Menakertrans Kecewa Kinerja BNP2TKI

Kenapa harus kecewa,jika benar sipak terjang BNP2TKI itu kurang baik kenerjanya ,pak Mentri boleh minta dengan Presiden untuk menutup badan itu,yang pasti TKI harus terbelah dan terlindungi.

Yang peling terpenting sekarang Pak Mentri harus bisa menciptakan lapangan kerja untuk rakyat,jangan terlalu bergatung dengan negara lain.Maksud saya jangan ingin menghantar tki ke manca negara.Cobalah cari solosi lain ,mungkin tki purna di ciptakan pekerjaan,tentunya mereka-mereka itu punya modal untuk bisa berkarya di tana air ,ketimbang harus jadi TKI.

Saya masi ingat gagasan Pak Mentri sewaktu saya bertemu Pak Mentri Di Malaysia,yang Pak Mentri ingin membuka peluang kerja yang seluas-luasnya tki purna.Sebaiknya Pak Mentri bicarakan dengan Presiden dalam rapat Kabinet,Biar sama-sama dapat di fikirkan tentang sipak terjang BNP2TKI kalau dianggap tidak perlu ya bubarkan saja.Dan biar tki di jaga kembali oleh (Menakertrans dari pada ada badan itu.

Berita Terkait

BOGOR – Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno mengaku kecewa dengan kinerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Menurut dia, sejak ditangani oleh badan ini, penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri semakin menurun. Padahal,alokasi anggaran untuk BNP2TKI sudah dinaikkanhinggalimakalilipat.

”Munculpertanyaandarisejumlah kalangan,termasuk DPR,tentang kinerja BNP2TKI terkait menurunnya penempatan TKI.Karena itu,kita akan lakukan langkah evaluasi,”tandas Erman saat menghadiri sarasehan wartawan unit Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) di Bogor,Jawa Barat,kemarin.

Dia mengungkapkan, data dari Depnakertrans menunjukkan pada 2005 telah ditempatkan 474.218 TKI.Pada 2006 naik menjadi 611.836.Adapun pada 2007, yang pada pertengahan tahun berdiri BNP2TKI dan mulai beroperasi, penempatan TKI masih naik menjadi 696.744 orang.

Namun, pada 2008 justru menurun tajam menjadi 546.645 TKI. Jumlah ini masih jauh dari target yang mencapai 1 juta TKI. Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program penempatan TKI yang dikucurkan ke BNP2TKI meningkat terus. Erman mengungkapkan, saat masih di bawah wewenang Depnakertrans, dana penempatan TKI sekitar Rp65 miliar per tahun.Namun,sejak dikelola BNPTKI anggaran naik menjadi sekitar Rp300 miliar.

”Kritik bahwa terjadi pemborosan anggaran karena dengan dana yang lima kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi jumlah penempatan TKI malah menurun, memang tepat sekali,”tandas Erman.

Komisi IX DPR, ujar dia,juga mencermati kondisi ini dan telah membentuk Panitia Kerja (Panja) tentang Eksistensi dan Kinerja BNP2TKI. Erman juga menyesalkan penghentian penempatan TKI ke Korea Selatan (Korsel) yang menjadi tanggung jawab BNP2TKI. Sebab, badan ini tidak mampu menempatkan TKI sesuai jadwal atau lamban pada proses penempatan.

Padahal,tugas tersebut merupakan amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).”Saya terus terang kecewa dengan penghentian penempatan dari Korsel tersebut.Karena saya,di awal jabatan,ditugasi oleh Presiden untuk membuka peluang kerja,termasuk ke Korsel,”paparnya.

Erman mengaku, saat itu kuota yang disediakan Pemerintah Korsel mencapai 50.000 orang, kemudian naik menjadi 65.000.Namun,kini justru dihentikan karena ketidakmampuan BNP2TKI memenuhi jadwal penempatan.

Sementara itu,Plt Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Dirjen Binapenta) Depnakertrans I Gusti Made Arke mengatakan,evaluasi yang akan dilakukan meliputi realisasi penempatan, masalah dan penanganan serta perlindungan dan penegakan hukum (law enforcement).

“Semua akan kita evaluasi dan prosesnya sekarang sedang berjalan sehingga nanti laporan kepada presiden bisa menyeluruh,”jelasnya. Arke menuturkan, selama rangkaian evaluasi tersebut, pihaknya telah memberi hukuman kepada PPTKIS yang terbukti bersalah menelantarkan para calon TKI dengan mencabut izin perusahaan penempatan.“Saat ini sudah ada 7 PPTKIS yang sudah kita cabut izinnya,”tuturnya. (rendra hanggara)