11 Mantan Anggota DPRD Kota Madiun Dituntut 2 Tahun

Sumber beritajatim.com

Madiun- Sebanyak 11 mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun, periode 1999-2004, masing-masing dituntut dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta dalam sidang kasus korupsi dana APBD kota setempat tahun 2002-2004.

Ke 11 terdakwa tersebut adalah, Wisnu Suwarto Dewo, Johanes Sinulingga, M. Kun Anshori, Adam Suparno, Supranowo, Ali Sholah Baraba, Wimbo Hartoyo, Soewarsono, Gatot Triyanto, Suhadi, dan Isnanto A. Ismat.

"Para terdakwa dituntut dua tahun penjara karena telah melanggar terbukti pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,” ujar Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sudarsana saat membacakan tuntutan dalam sidang yang berakhir pukul 16.15 WIB, Rabu (30/3/2011).

Sudarsana mengatakan, selain menuntut para terdakwa dua tahun penjara, pihaknya menuntut agar para terdakwa membayar uang pengganti yang bervariasi minimal sekitar Rp 189,8 juta dan maksimal Rp 220,7 juta.

Jika tidak memiliki uang tersebut harta para terdakwa tersebut akan disita. "Jika mereka tidak membayar uang penganti maka akan dilakukan penyitaan terhadap harta terdakwa. Dan jika harta yang disita masih belum mencukupi terdakwa wajib mengantinya dengan penjara selama satu tahun," kata Sudarsana.

Menanggapi tuntutan JPU tersebut, salah satu terdakwa, Johanes Sinulingga, mengatakan ia dan rekan-rekannya akan menyampaikan pembelaan atau pledoi. Karena ia merasa tidak bersalah dan hanya menjadi korban dari sistem negara.

"Selain pembelaan yang disusun penasihat hukum. Kami juga akan menyusun pembelaan sendiri-sendiri," kata dia usai sidang.

Usai pembacaan tuntutan oleh tim JPU Sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Arif Budi Cahyono tersebut ditunda hingga Rabu (6/4/2011) pekan depan, dengan agenda pembelaan atau pledoi dari terdakwa. "Sidang dilanjutkan Rabu tanggal 6 April dengan agenda pembelaan," kata dia dalam sidang.

Ke-11 mantan anggota DPRD tersebut menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi dana operasional DPRD yang bersumber dari APBD tahun 2002-2004 bersama lima bekas anggota lainnya dan tiga bekas pimpinan DPRD dengan total kerugian negara mencapai Rp 5,34 milyar.

Berkas 16 bekas Anggota DPRD dipisah dalam dua berkas. Berkas pertama untuk 11 orang yang dulu jadi Panitia Anggaran dan berkas kedua untuk lima orang yang dulu jadi Panitia Musyawarah pembahasan APBD di DPRD bersama eksekutif.[rdk/ted]

Malaysia diperkirakan membutuhkan banyak tenaga kerja asing

Sumber Antara News

Kuala Lumpur- Malaysia diperkirakan membutuhkan banyak tenaga kerja asing (TKA) sektor formal seperti konstruksi, pabrik, perkebunan, jasa dan pertanian yang jumlahnya sekitar 150 ribu orang untuk mendukung pembangunan ekonomi di negeri ini.

"Kita berharap sekitar 75 ribu atau 50 persennya bisa diisi oleh tenaga kerja Indonesia (TKI)" kata Atase Ketenagakerjaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia, Agus Triyanto AS di Kuala Lumpur, Rabu.

Jumlah tersebut, lanjut dia, belum termasuk dengan kebutuhan masyarakat Malaysia untuk tenaga penata laksana rumah tangga (PLRT).

Menurut dia, para TKI yang akan memasuki pekerjaan disektor tersebut tentunya harus mempersiapkan mental untuk hidup mandiri, bekerja keras dan siap bekerja sesuai dengan aturan negara lain.

"Mental TKI harus siap saat bekerja di luar negeri. Selain itu, ketrampilan (skill) juga harus memadai dan sesuai dengan kebutuhannya," ungkapnya.

Agus mengingatkan para TKI yang mau bekerja di Malaysia haruslah memiliki dokumen yang lengkap, mengikuti aturan yang digariskan pemerintah kedua negara.

Sementara itu, dalam tiga bulan ini, sejumlah perusahaan di Malaysia mengajukan permintaan untuk 26.600 tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor formal sebagai tenaga kerja perkebunan, pabrik, konstruksi dan jasa , namun yang baru bisa terealisasikan sekitar 6.000 pekerja.

Agus menjelaskan belum terealisisasikannya permintaan tersebut adalah karena saat ini sedang dalam proses pengurusannya sehingga para TKI yang nanti dipekerjakan di negeri ini benar-benar sesuai dengan kriteria yang diperlukan dan mengikuti peraturan yang berlaku di kedua negara.

"Kita terus mengawasi pengiriman TKI guna menghindari permasalahan dikemudian hari," kata Agus.
(*)

Kang Said: Saya Tidak Berpolitik

Sumber Nu Online

Yogyakarta, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menegaskan jika dirinya selama ini tidak berpolitik, meski hadir di acara-acara yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan A Muhaimin Iskandar. Menurutnya, dia hanya berniat hadir dan ngaji karena diundang. Sedangkan yang berpolitik adalah Muhaimin.

“Saya tidak berpolitik. Kehadiran saya karena diundang dan saya niat ngaji. Yang berpolitik itu Muhaimin. Namun, demikian terserah warga NU nantinya mau memilih PKB atau tidak,” ujar Said Aqil Siradj pada wartawan seusai acara pembukaan Rapat Pleno PBNU di Pesantren Al Munawwir Krapyak, Yoyakarta, Ahad (27/3).

Hadir antara lain Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirajd, Waketum H As’ad Said Ali, Sekjen Marsudi Suhud, Slamet Effendy Yusuf, Katib Aam Malik Madani, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfudh MD, Menteri PDT A Hilmy Faishal Zaini, pengasuh Pesantren Krapyak KH Attabik Ali, anggota Dewan Pembina Demokrat Ahmad Mubarak, para kiai sepuh NU, Ketua Umum PP GP Ansor Nusron Wahid, Ketua Fatayat NU Ida Fauziyah, Ketua Umum PB PMII Adien Jauharuddin, Ketua IPPNU Margaretha, Ketua IPNU M Syauki dan 120-an peserta.

Yang pasti lanjut Said Aqil, Rapat Pleno PBNU ini akan membahas banyak isu-isu strategis berkaitan dengan kondisi bangsa dan negara kita saat ini yang dibahas selama dua hari hingga Senin besok. Juga masalah serangan Amerika Serikat ke Libya dll.

Ini sebagai amanat laporan pelaksanaan program satu tahun setelah Muktamar NU ke-32 di Makassar tahun 2010 lalu. Selain sidang pleno, lanjut Said, peserta akan mengikuti sidang komisi-komisi.

Sidang komisi tersebut adalah komisi organisasi, komisi program kerja, komisi kaderisasi, komisi manajemen pengembangan aset dan keuangan, serta komisi khusus. "Komisi khusus ini memiliki tugas untuk mengurai, menjabarkan, dan merumuskan kontekstual ajaran mengenai Ahlussunna Wal Jamaah bagi kehidupan kemasyarakatan, budaya, dan kebangsaan," ujarnya.

Sedangkan beberapa isu strategis mengenai kondisi nasional. Beberapa isu tersebut bererkaitan dengan masalah politik, kebudayaan, dekadensi ekonomi politik, perekonomian nasional, kesejahteraan rakyat, persoalan multikultural dan minoritas, terorisme, korupsi, dan lain-lain.

"Kasus krisis di Timur Tengah atau di wilayah Arab serta serangan Sekutu terhadap Libya juga mendapat perhatian untuk dibahas. Karena kita bertanya pada Amerika; kenapa ikut campur dalam kedaulatan Libya? Biarkan saja Khadafi menyelesaikan negaranya sendiri tanpa campir tangan AS," katanya mengingatkan.

PBNU sendiri sudah mengirimkan surat resmi kepada Presiden SBY, negara dan organisasi Islam (OKI) agar berperan dan mengambil jalan tengah dalam krisis Timur Tengah khususnya penyerangan terhadap Libya oleh sekutu Amerika Serikat yang menelan banyak korban jiwa tersebut.

“Kalau Indonesia berbicara pasti akan didengar oleh negara-negara Arab, OKI maupun Amerika Serikat sendiri. Bagi PBNU pemerintah harus mencari jalan tengah dengan tidak membiarkan serangan Amerika ke Libya tersebut,” tutur Said Aqil.(amf)

KH Sahal: Doa Semuanya agar PBNU Tetap Khittah

Sumber Nu Online

Yogyakarta,Rais Aam PBNU KH AM Sahal Mahfudz ketika membuka acara Rapat Pleno PBNU di Pesantren Al Munawwir Krapyak, Yogyakarta meminta doa kepada hadirin yang hadir agar NU tetap komitmen dengan Khittahnya, untuk tidak berpolitik praktis. Karena itu di PBNU tidak ada lembaga, Lajnah siyasah atau politik.

“Saya minta doa kepada semuanya, semoga pengurus PBNU sekarang ini dan selanjutnya tetap komitmen dengan Khittah NU dengan tidak berpolitik praktis,” tandas KH Sahal Mahfudz ketika membuka Rapat Pleno PBNU, Ahad (27/3).

Hadir antara lain Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirajd, Waketum H As’ad Said Ali, Sekjen Marsudi Suhud, Slamet Effendy Yusuf, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfudh MD, Menteri PDT A Hilmy Faishal Zaini, Anggota Dewan Pembina Demokrat Ahmad Mubarak, para kiai sepuh NU, Ketua Umum PP GP Ansor Nusron Wahid, Ketua Fatayat NU Ida Fauziyah, Ketua Umum PB PMII Adien Jauharuddin, Ketua IPPNU Margaretha, Ketua IPNU M Syauki dan 120-an peserta.

Sahal Mahfudz meminta agar PBNU meneguhkan kembali sebagai jam’iyyah diniyah yaitu organisasi keagamaan dengan jamaah (warga NU) bahwa NU tetap sebagai jam’iyyah ijtima’iyyah yaitu organaisasi kemasyarakatan yang tidak ada kaitannya dengan politik maupun partai politik.

Dengan begitu lanjut KH Sahal, maka pihaknya optimis Rapat Pleno PBNU di Krapyak Yogyakarta ini akan menghasilkan keputusan-keputusan besar yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

KH Sahal dalam membuka acara ini hanya berbicara singkat dan acara dilanjutkan dengan pandangan Ketua Umum
PBNU KH Said Aqil Siradj tentang garis-garis besar program kerja PBNU ke depan dan khususnya pembahasan dalam Rapat Pleno PBNU kali ini yang meliputi komisi agama (Aswaja), kebangsaan, kaderisasi, organisasi, ekonomi-pertanian dan masalah aktual lainnya.(amf)

Malaysia Ajukan Permintaan Untuk 26.600 TKI Formal

Sumber Antara News

Kuala Lumpu- Sejumlah perusahaan di Malaysia telah mengajukan permintaan untuk 26.600 tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor formal sebagai tenaga kerja perkebunan, pabrik, konstruksi dan jasa (services), namun yang baru bisa terealisasikan sekitar 6.000 pekerja.

`Sampai tanggal 25 Maret ini, jumlah yang teralisir sekitar 6000 pekerja. Sehingga masih terdapat 20 ribuan lagi masih belum bisa terpenuhi," kata Atase Ketenagakerjaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Agus Triyanto saat dihubungi di Kuala Lumpur, Sabtu.

Menurut dia, belum teralisirnya permintaan tersebut karena saat ini sedang dalam proses pengurusannya sehingga para TKI yang nanti dipekerjakan di negeri ini benar-benar sesuai dengan kriteria yang diperlukan dan mengikuti peraturan yang berlaku di kedua negara.

"Kita terus mengawasi pengiriman TKI guna menghindari permasalahan dikemudian hari," kata Agus.

Sementara itu, dengan adanya rencana dibukanya kembali moratorium untuk pengiriman penata laksana rumah tangga (PLRT) juga sudah mulai terlihat permintaan dari sejumlah rumah tangga di Malaysia.

Berdasarkan dari informasi yang pihak KBRI terima bahwa keperluan untuk PLRT untuk di semenanjung Malaysia saat ini mencapai 39 ribu pekerja.

Diakuinya bahwa permintaan untuk PLRT dari Indonesia terbilang tinggi bahkan selama moratorium saja ribuan PLRT tetap masuk ke negeri ini. "Berdasarkan informasi yang diterima terdapat 9650 PLRT yang bekerja di Malaysia selama moratorium diberlakukan," katanya.

Sedangkan data terakhir yang kami terima, jumlah PLRT asal Indonesia di negeri ini mencapai 202.756 orang.

"Namun demikian, adanya peluang kerja tersebut, proses rekrutmennya harus benar-benar sesuai kriteria dan mengikuti peraturan yang berlaku baik di Indonesia maupun Malaysia sehingga sesampainya di negeri ini tidak menimbulkan permasalahan," tegasnya.

Dikatakannya, pada saat ini masih terdapat ratusan TKI yang mengalami permasalahan dan ditampung di shelter KBRI Kuala Lumpur guna menunggu proses penyelesaian permasalahan mereka dengan pihak perusahaan ataupun majikan tempat mereka bekerja.

Agus menjelaskan bahwa TKI bermasalah yang ditampung di shelter seluruh Malaysia mencapai 421 orang yang terdiri dari 40 orang pria, 3 anak-anak , 5 bayi dan 380 wanita. Namun demikian, sebagian besar dari mereka telah berhasil dipulangkan kembali ke Tanah Air.

"Kini yang tersisa 260 orang di seluruh Malaysia. Di shelter KBRI Kuala Lumpur masih terdapat 84 orang wanita dan dua bayi. Para TKI tersebut sedang menunggu proses penyelesaian dari majikannya terutama untuk memperoleh hak gaji bulanannya belum dibayarkan oleh pihak perusahaan ataupun majikan," paparnya.
(*)

Menakertrans: Pengiriman TKI Nonformal ke Timteng Dilarang

Sumber Antara News

Semarang - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar mengatakan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor nonformal ke sejumlah negara Timur Tengah dilarang.

"Untuk Mesir, selama ini tidak boleh ada pekerja nonformal yang dikirim ke sana (Mesir, red.), semuanya TKI formal. Kalau sektor formal memang boleh," katanya, di Semarang, Jumat.

Akan tetapi, kata dia, selama ini ternyata arus masuk TKI ke Mesir ada yang tidak melalui prosedur yang ada, misalnya tujuan pemberangkatan semula ke Arab Saudi, namun kemudian ke Mesir.

"Ada pula yang awalnya menuju ke negara-negara perbatasan Mesir. Karena itu, kami mengimbau masyarakat yang mau bekerja di luar negeri untuk benar-benar menyiapkan diri," katanya.

Menurut dia, masyarakat yang bekerja di luar negeri harus tahu kemana tujuannya dan akan ditempatkan, jangan mau menjadi korban proses pengiriman TKI yang akhirnya merugikan mereka.

Ia mengatakan pelarangan pengiriman tenaga kerja sektor informal itu selama ini juga diterapkan untuk tujuan Libya, sedangkan Yordania dan Kuwait disetop untuk TKI formal maupun nonformal.

"Penyetopan pengiriman TKI di Yordania dan Kuwait itu dilakukan karena pemerintah Indonesia masih belum mendapatkan jaminan keselamatan dan perlindungan secara tertulis," katanya.

Untuk Arab Saudi, kata dia, sampai saat ini masih dilakukan pengiriman seiring permintaan TKI yang tinggi di negara tersebut dan tercatat ada sekitar 1,5 juta TKI yang saat ini bekerja di Arab Saudi.

Perlakuan TKI secara layak, kata dia, patut diapresiasi dari Pemerintah Taiwan dan Hongkong, salah satunya mau memberikan jatah libur satu hari setiap seminggu sekali kepada pekerja dari Indonesia.

"Jatah libur satu hari setiap minggu yang diberikan ini secara tidak langsung bisa mempermudah akses komunikasi TKI. Pemerintah Singapura saat ini juga sudah mulai menerapkannya," katanya.

Ia mengakui masih adanya keberangkatan TKI ke negara asing dipengaruhi dua hal, yakni terbatasnya penyerapan tenaga kerja di dalam negeri dan permintaan TKI di luar negeri yang tinggi.

"Ini menjadi titik lemah yang akan terus diupayakan jalan keluarnya, salah satunya penyiapan wirausahawan, sebab jumlah wirausahawan di Indonesia selama ini memang masih minim," kata Menakertrans. (ZLS/Z003/K004)

KBRI Malaysia Pantau Pengiriman TKI Melalui Komputer

Kuala Lumpur (ANTARA News) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia, sejak Maret ini memantau pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) melalui komputer sehingga memudahkan pengontrolan "permintaan tenaga kerja" yang disahkan KBRI dengan jumlah TKI yang tiba di Malaysia.

"Melalui sistem dalam jaringan dapat diketahui perusahaan mana yang belum melakukan "demand letter" (surat permintaan) ke KBRI," kata Atase Ketenagakerjaan KBRI Kuala Lumpur, Agus Triyanto AS, di Kuala Lumpur, Kamis.

Menurut dia, data pengiriman TKI dari perusahaan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) yang masuk ke dalam sistem yang dimiliki Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) juga bisa diterima dengan baik oleh KBRI Kuala Lumpur.

Dengan demikian, lanjut dia, pihak KBRI akan dapat mengetahui perusahaan mana saja yang tidak melakukan "demand letter` tapi sudah kirim TKI ke negeri ini.

Dari evaluasi atas penerapan sistem "on line" tersebut, terdapat beberapa perusahaan yang tidak melakukan "demand letter` kepada KBRI, tapi sudah mengirimkan TKI ke negeri ini.

Tentu bila itu terjadi maka perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran dan selanjutnya pihak KBRI khususanya atase ketenagakerjaan akan melaporkannya kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga dapat dilakukan penertiban, dan bahkan bila sudah dianggap pelanggaran yang berat, bisa saja dikenakan sanksi terhadap perusahaan tersebut.

"Kami berharap perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut diproses secara hukum. Ini penting demi perlindungan terhadap para TKI," ungkapnya.

Sementara itu, kewajiban membuat Demand Letter (surat permintaan) yang disahkan oleh pihak KBRI bertujuan untuk menertibkan layanan permintaan TKI dan meningkatkan perlindungan para pekerja tersebut.

"Para users (pengguna atau majikan) TKI di Malaysia yang memerlukan atau membutuhan jasa TKI diwajibkan membuat Demand Letter (Surat Permintaan) yang disahkan oleh Perwakilan RI atau KBRI," tegasnya.

Diterbitkannya Surat Edaran KBRI Nomor: 615/AS/SBK/0810 tertanggal 25 Agustus 2010 merupakan penegasan dari UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, tidak terkecuali TKI untuk Malaysia.

Terkait dengan kebutuhan jasa TKI ini, Pasal 32 Ayat 3 dengan tegas menyebutkan, "Surat Permintaan TKI dari Pengguna perjanjian kerjasama penempatan, dan rancangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a (perjanjian kerjasama penempatan), huruf b (surat permintaan TKI dari pengguna), dan huruf d (rancangan penjanjian kerja) harus memperoleh persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan RI di negara tujuan."

Dalam surat edaran itu disebutkan mengenai biaya pembuatan Demand Letter sesuai Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI Nomor 119/SK-DB/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008, dan terhitung mulai diberlakukan sejak 01 September 2008, sebesar RM 70,00.(*)

Pengurus DPC PKB Malaysia Makan Malam Bersama Ketum

Bersama Dengan Saudara Jasilul Fawaid Staf Khusus Menakertrans RI
Ketum DPP PKB A.MUHAIMIN ISKANDAR BERSAMA PENGURUS DPC PKB PERWAKILAN MALAYSIA DI HOTEL J MARIOT BUKIT BINTANG SEUSAI MAKAN MALAM BERSAMA

Salam

Dah lama tak kumpul-kumpul begini sebab pada sibuk masing-masing,kebetulan Ketum Muhaimin Iskandar mengajak makan malam dengan DPC PKB Perwakilan Malaysia di hotel J mariot Bukit bintang.

Ketum datang Malaysia dalam rangka lawatan kerja khusus membicarkan PRT dengan mentri Sumber manusia Malaysia .

Dalam petemua dengan ketum semua pengurus PKB perwakilan Malaysia hadir, pertemuan khusus membicarakan perkembangan PKB di tanah air,ketum di dampingi oleh staf ahli khusunya Jazilul Fawaid.

Penempatan PLRT ke Malaysia Segera Dibuka Kembali

Kuala Lumpur- Penempatan tenaga kerja Indonesia sektor informal, khususnya tenaga penata laksana rumah tangga (PLRT), ke Malaysia akan segera dibuka kembali.

"Saya berbahagia karena pada Mei mendatang MoU sudah bisa ditandatangani," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar setelah bertemu dengan Menteri Sumber Manusia Malaysia S Subramaniam di Kuala Lumpur, Senin.

Dalam pertemuan tersebut Muhaimin didampingi jajarannya serta sejumlah pejabat Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur.

Indonesia dan Malayasia segera menandatangani nota kesepahaman (MoU) penempatan tenaga kerja sektor rumah tangga pada bulan Mei 2011 di Jakarta.

Pihak Indonesia maupun Malaysia menyatakan bahwa beberapa hal seperti soal paspor dipegang PLRT, masa libur kerja mingguan atau pun struktur biaya sudah tidak ada ganjalan lagi.

Selanjutnya, tim teknik kedua belah pihak merampungkan rancangan (draft) nota kesepahaman hingga siap ditandatangani pada Mei mendatang di Jakarta.

"Saya berbahagia karena pada Mei mendatang MoU sudah bisa ditantandangani. Apa yang menjadi hambatan selama ini sudah terselesaikan dengan baik," kata Muhaimin dalam jumpa pers dari media massa Indonesia dan Malaysia di sebuah hotel berbintang di Kuala Lumpur, Malaysia.

Muhaimin mengatakan Malaysia sudah sepakat bahwa paspor di pegang oleh PLRT, cuti mingguan juga diperoleh dan standar gaji yang memadai serta struktur biaya juga disesuaikan dengan lokasi tempat tenaga kerja tersebut diberangkatkan.

Apabila ada permasalahan, lanjut Muhaimin, akan diselesaikan melalui tim satuan tugas (task force) yang dibentuk bersama oleh pihak Indonesia dan Malaysia yang berisikan perwakilan ketenagakerjaan, keimigrasian dan pihak kepolisian yang ada di Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia, Kementerian Sumber Manusia Malaysia, serta pihak terkait.

Menteri Sumber Manusia Malaysia S Subramaniam mengatakan pertemuan tersebut merupakan upaya penyelesaian permasalahan PLRT yang sudah dua tahun sejak moratorium (penghentian) pengiriman PLRT dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

"MoU akan dilakukan dalam waktu satu atau dua bulan lagi. Nantinya PLRT bisa bekerja kembali di sini dan majikan juga bisa mengambil kembali PLRT asal Indonesia," katanya.

Ia menjelaskan tim teknis kedua negara dalam waktu dua minggu akan bertemu guna lebih merinci apa yang telah diputuskan bersama dan rancangan MoU sudah dimatangkan sebelum ditandatangani.

"Akan ada perbincangan dalam dua minggu ini untuk lebih merinci sejumlah hal yang telah diputuskan bersama," katanya.

Subramaniam menambahkan penandatangan MoU tersebut dilakukan sebelum pertemuan tahunan antara kedua pimpinan negara yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Najib Tun Razak yang rencananya bertemu pada pertengahan tahun ini.

"Sebelum kedua kepala negara bertemu maka MoU sudah bisa ditandatangani. Penandatanganan pada bulan Mei tersebut dilakukan oleh dua menteri," katanya.

Agen

Sementara itu Muhaimin menjelaskan pihak agen pengerah tenaga kerja di Indonesia maupun mitranya di Malaysia harus bertanggung jawab penuh terhadap pengiriman PLRT tersebut dengan menyiapkan calon PLRT sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik oleh pihak Indonesia maupun Malaysia.

"Tidak boleh kirim PLRT yang tidak siap (tak sesuai ketentuan) dan begitu pula dari sisi majikannya juga harus mengikuti ketentuan. Hak dan kewajiban kedua belah pihak harus sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Namun apabila terjadi tindak kriminal, lanjut dia, tim satuan tugas (task force) akan turun tangan dan melakukan penyelidikan hingga tuntas agar masalahnya bisa diselesaikan.

Apabila ada pekerja yang lari, kata Muhaimin, akan diselidiki penyebabnya.

Kalau permasalahannya di pekerja maka pengerah dan agensi harus bertanggung jawab dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

"Sebaliknya bila terjadi tindak kriminalitas maka tim satuan tugas bersama akan turun melakukan investigasi dan membantu penyelesaiannya secara benar," katanya.ant

PKB Minta Parpol Lain Tak Ikut Campur Soal Lily dan Gus Choi

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta parpol lain tidak usah ikut campur terkait saknsi pergantian antarwaktu (PAW) kepada dua kadernya, Lily Wahid dan Effendy Choirie (Gus Choi). Sebab, hal itu adalah urusan internal partai.

"Terkait komentar kader-kader partai lain terhadap keputusan kami, kami meminta kepada yang lain tidak usah komentar, kami punya AD/ART sendiri dan jelas merek berdua melanggar. Partai-partai lain tidak usah ikut campur urusan internal PKB," kata Ketua DPP PKB, Marwan Ja'far lewat pernyataan tertulis, Sabtu (19/3/2011).

Sebelumnya, sejumlah kolega Lily dan Gus Choi dari sejumlah partai di DPR, menggalang aksi solidaritas untuk keduanya. Mereka meminta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mencabut keputusan PAW karena perbedaan pendapat tidak bisa dijadikan alasan untuk menarik (recall) seseorang dari keanggotaannya di DPR.

Lebih lanjut Marwan menilai, Lily dan Gus Choi telah dipakai secara politik oleh partai lain untuk merusak PKB. Kader-kader partai lain juga telah merongrong PKB.

"PKB telah didholimi kader-kader partai-partai lain. Mereka berdua telah melakukan tindakan indispliner dan insubordinasi, tapi ternyata disupport oleh kader-kader partai lain. Partai-partai lain telah melakukan infiltrasi terhadap PKB," kata Ketua Fraksi PKB DPR ini.

Sementara itu, Wakil Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto, semua pihak saling menghormati mekanisme internal masing-masing partai. "Apalagi Bu Lily dan Gus Choi sudah memasukkan gugatan ke pengadilan. Serahkan saja proses hukum di pengadilan," kata Bambang.

Bambang mengatakan, tak elok jika anggota partai lain memobilisasi dukungan untuk mencampuri rumah tangga PKB.

"Jangan ada solidaritas karena kekalahan pansus angket pajak di Paripurna DPR lalu, padahal sanksi untuk Bu Lily dan Gus Choi bukan karena angket pajak. Bu Lily dianggap sudah melakukan pelanggaran berat partai seperti berkali-kali menggugat eksistensi partai. Dan juga, berkali-kali mengeluarkan statement yang mendiskreditkan partai," kata Bambang.

Menakertrans Akan Matangkan Kesepahaman TKI dengan Malaysia

Kuala Lumpur (ANTARA News) - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar, akan melawat ke Malaysia, Senin (21/3) dalam rangka mematangkan amendemen kesepahaman tentang penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) agar sudah bisa ditandantangani pertengahan 2011.

"Pada 21 Maret nanti, Pak Muhaimin akan bertemu dengan Menteri Sumber Daya Malaysia untuk mematangkan kesepahaman tentang penempatan khususnya untuk penata laksana rumah tangga (PLRT) ataupun masalah terkait dengan ketenagakerjaan," kata Atase Ketenagakerjaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Agus Triyanto AS saat dijumpai di ruang kerjanya, Jumat.

Dikatakannya, Menakertrans akan datang ke Malaysia beserta sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dijadwalkan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia dan Menteri Sumber Daya Malaysia untuk membicarakan percepatan penyelesaian kesepahaman tentang penempatan dan perlindungan TKI.

Menakertrans, kata Agus, telah meminta Duta Besar RI untuk Malaysia, Da`i Bachtiar agar memfasilitasi pertemuan tersebut di Kuala Lumpur.

Agus menjelaskan sampai saat ini penandatangan kesepahaman tentang penempatan dan perlindungan TKI sektor formal dan informal agak tertahan terutama setelah pemerintah Indonesia melakukan moratorium pengiriman PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga) pada Juni 2009 setelah terjadinya tindak pidana penyiksaan terhadap PLRT Indonesia.

"Setelah beberapa kali melakukan pertemuan dan pembahasan, pada tahun 2011, kedua belah pihak berencana untuk menandatangani kesepahaman mengenai ketenagakerjaan," katanya.

Bahkan, lanjut dia, amandemen kesepahaman soal penempatan TKI sudah bisa ditandantangani sebelumna dilaksanakannya pertemuan konsultasi tahunan antara pemimpin kedua negara yang saat ini giliran Indonesia sebagai tuan rumahnya.

`Rencananya pertemuan tersebut dilakasanakan di Bali, pertengahan tahun ini," ungkapnya.

Sementara itu, pihak pemerintah Malaysia juga memandang pentingnya kesepahaman mengenai ketenagakerjaan antara Indonesia dengan Malaysia mengingat efek yang ditimbulkannya sudah lintas sektoral sehingga mendorong instansi terkait di negeri jiran ini untuk bekerjasama dengan pihak Indonesia dalam penuntasan sejumlah permasalahan yang masih menjadi penghambatnya.

Agus menjelaskan, saat ini, posisi Malaysia pada prinsipnya dapat mendukung kesepakatan tersebut dengan menuntaskan isu-isu utama dalam protokol amendemen Kesepahaman 2006 khususnya mengenai hak Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) atas paspor, pemberian cuti/hari libur dan skema pembayaran gaji minimum.

Agus menjelaskan komitmen tersebut disampaikan dengan baik oleh wakil Menteri Sumber Manusia Malaysia, Datuk Maznah Mazlan dan Wakil Sekjen Kementerian Dalam Negeri Malaysia, Datuk Raja Azahar (Ketua perunding Malaysia) saat menerima kunjungan informal perwakilan KBRI guna membahas isu-isu penting yang masih menghambat perundingan Protokol Amandemen Kesepahaman Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 2006, beberapa waktu lalu.

"Pemerintah Malaysia sepakat untuk menuntaskan draft protokol pada tahun 2011 dan akan segera menjawab nota diplomatik Indonesia terkait isu-isu yang menjadi penghambat kesepahaman kedua belah pihak tentang ketenagakerjaan," ungkapnya.

Pihak Malaysia menyambut baik usulan Indonesia untuk segera mengadakan perundingan lanjutan untuk menuntaskan permasalahan yang masih mengganjal terlaksananya kesepahaman tentang ketenagakerjaan itu.(*)
(T.N004/Z002)

PKB Siap Hadapi Gugatan Lily Wahid dan Gus Choi

Jakarta - Lily Wahid dan Effendi Choiri (Gus Choi) resmi mengajukan gugatan terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Pengadilan Jakarta Pusat. PKB mengaku siap menghadapi gugatan tersebut.

"Itu biasa, hak beliau. Siap saja kita," kata Ketua Lembaga Hukum dan HAM DPP PKB Anwar Rahman saat dihubungi detikcom, Rabu (17/8/2011).

Menurut Anwar, PKB telah bulat mengeluarkan keputusan untuk memecat dua orang tersebut. PKB yakin keputusannya telah sesuai prosedur dan memiliki alasan yang kuat.

"Kita yang punya kewenangan sama. Kalau mau gugat silakan nanti jawabannya di pengadilan. Yang jelas kita sudah final," jelas Anwar.

Anwar mengatakan, pemecatan Lily dan Gus Choi karena keduanya sudah melanggar aturan partai. Keduanya sudah dianggap tidak lagi patuh pada arah kebijakan partai.

"Kasus ini sudah lama jadi bukan karena angket mafia pajak. Mereka udah ngga masuk kantor, gugat lagi," tegasnya.

Sebelumnya, Lily Wahid dan Gus Choi resmi mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu dilayangkan karena merasa tidak terima dipecat sebagai anggota DPR.

"Hari ini telah mendaftar gugatan kedua anggota DPR RI itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pukul 10.00 WIB, sebelum kita ke KPU," ujar Lily ketika dihubungi wartawan, Rabu (16/3/2011).

Nomor surat yang diajukan adalah 109/PDT.G/2011/PN.JKT.PST untuk gugatan Lili Wahid kepada DPP PKB dan 108/PDT.G/2011/PN.JKT.PST untuk gugatan Gus Choi kepada DPP PKB.

Dipecat PKB, Gus Choi Ajukan Gugatan Ke PN Jakpus

Jakarta - Anggota FPKB Effendy Choirie alias Gus Choi akan melakukan perlawanan terhadap partai yang selama ini menaunginya. Gus Choi akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat besok (hari ini) terkait pemecatannya.

"Iya, baru besok (hari ini) saya ajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat," kata Gus Choi saat dihubungi detikcom, Jakarta, Selasa (15/3/2011) malam.

Namun politisi senior ini belum bisa memastikan kapan persisnya ia akan mendatangi PN Jaksel tersebut. Berkas gugatannya pun tengah dipersiapkan kuasa hukumnya.

Gus Choi dan Lily Wahid resmikan dikeluarkan dari partai dan DPR oleh DPP PKB. Partai menilai keduanya sering melanggar kebijakan partai.

Sementara itu, pimpinan DPR telah menyepakati memberikan waktu kepada keduanya untuk mengajukan gugatan atas diterbitkan surat PAW. Keduanya diberi waktu paling lambat besok malam.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR, Pramono Anung menuturkan, jika Lily dan Gus Choi tidak melayangkan gugatan dalam satu hari maka pimpinan DPR akan memproses PAW Lily dan Gus Choi. Karena UU hanya memberi waktu tujuh hari setelah surat sampai pimpinan DPR.

"Jadi kalau besok sebelum pukul 24.00 WIB mengajukan gugatan maka kami akan menunggu ada kekuatan hukum tetap. Kalau tidak mengajukan berarti akan diproses," ujar Pram.

PKB resmi mengeluarkan Gus Choi dan Lily Wahid dari Partai dan DPR. Posisi Gus Choi di DPR akan digantikan Jazilul Fawaid, sedangkan Lily Wahid akan digantikan Andi Muawiyah Ramly. Hal ini berdasarkan surat yang dilayangkan DPP PKB kepada Pimpinan DPR tertanggal 7 Maret lalu.

PKB: Gus Choi dan Lily Dikeluarkan karena Sering Melanggar Kebijakan

Jakarta - DPP PKB memastikan Effendy Choirie (Gus Choi) dan Lily Chodidjah Wahid resmi dikeluarkan dari partai. Kedua politisi senior itu dinilai sering melanggar kebijakan partai.

"Ya mereka memang sudah dikeluarkan. Partai menilai mereka sering melanggar kebijakan partai," ujar Bendahara Umum PKB, Bahruddin Nashori saat dihubungi detikcom, Selasa (15/3/2011) malam.

Menurut Bahruddin, perbedaan sikap Gus Choi dan Lily dalam hak angket mafia pajak bukan alasan utama dikeluarkannya mereka. "Kalau soal hak angket kemarin itu soal kecil, bukan cuma itu. Itu cuma salah satu alasan saja," terangnya.

Di mata partai berlambang bola dunia ini, kedua kader yang ikut membentuk PKB ini sering melakukan kesalahan. Bahruddin pun membeberkan kesalahan Gus Choi dan Lily.

"Lily sampai sekarang menggugat hasil Muktamar Ancol, padahal hasil muktamar itu yang menghantarkan dia jadi Dewan. Ketua umum juga digugat ke MK soal rangkap jabatan," beber Bahruddin.

Soal Gus Choi, partai juga memiliki penilaian sendiri. Gus Choi sering mangkir dalam urusan partai.

"Kalau rapat-rapat Gus Choi sering tidak hadir. Selain itu sikapnya kadang berbeda dengan partai," terangnya.

PKB siap menghadapi gugatan dari keduanya atas dikeluarkannya surat pemecatan itu. "Itu hak mereka kalau mau mengajukan gugatan. Silakan saja," imbuh Bahruddin.

PKB resmi mengeluarkan Gus Choi dan Lily Wahid dari Partai dan DPR. Posisi Gus Choi di DPR akan digantikan Jazilul Fawaid, sedangkan Lily Wahid akan digantikan Andi Muawiyah Ramly. Hal ini berdasarkan surat yang dilayangkan DPP PKB kepada Pimpinan DPR tertanggal 7 Maret lalu.

Inilah Alasan PKB Pecat Gus Choi dan Lily Wahid

Jakarta - Bendahara Umum PKB, Bahruddin Nashori membeberkan berbagai alasan pemecatan dua politisi PKB, Effendy Choirie (Gus Choi), dan Lily Chadidjah Wahid.

Menurut Bahruddin, pelanggaran yang dibuat Gus Choi dan Lily sudah bertumpuk-tumpuk, selain soal dukungan mereka terhadap hak angket kasus pajak. Rangakaian kesalahan itulah yang jadi alasan pemecatan.

"Alasan pemecatan karena kesalahan mereka sudah bertumpuk-tumpuk. Soal hak angket itu cuma masalah kecil dari sekian masalah yang diperbuat oleh mereka," tandas Bahruddin, Selasa (15/3/2011).

Anggota Komisi III DPR ini lantas membeberkan berbagai pelanggaran yang pernah dilakukan Gus Choi dan Lily. Antara lain: Pertama, Lily dianggap tak etis lantaran menggugat ketua umum partai yang rangkap jabatan sebagai menteri. "Dia menggugat ke MK soal rangkap jabatan ketua umum. Itu kan berarti menggugat Cak Imin yang jadi menteri. Gugatan itu tidak etis," terangnya.

Kedua, Lily dan Gus Choi melanggar instruksi partai dengan mendukung penggunaan hak angket. Ketiga, Lily pernah menjadi saksi kubu lawan saat Cak Imin digugat oleh Arifin Junaidi, cs. Keempat, Lily menggugat keabsahan PKB kubu Ancol ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Padahal, dia dulu jadi anggota DPR dari PKB Ancol. Tapi sekarang menggugatnya. Gugatannya sedang berjalan sekarang," tuturnya.

Menurut Bahruddin, kesalahan Gus Choi dan Lily sudah tidak bisa dimaafkan. "Kalau di PKB, kalau cuma kesalahannya hanya satu, itu tidak masalah. Tapi ini sudah bertumpuki-tumpuk, tidak bisa dimaafkan," tandasnya. [tjs]

Menteri Penerangan Malaysia Buka KTT "ANTARA"-"Bernama"

Kuala Lumpur - Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia, Dato` Sri Utama Dr Rais Yatim, di Kuala Lumpur, Sabtu sore membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama Kantor Berita "Bernama" dan "ANTARA".

Acara pembukaan yang berlangsung di "Royale Ghulan", salah satu hotel mewah di Kuala Lumpur, itu diikuti puluhan orang anggota delegasi dari kedua kantor berita serta wartawan dan pemerhati pers dari Indonesia dan Malaysia.

Di antara anggota delegasi kedua kantor berita yang hadir dalam acara pembukaan itu adalah Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA Saiful Hadi, Ketua Dewan Pengawas ANTARA, Henri Subiakto, Ketua Bernama Dato` Abdul Rahman Sulaiman, dan Manajer Umum Bernama, Dato` Hasnul Hasan.

Acara pembukaan KTT pertama itu juga dihadiri Wakil Duta Besar RI untuk Malaysia Mulya Wirana, mantan ketua umum PWI, Sofyan Lubis, serta Sekjen Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia, Dato` Sri Kamaruddin Siarap.

Dr Rais Yatim mengatakan, kegiatan bersama Bernama dan ANTARA ini merupakan tindak lanjut dari hasil kesepakatan Pertemuan Komite Bersama untuk Informasi dan Komunikasi (JCCM) di Kuala Lumpur pada 2-4 Mei 2010.

KTT pertama yang menjadi bagian dari upaya kedua kantor berita untuk memperkuat fondasi hubungan kedua negara dan bangsa serumpun lewat diplomasi media ini diharapkan memperkuat kerja sama nyata yang berkelanjutan, katanya.

"Diplomasi yang paling kekal adalah hubungan antarrakyat (people-to-people)... Bernama dan ANTARA adalah pihak-pihak yang akan meneruskan perjuangan," katanya.

Pada acara itu, Dr Rais Yatim dan Mulya Wirana yang hadir mewakili Dubes RI untuk Malaysia Da`i Bachtiar meluncurkan penerbitan Majalah "Sinergi".

Majalah yang terbit empat kali dalam setahun sebagai hasil kerja sama kantor berita Bernama dan ANTARA ini memuat berbagai berita dan artikel yang mencerahkan pemahaman publik tentang kemajuan hubungan kedua negara.

Setelah acara pembukaan, para anggota delegasi kedua kantor berita akan melanjutkan dialog mereka guna merumuskan sejumlah poin kerja sama konkrit kedua pihak di sebuah resor ternama Malaysia di Melaka pada Minggu dan Senin.

Di antara poin kerja sama tersebut adalah pertukaran wartawan tulis dan foto, pengambilan foto obyek-obyek menarik oleh wartawan foto Malaysia dan Indonesia di Pulau Kalimantan, penerbitan berkesinambungan Majalah "Sinergi", serta penyelenggaraan KTT kedua "Bernama" dan "ANTARA" di Indonesia. (*)

PKB Incar 100 Kursi DPR di 2014

Jakarta - Kenangan manis Pemilu 1999 yang sukses menggondol 51 kursi DPR masih tersimpan di hati kader Partai Kebangkitan Bangsa. Pada Pemilu 2014 mendatang PKB berharap akan ada cerita manis lagi. Partai besutan Gus Dur itu mengincar 100 kursi di parlemen yang akan dibahas dalam mukernas.

"(Mukernas) Akan membahas soal internal PKB yang menargetkan 100 wakilnya di DPR pada 2014 dan dibicarakan juga eksternal soal politik-politik terkini di Tanah Air," kata Ketua DPP PKB Helmy Faizal Zaini.

Hal itu disampaikan dia dalam soft opening mukernas dan forum kerjasama program (foksam) PKB. Isu-isu tersebut akan dibicarakan dalam Mukernas PKB pada 15-16 Maret 2011 dan pada Foksam pada 3-5 April 2011.

"Acara digelar di Balai Kartini dan dibuka oleh Presiden SBY," lanjut pria yang menduduki kursi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini.

Rencananya, lebih dari 1.000 kader PKB akan hadir dalam acara tersebut. Sebab forum itu merupakan forum penting yang bersama-sama digunakan untuk mengembangkan politik dan membicarakan strategi pemenangan Pemilu 2014.

"Kita ingin kembali ke posisi 3 besar seperti pada Pemilu 1999 lalu," harap Helmy.

Mukernas PKB rencananya akan dihadiri sejumlah tokoh. Yang dipastikan hadir antara lain Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua PAN Hatta Rajasa, Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Hanura Wiranto, dan Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra Prabowo Subianto.

Untuk diketahui, pada Pemilu 2009 PKB memperoleh 28 kursi di parlemen. Kala itu PKB mengeluarkan biaya sekitar Rp 50 miliar. Untuk 2014, direncanakan akan dialokasikan Rp 250 miliar guna meraih 100 kursi. Uang itu digunakaan untuk membuat kaos, transportasi dan iklan.

FOTO: Tsunami Menggulung Timur Jepang

Sejumlah foto detik-detik terjadinya tsunami di pantai timur Jepang disiarkan melalui jaringan kantor berita yang di lansir dari rekaman video langsung kru stasiun televisi NHK.

Tsunami dipicu oleh gempa dahsyat berkekuatan 8,9 SR yang menghantam timur laut Jepang, Jumat siang. Asap hitam juga membubung dari kawasan industri di daerah Yokohama Isogo. Tayangan televisi menunjukkan bahwa perahu, mobil, dan truk hanyut disapu tsunami. Sebuah jembatan, lokasinya tidak diketahui, tampak runtuh ke dalam air.

Badan Survei Geologi AS (USGS) sebelumnya menyatakan bahwa gempa tersebut berkekuatan 7,9 SR dan berpusat di kedalaman 24,3 km sekitar 130 km di sebelah timur Sendai di pulau utama Honshu. Namun, USGS kemudian menyatakan bahwa gempa berkekuatan 8,9 SR.

Menakertrans Buka Layanan Informasi Online & Crisis Center Gempa Jepang Anwar Khumaini - detikNews

Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan langkah tanggap darurat menghadapi dampak terjadinya gempa dan tsunami di Jepang. Langkah ini diambil untuk memantau keberadaan dan kondisi peserta magang dan TKI yang berkerja di Jepang.

Bagi yang membutuhkan informasi mengenai perkembangan terbaru mengenai peserta magang pasca gempa dan tsunami di Jepang, Kemenakertrans membuka layanan informasi online melalui www.pemagangan.com serta membuka layanan crisis center yang bisa dihubungi masyarakat melalui nomor telepon 0815 744 7776, 0816 164 2613, 0815 187 3081 dan 0815 187 3081.

"Kami atas nama pemerintah menyampaikan keprihatinan atas terjadinya musibah gempa dan tsunami di Jepang," kata Menakertans Muhaimin Iskandar dalam rilis yang diterima detikcom, Sabtu (12/3/2011).

Untuk memantau peserta magang dan TKI yang berada di Jepang, Kemenakertrans telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Selain itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar pun menginstruksikan Kepala BNP2TKI untuk melakukan pemantauan terhadap keberadaan dan kondisi TKI yang berada di Jepang.

Berdasarkan laporan Kepala BNP2TKI kepada Menakertrans, saat ini di Jepang terdapat 31.517 orang WNI. Sebanyak 16.653 orang bekerja pada sektor formal, yang sebagaian di antaranya bekerja di bidang industri 14.033 orang dan 1.013 orang care giver/perawat.

Sedangkan terkait dengan pemagangan, Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan kerja sama program pemagangan di Jepang dilakukan sejak 1993. Program kerja magang di Jepang ini merupakan kerja sama Kemenakertrans dengan IMM (International Manpower Development of Medium and Small Enterprises) Jepang.

Menurut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat ini ada sekitar 8.006 tenaga kerja magang Indonesia yang tengah berada di Jepang. Keberadaan mereka tersebar merata di berbagai kota di Jepang, di antaranya adalah Tokyo, Osaka, Sapporo, Nagano, Shinken, dan lain-lain. Saat ini TKI magang kita bekerja di 62 sektor bisnis di Jepang, dengan masa kerja selama tiga tahun.

Kemenakertrans masih mendata lokasi-lokasi peserta magang yang terkena tsunami atau yang dekat dengan wilayah bencana. Seluruh data peserta magang telah ada Kemenakertrans, sehingga dalam waktu sesegera mungkin keberadaan dan kondisi mereka akan dapat diketahui.

"Saat ini kita sedang berkoordinasi dengan IMM selaku penyelenggara di Jepang, untuk memantau keberadaan semua peserta magang yang tersebar di seluruh Jepang. Masyarakat pun bisa membantu berbagi informasi mengenai keberadaan sanak keluarganya di Jepang," kata Muhaimin.

Adikku Moga Bahagia Sampai Anak Cucu

Salam

Semoga Adikku Dul Bahri Bahagia Sampai Ke Anak Cucunya,Adikku bernika dengan gadis pilihannya Di Jugja Jawa Tengah Seminggu Yang Lalu.

KBRI Riyadh Terbitkan Peraturan Baru Majikan-TKI

Jakarta.Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi mengeluarkan perjanjian kerja (PK) baru antara majikan atau user dan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berlaku sejak 27 Februari 2011.

Ketua Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) Yunus M Yamani di Jakarta, Rabu, menyatakan, mendukung PK baru yang dituangkan dalam surat edaran bernomer 192/Kons/II/2011 itu karena memberi perlindungan lebih baik kepada TKI.

Yunus, sebagai Ketua Himsataki, menerima surat pemberitahuan dari KBRI di Riyadh itu. Dia menilai penerbitan surat edaran tersebut ada kaitannya dengan kedatangan perwakilan Sanarcom (Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Asing Saudi) Saad Al Badah ke Kementerian Luar Negeri RI baru-baru ini.

"Hal ini membuktikan bahwa ada perhatian dari pengusaha ? pengusaha di Arab Saudi untuk lebih melindungi TKI yang bekerja di sana," kata Yunus.

Dia juga menilai tepat jika PK itu diterbitkan atas kesepakatan KBRI dengan Sanarcom mengingat kedua belah pihak yang paling mengetahui keadaan di Arab Saudi.

"Kami bisa mengerti kalau Sanarcom saat ini menyadari bahwa memang diperlukan kesepakatan untuk melindungi semua pihak yang terkait penempatan TKI," kata Yunus.

PK tersebut memuat kewajiban majikan untuk membuat denah rumah, hak TKI untuk mendapat informasi dan hak berkomunikasi dengan keluarganya.

Jika bermasalah, TKI tidak boleh dipulangkan sebelum hak-haknya terpenuhi dan majikan juga wajib memperkerjakan TKI sesuai dengan aturan agama.

Majikan dan keluarganya juga tidak boleh menyiksa TKI dan hal itu dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh majikan dihadapan staf KBRI.

PK itu mengharuskan majikan untuk datang sendiri ke KBRI atau KJRI untuk membuat pernyataan kesanggupan. "Hingga saat ini sudah berjalan dan tidak ada yang keberatan, termasuk Saad sebagai agen tenaga kerja asing dan Ketua Sanarcom," kata Yunus.

Mengenai gaji, TKI berhak atas gaji sebesar 800 real per bulan plus tambahan 50 real per minggu. Total upah TKI minimal 1.000 real per bulan.

Dia juga mengimbau agar PK tersebut bisa dilaksanakan dan diawasi terus menerus agar tidak hanya menjadi kesepakatan di atas kertas.(ant/sam)

Kangen Istri di Malaysia, Lapor Polisi

Jember (beritajatim.com) - Saha (58) kehilangan jejak istrinya selama 15 bulan. Ia melaporkan hilangnya sang istri, Nisa (55), ke Kepolisian Resor Jember, Jumat (11/3/2011).

Didampingi Serikat Buruh Migran Indonesia Jember, Saha bercerita, istrinya terbujuk rayuan Slamet, warga Desa Darsono Kecamatan Arjasa yang menjadi tekong rekrutmen TKI, dan Bu Ririn, tetangganya sesama warga Dusun Sumberbalin, Desa Cumedak, Kecamatan Sumberjambe.

Desember 2009, Bu Ririn mendatangi rumah pasangan Saha dan Nisa, dan menawari sang istri kerja di Malaysia. "Saya tidak mengijinkan, tapi istri saya tetap berangkat," kata Saha kepada beritajatim.com.

Tanggal 31 Desember 2009, Bu Ririn menjemput Nisa dan membawanya ke rumah Slamet di Arjasa. Keesokan harinya, Nisa diberangkatkan ke Surabaya dan bertolak ke Malaysia dengan naik kapal laut. "Istri saya berangkat bersama lima orang lain. Yang lima orang sudah kembali, tapi istri saya belum," kata Saha.

Tak ada kabar berita dari sang istri membuat Saha cemas bukan kepalang. Kerinduan berbalut kekhawatiran menyingkup hatinya. Sementara Slamet hanya menenangkan. "Padahal istri saya tidak tahu ada di mana. Kirim gaji saja tidak pernah," kata Saha.

Terakhir, Februari 2011, Slamet menyatakan kepada Saha, bahwa istrinya belum bisa dihubungi. "Tidak ada kabar bagaimana kondisi istri saya," keluh Saha.

Ketua SBMI Jember Ahmad Mufti menyatakan, perekrutan dan penempatan Nisa tidak sah. "Penempatan ini dilakukan perorangan dan itu tidak boleh. Kami mendesak kepada aparat kepolisian untuk menangkap dan menindaktegas pelaku perekrutan ini. Kami juga meminta kepolisian mencarikan informasi keberadaan istri Pak Saha," katanya. [wir]

ni Gempa Terbesar di Jepang

Bukan hanya salah satu gempa terbesar dalam 20 tahun terakhir. Gempa berkekuatan 8,9 yang terjadi di Jepang, Jumat (11/3/2011) siang, tercatat sebagai gempa terbesar sepanjang sejarah yang pernah terjadi di Negeri Sakura itu. Sepanjang catatan kegempaan di Jepang, belum pernah terjadi gempa sekuat itu.

Gempa paling mematikan di Jepang tercatat terjadi pada 1891. Gempa yang berpusat di Kanto itu hanya berkekuatan 7,9, tapi menewaskan sekitar 140.000 orang di wilayah sekitar Tokyo. Dengan kekuatan sebesar 8,9, gempa terakhir tersebut jauh lebih kuat ketimbang gempa di Kanto, namun tidak terlalu besar dampaknya bagi Kota Tokyo.

"Kami memperkirakan jatuh banyak korban dan kerusakan yang meluas," kata Kevin McCue, seismolog di Central Queensland University di Canberra, Australia, seperti dilansir situs web ABC, Jumat. Namun, jumlah korban di Tokyo diperkirakan tidak sebanyak di Kanto 120 tahun lalu karena pusat gempa saat ini jauh di utara, sekitar 376 km dari Tokyo.

Jepang yang terletak di jalur gunung api atau Cincin Api Pasifik memang termasuk wilayah yang sering terlanda gempa. Beberapa data gempa besar di Jepang yang terekam adalah gempa berkekuatan 8,5 di Sanriku pada tahun 1896 yang menewaskan 27.000 orang dan menyebabkan tsunami setinggi 25 meter. Selain itu adalah gempa Kobe yang terjadi pada tahun 1995 berkekuatan 6,9 skala richter dan menewaskan 5.502 orang.

Gempa Jepang hari ini berkekuatan 8,9 skala richter. Gempa terjadi pada pukul 14.46 waktu setempat dan berpusat di 376 km tenggara Tokyo. Gempa ini telah mengakibatkan tsunami setinggi 4 meter dan berpotensi tsunami hingga 10 meter. Peringatan tsunami diperluas hingga Pasifik, Filipina, dan Indonesia.

Co-Director Australia Tsunami Research Center Professor James Goff mengatakan, gempa yang terjadi kali ini akan mampu melihat kekuatan bangunan tahan gempa Jepang, keampuhan perangkat peringatan tsunami, serta rencana evakuasi. "Peristiwa ini akan menjadi serangkaian tes untuk mereka semua," katanya.

Laporan-laporan Pertama Korban Jiwa Tsunami Jepang

Jakarta (ANTARA News) - Tiga orang dilaporkan tewas dalam tsunami dengan gelombang 10 meter yang menyusul gempa 8,9 skala richter di Jepang, Jumat, seperti dikutip AFP.

Salah satu korban berusia 67 tahun yang meninggal akibat tertimpa tembok. Satu lainnya meninggal akibat atap runtuh. Kedua lokasi terjadi di Tokyo.

Sementara itu pemerintah di Pulau Mariana, Saipan memerintahkan warganya untuk mengungsi.

Kantor berita Reuters melaporkan terdapat korban-korban yang tertimbun longsor dan satu meninggal akibat tembok runtuh di pabrik Honda.

Listrik di sekitar Tokyo padam, terdapat 4 juta rumah di wilayah tersebut.

Kereta api super cepat dihentikan. Pemerintah Jepang menerjunkan 900 tenaga penolong ke wilayah bencana.

Reuters juga melaporkan bahwa Bandara Narita ditutup, penerbangan dibatalkan dan penumpang diungsikan. Kereta bawah tanah Tokyo dihentikan operasinya demikian pula kereta "suburban". Bandara Sendai tertutup air bah.

Pembangkit tenaga nuklir dipadamkan secara otomatis.

PLTN Fukushimi No.1 sempat mengalami masalah peralatan setelah gempat namun keamanannya terjamin, kata para pejabat. Instalasi-instalasi penyulingan minyak telah dihentikan operasinya sedangkan satu pabrik baja terbakar.

Tujuh Perampok Kapal WNI Di Tahan

Oleh RADIAH SAORI
radiah.saori@kosmo.com.my

(TUJUH Parampok Indonesia ditahan selepas merampok kapal dagang MT Front Queen di Perairan Pengerang, Kota Tinggi Kemaren ).

JOHOR BAHRU - Ketangkasan sepasukan anggota Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia (APMM) Wilayah Selatan mengesan bunyi siren sebuah kapal dagang membawa kepada penahanan tujuh lanun warga Indonesia yang merompak kapal MT Front Queen semalam.

Siren pada pukul 3.15 pagi itu disedari oleh sembilan anggota APMM ketika mereka sedang melakukan rondaan kira-kira 2.8 batu nautika dari Pulau Mungging, Perairan Pengerang, Kota Tinggi di sini.

Ketika kejadian, kapal yang berdaftar di Pulau Majuro itu membawa 24 krew termasuk seorang kapten kapal warga Rusia.

Ketua Penguat Kuasa Wilayah Maritim Selatan, Laksamana Pertama Maritim Zulkifli Abu Bakar berkata, sebaik dihampiri APMM, terdapat sebuah bot kayu yang dinaiki tujuh lelaki berada di belakang kapal dagang itu dan sedang membuang dua batang galah serta beberapa bungkusan plastik ke dalam laut.

"Kita percaya ketika kejadian mereka (suspek) baru sahaja turun dari kapal MT Front Queen selepas merompak," katanya pada sidang akhbar di sini semalam.(Kosmo )

Parpol Gresik Tidak Antusias Serahkan Tenaga Ahli Fraksi

Gresik (beritajatim.com)- Pengurus partai politik (parpol) di Gresik terkesan tidak antusias untuk menyerahkan personal yang mengisi posisi tenaga ahli fraksi.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Gresik, Mighfar Syukur mengatakan, sampai saat ini baru dua fraksi yang telah menyetorkan nama untuk posisi staf ahli," katanya, Rabu (9/03/2011).

Menurut Mighfar Syukur, dua fraksi yang telah menyetorkan nama diantaranya F-PPP dan F-Demokrat. Sedangkan dua fraksi lainnya hingga kini belum menyetorkan ke sekretariat DPRD Gresik.

Pengisian posisi tenaga ahli fraksi mengacu pada peraturan pemerintah (PP) nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Tertib DPRD. Pada pasal 34 disebutkan, bahwa, setiap fraksi dibantu oleh satu orang tenaga ahli.

Sedangkan syarat minimalnya yakni berpendidikan serendah-rendahnya sarjana dengan pengalaman kerja paling singkat lima tahun atau magister dengan pengalaman kerja paling singkat tiga tahun, atau setingkat doktor
dengan pengalaman kerja paling singkat satu tahun.

Disamping itu, menguasai bidang pemerintahan dan menguasai tugas dan fungsi DPRD.

"Gaji tenaga ahli fraksi di DPRD Gresik sekitar Rp 2juta perbulan," tutur Mighfar Syukur.

Ia menambahkan, tenaga ahli fraksi bekerja mulai bulan Pebruari lalu. Sebab, anggaran untuk pembayaran gaji tenaga ahli fraksi yang dialokasikan dalam APBD Gresik tahun 2011, direncanakan mulai Pebruari hingga akhir tahun.

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik, H. Zulfan Hasyim, SH, MH
menyatakan, pihaknya sudah mengirim surat kepada pengurus parpol yang memiliki fraksi di dewan terkait pengisian tenaga ahli fraksi.

"Deadline-nya sampai 14 Maret 2011 dimana seluruh fraksi sudah mengirimkan calon tenaga ahli fraksi," tuturnya.[dny/ted]

Seorang WNI penyandanga HIV positif di dakwa dengan pasal 39 B

Alor Star ; Seorang WNI penyandanga HIV positif di dakwa dengan pasal 39 B (1)(a) undang-undang narkoba Malaysia tahun 1952.

Nurjana 33 tahun warga Jakset di ceduk oleh Bia Cukai Bukit Kayu Hitam Kedah saat turun dari bus berjalan kaki menujuh loket imigrasi .

Terdakwa kedapatan sabu-sabu sebanyak 2605.05 gram di tasnya bahagian bawah waktu pemeriksaan pihak ke keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah,terdakwa naik Bus dari kembojo ke Bukit Kayu Hitam sebelum di ceduk oleh Bia Cukai ,ianya Untuk menujuh distinasi selanjutnya.

Persidangan di gelar di pengadilan tinggi Negeri kedah tanggal 9/3/11 di depan Hakim Datok Azman Hussen.Dan terdakwa di dampingi Mr.Rama sebagai pengacaranya.

Acara Pelantikan Pengurus Permai 2010 - 2013 Dan Pelancaran Tabung Nusantara Bank Muamalat Indonesia - Malaysia

(Pengurus Perhimpunan Masyarakat Indonesia Permai Preode 2010 - 2011)( Ketua Umum Permai M.Mahroji Magfur Preode 2010 -2013 Memberikan Pengarahan Ke Pada Kumpulan Kercengan Bawean )
(Bapak Duta Besar Republik Indonesia Untuk Malaysia Sedang Memberikan Sambutan Di Acara Pelantikan Pengurus Permai Di Alun-alun Klab Sultan Sulaiman Kampung Baru )
(Pelancaran Tabung Nusantara Bank Muamalat Indonesia )

( Pengurus Permai Preode 2010 - 2013 Yang kanan Bapak M.Magfur Ketum ,Bapak Joko Wakil Ketua , Bapak Husein Lubis Wakil Sekretaris Dan Kiri Sekali Sekepri Bapak Dubes )

Salam

Akhirnya Pengurus Permai Preode 2010 - 2013 sukses adakan pelantikan ke pengurus preode 2010 -2011 di alun-alun klab Sultan Sulaiman Kuala Lumpur.

Acara pelantikan pengurus Permai yang di sponsore oleh Bank Muamalat dan West Union serta beberapa pt Indonesia yang ada di Malaysia.

Dalam pelantikan ke pengurusan permai sponsor utama BANK muamalat mendatangkan artis Dewi Yull dan KH Makruf Amin dari Majlis Ulama Indonesia.

Pengurus Permai Preode 2010-2013 setelah pelantikan membacakan ikrar bersama yang di pandu oleh ketum Permai.

Panitia mengundang Bapak Duta Besar dan Wakil Duta Besar serta staf Kbri Kuala lumpur,Bapak Duta Besar di dampingi ibu Duta Besar Ri.Saat memberikan sambutan bapak Duta berpesan dengan Pengurus Permai agar bekerja denga ikhlas dan tetap berbuat yang terbaik untuk wni yang memrlukan pertolongannya.

Usai sambutan dari bapak Dubes acara di teruskan dengan pelancara Tabung Nusantara Bank Muamalat Indonesia - Malaysia,serta penandatangan mou antara Bank Muamalat Indonesia dengan May Bank Malaysia.

Acara di lanjutkan dengan karnival budaya nusantara dengan penampilan kercengan Bawean,saman mahasiswa UGM Jugjakarta Indonesia dan group Aljava yaitu group musik dangdut dari anak-anak tki.

Acara berlanjut dengan alunan suara yang merdu oleh artis Dewi Yull yang di datangkan khusus dari Jakarta oleh Bank Muamalat Indonesia.Sebelum ini juga ada siraman rohani oleh ketua Ulama Indonesia KH .Makruf Amin .

Kercengan Putri Baginda Tambak Bawean Tampil Di Pelantikan Pengurus Permai Preode 2010 - 2011

(Group Kercengan Putri Baginda Ampang Tasik Bersama Bapak Ismail Jakfar Asal Sangkapura Bawean Beliau Adalah Panitia Pelantikan Pengurus Himpunan Masyarakat Indonesia Di Malaysia PERMAI Preode 2010 s/d 2013)
( Group Kercengan Putri Baginda Ampang Tampil Di Acara Pelantikan Pengurus Permai Yang Di Adakan Hari Ini Tanggal 06-03-2011 Di Alun-alun Klab Sultan Sulaiman Kampung Bharu Kuala Lumpur Mereka Dengan Kompak Berirama Sambil Mendengarkan Alunan Lagu)

Kuala Lumpur :Penonton yang menyaksikan persembahan kumpulan kercengan Putri Baginda Ampang yang tampil hari 6/3.2011 di acara pelantikan Pengurus Perhimpunan Masyarakat Indonesia (Permai ) benar-benar terhibur dengan penampilan anak-anak Bawean dari group Kercengan Putri Ampang dengan gaya irama gerak tangan yang kompak serta suara yang merdu yang.

Kumpulan kercengan Putri Baginda Ampang adalah anak -anak orang Bawean asal Baginda Kecamatan Tambak Bawean yang lahir di Malaysia.Kumpulan Putri Baginda di bentuk 4 tahun yanga lalu, selain tampil di acara hari ini juga selalu tampil di acara mantenan dan juga acara-acara yang lain.

Putri Baginda selain punya group kercengan juga mempunyai group bersanjian dan menakipan yang di latih oleh Ust Zuhali dari Bawean.

Menurut Ahidin sebagai Ketua group kercengan Putri Baginda Ampang ,anak-anak yang tampil hari ini kesemuanya anak orang Baginda yang tinggal di Ampang Tasik Selangor.

Kami selalu berlatih setiap seminggu sekali,jika ada waktu akan berlatih tiga hari sekali,walau bagaimanpun jika tidak bisa berlatih tiga hari sekali atau seminggu sekali ainya akan berlatih dua minggu sekali.

Group Kercengan Putri Baginda itu kesemuanya adalah anak-anak yang masih sekolah SMP dan SMA di Ampang,ungkap Ahidin.

Kami berharap satu hari nanti group kercengan ini bisa tampil di acara kegiatan warga Indonesia seperti ini ,agar kebudayaan kercengan dari Bawean tidak hanya sebatas tampil di acara pengantenan.

Persembahan kercengan Putri Baginda di saksikan oleh warga Indonesia yang bekerja di Malaysia di Alun-alun klab Sultan Sulaiman Kampung Bharu Kuala Lumpur.(Epung)

Berobat ke Luar Negeri, Devisa Hilang Rp100 T

Indonesia kehilangan devisa sebesar Rp100 triliun setiap tahun akibat banyak warga yang berobat ke luar negeri.

"Nilai devisa kita yang keluar menurut data World Bank pada 2004 sekitar Rp70 triliun. Jika data itu benar, dipastikan saat ini bisa lebih dari Rp100 triliun per tahun," kata Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Supriyantoro di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat.

Usai mengikuti "Annual Scientific Meeting" dalam rangka Dies Natalis Ke-65 FK UGM, Menkes mengatakan hal itu disebabkan masyarakat masih mempercayai dan menganggap berobat ke rumah sakit luar negeri jauh lebih baik kualitasnya dari dalam negeri.

"Sebagian besar masyarakat Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri masih mempercayai kualitas pengobatan di luar negeri jauh lebih baik dibandingkan di rumah sakit yang ada di dalam negeri," katanya.

Ia mengatakan, meskipun mutu pengobatan sebenarnya tidak jauh berbeda, rumah sakit dalam negeri masih lemah dalam mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Jadi, bukan dari pengobatan yang jelek, tetapi bagaimana pelayanan yang ada menjadi lebih baik.

"Beberapa cara sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan standar mutu pelayanan kesehatan agar diterapkan di masing-masing rumah sakit. Salah satunya adalah penerapan sertifikat akreditasi standar internasional," katanya.

Namun demikian, dari sekitar 1.500 rumah sakit di Indonesia baru empat rumah sakit yang sudah memiliki standar kualitas standar internasional. Salah satunya adalah Rumah Sakit Dr Sardjito Yogyakarta.

Sehubungan dengan banyak rumah sakit yang menggunakan nama atau label internasional, ia mengatakan, Kemenkes akan menertibkan rumah sakit yang masih menggunakan nama internasonal.

Menurut dia, tidak ada lagi rumah sakit yang mengunakan nama internasional, agar pasien tidak tertipu. Jika memang terakreditasi, itu pun harus menyebutkan asal lembaga yang melakukan akreditasi dan berlaku sampai kapan.

"Untuk peningkatkan pelayanan dan keselamatan pasien, antarrumah sakit diharapkan tidak saling berkompetisi tetapi membangun koopetisi atau kerja sama. Dengan demikian, tidak ada lagi `jor-joran` alat kesehatan, tetapi bagaimana memberikan mutu pelayanan yang baik bagi pasien," katanya. [ant]

Bantulah Yang Memerlukannya

Salam

Saat ini ada warga yang perlu bantuan dari kita semua warga Bawean yang sedang sakit seperti yang pernah di lansir Media Bawean,kami memon kepada para darmawan yang budiman bisa menghulurkan bantuan agar secepatnya bisa di rawat ke rumah sakit

Bantuan dari anda semua sangat di perlukan, kepada para pembaca yang budiman sekiranya ada yang ingin bantu warga Bawean sedang perlukan bantua tolong kirim terus ke rekening yang tertulis di perduli Bawean Di atas,hari ini dia yang perlu bantuan ,mungkin giliran kita akan datang

Selamat Membantu Lewat tabung perduli Bawean

KBRI Malaysia Pulangkan TKI Korban "Trafficking"

Kuala Lumpur (ANTARA News) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia telah memulangkan lebih dari seratus tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mengalami permasalahan di negeri jiran Malaysia seperti majikan tak membayar gaji, tindak kekerasan, mengalami gangguan kesehatan, dokumen tidak lengkap hingga korban perdagangan manusia (trafficking).

"Sejak periode Januari-Februari 2011, kami telah berhasil memulangkan sekitar 96 TKI (wanita) kembali ke Tanah Air," kata Atase Ketenagakerjaan KBRI Kuala Lumpur, Agus Triyanto saat dijumpai dikantornya, Kamis.

Menurut Agus, para pekerja yang mengalami permasalahan sebelumnya ditampung di shelter KBRI Kuala Lumpur. Mereka ada yang ditampung selama dua bulan hingga sembilan bulan.

Saat ini, Duta Besar Da`i Bachtiar telah menginstruksikan agar para tenaga kerja yang ditampung di shelter paling lambat enam bulan harus sudah diselesaikan permasalahannya sehingga bisa kembali ke Tanah Air. "Artinya, permasalahan para TKI yang ditampung di shelter tersebut harus bisa diselesaikan tidak lebih dari enam bulan," ungkapnya.

Berdasarkan data yang diterima menunjukkan bahwa 26 orang dari 96 TKI yang kesemuanya kaum wanita itu, mengalami permasalahan di negeri ini sebagai korban perdagangan manusia. Bahkan diantaranya ada yang sudah dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) selama dua tahun.

Selanjutnya, puluhan TKI lainnya mengalami permasalahan karena sudah satu hingga dua tahun bekerja, tetapi tidak memperoleh gaji dari majikan ataupun ditahan oleh agensinya.

Bahkan, ada juga TKI yang terpaksa lari dari majikannya karena tidak tahan mendapatkan perlakuan keras dari majikannya.

"Mereka tersebut kami tampung di shelter dan bila permasalahan mereka selesai rata-rata dipulangkan ke Tanah Air," ungkapnya.

Sementara itu, TKI dari kaum lelaki juga tidak sedikit mengalami permasalahan di negeri jiran ini diantaranya karena telah mendapatkan perlakuan tidak adil dari majikannya seperti gaji sering terlambat dibayar dan jumlahnya gaji yang tidak penuh serta tidak mendapatkan tempat tinggal yang memadai.

Pihak KBRI dalam hal ini juga telah melakukan pendekatan kepada majikannya agar memberikan hak-hak daripada TKI tersebut termasuk meminta pertanggungjawaban dari pihak agensi yang memasok TKI tersebut ke Malaysia.

"Untuk kasus 12 orang pekerja ladang yang awal pekan ini kami pulangkan ke Tanah Air telah mendapatkan kembali gaji mereka yang belum dibayarkan serta pihak agensi mereka bersedia membelikan tiket pesawat untuk kembali ke Tanah Air," ungkapnya.

Bahkan, lanjut dia, kemarin KBRI juga telah memulangkan kembali 28 TKI asal Lombok setelah pihak agensinya mau bertanggungjawab atas kepulangan para pekerja tersebut.

Menurut Agus, pihak KBRI dalam hal ini akan senantiasa membela hak-hak daripada TKI yang bekerja di Malaysia, namun tentunya asalkan ada bukti-bukti bahwa mereka tidak mendapatkan haknya sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama antara pihak majikan, agensi dan para pekerja tersebut.

"Kita akan urus agar hak dari TKI bisa diterima sesuai ketentuan," ungkapnya.(*)

Sekjen PKB Peringatkan Effendy Choirie dan Lili Wahid

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Imam Nahrawi memperingatkan dua anggota Fraksi PKB di DPR-RI Effendy Choirie dan Lili Chadijah Wahid agar tidak terus menjelek-jelekkan partainya di hadapan publik.

"Karena apa pun PKB-lah rumah yang telah mengantarkan mereka menjadi anggota DPR RI dengan segala fasilitas yang diterima," kata Imam dalam pernyataan tertulisnya yang dikirimkan kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan bahwa semakin keduanya bertingkah di luar etika dan fatsun berpartai/berorganisasi maka majelis tahkim akan memperberat dan mempercepat sanksi bagi keduanya.

"Padahal mereka yang memulai melawan kebijakan partai, kok, malah mereka juga yang merusak dirinya dan partai. DPP PKB sudah sangat sabar melihat tingkah mereka selama ini," kata Imam.

DPP PKB membentuk majelis tahkim, semacam arbitrase, untuk menentukan sanksi bagi Effendy dan Lili yang dinilai bersalah karena berseberangan sikap dengan Fraksi PKB terkait usul pembentukan Pansus Hak Angket Mafia Pajak dalam Rapat Paripurna DPR beberapa waktu lalu.

Majelis tahkim terdiri atas tiga anggota Dewan Syura yakni KH Abdul Ghofur, KH Mudjib Chudori, dan Mufied Busyairi, Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Ja`far, dan Ketua Lembaga Hukum dan HAM DPP PKB Anwar Rahman.

Fraksi PKB dan sebagian pengurus DPP PKB merekomendasikan penarikan Effendy dan Lili dari keanggotaan DPR, mengingat mereka berdua dianggap bukan pertama kali melakukan tindakan yang melanggar ketentuan partai.

Setiap partai, kata Imam, tentu membutuhkan kader, pengurus, dan anggota legislatif yang loyal dan konsisten.

Imam menilai manuver Effendy dan Lili belakangan ini, antara lain menemui Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar Priyo Budi Santoso, menunjukkan ketakutan mereka terhadap sanksi yang akan dijatuhkan majelis tahkim.

"Mereka berdua sudah membelot dengan terbuka tapi malah ketakutan dengan risiko pembelotannya, dan saya lihat mereka sangat takut diberhentikan dari DPR RI," katanya.

Imam mengatakan Effendy dan Lili harus sadar bahwa jutaan warga PKB yang tidak pernah mendapat kenikmatan dari PKB saja tidak pernah mengeluh, menjelekkan dan mengumbar kebencian berlebihan.

"Lah, kok, dia berdua yang sudah jadi anggota DPR RI tiga periode dari PKB berperilaku seperti pejuang-pejuang yang ikhlas," katanya.

Bang Bunali Dan Keluarga Gelar Maulid Nabi

(Para Undangan Sedang Mendengarkan Ceramah Maulid Yang Di Sampaikan Oleh Dua Penceramah Yaitu : KH sayid Ali At Atamimi Dan Ust Tunggu W.Sukarno)


Para undangan yang menghadiri acara maulid Nabi di Gelar Bang Bunali Warga Kumalasa,beliau adalah warga Komalasa yang sudah lama Menetap Di Kampung Pandan Kuala Lumpur.

Bang Bunali Dan Keluarga mengundang 250 orang,antaranya penduduk tempatan,warga Bawean dan warga Komalasa yang ada di Kampung,acara digelar tanggal 27/1/2011 8.00 malam di bawah apertemennya.

Peringatan Maulid nabi tersebut di Mulakan dg sambutan oleh pimpinan acara,pembacaan wahyu Ilahi , selawat Badar Oleh Nikmatus Suhro,ceramah Maulid Nabi yang di sampaikan oleh dua penceramah yaitu Kh Sayid Ali dan UST Tunggul.

Setelah ceramah maulid Nabi di lanjutkan dengan pembacaa bersanjian dan marhaban yang dipimpin H,Masrum dan ust Kutli,sebelum acara di tutup pembacaan doa oleh ust Madani.

seusai acara para undangan di sediakan makan dan minum serta oleh-oleh (Tambik-Tambik ) ,acara sampai jam 11 malam.