Minggu, 17 Oktober 2010 09:03
Banyak Menteri Tak Punya Gebrakan
Sinyal reshuffle kabinet dalam waktu dekat semakin jelas. Banyak pihak yang tak puas terhadap kinerja sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II. Orang dalam istana pun memberikan kritik. Meski tidak disampaikan secara vulgar, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga menilai kabinet saat ini belum mampu memunculkan gebrakan.
”Kabinet ini, kapasitasnya, sebenarnya bisa ditingkatkan. Asalkan, executive members atau para menteri memiliki visi dan ujungnya adalah gebrakan yang membuat orkestra ini terdengar ke luar. Saya kira satu tahun ini penting untuk membuat orang ingat bahwa orkestra itu memang harus terdengar dan menghasilkan efek di tingkat publik,” kata Daniel di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta, kemarin (16/10).
Dalam diskusi bertajuk Setahun SBY-Boediono itu, turut berbicara pengamat ekonomi Faisal Basri, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, dan budayawan Hardi.
Daniel menegaskan, gebrakan, terobosan, maupun invensi merupakan prinsip utama yang harus dijalankan supaya pemerintahan tidak tampak membosankan seperti yang dipikirkan sebagian orang. Rencana aksi para menteri harus mampu mengakibatkan dampak yang terukur dan signifikan bagi rakyat.
”Mereka harus mengelola kabinet dengan cara yang lebih ramai rasanya. Para menteri harus tampak lebih pintar daripada yang semestinya,” ujar pakar sosiologi politik yang juga dosen di Universitas Airlangga, Surabaya, itu.
Menteri-menteri, menurut dia, semestinya juga lebih aktif menawarkan variasi turunan dari kebijakan pokok pemerintah. Artinya, setiap menteri harus lebih aktif berbicara dan berkerja di ruang publik dengan menyerap masukan, menanggapi feedback, bahkan membuat policy (kebijakan) baru sebagai koreksi.
”Mereka harus lebih sering terlihat di daerah daripada jalan-jalan di sekitar Thamrin menuju istana,” sindirnya. ”Satu tahun ini, masa konsultasi dengan presiden cukup. Mereka mestinya tahu policy dasar pemerintah. Ini saatnya lebih banyak menatap dunia daripada mengurung diri,” sambung Daniel.
Menjelang satu tahun pemerintahan SBY, Daniel menyebut presiden tengah menyiapkan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinetnya. Tapi, dia tidak bisa memastikan apakah evaluasi itu akan berujung reshuffle kabinet. ”Bukan kewenangan saya untuk bicara. Tapi, kita tidak terkejut kalau itu terjadi. Siapa pun yang mendapat mandat memimpin negeri ini pasti ingin memastikan pembantunya adalah orang-orang terbaik di bidangnya,” tuturnya.
Daniel hanya memberikan sinyal, kalaupun terjadi pergantian menteri, tidak akan terjadi perubahan mendasar dalam arah kebijakan SBY. Dia menyatakan, perubahan harus bersifat sustainable atau berkelanjutan sebagai produk serangkaian policy yang terlembaga.
”Pemerintahan ini menghindari perubahan, pertumbuhan, dan pembangunan yang menganut pola eratis seperti air muncrat lumpur Lapindo. Muncul, terus menghilang, lalu muncul lagi di tempat lain. Jadi, tidak boleh hanya karena menterinya berganti, perubahan muncul di pojok sana. Ini bukan sesuatu yang planned (terencana) dan terstruktur,” beber Daniel.
Menteri Hasil Dagang Sapi
Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai Presiden SBY melakukan kesalahan mendasar dengan membentuk kabinet yang terlalu mengakomodasi kelompok politik. Padahal, Partai Demokrat menang dengan angka signifikan dan SBY terpilih dalam satu putaran.
”Seolah-olah tidak percaya diri,” kata Burhan dalam diskusi di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, kemarin (16/10). Dia menyebut di antara 34 menteri, terdapat 19 menteri dari parpol.
Sementara di antara menteri-menteri nonparpol, lanjut dia, juga banyak yang tidak sesuai dengan prinsip meritokrasi dan the right man in the right place.
”Karena menteri-menterinya hasil dagang sapi, akhirnya kita sulit berharap banyak (pada pemerintahan). Ini sudah terlihat,” ujarnya.
Dalam evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang dirilis beberapa waktu lalu, ada tiga menteri ”Menkominfo Tifatul Sembiring, Menkum HAM Patrialis Akbar, dan Menteri PU Djoko Kirmanto” yang disebut mendapat rapor merah. Namun, menurut Burhan, seharusnya lebih dari tiga menteri yang berkinerja kurang baik.
”Masih banyak menteri lain yang mungkin layak langsung diberi kartu merah. Tapi, karena para menteri ini merupakan elite partai, mereka bisa aman dari evaluasi negatif UKP4,” kata Burhan. Secara eksplisit dia menyindir Menteri Agama Suryadharma Ali (Ketum DPP PPP), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (Ketum DPP PKB), serta Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini (Wasekjen DPP PKB).
”Bayangkan apa yang dikerjakan Suryadharma Ali. Seorang menteri berani mengatakan pembubaran Ahmadiyah. Menurut saya itu, sudah offside. Bagaimana peran dia dalam menjaga toleransi?” ujarnya. ”Lantas apa yang dikerjakan Helmy Faisal dan Muhaimin Iskandar? Sebagian besar di bawah standar,” ucap Burhan.
Burhan memperkirakan, pergantian menteri mendatang akan sangat dipengaruhi pertimbangan politik daripada kinerja menteri. Akibatnya, SBY semakin tersandera koalisi dan kian kehilangan kewenangan dalam sistem presidensial murni. ”Reshuffle is all about politics than performance,” katanya.
Burhan menambahkan, Presiden SBY dan Wapres Boediono memiliki karakter yang sama. Keduanya merupakan pemimpin bertipe ”pedal rem” yang hati-hati, kalkulatif, dan penuh pertimbangan. Sebagai penyeimbang, seharusnya dipilih menteri-menteri berkarakter pedal gas yang penuh inisiatif, terobosan, dan berani out of the box.
”Sayangnya, banyak menteri yang mencari aman sendiri. Akhirnya semua nggak jalan-jalan,” jelasnya.
Pengamat ekonomi Faisal Basri mendukung presiden untuk merombak kabinet. Dia menganggap pemerintah gagal memanfaatkan momentum global untuk mendongkrak perekonomian nasional. Ini terjadi karena para menteri yang bertangung jawab ternyata malah tidak terlihat kinerjanya.
”Relevan kalau setahun pertama dievaluasi secara komprehensif untuk diganti elemen-elemen yang menghambat take off itu,” kata Faisal. Secara lebih spesifik, Faisal menyentil kinerja Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh.
Dia menyayangkan pembangunan infrastruktur yang tidak menonjol dan belum hadirnya undang-undang pembebasan tanah (lahan). Faisal juga menyebut produksi minyak jalan di tempat. ”Karena itu, mereka ini salah satu target yang ingin di-reshuffle,” katanya lantas tersenyum.
Meski begitu, Faisal mengakui bahwa presiden juga perlu dikritik karena menteri dipilih presiden. Selain itu, presiden harus mampu membangun sinergi antarpara menteri dengan arahan yang jelas.
”Seharusnya nggak ada yang memainkan alat musik secara sumbang, karena konduktor memberikan tanda-tanda pakai tangan dengan sangat jelas dan tidak multiinterpretasi, sehingga melahirkan harmoni,” ingatnya.
Secara terpisah, Ketua DPP PKB Marwan Jafar menuding adanya upaya deparpolisasi yang sangat masif. Gerakan ini, kata dia, memosisikan parpol sebagai institusi yang tidak berdaya, tidak mampu, dan tidak punya kader. ”Dalam berbagai momen, termasuk reshuffle, parpol selalu dihajar. Justru kami bertanya, yang menteri-menteri profesional itu mampu atau nggak?” katanya.
Dia mencontohkan, di sektor perdagangan, banyak barang China yang masuk Indonesia tanpa terkendali sehingga merugikan pedagang nasional. Di bidang pendidikan, rating mayoritas perguruan tinggi juga menurun. ”Ini profesional semua lho yang pegang,” sindirnya. Marwan rupanya menyentil Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Menteri Pendidikan Mohammad Nuh.
Menurut Marwan, di balik gerakan deparpolisasi, ada pihak-pihak yang tidak punya parpol, tapi ingin masuk struktur kekuasan tanpa berkeringat. ”Makanya, menteri dari parpol dihajar terus. Padahal, kalau mereka mendirikan parpol, belum tentu ada yang memilih,” kecam ketua Fraksi PKB di DPR itu.
Dia menambahkan, Muhaimin Iskandar sudah berkerja secara maksimal. Ini terutama untuk memerangi dan membersihkan mafia TKI, baik yang bergerak di Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) maupun asuransi.
”Itu nggak mudah, bertahun-tahun sudah menjadi endemik dan didiamkan. Cak Imim mendapat banyak tantangan berat, terutama dari internal,” bela Marwan.
Golkar Tolak Reshuffle
Golkar yang mempunyai ”saham” tiga menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II menolak reshuffle. Menurut Ketua Umum (Ketum) Golkar Aburizal Bakrie, kerja menteri selama setahun sangat prematur.
”Seharusnya, menteri itu dibiarkan tetap di tempatnya selama lima tahun,” katanya di sela-sela peringatan HUT Ke-64 Golkar yang dirayakan di Tugu Pahlawan kemarin pagi (16/10). Selain di Surabaya, partai berlambang beringin itu mengadakan acara di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta.
Bagi Ical, sapaan akrab Aburizal Bakrie, menteri tidak perlu diganti bila yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran pidana besar, seperti membunuh atau nyata-nyata korupsi. ”Seorang menteri punya program kerja yang cukup panjang. Tidak adil rasanya bila langsung dinilai dan divonis sebelum dia menyelesaikan programnya,” ujarnya.
Di dalam kabinet SBY sekarang, ada tiga menteri dari Golkar. Ketiganya menempati pos strategis. Yakni, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Peridustrian M.S. Hidayat, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad. Hanya, Ical mengatakan bahwa reshuffle adalah hak prerogatif presiden. ”Jadi, bila ada kader Golkar yang diganti, kami siap mencarikan gantinya. Banyak kader Golkar yang mumpuni,” tegasnya.
Sementara itu, secara tak langsung Ical juga mengisyaratkan kesediaan dirinya untuk maju pada pilpres mendatang. ”Sekarang saya belum bisa menyebut siap atau tidak. Harus melihat survei dulu,” tuturnya. Dia menyatakan lebih fokus untuk membawa Partai Golkar menang pada Pemilu Legislatif 2014 mendatang.
Mertua artis Nia Ramadhani itu menargetkan 30 persen suara bagi partai berlambang pohon beringin tersebut. Dengan mendapatkan 30 persen, Golkar akan leluasa mengusung kadernya sebagai presiden. ”Soal siapa yang nanti diusung, ya itu melihat hasil survei terakhir,” tegasnya.
Strategi yang diusung Partai Golkar untuk menang pada pileg mendatang dimulai sejak sekarang. Yakni, melakukan kegiatan berbasis kerakyatan. Untuk itu, setiap kegiatan Golkar pasti selalu melibatkan rakyat dan berbasis kerakyatan. ***
No comments:
Post a Comment