian tempat pembuangan akhir (TPA), kebersihan tempat-tempat umum dan ruang terbuka hijau, kebersihan pasar,terminal, sekolah, rumah sakit, perkantoran, perairan terbuka, pelabuhan, rumah sakit, puskesmas, dan penataan kota.

Disamping kebijakan diatas Pemkab Gresik juga berorientasi memfokuskan pada program nasional one billion Indonesia trees (OBIT). Dalam program ini setiap Kades dan Lurah diupayakan mempertahankan pohon untuk tetap hidup dengan prosentase tertinggi. "Kami juga bekerjasama dengan beberapa perusahaan di Gresik untuk membuat program pelestarian lingkungan. Pembuatan sumur-sumur resapan dan biopori di setiap perusahaan dan kantor," pungkas Andhy. [dny/ted]

Said Agil: Kanal Politik NU Adalah PKB

Pasuruan (beritajatim.com) - Selain dihadiri oleh Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar dan Sekjennya Imam Nahrawi, pelantikan pengurus DPC PKB Kabupaten Pasuruan periode 2010-2015 di Ponpes Is'adul Ummah di Desa Susukan, Kecamatan Pohjentrek Sabtu (4/2011), juga dihadiri Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siradj.

Dalam pidatonya, KH Said Agil Siradj dihadapan para kader PKB dan warga Nahdliyin menegaskan, jika kanal politik Nahdlatul Ulama (NU) adalah PKB. Sebab menurutnya, PKB adalah merupakan satu-satunya partai yang terlahir dari rahim NU, tidak seperti partai berazaskan Islam lainnya.

"Lupakanlah masa lalu yang kelam dan jadikan pelajaran untuk masa depan. NU dan PKB harus bersatu, karena PKB adalah milik warga Nahdliyin" jelas KH Said Agil Siradj, Ketua Ketua Umum PBNU dalam pidatonya saat menghadiri pelantikan pengurus DPC PKB Kabupaten Pasuruan yang baru.

Said pun menuturkan, jika bukan warga Nahdliyin, lantas siapa yang kemudian akan menjadi pendukung setia partai yang didirikan oleh para ulama tersebut. Tak hanya itu, karena PKB adalah merupakan alat perjuangan warga Nahdliyin untuk memperjuangkan ajaran ahlus sunnah wal jamaah di negeri ini.

Selain berbicara soal politik, Said juga sempat menyinggung mengenai berbagai aliran sesat di Indonesia yang kini terus memojokkan NU. "Dengan PKB, warga Nahdliyin akan terus mengawal ajaran yang sesuai dengan ahlussunnah wal jamaah. Karena PKB adalah kanal politik NU” ujar kepada ribuan warga Nahdliyin.[bec/ted]

Cak Imin Ogah Komentari PKBI Milik Yenni Wahid

Pasuruan (beritajatim.com) - Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar beserta sekjennya Imam Nahrawi melantik pengurus DPC PKB Kabupaten Pasuruan yang baru untuk periode 2010-2015 Sabtu (4/6/2011). Acara pelantikan ini sendiri, berlangsung di Ponpes Is'adul Ummah di Desa Susukan, Kecamatan Pohjentrek.

Dalam orasinya, Muhaimin Iskandar pun mengajak kepada para kader PKB untuk kembali bersatu dan merapatkan barisan dalam menghadapi pemilu 2014 mendatang.

Hal ini dengan harapan, agar pada pemilu nanti PKB akan mendapatkan suara minimalnya sekitar 13 persen. "Marilah kita bersatu padu dalam satu barisan, mengokohkan kekuatan
politik ahlus sunnah wal jamaah. Melalui partai, yang satu-satunya lahir dari rahim dari Nahdlatul Ulama" tegas Muhaimin Iskandar, Ketua DPP PKB dalam orasinya pada pelantikan pengurus baru DPC PKB Kabupaten Pasuruan.

Sementara itu, Cak Imin pun langsung meninggalkan wartawan, ketika ditanya soal munculnya Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia (PKBI), yang dipelopori oleh Yenni Wahid. Cak Imin pun lebih memilih no coment dan lari dari wartawan, lantaran munculnya PKBI bukan menjadi urusan dirinya.

Bagi Ketua DPC PKB Kabupaten Pasuruan yang baru, Irsyad Yusuf. Terpilihnya dirinya sebagai ketua DPC PKB Kabupaten Pasuruan merupakan sebuah awal untuk introspeksi dan menggalang kekuatan di masa pemilu mendatang, demi meraih kepercayaan masyarakat baik pada pemilihan bupati maupun dewan kedepan.

"Ini kita jadikan awal untuk introspeksi, itu yang pertama. Yang
kedua, kembali menyatukan kekuatan-kekuatan, potensi kader PKB. Kita punya keyakinan, dengan komunikasi yang baik, apalagi dengan dukungan para kyai, insyaallah kedepan dapat kembali meraih kepercayaan masyarakat," ungkapnya.[bec/ted]

Muhaimin: PKB-NU Bersinergi Menangkan Pemilu 2014

Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan partainya bersinergi dengan Nahdlatul Ulama untuk memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

"Hubungan NU-PKB saat ini sangat bagus," kata Muhaimin saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional II Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu.

Rakornas PKB yang diikuti jajaran DPP dan DPW PKB se-Indonesia dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat, hingga Senin (6/6).

Menurut Muhaimin, sinergi PKB dan NU dilakukan untuk menyelamatkan Islam ahlussunnah wal jamaah (Aswaja), Islam yang dianut NU dan selama ini mewarnai Islam di Indonesia, yang saat ini mendapat tekanan dari berbagai aliran yang berasal luar, tak terkecuali di ranah politik.

"Bersatu memenangkan Pemilu 2014, tak ada cara lain. Itu jadi komitmen bersama saya dan Kiai Said Aqil (Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj - red)," kata Muhaimin.

Sementara itu, Sekjen PKB Imam Nahrowi, usai acara pembukaan Rakornas, menambahkan bahwa secara ideologi dan politik kelangsungan Islam Aswaja saat ini sangat mengkhawatirkan.

Padahal, lanjut Imam, kelompok Islam Aswaja inilah yang selama ini mempromosikan kehidupan bernegara dan berbangsa yang damai, jauh dari fundamentalisme.

"Islam Aswaja inilah, beserta segala tradisinya, yang diajarkan para wali penyebar Islam di Nusantara, tapi kini mulai dikikis aliran yang datang dari luar, baik oleh kalangan radikal maupun liberal," katanya.

Mengingat kelompok yang beraliran di luar Aswaja juga bermain di ranah politik, kata Imam, maka kelompok Aswaja mau tidak mau juga harus melakukan perkuatan di arena politik.

Pada titik itulah, kata Imam, kepentingan NU dan PKB, yang notabene merupakan partai yang dilahirkan NU, akan bertemu.

"Karena legislator PKB saat ini sangat terbatas, kita tak bisa berbuat banyak," katanya.

Dikatakannya, mengingat strategisnya persoalan yang diperjuangkan, maka sinergi NU-PKB sebenarnya tidak semata-mata terkait Pemilu 2014, namun lebih jauh lagi.

"Ini bukan semata-mata urusan politik. Ini pekerjaan berat, tak hanya untuk 2014," kata Imam.

Ditanya tentang adanya pihak di PBNU yang gerah akibat seringnya Ketua Umum PBNU "runtang-runtung" atau jalan bersama Ketua Umum PKB atau hadir di acara PKB, dengan diplomatis Imam menyatakan, adalah wajar jika dalam suatu gerakan ada pihak yang mendukung atau menolak.

"Saya kira dalam semua gerakan pasti ada yang menolak. Dulu jaman nabi juga begitu. Tapi bagi PKB tak masalah demi menyelamatkan Aswaja," katanya. (T.S024/B/R010/C/R010)

Bank Mandiri di Malaysia Tawarkan Tabungan TKI

Kuala Lumpur - Mandiri International Remittance Sdn Bhd menyiapkan program tabungan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dalam mata uang rupiah yang syarat pembuatannya hanya menggunakan paspor ataupun kartu tanda penduduk guna diproses di Indonesia.

"Kami hanya minta foto kopi paspor dan KTP untuk memperlancar proses administrasinya," kata Direktur Utama Mandiri Remittance, Agus Haryoto Widodo saat dijumpai di kantornya di Kuala Lumpur, Kamis.

Semua pengurusan dokumentasi, lanjut dia, dilaksanakan di kantor Mandiri di Kuala Lumpur dan selanjutnya data-data tersebut dikirim ke Jakarta untuk diproses. Paling lambat dua minggu buku tabungan sudah bisa diperoleh oleh nasabah di Malaysia.

Menurut Agus, biaya pengurusan produk tabungan ini terbilang murah karena biaya administrasinya untuk satu tahun pertama tidak dipungut dan tahun berikutnya biayanya hanya Rp2.500 dan setoran awalnya minimal 150 ringgit atau setara Rp420 ribu.

Para nasabah juga bisa menggunakan kartu ATM untuk berbelanja di tempat yang diinginkannya asalkan ada logo VISA, Plus dan ATM Bersama. "Kartu ATM bisa juga sebagai kartu debit di seluruh dunia," ungkapnya.

Respon masyarakat Indonesia di Malaysia terhadap produk tersebut menurut dia cukup bagus karena sekarang ini sudah ada hampir 10 ribu nasabah.

"Ada sekitar 30 hingga 50 orang per hari yang minta dibukakan rekening tabungan TKI ini berarti sekitar 900 hingga 1.500 orang per bulan. Target kami adalah 2.000 nasabah per bulan," ungkapnya.

Selain itu, Mandiri juga telah meluncurkan produk tabungan rencana yang merupakan tabungan masa depan yang tidak bisa diambil setiap waktu dan setoran minimumnya Rp100 ribu per bulan.

"Tabungan ini punya jangka waktu yaitu mulai dari satu tahun hingga 20 tahun," kata Agus dengan menjelaskan tingkat suku bunga tabungan ini lebih tinggi dari tabungan biasa termasuk di dalamnya sudah ada proteksi asuransi jiwa yang dibayarkan oleh Bank Mandiri.

Sementara itu, untuk pengiriman uang, Mandiri Remittance saat ini rata-rata menerima 4,5 juta ringgit per bulan dari 3.000 hingga 4.000 transaksi yang menggunakan jasa pengiriman uang ini.

"Pengiriman uang melalui kami rata-rata 1.500 ringgit per hari. Tapi tahun ini kami targetkan sebanyak 15 ribu transaksi melalui jasa pengiriman kami ini sehingga total dana yang terkirim mencapai 22,5 juta ringgit," ungkapnya.

Menurut dia, target tahun ini sedikit lebih banyak dibanding tahun lalu yang sekitar 12 ribu transaksi per bulan. "Ada peningkatan tapi kecil. Ini karena keterbatasan gerai di sini. Saat ini sedang kami urus semuanya," paparnya.(*)ant
(T.N004/S022)

KJRI Johor Urus Kepulangan 17 TKI

(Para Tki Ilegal yang terselamat sedang mendapat rawatan di Rumah Sakit,Tim medis sedang merawatnya )
(Korban Yang Terselamat Sedang Di Evakuasi oleh Tim penyelamat dari Merin Malaysia )
Kuala Lumpur - Kantor Perwakilan RI di Johor segera mengurus kepulangan 17 penumpang warga negara Indonesia yang selamat ketika perahu motor bermesin tempel yang ditumpanginya tenggelam di perairan Tanjung Ayam, Pengerang, Johor, Rabu pagi.

"Sekarang ini, mereka sedang diproses untuk mendapatkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) agar selanjutnya bisa memperoleh Check Out Memo (untuk bisa keluar dari Malaysia) dari pihak imigrasi," kata Kepala Bidang Penerangan, Sosial, Budaya Kedutaan Besar RI untuk Malaysia, Suryana Sastradiredja saat dijumpai di kantornya, Rabu.

Pengurusan SPLP tersebut, kata Suryana, karena para TKI itu tidak memiliki dokumen resmi termasuk izin kerja di Malaysia.

Oleh karenanya, bila dokumen mereka sudah ada dan check out memo sudah keluar, maka besok (Kamis, 2/6) rencananya akan diberangkatkan ke Batam dan selanjutnya diserahkan kepada pihak imigrasi di Indonesia dan dinas sosial setempat.

Suryana menjelaskan bahwa 17 penumpang yang kesemuanya lelaki itu adalah para tenaga kerja Indonesia (TKI) berasal dari Batam, Jawa Timur, Lombok dan Bali yang ingin pulang ke tanah air.

Para TKI itu bekerja di beberapa tempat di Malaysia seperti Penang, Johor ataupun Kelantan dan secara bersama-sama ingin pulang ke Indonesia melalui Batam menggunakan perahu motor (kapal kecil) dengan total penumpang 24 orang.

Berdasarkan keterangan penumpang yang selamat, bahwa tujuh rekan lainnya sampai saat ini tidak ditemukan.

Perahu motor tersebut berangkat dari Johor pukul 04.00 pagi, namun sekitar pukul 05.00 pagi kapal terbalik dan tenggelam akibat dihantam ombak.

Sedangkan penumpang yang selamat itu sempat lebih dari satu jam 30 menit terapung-apung sebelum kapal dagang dari China melihatnya sekitar pukul 07.00 waktu setempat dan melaporkan kepada pihak patroli Malaysia.

"Tak lama berselang, mereka berhasil diselamatkan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) dari kapal naas tersebut," ungkap Suryana.

Sementara itu, kapal motor yang mereka tumpangi itu merupakan kepunyaan orang Indonesia, namun saat ini belum diketahui siapa pemiliknya.


Dua kemungkinan

Menurut Suryana, ada dua kemungkinan para TKI itu menggunakan sarana pengangkutan yang tidak memadai keselamatannya yaitu karena tidak paham pengurusan proses kepulangan secara benar bagi mereka yang tidak memiliki dokumentasi lengkap, ataupun karena beranggapan biayanya lebih murah.

"Mungkin mereka tidak paham, bahwa WNI yang tidak memiliki dokumen lengkap bisa mengurusnya ke kantor perwakilan RI untuk mendapatkan SPLP dan check out memo," ungkapnya.

Atau, lanjut dia, para TKI ilegal itu tahu ada biaya untuk mendapatkan SPLP dan check out memo sehingga lebih memilih perjalanan menggunaan kapal seperti yang mereka tumpangi itu karena dianggap biayanya murah.

Memang kalau mengurus SPLP ataupun mendapatkan check out memo dari imigrasi ada biaya sekitar 100 ringgit ditambah 3000 ringgit (untuk compound/denda). Sedangkan dengan menggunakan kapal kecil seperti yang mereka tumpangi saat itu biayanya sekitar 800 hingga 1200 ringgit per orang.

"Namun dengan adanya kasus tenggelamnya kapal tersebut diharapkan kepada TKI yang tidak memiliki dokumen resmi sebaiknya meminta bantuan ke kantor perwakilan RI terdekat untuk mendapatkan SPLP," ujarnya. (*)

Perahu Tenggelam, Tujuh TKI Masih Hilang

Kuala Lumpur - Perahu motor mesin tempel yang mengangkut 24 tenaga kerja Indonesia (TKI), Rabu dini hari sekitar pukul 04.00 waktu Malaysia, tenggelam di perairan Tanjung Ayam, Pengerang, Johor, Malaysia.

Dari 24 TKI, 17 diantaranya berhasil diselamatkan, sedangkan tujuh lainnya masih dalam pencarian.

Konsul Jenderal RI di Johor, Jonas L Tobing, saat dihubungi melalui telepon di Kuala Lumpur mengatakan, 17 orang berhasil diselamatkan oleh kapal dagang dari China "MT Hua Tuo" sekitar pukul 07.30 waktu setempat, yang saat kejadian sedang melintas di perairan tersebut.

"Dari keterangan penumpang yang selamat, perahu motor tersebut membawa 24 orang penumpang. Jadi masih ada tujuh lagi yang belum ditemukan," ungkapnya.

Saat ini, lanjut dia, dirinya sedang menuju ke lokasi penampungan para penumpang yang selamat, sekaligus akan berupaya untuk memberikan bantuan perlindungan sesuai prosedur yang berlaku.

"Dari informasi yang diterima, para TKI itu tidak memiliki surat-surat resmi bekerja di Malaysia. Kami akan lihat, kira-kira bantuan apa yang dapat diberikan kepada warga negara Indonesia tersebut," katanya.

Kondisi ke-17 orang TKI yang terselamatkan tersebut, dilaporkan dalam keadaan sehat. "Ke-17 TKI yang selamat, semuanya lelaki. Dari Malaysia, mereka rencananya mau kembali ke Batam," ujarnya.

Ketika ditanya mengenai penyebab tenggelamnya perahu motor tersebut, ia belum bisa menjelaskannya sebab masih menunggu keterangan dari para penumpang yang selamat.

"Saya akan tanyakan penyebab kapal yang mereka tumpangi itu tiba-tiba tenggalam. Nanti penumpang yang selamat akan diminta untuk menceritakan kronologis kejadiannya," ungkap Jonas menambahkan.

Kapal Pengangkut TKI Karam di Perairan Johor

Kuala Lumpur - Sebuah kapal pengangkut TKI karam di Perairan Tanjung Ayam, Pengerang, Johor, Malaysia, Rabu, 1 Juni 2011. Sedikitnya 17 orang berhasil diselamatkan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) dari kapal nahas itu.

"Saya baru mendapat informasi dari KJRI Johor tentang kapal pengangkut TKI yang karam di perairan Johor," kata Minister Konselor Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Kuala Lumpur, Suryana Sastradiredja, saat dikonfirmasi Tempo di ruang kerjanya.

Karena sifatnya masih informasi awal, Suryana belum bisa menjelaskan secara detail tentang jenis dan jumlah penumpang kapal secara keseluruhan. "Yang pasti 17 orang dapat diselamatkan oleh APMM dan saat ini berada di Pelabuhan Tanjung Pengelih, Johor," kata Suryana. "Jumlah keseluruhan penumpangnya masih kami tunggu informasi selanjutnya."

Beberapa petugas dari KJRI Johor dikabarkan telah ada di pelabuhan Tanjung Pengelih untuk mendampingi korban yang telah diselamatkan. "Dari info petugas di lapangan, sebagian besar korban masih shock dan belum bisa dimintai keterangan," kata Suryana.

MASRUR