Kristiadi: Soeharto Saja Tak Pernah Boikot Media

TEMPO Interaktif, Jakarta - Sejumlah tokoh nasional menyesalkan ucapan sekretaris kabinet Dipo Alam yang mengancam akan memboikot dua televisi swasta dan media cetak. Pernyataan ini dianggap langkah kemunduran dan ingin memutar kembali arah jarum jam tentang kebebasan pers di Indonesia.

“Soeharto saja tidak pernah bilang boikot media. Ini tidak hanya kemunduran tetapi arah jarum jam mau diputar kembali. Tetapi tidak mungkin,” kata Pengamat Politik CSIS J Kristiadi di Yogyakarta.

Memang, pers tidak selalu sempurna. Namun menurut Kristiadi, pers bisa memberikan cermin dan kekuatan sebuah negara. “Contohnya, apa kekuatan negara kalau presidennya mau digulingkan tidak ada yang membela,” kata dia.

Pada situasi yang lainnya, pemerintah yang membutuhkan pencitraan juga jelas membutuhkan pers. Kristiadi berpendapat, ancaman boikot itu, tidak hanya menunjukkan yang bersangkutan tidak cuma salah paham dengan perkembangan pers di Indonesia, tetapi pahamnya sudah salah. “Negara kok bisa memboikot,”katanya.

Kristiadi menyarankan pers yang diancam di boikot tidak perlu merasa terbunuh dengan ancaman itu. “Pers tidak harus terbunuh cuma karena pernyataan seorang birokrat. Itu sudah salah tempat,”katanya. “Ancam mengancam itu jaman lalu. Melawan sejarah.”Kritikan senada juga dilntarkan oleh Zainal Arifin,Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada.

Menurut Zainal ancaman boikot merupakan tindakan kekanak-kanakan dan langkah mundur bagi pers di Indonesia. “Bayangkan kalau pers dinoikot, kita akan kembali ke proses otoratorian. Kan jelek sekali kalau boikot. Itu langkah mundur,” ujarnya.

Menurut Zainal, cara pejabat pemerintah mengeluarkan ancaman itu hanyalah cara menyelesaikan masalah dengan memuka masalah lain. Padahal menurut dia ada cara yang lebih elegan untuk membuat pers lebih berimbang, jika sesesoarng merasa dirugikan. Salah satunya membuka keran informasi kepada pers.

Langkah lain yang juga bisa ditempuh adalah melaporkan media ke Dewan Pers jika seseorang dirugikan. “Yang paling baik membuka keran informasi supaya berimbang dan itu belum dilakukan,”ujarnya.