Pengunjung Blog Epung Yang Budiman
Assalamualaikum
Setelah kita berjalan dan berjalan akhirnya sampai juga ke ujungnya ........menjelang tahun baru 2009 keluarga besar Epung dan warga kumalasa Di Malaysia mengucapkan "SELAMAT TAHUN BARU 2009 " semuga cita - cita dan agenda tahun 2009 akan menjadi kenyataan.
Marilah kita sama-sama meningkatkan kenerja masing-masing agar kita semua tidak tersandat di lautan ke alpahan.
Khusus warga Bawean non jahu disana semuga tahun baru 2009 bisa mendapat transpotasi yang sangat di perlukan oleh Orang Bawean dari Pelabuhan Gresik Menujuh Pelabuhan Bawean .Marilah jadikan nostalgia tahun 2008 untuk meningkatkan ke asaman dan ketakwaan kita kepada Allah Swt ,agar setiap cita-cita kita semua di makbulkan oleh Yang Maha Kuasa.
Salam Taksim dari Epung Sekeluarga Di Malaysia wabil husus Saudara "Basit" Dari MB dan LSM Gerbang Bawea.Tingkatkan pemberitaan tentang Bawean yang lebih menonjolkan ke Baweannya .
Sahabat-sahabat Caleg dari Bawean yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu,Pejabat yang ada di Bawean yaitu camat Tambak dan jajarannya ,Camat Sangkapura dan jajaranya,Kantor Polisi Tambak Dan Sangkapura Serta segenap lapisan Masyarakat dan jajaran ormas dan orpol di Bawean "Selamat Tahun Baru 2009".
Sekian Terima Kasih
Wassalam
Epung Dan Keluarga
Tuesday, December 30, 2008
Monday, December 29, 2008
PRT DI GANTUNG DENGAN TALI DI SILING KIPAS ANGIN SERTA DI SIRAM DENGAN AIR PANAS OLEH MAJIKANNYA
Setelah Nirmala Bonat,Ceryati,Dan tkw asal Jawa tengah yang di perkosa dan di masukkan wartel putih ke dalam kemaluannya tidak membuat jera serta kapok kepada majikan -majikan yang benafsu binatang itu.Serta beberap lagi tkw pernah di siska oleh majikan warga Malaysia.Bahkan kasus yang di sebutkan di atas tidak di jadikan kayu ukur oleh majikan-majikan nakal di Malaysia.
Untuk catetan majikan Normala di vonis 18 tahun oleh pengadilan sesyen Kuala Lumpur,sedangkan majikan tkw asal jawa tengah di vonis 32 tahun oleh pengadilan negara Malaysia ,setelah di tolak bandingnya oleh majelis Hakim Putra Jaya.
Untuk kasus Cariyati sampai sekarang belum di sidangkan ,dimana pada waktu itu kasus Ceriyati yang pernah menggemparkan Indonesia dan Malaysia yang di temukan bergaluntungan dari lantai yang tinggi di rumah Kondominium tampat Ceriyati bekerja.
Dan hari ini berita Koran Metro 30/12/08 muka depan memberitakan bahwa tkw disiksa oleh majikannya dengan kejamnya,bahkan koran metro menulis dengan perkataan Hewan (Binatang ) kepada majikan yang tidak berperi kemanusiaan itu.
Seperti yang di beritakan oleh koran metro seorang tkw yang bekerja di daerah Ampang Jaya Selangor di temukan di jalan raya di kampung Melayu Ampang oleh warga dalam kaedaan ketakutan .Karena tidak tahan dengan kekejaman majikannya ,korban nekat kabur pada pagi rabu 2008.
Korban berumur 20 tahun dengan tubuh badan yang kurus ,korban selalau disiksa oleh majikannya,majikan korban sepertinya tidak mempunyai sifat kemanusian apa yang di lakukan dengan korban .ini terbukti dimana korban di siksa dengan di gantung di kipas siling serta diikat dengat tali kakinya serta tangannya ,juga di siram dengan air panas.Selain di siram dengan air panas korban dibikin tontonan seperti sirkus atau felem oleh anak dan keluarga majikan korban.
Warga yang menjumpai korban di jalan raya akhirnya membawanya ke Kbri Kl untuk mendapat perlindungan.Korban membuat laporan di kator polisi Ampang Jaya dengan di dampingi oleh pegawai dari Kbri Kl.Menurut wakil ketua polisi Ampang Jaya majikan korban bersama dengan keluarganya telah kabur karena takut korban melaporkan kasus tersebut ke polisi.
Bagaimanapun polisi masi memburu tersangka yang di katakan menyiksa dengan kejamnya dengan PRT itu.
Saya masi ingat bagaimana penderitaan Nirmala waktu di siksa oleh majikannya dengan di siram air panas,ini mengingatkan saya begitu kejamnya majikan yang tidak punya sifat perekemanusian itu.Coba kalau keluarganya di siksa begitu apa perasan mereka itu.
Saya tetap berharap polis dapat menangkap tersangak yaitu majikan dan keluarganya untuk di hadapkan ke pengadilan.Mereka harus di dakwa dengan pasal berlapis agar mereka jera dan kapok. Peran KBRI tetap saya sanjung dan hormati untuk melindungin warganya.
Untuk catetan majikan Normala di vonis 18 tahun oleh pengadilan sesyen Kuala Lumpur,sedangkan majikan tkw asal jawa tengah di vonis 32 tahun oleh pengadilan negara Malaysia ,setelah di tolak bandingnya oleh majelis Hakim Putra Jaya.
Untuk kasus Cariyati sampai sekarang belum di sidangkan ,dimana pada waktu itu kasus Ceriyati yang pernah menggemparkan Indonesia dan Malaysia yang di temukan bergaluntungan dari lantai yang tinggi di rumah Kondominium tampat Ceriyati bekerja.
Dan hari ini berita Koran Metro 30/12/08 muka depan memberitakan bahwa tkw disiksa oleh majikannya dengan kejamnya,bahkan koran metro menulis dengan perkataan Hewan (Binatang ) kepada majikan yang tidak berperi kemanusiaan itu.
Seperti yang di beritakan oleh koran metro seorang tkw yang bekerja di daerah Ampang Jaya Selangor di temukan di jalan raya di kampung Melayu Ampang oleh warga dalam kaedaan ketakutan .Karena tidak tahan dengan kekejaman majikannya ,korban nekat kabur pada pagi rabu 2008.
Korban berumur 20 tahun dengan tubuh badan yang kurus ,korban selalau disiksa oleh majikannya,majikan korban sepertinya tidak mempunyai sifat kemanusian apa yang di lakukan dengan korban .ini terbukti dimana korban di siksa dengan di gantung di kipas siling serta diikat dengat tali kakinya serta tangannya ,juga di siram dengan air panas.Selain di siram dengan air panas korban dibikin tontonan seperti sirkus atau felem oleh anak dan keluarga majikan korban.
Warga yang menjumpai korban di jalan raya akhirnya membawanya ke Kbri Kl untuk mendapat perlindungan.Korban membuat laporan di kator polisi Ampang Jaya dengan di dampingi oleh pegawai dari Kbri Kl.Menurut wakil ketua polisi Ampang Jaya majikan korban bersama dengan keluarganya telah kabur karena takut korban melaporkan kasus tersebut ke polisi.
Bagaimanapun polisi masi memburu tersangka yang di katakan menyiksa dengan kejamnya dengan PRT itu.
Saya masi ingat bagaimana penderitaan Nirmala waktu di siksa oleh majikannya dengan di siram air panas,ini mengingatkan saya begitu kejamnya majikan yang tidak punya sifat perekemanusian itu.Coba kalau keluarganya di siksa begitu apa perasan mereka itu.
Saya tetap berharap polis dapat menangkap tersangak yaitu majikan dan keluarganya untuk di hadapkan ke pengadilan.Mereka harus di dakwa dengan pasal berlapis agar mereka jera dan kapok. Peran KBRI tetap saya sanjung dan hormati untuk melindungin warganya.
Saya sangat Kecewa Dengan Sikap "Paguyuban Liar " Yang Mengganggu Acara Silaturrahmi Pasomaja Bersama Kbri Dan Celcom
Kesuksesan acara "Silaturrahmi" tidak bisa menjadi kayu ukur bagi panitia.Setiap ada acara silaturrahmi masi ada saja anak-anak dari paguyuban Tki yang benterok.
Ini terbukti pada waktu acara berlangsung dengan mulus ,tiba-tiba kelihatan dari pandangan atas pentas (panggung)kira-kira 500 meter ada kejar mengejar.Pada waktu itu Bapak Tatang Wakil Dubes Ri Kl sedang memberikan sambutan.
Dalam pergaduhan itu 3 tki yang ada di tempat tidak jahu 500 dari pentas,di pukul sehingga luka dan sampai di bawa ke rumah sakit.Nasib baik ,pada waktu itu polisi bertindak dengan pantas untuk menghentikan pergaduhan itu. Dan segera menangkap tersangka di bawa ke kantor polisi.
Saya tidak habis fikir kenapa masi terjadi seperti itu,sedangkan panitia sebelumnya telah memfasilitasi dengan wakil-wakil paguyuban berdialog bersama 4 narasumber dari Kbri di hotel City Villah Kuala Lumpur 2 minggu sebelum acara,khusu membicarkan acar pada 28 tersebut.. jangan sampai terjadi benterokan antar sesamanya.
Walau bagai manapun saya mengucapkan ribuan terima kasih dengan polis yang begitu komitmen untuk menangkap pelaku kerusuhan itu.Meskipun perkelahian itu di luar pentas (panggung),itu tetap memalukan bangsa dan negara dimata dunia .Alhamdulilah ,atas kerjasama polis akhirnya acara bisa sampai jam 4 sore. Setelah polis menangkap beberapa orang yang di anggap membuat kerusuhan di luar pentas ,acar berlangsung dengan aman dan tertib. Dan tidak ada pengacau-pengacau itu lagi di luar pentas.
Saya merasa kapok untuk membuat acara masa akan datang,kalau masi seperti itu sikap anak-anak tki liar itu,benar-benar memalukan dan menginjak-nginjak kedaulantan kita semua.Paniti sudah siapkan semua ,namum merekan membalas dengan racun,bukan membalas budi dengan baik...........Selagi sikap beberapa tki liar itu tidak berubah ,mustahil akan ada acara sepertinya lagi.
Ini terbukti pada waktu acara berlangsung dengan mulus ,tiba-tiba kelihatan dari pandangan atas pentas (panggung)kira-kira 500 meter ada kejar mengejar.Pada waktu itu Bapak Tatang Wakil Dubes Ri Kl sedang memberikan sambutan.
Dalam pergaduhan itu 3 tki yang ada di tempat tidak jahu 500 dari pentas,di pukul sehingga luka dan sampai di bawa ke rumah sakit.Nasib baik ,pada waktu itu polisi bertindak dengan pantas untuk menghentikan pergaduhan itu. Dan segera menangkap tersangka di bawa ke kantor polisi.
Saya tidak habis fikir kenapa masi terjadi seperti itu,sedangkan panitia sebelumnya telah memfasilitasi dengan wakil-wakil paguyuban berdialog bersama 4 narasumber dari Kbri di hotel City Villah Kuala Lumpur 2 minggu sebelum acara,khusu membicarkan acar pada 28 tersebut.. jangan sampai terjadi benterokan antar sesamanya.
Walau bagai manapun saya mengucapkan ribuan terima kasih dengan polis yang begitu komitmen untuk menangkap pelaku kerusuhan itu.Meskipun perkelahian itu di luar pentas (panggung),itu tetap memalukan bangsa dan negara dimata dunia .Alhamdulilah ,atas kerjasama polis akhirnya acara bisa sampai jam 4 sore. Setelah polis menangkap beberapa orang yang di anggap membuat kerusuhan di luar pentas ,acar berlangsung dengan aman dan tertib. Dan tidak ada pengacau-pengacau itu lagi di luar pentas.
Saya merasa kapok untuk membuat acara masa akan datang,kalau masi seperti itu sikap anak-anak tki liar itu,benar-benar memalukan dan menginjak-nginjak kedaulantan kita semua.Paniti sudah siapkan semua ,namum merekan membalas dengan racun,bukan membalas budi dengan baik...........Selagi sikap beberapa tki liar itu tidak berubah ,mustahil akan ada acara sepertinya lagi.
Di Acara Silaturrahmi Dengan Masyarakat Indonesia Di Titiwangsa
Saat Memberikan Sambutan Sebagai Ketua Panitia Silaturrahmi Antara Dubes Ri Dan Masyarakat Indonesia Di Malaysia
(Bersama Bapak Arif Purba Mc Acara Hiburan,Beliau adalah Mc Hiburan Yang Sangat Tenar Namanya Di Jatim).
Gombar Kegiatan acara Silaturrahmi Dan juga Gambar Saat Menghantar Rombangan Artis Pulang Ke Indonesia
Bapak Sairi Wamdi Warga Bawean (Berjeket ) Bersama Bapak Arif Purba MC Acara Silaturrahmi Pasomaja tagl 28/12/08
Ibu Memen Mentarsi Bersama Sauaminya Yaitu Ust Liling,Bu Memen Adalah Koordinator Bidang Acara
Bersama Bapak Sugi Hartono Bidang Keamanan ,Pak Sugi Orang Bawean Yang Sukses Di Malaysia........Beliau sudah punya Cucu Dan Mantu Di Malaysia
Robangan Artis di Bandara Lcc Sepang Saat Rombangan Mahu Pulang Ke Jatim Indonesia .Rombangan Artis Bersal Dari Gresik Jawa Timur.
Pak Sairi Bersama Dengan Artis Asal Gresik Novi Andarista
Persembahan Dari Anak- Anak Sekolah Indonesia Kuala LumpurGambar Kegiatan Di Silaturrahmi Dan Halal Bil Halal Pasomaja
Bapak Tatang Saat Memberikan Sambutan Di Acara Silaturrahmi Bersama Tki Di Titiwangsa Kuala Lumpur ,28/12/08
Ketua Paguyuban M.Magfur Memberikan Sambutan
Pak Tatang Wakil Dubes Ri Kl( Baju Batik) ,meninjau Pameran Di Acara Silaturrahmi Bersama Pasomaja .Pada tgl:28/12/08
Ketau Paguyuban Jawa Menerangkan Sesuatu Dengan Pak Tatang Disaksikan Oleh Tuan Syed Dari Celcom Sebagai Seponsor Utama Acara Silaturrahmi.
Group Hadra Anak-Anak Bawean Di Malaysia
Panitia Sibuk membagi - Bagikan Kaos Ke Pada Panitia Di lokasi Acara Tanggal :28/12/08 Di Titiwangsa Kuala lumpurFriday, December 26, 2008
Gus Dur Minta Pemilu Diundur
JAKARTA– Mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda pelaksanaan Pemilu 2009. Dia menilai persiapan pemilu tidak maksimal.
”Kami minta KPU menunda saja pemilu hingga tahun depan, 2010,” kata Gus Dur dalam jumpa pers di Gedung PBNU,Jakarta,kemarin.Gus Dur memaparkan, banyak bukti dengan jelas menunjukkan ketidaksiapan KPU dalam menyelenggarakan pemilu.
Mulai dari masalah pendaftaran pemilih hingga hal-hal lain. Dalam momen seperti Pilkada Jatim saja, lanjut Gus Dur, data pemilih tidak akurat. Banyak pemilih yang tidak terdaftar.
Mantan Ketua Umum PBNU ini mengaku sadar permintaannya untuk menunda pemilu tidak akan diindahkan. ”Tapi nyatanya belum kerja mo ngapain,” ucapnya.
Menanggapi hal ini, anggota KPU Endang Sulastri membantah persiapan pemilu tidak maksimal.Menurut dia, KPU sudah berusaha bekerja secara maksimal.
KPU, menurut dia, sudah melaksanakan sosialisasi dan proses tahapan pemilu.”Kami tetap akan melaksanakan pada 9 April 2009,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, KPU telah melakukan sosialisasi di media massa elektronik atau cetak. (dian widiyanarko/kholil)
”Kami minta KPU menunda saja pemilu hingga tahun depan, 2010,” kata Gus Dur dalam jumpa pers di Gedung PBNU,Jakarta,kemarin.Gus Dur memaparkan, banyak bukti dengan jelas menunjukkan ketidaksiapan KPU dalam menyelenggarakan pemilu.
Mulai dari masalah pendaftaran pemilih hingga hal-hal lain. Dalam momen seperti Pilkada Jatim saja, lanjut Gus Dur, data pemilih tidak akurat. Banyak pemilih yang tidak terdaftar.
Mantan Ketua Umum PBNU ini mengaku sadar permintaannya untuk menunda pemilu tidak akan diindahkan. ”Tapi nyatanya belum kerja mo ngapain,” ucapnya.
Menanggapi hal ini, anggota KPU Endang Sulastri membantah persiapan pemilu tidak maksimal.Menurut dia, KPU sudah berusaha bekerja secara maksimal.
KPU, menurut dia, sudah melaksanakan sosialisasi dan proses tahapan pemilu.”Kami tetap akan melaksanakan pada 9 April 2009,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, KPU telah melakukan sosialisasi di media massa elektronik atau cetak. (dian widiyanarko/kholil)
BNP2TKI Sesalkan Deplu Soal Pemutihan TKI Ilegal
Jakarta : Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Mohammad Jumhur Hidayat menyesalkan Departemen Luar Negeri (Deplu) yang tak mendukung pemutihan 70 ribu TKI ilegal di Suriah.
“Deplu tidak memberikan dukungan upaya Dubes di Suriah dan BNP2TKI dalam melakukan proses pemutihan sehingga upaya yang dirintis sejak 1,5 tahun terakhir tidak berjalan sesuai rencana,” kata Jumhur Hidayat melalui layanan pesan singkat (SMS) dari Damaskus, Suriah, Jumat [26/12] .
Jumhur menyampaikan hal itu setelah bertemu dengan Dubes Indonesia untuk Suriah Muzamil Basuni. Jumhur sejak Kamis (25/12) melakukan kunjungan kerja di Suriah hingga Minggu (28/12) antara lain untuk mengecek pelaksanaan proses pemutihan 70 ribu TKI ilegal di Suriah menjadi TKI legal.
Muzammil Basuni, kata Jumhur, sangat mendukung langkah BNP2TKI dalam menertibkan TKI di Suriah. Namun Dubes di Suriah itu belum bisa lebih melangkah membantu BNP2TKI karena ia masih menunggu perintah tertulis dari Deplu di Pejambon, Jakarta .
“Deplu seharusnya tegas, kalau diperlukan perintah tertulis.Direktorat apa di Deplu, dengan sekjen atau dengan Menlu (Hassan wirajuda, red) yang mengeluarkan,” kata Jumhur.
Jumhur mengatakan sejak awal pihak Deplu selalu dilibatkan dalam program pemutihan 70 ribu TKI ilegal di Suriah namun saat proses pemutihan akan dijalankan ternyata tak ada dukungan dari Deplu. Pemutihan TKI ilegal menjadi legal tersebut, katanya, sangat penting untuk melindungi hak-hak TKI supaya mereka bisa bekerja dengan rasa aman.
Agen tenaga kerja di Suriah dan PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta), kata Jumhur, sudah setuju dengan formula 50:50 artinya setiap pengiriman seorang TKI harus disertai legalisasi seorang TKI ilegal di Suriah disertai pembayaran premi asuransi dan diketahui Kedutaan Besar RI.
“Namun semua itu belum bisa dilaksanakan sekarang karena Dubes di Suriah mengaku tidak bisa melangkah sebelum ada perintah tertulis dari Deplu,” kata Jumhur.
Jumhur menilai Deplu masuk ke wilayah teknis dalam penanganan TKI karena seharusnya sesuai UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri, Deplu hanya bersikap sebagai pihak yang mendukung sedangkan BNP2TKI bertanggung jawab dalam masalah teknis.
Menghadapi situasi yang kurang mendukung itu, Jumhur memerintahkan Deputi Kepala BNP2TKI Bidang Perlindungan Mardjono untuk mengembalikan masalah penempatan dan pemutihan TKI ilegal di Suriah ke Jakarta. “Semuanya kembali ke otoritas BNP2TKI, penentuan soal penempatan dan pemutihan TKI ilegal kami putuskan di Jakarta. Tidak perlu dukungan Kedutaan maupun Deplu,” katanya.
Jumhur juga memutuskan PPTKIS yang mengirim TKI ke Suriah harus menyertakan dokumen pemutihan TKI. Ia menyebutkan setiap bulan terdapat dua hingga tiga ribu TKI yang dikirim ke Suriah.
Dengan mengembalikan proses di Jakarta, Jumhur yakin dalam waktu dua sampai tiga tahun , semua TKI di Suriah akan berstatus legal, memiliki hak yang sama dengan tenaga kerja asing lain dan mendapat perlindungan asuransi.
“Saya harus mewujudkan harapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menekankan masalah TKI harus diurus tidak saja dengan baik tetapi harus sangat baik,” kata Jumhur. ( ant )
“Deplu tidak memberikan dukungan upaya Dubes di Suriah dan BNP2TKI dalam melakukan proses pemutihan sehingga upaya yang dirintis sejak 1,5 tahun terakhir tidak berjalan sesuai rencana,” kata Jumhur Hidayat melalui layanan pesan singkat (SMS) dari Damaskus, Suriah, Jumat [26/12] .
Jumhur menyampaikan hal itu setelah bertemu dengan Dubes Indonesia untuk Suriah Muzamil Basuni. Jumhur sejak Kamis (25/12) melakukan kunjungan kerja di Suriah hingga Minggu (28/12) antara lain untuk mengecek pelaksanaan proses pemutihan 70 ribu TKI ilegal di Suriah menjadi TKI legal.
Muzammil Basuni, kata Jumhur, sangat mendukung langkah BNP2TKI dalam menertibkan TKI di Suriah. Namun Dubes di Suriah itu belum bisa lebih melangkah membantu BNP2TKI karena ia masih menunggu perintah tertulis dari Deplu di Pejambon, Jakarta .
“Deplu seharusnya tegas, kalau diperlukan perintah tertulis.Direktorat apa di Deplu, dengan sekjen atau dengan Menlu (Hassan wirajuda, red) yang mengeluarkan,” kata Jumhur.
Jumhur mengatakan sejak awal pihak Deplu selalu dilibatkan dalam program pemutihan 70 ribu TKI ilegal di Suriah namun saat proses pemutihan akan dijalankan ternyata tak ada dukungan dari Deplu. Pemutihan TKI ilegal menjadi legal tersebut, katanya, sangat penting untuk melindungi hak-hak TKI supaya mereka bisa bekerja dengan rasa aman.
Agen tenaga kerja di Suriah dan PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta), kata Jumhur, sudah setuju dengan formula 50:50 artinya setiap pengiriman seorang TKI harus disertai legalisasi seorang TKI ilegal di Suriah disertai pembayaran premi asuransi dan diketahui Kedutaan Besar RI.
“Namun semua itu belum bisa dilaksanakan sekarang karena Dubes di Suriah mengaku tidak bisa melangkah sebelum ada perintah tertulis dari Deplu,” kata Jumhur.
Jumhur menilai Deplu masuk ke wilayah teknis dalam penanganan TKI karena seharusnya sesuai UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri, Deplu hanya bersikap sebagai pihak yang mendukung sedangkan BNP2TKI bertanggung jawab dalam masalah teknis.
Menghadapi situasi yang kurang mendukung itu, Jumhur memerintahkan Deputi Kepala BNP2TKI Bidang Perlindungan Mardjono untuk mengembalikan masalah penempatan dan pemutihan TKI ilegal di Suriah ke Jakarta. “Semuanya kembali ke otoritas BNP2TKI, penentuan soal penempatan dan pemutihan TKI ilegal kami putuskan di Jakarta. Tidak perlu dukungan Kedutaan maupun Deplu,” katanya.
Jumhur juga memutuskan PPTKIS yang mengirim TKI ke Suriah harus menyertakan dokumen pemutihan TKI. Ia menyebutkan setiap bulan terdapat dua hingga tiga ribu TKI yang dikirim ke Suriah.
Dengan mengembalikan proses di Jakarta, Jumhur yakin dalam waktu dua sampai tiga tahun , semua TKI di Suriah akan berstatus legal, memiliki hak yang sama dengan tenaga kerja asing lain dan mendapat perlindungan asuransi.
“Saya harus mewujudkan harapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menekankan masalah TKI harus diurus tidak saja dengan baik tetapi harus sangat baik,” kata Jumhur. ( ant )
Perhatian Pemerintah Terhadap TKW Masih Minim
Jakarta - Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) menilai perhatian pemerintah terhadap tenaga Kerja wanita (TKW) masih minim. Banyak TKW yang tersandung masalah hukum, namun tidak mendapat perhatian pemerintah.
"Atas nasib para TKW kok pemerintah tidak mau melakukan pembelaan. Sutiyoso yang kamarnya digeledah polisi Australia lebih menyentuh dibandingkan nasib para TKW yang dianiaya," kata Ketua Umum PPKB Badriyah Fayumi dalam acara Forum Catatan Akhir Tahun dan Refleksi Hari Ibu, di kantor DPP PKB Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2008).
Badriyah mencontohkan nasib dua orang TKW asal Indonesia, Sumiyati dan Tarwiyah yang tewas di negeri orang. Kasus ini pun diakhiri dengan kompensasi damai yang difasilitasi Departemen Luar Negeri.
"Berarti negara telah menjual warga negaranya sendiri dan yang terbanyak adalah perempuan," kecamnya.
Selain masalah TKW, PPKB juga menyoroti masalah HAM, Keagaman dan ekomonomi. PPKB berharap agar pemutusan hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan yang terkena dampak krisis global dapat diminimalkan.(nal/ndr)
"Atas nasib para TKW kok pemerintah tidak mau melakukan pembelaan. Sutiyoso yang kamarnya digeledah polisi Australia lebih menyentuh dibandingkan nasib para TKW yang dianiaya," kata Ketua Umum PPKB Badriyah Fayumi dalam acara Forum Catatan Akhir Tahun dan Refleksi Hari Ibu, di kantor DPP PKB Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2008).
Badriyah mencontohkan nasib dua orang TKW asal Indonesia, Sumiyati dan Tarwiyah yang tewas di negeri orang. Kasus ini pun diakhiri dengan kompensasi damai yang difasilitasi Departemen Luar Negeri.
"Berarti negara telah menjual warga negaranya sendiri dan yang terbanyak adalah perempuan," kecamnya.
Selain masalah TKW, PPKB juga menyoroti masalah HAM, Keagaman dan ekomonomi. PPKB berharap agar pemutusan hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan yang terkena dampak krisis global dapat diminimalkan.(nal/ndr)
Thursday, December 25, 2008
Tuesday, December 23, 2008
MK Putuskan Penetapan Caleg dengan Suara Terbanyak
Atas putusan MK,Pkb Malaysia sangat yakin untuk mengegolkan calegnya ke DPR RI ,karena mesin politik PKBM akan lebih konsesten untuk bekerja semaksimal mungkin untuk menghantar caleg ke Jakarta.
Beriat Terkait
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU No 10 Tahun 2008 tentang pemilu. Dengan demikian penetapan caleg untuk pemilu 2009 akan ditentukan dengan sistem suara terbanyak.
"Menimbang bahwa dalil pemohon beralasan sepanjang mengenai pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU 10/2008 maka permohonan pemohon dikabulkan," ujar ketua majelis hakim (MK) Mahfud MD dalam membacakan putusan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2008).
Menurut Mahfud, pelaksanaan putusan MK tidak akan menimbulkan hambatan yang pelik karena pihak terkait Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyatakan siap melaksanakan putusan MK.
"Jika memang harus menetapkan anggota legislatif bedasarkan suara terbanyak," katanya.
Mahfud menambahkan, walau tanpa revisi undang-undang maupun pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
"KPU beserta jajarannya dapat menetapkan calon terpilih berdasarkan putusan MK dalam perkara ini," tuturnya.
Dalam permohonannya, Muhammad Sholeh, meminta pasal 55 ayat (2) dan Pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Namun MK hanya mengabulkan permohonan pemohon pasal 214 huruf a, b, c, d, e sedangkan pasal 55 ditolak oleh MK. Uji Materi ini diajukan oleh Sutjipto, Septi Notariana, dan Jose Dima Satria.(did/gah)
Beriat Terkait
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU No 10 Tahun 2008 tentang pemilu. Dengan demikian penetapan caleg untuk pemilu 2009 akan ditentukan dengan sistem suara terbanyak.
"Menimbang bahwa dalil pemohon beralasan sepanjang mengenai pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU 10/2008 maka permohonan pemohon dikabulkan," ujar ketua majelis hakim (MK) Mahfud MD dalam membacakan putusan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2008).
Menurut Mahfud, pelaksanaan putusan MK tidak akan menimbulkan hambatan yang pelik karena pihak terkait Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyatakan siap melaksanakan putusan MK.
"Jika memang harus menetapkan anggota legislatif bedasarkan suara terbanyak," katanya.
Mahfud menambahkan, walau tanpa revisi undang-undang maupun pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
"KPU beserta jajarannya dapat menetapkan calon terpilih berdasarkan putusan MK dalam perkara ini," tuturnya.
Dalam permohonannya, Muhammad Sholeh, meminta pasal 55 ayat (2) dan Pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Namun MK hanya mengabulkan permohonan pemohon pasal 214 huruf a, b, c, d, e sedangkan pasal 55 ditolak oleh MK. Uji Materi ini diajukan oleh Sutjipto, Septi Notariana, dan Jose Dima Satria.(did/gah)
Monday, December 22, 2008
Mengenal Toko Parpol Asal Bawean Di Malaysia.
(Foto Bapak Sairi Womdi Toko Bawean Asal Bulu Lanjang )- Mengenal dengan toko politik orang Bawean Di Malaysia.Beliau adalah warga asal Desa Gunung Lanjang yang sudah 28 tahun bermistatun di Malaysia .
Beliau mulai berjinak-jinak dengan politik 4 tahun yang lalu,beliau memilih kendaraan politik PKB,Kenapa beliau memilih PKB dengan alasan, bahwa PKB didirikan oleh para ulama.
Selain sebagai aktifis parpol,beliau juga punya Perusahaan mengusahakan biro jasa Travel dan biro jasa sewa mobil.
Beliau mempunyai 2 orang anak dari hasil perkawinannya dengan gadis sedesanya.Beliau bertemu jodoh di Malaysia dengan istrinya pada tahun 1985.
Beliau begitu konsen dengan hal-hal kebajikan dan sosial,jabatan beliau di PKB Malaysia sebagai Wakil Bendahara PKBM.Selain aktif di parpol juga aktif sebagai aktifis masyarakat Indonesia di Malaysia ,cak Sairi aktif di organisasi (Pasomaja ) .Pasomaja adalah paguyuban anak-anak jawa rantau Malaysia,Selain aktif di parpol dan Pasomaja cak Sairi tidak melupakan di organisasi orang Bawean Di Malaysia yaitu (IKATAN KELUARGA BESAR BAWAEN MALAYSIA sebagai Bendahara).
Toko yang saya maksudkan adalah Sairi Womdi yang banyak membantu hal-hal terkait persoalan TKI yang memerlukan pertolongannya.
Sunday, December 21, 2008
Menakertrans Kecewa Kinerja BNP2TKI
Kenapa harus kecewa,jika benar sipak terjang BNP2TKI itu kurang baik kenerjanya ,pak Mentri boleh minta dengan Presiden untuk menutup badan itu,yang pasti TKI harus terbelah dan terlindungi.
Yang peling terpenting sekarang Pak Mentri harus bisa menciptakan lapangan kerja untuk rakyat,jangan terlalu bergatung dengan negara lain.Maksud saya jangan ingin menghantar tki ke manca negara.Cobalah cari solosi lain ,mungkin tki purna di ciptakan pekerjaan,tentunya mereka-mereka itu punya modal untuk bisa berkarya di tana air ,ketimbang harus jadi TKI.
Saya masi ingat gagasan Pak Mentri sewaktu saya bertemu Pak Mentri Di Malaysia,yang Pak Mentri ingin membuka peluang kerja yang seluas-luasnya tki purna.Sebaiknya Pak Mentri bicarakan dengan Presiden dalam rapat Kabinet,Biar sama-sama dapat di fikirkan tentang sipak terjang BNP2TKI kalau dianggap tidak perlu ya bubarkan saja.Dan biar tki di jaga kembali oleh (Menakertrans dari pada ada badan itu.
Berita Terkait
BOGOR – Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno mengaku kecewa dengan kinerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
Menurut dia, sejak ditangani oleh badan ini, penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri semakin menurun. Padahal,alokasi anggaran untuk BNP2TKI sudah dinaikkanhinggalimakalilipat.
”Munculpertanyaandarisejumlah kalangan,termasuk DPR,tentang kinerja BNP2TKI terkait menurunnya penempatan TKI.Karena itu,kita akan lakukan langkah evaluasi,”tandas Erman saat menghadiri sarasehan wartawan unit Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) di Bogor,Jawa Barat,kemarin.
Dia mengungkapkan, data dari Depnakertrans menunjukkan pada 2005 telah ditempatkan 474.218 TKI.Pada 2006 naik menjadi 611.836.Adapun pada 2007, yang pada pertengahan tahun berdiri BNP2TKI dan mulai beroperasi, penempatan TKI masih naik menjadi 696.744 orang.
Namun, pada 2008 justru menurun tajam menjadi 546.645 TKI. Jumlah ini masih jauh dari target yang mencapai 1 juta TKI. Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program penempatan TKI yang dikucurkan ke BNP2TKI meningkat terus. Erman mengungkapkan, saat masih di bawah wewenang Depnakertrans, dana penempatan TKI sekitar Rp65 miliar per tahun.Namun,sejak dikelola BNPTKI anggaran naik menjadi sekitar Rp300 miliar.
”Kritik bahwa terjadi pemborosan anggaran karena dengan dana yang lima kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi jumlah penempatan TKI malah menurun, memang tepat sekali,”tandas Erman.
Komisi IX DPR, ujar dia,juga mencermati kondisi ini dan telah membentuk Panitia Kerja (Panja) tentang Eksistensi dan Kinerja BNP2TKI. Erman juga menyesalkan penghentian penempatan TKI ke Korea Selatan (Korsel) yang menjadi tanggung jawab BNP2TKI. Sebab, badan ini tidak mampu menempatkan TKI sesuai jadwal atau lamban pada proses penempatan.
Padahal,tugas tersebut merupakan amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).”Saya terus terang kecewa dengan penghentian penempatan dari Korsel tersebut.Karena saya,di awal jabatan,ditugasi oleh Presiden untuk membuka peluang kerja,termasuk ke Korsel,”paparnya.
Erman mengaku, saat itu kuota yang disediakan Pemerintah Korsel mencapai 50.000 orang, kemudian naik menjadi 65.000.Namun,kini justru dihentikan karena ketidakmampuan BNP2TKI memenuhi jadwal penempatan.
Sementara itu,Plt Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Dirjen Binapenta) Depnakertrans I Gusti Made Arke mengatakan,evaluasi yang akan dilakukan meliputi realisasi penempatan, masalah dan penanganan serta perlindungan dan penegakan hukum (law enforcement).
“Semua akan kita evaluasi dan prosesnya sekarang sedang berjalan sehingga nanti laporan kepada presiden bisa menyeluruh,”jelasnya. Arke menuturkan, selama rangkaian evaluasi tersebut, pihaknya telah memberi hukuman kepada PPTKIS yang terbukti bersalah menelantarkan para calon TKI dengan mencabut izin perusahaan penempatan.“Saat ini sudah ada 7 PPTKIS yang sudah kita cabut izinnya,”tuturnya. (rendra hanggara)
Yang peling terpenting sekarang Pak Mentri harus bisa menciptakan lapangan kerja untuk rakyat,jangan terlalu bergatung dengan negara lain.Maksud saya jangan ingin menghantar tki ke manca negara.Cobalah cari solosi lain ,mungkin tki purna di ciptakan pekerjaan,tentunya mereka-mereka itu punya modal untuk bisa berkarya di tana air ,ketimbang harus jadi TKI.
Saya masi ingat gagasan Pak Mentri sewaktu saya bertemu Pak Mentri Di Malaysia,yang Pak Mentri ingin membuka peluang kerja yang seluas-luasnya tki purna.Sebaiknya Pak Mentri bicarakan dengan Presiden dalam rapat Kabinet,Biar sama-sama dapat di fikirkan tentang sipak terjang BNP2TKI kalau dianggap tidak perlu ya bubarkan saja.Dan biar tki di jaga kembali oleh (Menakertrans dari pada ada badan itu.
Berita Terkait
BOGOR – Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno mengaku kecewa dengan kinerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
Menurut dia, sejak ditangani oleh badan ini, penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri semakin menurun. Padahal,alokasi anggaran untuk BNP2TKI sudah dinaikkanhinggalimakalilipat.
”Munculpertanyaandarisejumlah kalangan,termasuk DPR,tentang kinerja BNP2TKI terkait menurunnya penempatan TKI.Karena itu,kita akan lakukan langkah evaluasi,”tandas Erman saat menghadiri sarasehan wartawan unit Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) di Bogor,Jawa Barat,kemarin.
Dia mengungkapkan, data dari Depnakertrans menunjukkan pada 2005 telah ditempatkan 474.218 TKI.Pada 2006 naik menjadi 611.836.Adapun pada 2007, yang pada pertengahan tahun berdiri BNP2TKI dan mulai beroperasi, penempatan TKI masih naik menjadi 696.744 orang.
Namun, pada 2008 justru menurun tajam menjadi 546.645 TKI. Jumlah ini masih jauh dari target yang mencapai 1 juta TKI. Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program penempatan TKI yang dikucurkan ke BNP2TKI meningkat terus. Erman mengungkapkan, saat masih di bawah wewenang Depnakertrans, dana penempatan TKI sekitar Rp65 miliar per tahun.Namun,sejak dikelola BNPTKI anggaran naik menjadi sekitar Rp300 miliar.
”Kritik bahwa terjadi pemborosan anggaran karena dengan dana yang lima kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi jumlah penempatan TKI malah menurun, memang tepat sekali,”tandas Erman.
Komisi IX DPR, ujar dia,juga mencermati kondisi ini dan telah membentuk Panitia Kerja (Panja) tentang Eksistensi dan Kinerja BNP2TKI. Erman juga menyesalkan penghentian penempatan TKI ke Korea Selatan (Korsel) yang menjadi tanggung jawab BNP2TKI. Sebab, badan ini tidak mampu menempatkan TKI sesuai jadwal atau lamban pada proses penempatan.
Padahal,tugas tersebut merupakan amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).”Saya terus terang kecewa dengan penghentian penempatan dari Korsel tersebut.Karena saya,di awal jabatan,ditugasi oleh Presiden untuk membuka peluang kerja,termasuk ke Korsel,”paparnya.
Erman mengaku, saat itu kuota yang disediakan Pemerintah Korsel mencapai 50.000 orang, kemudian naik menjadi 65.000.Namun,kini justru dihentikan karena ketidakmampuan BNP2TKI memenuhi jadwal penempatan.
Sementara itu,Plt Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Dirjen Binapenta) Depnakertrans I Gusti Made Arke mengatakan,evaluasi yang akan dilakukan meliputi realisasi penempatan, masalah dan penanganan serta perlindungan dan penegakan hukum (law enforcement).
“Semua akan kita evaluasi dan prosesnya sekarang sedang berjalan sehingga nanti laporan kepada presiden bisa menyeluruh,”jelasnya. Arke menuturkan, selama rangkaian evaluasi tersebut, pihaknya telah memberi hukuman kepada PPTKIS yang terbukti bersalah menelantarkan para calon TKI dengan mencabut izin perusahaan penempatan.“Saat ini sudah ada 7 PPTKIS yang sudah kita cabut izinnya,”tuturnya. (rendra hanggara)
Subsidi TKI Mengambang
Bagus kalau gitu cak Arif,untuk catetan Cak Arif saya bersama Sekjen ABM mas Jakfar Shodik Banyak Mengavokasi TKI asal Blita,Seperti TKW Munasika yang korban menyedihkan mayatnya yang terpotong kepala,TKI Samsuri yang mayatnya tinggal rangka tulang dari paha kebawa,dan Ramai lagi yang juga tidak di bayar gaji oleh majikanya,Semuga niat baik dan gagasan Pemerintan Blitar menjadi kenyataan.
Berita Terkait
BLITAR - Peraturan daerah (Perda) Perlindungan Tenaga Kerja Blitare (TKB) sudah disahkan. Namun soal anggaran subsidi tampaknya masih jauh dari harapan. Pasalnya, eksekutif hingga sekarang belum menyampaikan klausul besaran subsidi tersebut.
Seperti diakui Wakil Bupati Arif Fuadi. Menurut dia, subsidi anggaran perlindungan TKB, diperuntukan sepenuhnya untuk TKI yang bekerja ke luar negeri. Di antaranya, untuk pengurusan paspor, medical check up, serta kebutuhan lain-lain seperti yang selama ini dilakukan pemerintah.
Salah satu misalnya, pembinaan serta pelatihan ketrampilan. "Soal penggunaan, tergantung kesepakatan," jelas Arif Fuadi.Namun hingga saat ini eksekutif sama sekali belum mengajukan usulan subsidi TKB.
Pengajuan anggaran ini tentu dengan melihat kemampuan keuangan daerah yang ada. Melihat kemampuan keuangan yang semakin kecil, kemungkinan anggaran untuk menyubsidi TKI belum bisa terealisasi. Dengan melihat kondisi tersebut, dipastikan beban TKB tahun depan akan semakin berat. Sikap pemerintah itu berbeda dengan legislatif. Para anggota DPRD berusaha mengusulkan angka minimal 2 persen dari APBD untuk subsidi TKB.
Dana perlindungan TKB, termaktub dalam salah satu klausul di perda perlindungan tenaga kerja blitar. Pemerintah daerah menyediakan dana perlindungan di APBD untuk melindungi tenaga kerja blitar. "Memang pernah kami usulkan," kata Achmad Zamroji.Dikatakan Zamroji, anggaran ini akan dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sebagai leading sektor.
Kebijakan tersebut merupakan hal yang baru. Karena sebelumnya tidak pernah ada pengalokasian khusus untuk perlindungan tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri. "Memang hal baru. Tapi, soal peruntukannya untuk siapa dan siapa pengelolanya, sudah jelas," terang Achmad Zamroji.Seperti diketahui, empat fraksi di DPRD Kabupaten Blitar, FPDIP Pembangunan, FDAK, FKB dan Fraksi Golkar, menyepakati penetapan raperda tentang perlindungan tenaga kerja Blitar menjadi perda.
Dalam perda tersebut, terdapat 46 pasal yang dominan mengatur mekanisme penjaringan tenaga kerja dan perjanjian kerja.
Tujuannya, calon tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Blitar terhindar dari penipuan, traffickingdan pelecehan sebagaiman kasus yang selama ini muncul. Sekaligus, perda tersebut juga ada pembinaan dan pengawasan tenaga kerja. (kar/cam)
Berita Terkait
BLITAR - Peraturan daerah (Perda) Perlindungan Tenaga Kerja Blitare (TKB) sudah disahkan. Namun soal anggaran subsidi tampaknya masih jauh dari harapan. Pasalnya, eksekutif hingga sekarang belum menyampaikan klausul besaran subsidi tersebut.
Seperti diakui Wakil Bupati Arif Fuadi. Menurut dia, subsidi anggaran perlindungan TKB, diperuntukan sepenuhnya untuk TKI yang bekerja ke luar negeri. Di antaranya, untuk pengurusan paspor, medical check up, serta kebutuhan lain-lain seperti yang selama ini dilakukan pemerintah.
Salah satu misalnya, pembinaan serta pelatihan ketrampilan. "Soal penggunaan, tergantung kesepakatan," jelas Arif Fuadi.Namun hingga saat ini eksekutif sama sekali belum mengajukan usulan subsidi TKB.
Pengajuan anggaran ini tentu dengan melihat kemampuan keuangan daerah yang ada. Melihat kemampuan keuangan yang semakin kecil, kemungkinan anggaran untuk menyubsidi TKI belum bisa terealisasi. Dengan melihat kondisi tersebut, dipastikan beban TKB tahun depan akan semakin berat. Sikap pemerintah itu berbeda dengan legislatif. Para anggota DPRD berusaha mengusulkan angka minimal 2 persen dari APBD untuk subsidi TKB.
Dana perlindungan TKB, termaktub dalam salah satu klausul di perda perlindungan tenaga kerja blitar. Pemerintah daerah menyediakan dana perlindungan di APBD untuk melindungi tenaga kerja blitar. "Memang pernah kami usulkan," kata Achmad Zamroji.Dikatakan Zamroji, anggaran ini akan dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sebagai leading sektor.
Kebijakan tersebut merupakan hal yang baru. Karena sebelumnya tidak pernah ada pengalokasian khusus untuk perlindungan tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri. "Memang hal baru. Tapi, soal peruntukannya untuk siapa dan siapa pengelolanya, sudah jelas," terang Achmad Zamroji.Seperti diketahui, empat fraksi di DPRD Kabupaten Blitar, FPDIP Pembangunan, FDAK, FKB dan Fraksi Golkar, menyepakati penetapan raperda tentang perlindungan tenaga kerja Blitar menjadi perda.
Dalam perda tersebut, terdapat 46 pasal yang dominan mengatur mekanisme penjaringan tenaga kerja dan perjanjian kerja.
Tujuannya, calon tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Blitar terhindar dari penipuan, traffickingdan pelecehan sebagaiman kasus yang selama ini muncul. Sekaligus, perda tersebut juga ada pembinaan dan pengawasan tenaga kerja. (kar/cam)
Seputar Gambar Kegiatan Yang Di Hadiri Oleh Epung
.jpg)
Inilah Gambar Ketua PKNU Malaysia Asal Kumalabaru Kelurahan Kumalasa Bawean.Beliau adalah Jebolan UKM Mengantongi Master,Sedang Menggarap P.hd.jpg)
Sahabatku Sakdallah Ketua PKNU Perwakilan Malaysia (Sebelah Kanan Pak Alwi Yang Pendek Sekali ).jpg)
Saya Bersama Toko Bawean Ust Sulhan,Beliau Orang Yang Pertama Membatu Membesarkan PKB Malaysia.jpg)
Saya bersama Toko Lsm Indonesia di Malaysia Dan Juga Ketua Hanura Malaysia Bapak Khairudin Harahap.Beliau adalah Sahabat Akrab Saya yang konsen dengan penderitaan TKI.Menghadiri Pelantikan PKNU Dan Dialog Dengan 58 Paguyuban TKI
.jpg)
Bergambar Dengan Mantan Ketua DPP PKB (Alwi Shihab ) Dan Pengurus PKNU Malaysia.jpg)
( Gambar Saat Penghadiri Pelantika PKNU dI Aula Sekolah Indonesia)Hari Ahad selalunya di kaitkan dengan hari bersantai dengan keluarga.namum saya pada hari ahad 21/12/08 bahkan lagi sibuk.sesudah olah raga kira-kira jam 10.30 pagi saya pergi menghadiri pelantikan Perpol PKNU di sekolah Insonesia.
Dalam pelantikan PKNU sehabat dan taman akrab saya yaitu Sakdallah di beri kepercayaan untuk mengomandu PKNU di Malaysia.
Sesudah menghadiri acara pelantikan PKNU saya terus pergi ke hotel city villah cwoket untuk menghadiri dialog antara 58 paguyuban tki di Kuala Lumpur dan Selangor bersama Kedutaan Besar Ri yang di mediatori oleh Pasomaja.Selanjutnya saya di tunjuk sebagai moderator di acara di alog tersebut.Walapun capek gak terasa,karena bisa bertemu dan betatap muka langsung dengan teman-teman pahlawan divisa negara itu.
Semuga acara sepertinya, bisa menjadikan acara khusus sekurang-kurangnya 3 bulan atau 6 bulan sekali.Agar selalu dapat mengatahui langsung apa persoalan yang selalu di hadapi tki di lapangan.
Dalam pelantikan PKNU sehabat dan taman akrab saya yaitu Sakdallah di beri kepercayaan untuk mengomandu PKNU di Malaysia.
Sesudah menghadiri acara pelantikan PKNU saya terus pergi ke hotel city villah cwoket untuk menghadiri dialog antara 58 paguyuban tki di Kuala Lumpur dan Selangor bersama Kedutaan Besar Ri yang di mediatori oleh Pasomaja.Selanjutnya saya di tunjuk sebagai moderator di acara di alog tersebut.Walapun capek gak terasa,karena bisa bertemu dan betatap muka langsung dengan teman-teman pahlawan divisa negara itu.
Semuga acara sepertinya, bisa menjadikan acara khusus sekurang-kurangnya 3 bulan atau 6 bulan sekali.Agar selalu dapat mengatahui langsung apa persoalan yang selalu di hadapi tki di lapangan.
58 Paguyuban Tki Berdialog Dengan Kedutaan Ri Kl Di Hotel City Villah ( Pasomaja Sebagai Mediator Pertemuan "Celcom " Sebagai Seponsor)
Tampak Di Gambar Toko Masyarakat dan Juga Ketua -Ketua Paguyuban TKI
Sedang Mempin Dialog Dengan 3 Nara Sumber Dari Kbri Kl
Sedang Menikmati Makanan Dengan Enaknya
Pak Eka Suripto Kabid Penerangan Sedang Membicarakan Pelayanan Kbri Pada Masa Sekarang,Dan Sambil Istirahat menikmati Minuman Dan Makanan Yang Di sediakan Panitia ( Pak Eka Berbaju Tangan Panjang dalam Gambar )
Pak Ismail Jakfar Toko Politik Dan Juga Pengusaha Sukses Asal Bawean
Sairi Womdi Warga Bulu Lanjang Juga Pengusaha dan Politikus Bawean ( Baju Batik) Bersama saudara M.Magfur Caleg PKB Dapel DKI 11 Jakarta Dan Juga Ketua Pasomaja
