Menakertrans: Transmigrasi Bisa Bantu Relokasi Bencana

Jakarta (ANTARA News) - Bencana alam yang terjadi bersamaan di Mentawai dan Yogyakarta, selain menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit juga ribuan orang terpaksa meninggalkan rumah dan harta bendanya untuk mengungsi. Bahkan korban tsunami di Mentawai banyak yang kehilangan rumah dan harta benda.

"Pemerintah sedang melakukan kajian mendesak untuk mengatasi masalah bencana saat ini dengan mempertimbangkan berbagai opsi. Apalagi Mentawai yang diduga akan terus diliputi bencana di masa-masa yang akan datang," jelas Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar disela-sela pelantikan Bupati Sidoarjo Jawa Timur, Senin.

Dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa, disebutkan Kemenakertrans sendiri sedang menyiapkan paket bantuan obat-obatan dan tenaga medis yang akan diterjunkan ke lokasi-lokasi bencana.

"Selain itu, Kemenakertrans juga sudah menyiapkan beberapa opsi jika ada permintaan atau tuntutan masyarakat untuk melakukan transmigrasi. Kita sekarang melakukan inventarisasi lahan yang bila dibutuhkan sebagai bagian dari penanganan bencana sudah dapat kami sediakan," tambah Muhaimin.

Bencana tsunami di Kepulauan Mentawai pada (25/10) mengakibatkan lebih dari 450 orang korban meninggal dan ratusan lainnya hilang ditengarai sebagai daerah yang sangat rawan bencana karena letaknya persis di patahan Sumatera. Beberapa kelompok masyarakat menyatakan bahwa kepulauan itu sangat membahayakan bila terus dihuni sehingga perlu opsi lain misalnya dengan relokasi.

"Relokasi sebenarnya sangat berat karena ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Namun, jika harus diambil semuanya harus siap. Jangan kemudian ada tuduhan pemerintah tidak siap lagi. Transmigrasi bisa menjadi pilihan yang masuk akal karena bukan hanya pindah tapi juga didukung dengan sarana dan penunjang ekonomi masyarakat," jelas pria yang kerap disapa Cak Imin ini.

"Namun yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan tahap awal yaitu tanggap darurat. Bapak Wapres Boediono sudah menyampaikan bahwa tanggap darurat akan berlangsung dua minggu. Setelah itu baru dibahas penanganan lebih lanjut," tegas Muhaimin.(*)