Kang Said: Saya Tidak Berpolitik

Sumber Nu Online

Yogyakarta, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menegaskan jika dirinya selama ini tidak berpolitik, meski hadir di acara-acara yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan A Muhaimin Iskandar. Menurutnya, dia hanya berniat hadir dan ngaji karena diundang. Sedangkan yang berpolitik adalah Muhaimin.

“Saya tidak berpolitik. Kehadiran saya karena diundang dan saya niat ngaji. Yang berpolitik itu Muhaimin. Namun, demikian terserah warga NU nantinya mau memilih PKB atau tidak,” ujar Said Aqil Siradj pada wartawan seusai acara pembukaan Rapat Pleno PBNU di Pesantren Al Munawwir Krapyak, Yoyakarta, Ahad (27/3).

Hadir antara lain Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirajd, Waketum H As’ad Said Ali, Sekjen Marsudi Suhud, Slamet Effendy Yusuf, Katib Aam Malik Madani, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfudh MD, Menteri PDT A Hilmy Faishal Zaini, pengasuh Pesantren Krapyak KH Attabik Ali, anggota Dewan Pembina Demokrat Ahmad Mubarak, para kiai sepuh NU, Ketua Umum PP GP Ansor Nusron Wahid, Ketua Fatayat NU Ida Fauziyah, Ketua Umum PB PMII Adien Jauharuddin, Ketua IPPNU Margaretha, Ketua IPNU M Syauki dan 120-an peserta.

Yang pasti lanjut Said Aqil, Rapat Pleno PBNU ini akan membahas banyak isu-isu strategis berkaitan dengan kondisi bangsa dan negara kita saat ini yang dibahas selama dua hari hingga Senin besok. Juga masalah serangan Amerika Serikat ke Libya dll.

Ini sebagai amanat laporan pelaksanaan program satu tahun setelah Muktamar NU ke-32 di Makassar tahun 2010 lalu. Selain sidang pleno, lanjut Said, peserta akan mengikuti sidang komisi-komisi.

Sidang komisi tersebut adalah komisi organisasi, komisi program kerja, komisi kaderisasi, komisi manajemen pengembangan aset dan keuangan, serta komisi khusus. "Komisi khusus ini memiliki tugas untuk mengurai, menjabarkan, dan merumuskan kontekstual ajaran mengenai Ahlussunna Wal Jamaah bagi kehidupan kemasyarakatan, budaya, dan kebangsaan," ujarnya.

Sedangkan beberapa isu strategis mengenai kondisi nasional. Beberapa isu tersebut bererkaitan dengan masalah politik, kebudayaan, dekadensi ekonomi politik, perekonomian nasional, kesejahteraan rakyat, persoalan multikultural dan minoritas, terorisme, korupsi, dan lain-lain.

"Kasus krisis di Timur Tengah atau di wilayah Arab serta serangan Sekutu terhadap Libya juga mendapat perhatian untuk dibahas. Karena kita bertanya pada Amerika; kenapa ikut campur dalam kedaulatan Libya? Biarkan saja Khadafi menyelesaikan negaranya sendiri tanpa campir tangan AS," katanya mengingatkan.

PBNU sendiri sudah mengirimkan surat resmi kepada Presiden SBY, negara dan organisasi Islam (OKI) agar berperan dan mengambil jalan tengah dalam krisis Timur Tengah khususnya penyerangan terhadap Libya oleh sekutu Amerika Serikat yang menelan banyak korban jiwa tersebut.

“Kalau Indonesia berbicara pasti akan didengar oleh negara-negara Arab, OKI maupun Amerika Serikat sendiri. Bagi PBNU pemerintah harus mencari jalan tengah dengan tidak membiarkan serangan Amerika ke Libya tersebut,” tutur Said Aqil.(amf)