Jakarta- Sekitar 20 organisasi buruh menuntut kontrak politik dengan calon presiden 2009-2014 menjelang Pemilu Presiden 8 Juli 2009 untuk memastikan pemerintahan mendatang membela kepentingan buruh.
"Jangan sampai terulang seperti Pemilu 2004 tidak ada kontrak politik dengan calon presiden sehingga nasib buruh kurang diperhatikan," kata Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban di Jakarta, Senin.
Sementara Ketua Umum Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) Jumhur Hidayat menyatakan pemerintahan mendatang harus ramah terhadap gerakan perburuhan dan menyerap ide dan kepentingan buruh Indonesia.
Salah satu yang dituntut Jumhur adalah kebijakan "outsourcing" tenaga kerja asing di Indonesia yang menurutnya harus dibatasi.
Di samping itu, agar tidak terjadi gelombang PHK buruh, Jumhur meminta pemerintah menambah besaran stimulus fiskal, menggenjot lagi PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri, dan mendorong penempatan TKI formal."Sektor-sektor PNPM lebih dimasifkan agar lebih cepat orang bekerja," katanya.
Sementara itu, dalam pernyataan bersamanya, sekitar 20 serikat pekerja menuntur pemerintah menanggulangi masalah pengangguran yang bertambah banyak akibat krisis global.
Mereka juga mengimbau pemerintah segera menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan usaha kecil dan menengah untuk mengurangi pengangguran.
Selain KSBSI dan Gaspermindo, puluhan serikat pekerja dan organisasi buruh yang menyampaikan pernyataan sikap diantaranya adalah Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (Gasbiindo), Serikat Buruh Aspirasi Perjuangan Indonesia (SB API), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), dan Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI). (*)
No comments:
Post a Comment