Bandung - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Moh Jumhur Hidayat di Jakarta, Kamis, meluncurkan program pemberdayaan buruh migran perempuan.
Program tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Bank Dunia dan menunjuk Yayasan Tifa sebagai pelaksana program di lapangan, demikian Jumhur dalam siaran pers yang diterima ANTARA, kamis.
Ia menyebutkan, program itu dibiayai sepenuhnya oleh Dana Pembangunan Sosial Jepang (Japan Social Development Fund) melalui Bank Dunia, sedangkan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai fasilitator sekaligus supervisor pelaksanaan program.
Bank Dunia, katanya, mengucurkan dana sebesar 1,56 juta dolar AS atau sekitar Rp15 miliar untuk membiayai program itu.
"Program ini mulai dilaksanakan hingga akhir Desember 2010," katanya.
Program pemberdayaan bagi buruh migran atau TKI perempuan itu dilakukan di Indramayu (Jawa Barat), Sragen (Jawa Tengah), dan Banyuwangi (Jawa Timur) yang merupakan tiga contoh daerah penghasil remitansi terbesar dari TKI.
Pada 2009, remitansi atau jumlah pengiriman uang dari TKI yang masuk ke Jawa Barat mencapai Rp80 miliar perhari sedangkan di Jawa Tengah sekitar Rp8 triliun dan Jawa Timur Rp2,5 miliar per tahun.
Bentuk pelaksanaan program kerja sama itu, katanya, meliputi pelatihan terhadap calon TKI dengan melibatkan mantan TKI, pemberdayaan usaha ekonomi produktif bagi mantan TKI dan keluarganya, penyuluhan dalam penggunaan akses informasi serta penyadaran hak-hak TKI maupun pengenalan pada calon TKI menyangkut perlindungan dini selaku buruh migran di luar negeri.
Tujuan program pemberdayaan itu untuk memastikan perekrutan buruh migran ke depan hanya dilakukan melalui jalur resmimeningkatkan akses buruh migran dan mantan buruh migran terhadap layanan informasi berikut sumber-sumber finansial, khususnya perbankan, dan meningkatkan mekanisme/model pendukung perlindungan yang aman kepada buruh migran, baik di dalam maupun di luar negeri.
Peluncuran program tersebut, antara lain dihadiri sejumlah pejabat dari perwakilan Bank Dunia, BNP2TKI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta dari kalangan perbankan dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat bidang pemberdayaan TKI.
No comments:
Post a Comment