Selamat Hari Buruh
Para Buruh akan merayakan hari Buruh pada tanggal ,1/5/2010 , Koordinator Aliansi Buruh Migran Jawa Timur mengucapkan :Selamat Hari Buruh: Pada teman -teman TKI yang bekerja ,Di Hongkong,Singapore,Taiwan,Korea,Saudi Arabia,Brunai ,Malaysia Dan negara penempatan yang lain,semoga di hari buruh ini teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses dalam melaksanakan tugasannya.
Kepada para teman-teman Tki menabunglah sedikit sedikit ,jika pulang ketanah air bisa buka usa dan bisa memajukan diri , dari segi ekonomi untuk keluarga tercinta
Selamat Buat Teman-teman Tki dimana saja berada
"selamat Hari Buruh 2010"
Dari
Koordinator Aliansi Buruh migran Jawa Timur
(Saiful Aiman )
Friday, April 30, 2010
Thursday, April 29, 2010
IPNU-IPPNU Kudus Gelar Festival Pelajar
Kudus, NU Online
Dalam rangka menyambut hari pendidikan Nasional, PC IPNU-IPPNU Kabupaten melalui Forum Komunikasi Pimpinan Komisariat (FORKAPIK) menggelar kegiatan Festival Pelajar.
Kegiatan yang dikhusukan untuk pelajar SMA/MA ini, akan dilaksanakan selama 4 hari mulai Kamis (29/4) hingga Ahad (2/5) di komplek Gedung KNPI kabupaten Kudus. Diantara kegiatan yang diagendakan yakni seminar pelajar, lomba Futsal,baca puisi, lomba karya tulis ilmiah dan pementasan teater.
Menurut ketua Forkapik Muhammad Luthfi, kegiatan festival pelajar ini merupakan salah satu program kerja Forkapik yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan aset besar dalam hal pembinaan prestasi pelajar dan generasi muda di lingkungan sekolah maupun madrasah.
“Hari Pendidikan Nasional inilah kami jadikan ajang berkreasi, agar pelajar mempuyai sikap aktif, berpikir kritis dan berkreatif dengan sportif,”ujarnya kepada NU Online Rabu (29/4) di Kantor IPNU setempat.
Kegiatan yang bertema ‘saatnya pelajar berkiprah”, tambah Luthfi, akan diikuti sekitar 400 pelajar utusan dari MA/SMA yang masuk menjadi anggota IPNU-IPPNU di Kabupaten Kudus.
“Dari checking akhir hari ini (Rabu), peserta pendaftar sudah melebihi target. Mereka sudah mempersiapkan untuk saling bersaing dengan sportif,”tandasnya.
Agenda festifal ini pada hari pertama kamis (29/4) diawali acara seminar pelajar membahas mengenai “Dilema Pendidikan Indonesia” dengan menghadirkan pembicara ketua KNPI Kudus Ali Ihsan, pengamat Zamhuri dan praktisi pendidikan Fais Kurnia Rohman.
Sementara acara lomba Futsal, baca puisi dan LKTI digelar pada hari kedua dan seterusnya, kemudian Ahad malam (2/5) dilakukan penganugerahan juara serta pentas teater.
“Semoga acara festival ini, pelajar kudus bisa memanfaatkan untuk pengembangan kreatifitas dan bakatnya sekaligus mampu menjadi ajang meraih prestasi,” harap Lutfi yang masih belajar di MA NU Ibtidaul falah Samirejo Dawe.(adb)
Dalam rangka menyambut hari pendidikan Nasional, PC IPNU-IPPNU Kabupaten melalui Forum Komunikasi Pimpinan Komisariat (FORKAPIK) menggelar kegiatan Festival Pelajar.
Kegiatan yang dikhusukan untuk pelajar SMA/MA ini, akan dilaksanakan selama 4 hari mulai Kamis (29/4) hingga Ahad (2/5) di komplek Gedung KNPI kabupaten Kudus. Diantara kegiatan yang diagendakan yakni seminar pelajar, lomba Futsal,baca puisi, lomba karya tulis ilmiah dan pementasan teater.
Menurut ketua Forkapik Muhammad Luthfi, kegiatan festival pelajar ini merupakan salah satu program kerja Forkapik yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan aset besar dalam hal pembinaan prestasi pelajar dan generasi muda di lingkungan sekolah maupun madrasah.
“Hari Pendidikan Nasional inilah kami jadikan ajang berkreasi, agar pelajar mempuyai sikap aktif, berpikir kritis dan berkreatif dengan sportif,”ujarnya kepada NU Online Rabu (29/4) di Kantor IPNU setempat.
Kegiatan yang bertema ‘saatnya pelajar berkiprah”, tambah Luthfi, akan diikuti sekitar 400 pelajar utusan dari MA/SMA yang masuk menjadi anggota IPNU-IPPNU di Kabupaten Kudus.
“Dari checking akhir hari ini (Rabu), peserta pendaftar sudah melebihi target. Mereka sudah mempersiapkan untuk saling bersaing dengan sportif,”tandasnya.
Agenda festifal ini pada hari pertama kamis (29/4) diawali acara seminar pelajar membahas mengenai “Dilema Pendidikan Indonesia” dengan menghadirkan pembicara ketua KNPI Kudus Ali Ihsan, pengamat Zamhuri dan praktisi pendidikan Fais Kurnia Rohman.
Sementara acara lomba Futsal, baca puisi dan LKTI digelar pada hari kedua dan seterusnya, kemudian Ahad malam (2/5) dilakukan penganugerahan juara serta pentas teater.
“Semoga acara festival ini, pelajar kudus bisa memanfaatkan untuk pengembangan kreatifitas dan bakatnya sekaligus mampu menjadi ajang meraih prestasi,” harap Lutfi yang masih belajar di MA NU Ibtidaul falah Samirejo Dawe.(adb)
Foto: Pengurus Baru NU
JAKARTA, 28/4 - PENGURUS BARU NU. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua Umum As'ad Said Ali (tengah) dan Ketua PBNU Saifullah Yusuf (kiri) saat acara perkenalan Ta'aruf pengurus baru PBNU masa khidmat 2010-1015 di Jakarta, Rabu (28/4). Pengurus baru PBNU tersebut merupakan hasil Muktamar NU ke-32 di Makassar Januari lalu FOTO ANTARA/ZARQONI/nz/10. Wakil Ketua Umum PBNU As�ad Said Ali
JAKARTA, 28/4 - PENGURUS BARU NU. Rois Am PBNU KH Ahmad Sahal Mahfudz (tengah) didampingi Ketua Umum KH Said Aqil Siradj (kanan) dan wakil Rois Am KH Mustofa Bisri (kiri) bersiap menuruni panggung usai acara perkenalan Ta'aruf pengurus baru PBNU masa khidmat 2010-1015 di Jakarta, Rabu (28/4). Pengurus baru PBNU tersebut merupakan hasil Muktamar NU ke-32 di Makassar Januari lalu FOTO ANTARA/ZARQONI/nz/10.
JAKARTA, 28/4 - PENGURUS BARU NU. Rois Am PBNU KH Ahmad Sahal Mahfudz (tengah) berbicang dengan Ketua Umum KH Said Aqil Siradj (kanan) dan Ketua PBNU Saifullah Yusuf (kiri) saat acara perkenalan Ta'aruf pengurus baru PBNU masa khidmat 2010-1015 di Jakarta, Rabu (28/4). Pengurus baru PBNU tersebut merupakan hasil Muktamar NU ke-32 di Makassar Januari lalu FOTO ANTARA/ZARQONI/nz/10.
TKW Madiun Diperlakukan Tidak Baik di Arab
Madiun (ANTARA News) - Seorang tenaga kerja wanita (TKW), Susianti (25), warga Desa Bodag, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, diperlakukan tidak baik oleh majikannya selama bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi.
"Selama dua tahun bekerja di Arab saudi, istri saya mengaku diperlakukan tidak baik oleh majikannya yang bernama Sofia Soleh Seid Gahtoni dan Kholid Musabbab Abdul Rohman Gahtoni," ujar suami Susianti, Bejo (32), Rabu.
Menurut dia, perlakuan tidak baik tersebut diungkapkan Susianti lewat telepon kepadanya, dan hal itu juga jarang dilakukan karena selalu dilarang majikannya untuk menelepon ke Tanah Air.
Bentuk perlakuan tidak baik yang dilaporkan istrinya adalah disekap atau dikunci sendirian di rumah majikan jika majikannya keluar rumah. Selain itu, selama dua tahun bekerja, Susianti belum pernah digaji oleh majikannya.
"Kami tidak pernah menerima kiriman gaji dari Arab. Selama lebih dari dua tahun, Susianti seingat saya hanya pernah menelepon sebanyak empat kali. Itu pun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan pinjam telepon genggam temannya sesama TKW ketika kebetulan mereka bertemu," katanya.
Ia mengatakan kontrak kerja istrinya sebenarnya sudah habis empat bulan lalu setelah bekerja selama dua tahun di Kota Abha, Arab Saudi sejak 13 Desember 2007.
Susianti diberangkatkan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) PT Sabrina Pramitha yang berkantor di Jakarta Timur.
Menurut dia, pihak keluarga sebenarnya sudah pernah melaporkan kasus ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Madiun, namun hingga kini belum ditindaklanjuti.
"Kami sudah dua kali kami melapor secara tertulis ke Disnakertrans setempat, namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjut," ujarnya.
Pihak PJTKI juga sudah berusaha menghubungi korban di Arab Saudi dengan keluarga, namun selalu kesulitan karena akses komunikasi yang ditutup oleh pihak majikan.
"Saya berharap pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja setempat membantu menyelesaikan kasus anak kami dan segera dipulangkan," kata ayah Susianti, Kasimun (48).
Kini, keluarga hanya berharap pemerintah membantu menangani perlakuan yang dialami Susianti, apalagi Susianti hingga saat ini belum diperbolehkan pulang oleh majikannya, meski kontraknya telah usai. (E011/K004)
"Selama dua tahun bekerja di Arab saudi, istri saya mengaku diperlakukan tidak baik oleh majikannya yang bernama Sofia Soleh Seid Gahtoni dan Kholid Musabbab Abdul Rohman Gahtoni," ujar suami Susianti, Bejo (32), Rabu.
Menurut dia, perlakuan tidak baik tersebut diungkapkan Susianti lewat telepon kepadanya, dan hal itu juga jarang dilakukan karena selalu dilarang majikannya untuk menelepon ke Tanah Air.
Bentuk perlakuan tidak baik yang dilaporkan istrinya adalah disekap atau dikunci sendirian di rumah majikan jika majikannya keluar rumah. Selain itu, selama dua tahun bekerja, Susianti belum pernah digaji oleh majikannya.
"Kami tidak pernah menerima kiriman gaji dari Arab. Selama lebih dari dua tahun, Susianti seingat saya hanya pernah menelepon sebanyak empat kali. Itu pun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan pinjam telepon genggam temannya sesama TKW ketika kebetulan mereka bertemu," katanya.
Ia mengatakan kontrak kerja istrinya sebenarnya sudah habis empat bulan lalu setelah bekerja selama dua tahun di Kota Abha, Arab Saudi sejak 13 Desember 2007.
Susianti diberangkatkan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) PT Sabrina Pramitha yang berkantor di Jakarta Timur.
Menurut dia, pihak keluarga sebenarnya sudah pernah melaporkan kasus ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Madiun, namun hingga kini belum ditindaklanjuti.
"Kami sudah dua kali kami melapor secara tertulis ke Disnakertrans setempat, namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjut," ujarnya.
Pihak PJTKI juga sudah berusaha menghubungi korban di Arab Saudi dengan keluarga, namun selalu kesulitan karena akses komunikasi yang ditutup oleh pihak majikan.
"Saya berharap pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja setempat membantu menyelesaikan kasus anak kami dan segera dipulangkan," kata ayah Susianti, Kasimun (48).
Kini, keluarga hanya berharap pemerintah membantu menangani perlakuan yang dialami Susianti, apalagi Susianti hingga saat ini belum diperbolehkan pulang oleh majikannya, meski kontraknya telah usai. (E011/K004)
Banjir Pancaroba, 2.116 Rumah di Jatim Terendam
;3 Tewas, Bojonegoro Parah
Surabaya-Surya- Akibat guyuran hujan pada Selasa (27/4) malam dan Rabu (28/4) pagi, setidaknya delapan daerah di Jatim diterjang banjir dan mengalami longsor, yang membuat sedikitnya 2.116 rumah jadi korban. Kondisi terparah menimpa Kabupaten Bojonegoro.
Sampai kemarin, akibat meluapnya Kali Ngaglik yang merupakan anak sungai Bengawan Solo, total jumlah rumah di Bojonegoro yang diterjang banjir bandang mencapai 1.738 buah. Kendati demikian, belum ada laporan tentang korban jiwa meskipun puluhan sapi dan kambing ternak diberitakan hanyut bersama banjir.
Sementara, di tujuh daerah lainnya (yakni Kabupaten Malang, Kab. Kediri, Blitar, Ponorogo, Pacitan, Sampang dan Sumenep), sedikitnya 398 rumah terendam air bah dan mengalami longsor. Selain menerjang rumah, banjir juga menggenangi area persawahan.
“Pendataan masih kami lakukan, belum ada data laporan korban jiwa pada kejadian itu,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Bojonegoro, Jhony Nurhariyanto, Rabu (28/4).
“Sejumlah sapi dan kambing milik warga hanyut terbawa air banjir bandang,” imbuhnya.
Banjir bandang di Bojonegoro terjadi akibat meluapnya Kali Ngaglik yang berada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah pada Selasa (27/4) sekitar pukul 21.00 WIB setelah hujan yang berlangsung selama tiga jam.
Wilayah terparah kena banjir di Bojonegoro adalah Kecamatan Kasiman karena tujuh desanya terendam air dengan ketinggian mulai 0,5 meter hingga 1,5 meter. Sedangkan di Kecamatan Kadewan, hanya satu desa yang dilanda banjir. Akibat tergerus banjir itu, sebuah jembatan penting yang menghubungkan Kecamatan Kasiman dan Kadewan terputus.
“Untuk penghubung dua kecamatan harus dilakukan dengan cara berputar lewat pegunungan, karena jembatan di Desa Jintel, Kecamatan Kasiman, rusak tidak bisa dilewati kendaraan,” tutur Camat Kedewan, Herry Kiswanto.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro telah menurunkan tim ke lokasi banjir. Tempat pengungsian bagi warga juga telah dibangun di beberapa lokasi di Kecamatan Kedewan. Tim juga terus mendata jumlah rumah yang rusak berat, sedang dan ringan, termasuk yang hanyut agar bisa ditetapkan jumlah bantuan yang akan dibagikan kepada warga.
“Penanganan kami, sementara ini memberikan bantuan kebutuhan pokok (sembako) kepada warga korban banjir bandang,” kata Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Bojonegoro, Sutardjo, di sela-sela mengikuti kunjungan Wakil Bupati Setyo Hartono ke sejumlah desa korban banjir.
Bantuan sembako yang disalurkan tersebut berupa beras tiga ton, 200 dos mie instan, ratusan botol kecap.
Menurut Sutardjo, secara teknis pembagian sembako diserahkan kepada kantor kecamatan, dan selanjutnya membagikannya kepada para korban banjir. “Kami masih terus melakukan pendataan jumlah korban banjir bandang di wilayah Kedewan,” katanya.
Di Desa Tambakmerak, permukiman warga yang dilanda banjir bandang, tercatat sebanyak 532 rumah yang dihuni 2.128 jiwa. Banjir juga mengakibatkan lima rumah yang dihuni 27 jiwa hanyut dan 115 rumah mengalami rusak berat, mulai dinding jebol dan bangunan rumah longsor.
Sementara itu, banjir menerjang pula 433 rumah yang dihuni sebanyak 1.321 jiwa di Desa Ngaglik. Sedangkan di Desa Sidomukti, banjir bandang menerjang 192 rumah warga dan di Desa Batokan, banjir menerjang 590 rumah yang dihuni sekitar 2.000 jiwa.
Johny Nurhariyanto menyatakan, banjir bandang juga melanda pemukiman warga di Desa Betet, Besah dan Desa Kasiman, Kecamatan Kasiman. “Jumlah korbannya masih dalam pendataan,” katanya.
Di Kabupaten Blitar, banjir akibat hujan deras selama hampir lima jam pada Selasa (27/4) sore di wilayah itu memicu banjir bandang dan tanah longsor, yang menelan dua korban jiwa serta puluhan rumah rusak dan dua jembatan terputus.
Lima kecamatan yang diterjang banjir bandang yang mengalir dari lereng Gunung Kawi dan Gunung Kelud itu antara lain Kecamatan Wlingi, Gandusari, Talun, Binangun dan Selopuro.
Menurut keterangan Dari, 50, warga Dusun/Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, hujan deras yang turun sejak sekitar pukul 16.00 WIB menyebabkan sungai Bendorejo tidak bisa menampung air sehingga meluap dan mengalir kencang ke wilayah hilir.
“Menggenangi rumah warga, persawahan dan menerjang jembatan hingga ambrol dan nyaris putus,” ujar Dari, Rabu(28/4).
Kaki jembatan yang menghubungkan Dusun Duren dan Bendosewu tersebut ambrol diterjang derasnya air, hingga badan jembatan juga menganga terpisah dengan badan jalan.
“Oleh warga terpaksa ditutup, agar kendaraan roda empat tidak melintas. Dikhawatirkan bisa menimbulkan korban jika tak ditutup,” tutur Dari.
Sedangkan di Kecamatan Gandusari dan Wlingi, banjir yang memicu tanah longsor memakan 2 korban jiwa. Yakni Supriyanto, 40, dan Tomo Tambir, 73. Keduanya meninggal karena tertimbun longsoran tebing setinggi di atas 10 meter.
“Saat itu Supriyanto akan pulang dari kebun usai panen sayur pakis karena hujan deras. Tiba-tiba ketika melintasi tebing di perkebunan Kawisari, Gandusari, tebing itu longsor dan menimpanya,” cerita Suyanto.
Di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi, Tomo Tambir tewas tertimbun longsoran tebing di belakang rumahnya. Dikatakan Abtori, 40, saat itu hujan deras dan korban sedang berada di kandang kambing. Tiba-tiba tebing tidak kuat menahan gerusan air dan longsor menimpa korban. “Bahkan rumah Mbah Tomo yang terbuat dari kayu dan bambu, hancur rata dengan tanah. Dia ditemukan sekitar lima jam kemudian, tertimbun di kedalaman sekitar 3 meter dan sudah dalam kondisi tidak bernyawa,” paparnya.
Sementara itu, prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda, Joko Sulistyo mengatakan, terjadinya banjir yang dipicu hujan deras di wilayah Bojonegoro dan beberapa daerah lain di Jatim dapat dimaklumi. Sebab, berdasar pantauan citra satelit, potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang sampai lebat memang masih ada di Jatim.
“Makanya masyarakat harus waspada, terutama jika guyuran hujan terjadi terus-menerus selama beberapa jam,” tegasnya kepada Surya, Kamis (28/4).
Menurut Joko, meski saat ini masuk musim pancaroba (musim peralihan dari penghujan ke kemarau), peluang terjadinya hujan di langit wilayah Jatim masih cukup besar. Musim pancaroba akan berlangsung mulai April hingga Juni nanti, dengan kondisi yang berbeda antara daerah satu dengan lainnya.nst31/ais/fai/vie/wan/uji
Surabaya-Surya- Akibat guyuran hujan pada Selasa (27/4) malam dan Rabu (28/4) pagi, setidaknya delapan daerah di Jatim diterjang banjir dan mengalami longsor, yang membuat sedikitnya 2.116 rumah jadi korban. Kondisi terparah menimpa Kabupaten Bojonegoro.
Sampai kemarin, akibat meluapnya Kali Ngaglik yang merupakan anak sungai Bengawan Solo, total jumlah rumah di Bojonegoro yang diterjang banjir bandang mencapai 1.738 buah. Kendati demikian, belum ada laporan tentang korban jiwa meskipun puluhan sapi dan kambing ternak diberitakan hanyut bersama banjir.
Sementara, di tujuh daerah lainnya (yakni Kabupaten Malang, Kab. Kediri, Blitar, Ponorogo, Pacitan, Sampang dan Sumenep), sedikitnya 398 rumah terendam air bah dan mengalami longsor. Selain menerjang rumah, banjir juga menggenangi area persawahan.
“Pendataan masih kami lakukan, belum ada data laporan korban jiwa pada kejadian itu,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Bojonegoro, Jhony Nurhariyanto, Rabu (28/4).
“Sejumlah sapi dan kambing milik warga hanyut terbawa air banjir bandang,” imbuhnya.
Banjir bandang di Bojonegoro terjadi akibat meluapnya Kali Ngaglik yang berada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah pada Selasa (27/4) sekitar pukul 21.00 WIB setelah hujan yang berlangsung selama tiga jam.
Wilayah terparah kena banjir di Bojonegoro adalah Kecamatan Kasiman karena tujuh desanya terendam air dengan ketinggian mulai 0,5 meter hingga 1,5 meter. Sedangkan di Kecamatan Kadewan, hanya satu desa yang dilanda banjir. Akibat tergerus banjir itu, sebuah jembatan penting yang menghubungkan Kecamatan Kasiman dan Kadewan terputus.
“Untuk penghubung dua kecamatan harus dilakukan dengan cara berputar lewat pegunungan, karena jembatan di Desa Jintel, Kecamatan Kasiman, rusak tidak bisa dilewati kendaraan,” tutur Camat Kedewan, Herry Kiswanto.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro telah menurunkan tim ke lokasi banjir. Tempat pengungsian bagi warga juga telah dibangun di beberapa lokasi di Kecamatan Kedewan. Tim juga terus mendata jumlah rumah yang rusak berat, sedang dan ringan, termasuk yang hanyut agar bisa ditetapkan jumlah bantuan yang akan dibagikan kepada warga.
“Penanganan kami, sementara ini memberikan bantuan kebutuhan pokok (sembako) kepada warga korban banjir bandang,” kata Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Bojonegoro, Sutardjo, di sela-sela mengikuti kunjungan Wakil Bupati Setyo Hartono ke sejumlah desa korban banjir.
Bantuan sembako yang disalurkan tersebut berupa beras tiga ton, 200 dos mie instan, ratusan botol kecap.
Menurut Sutardjo, secara teknis pembagian sembako diserahkan kepada kantor kecamatan, dan selanjutnya membagikannya kepada para korban banjir. “Kami masih terus melakukan pendataan jumlah korban banjir bandang di wilayah Kedewan,” katanya.
Di Desa Tambakmerak, permukiman warga yang dilanda banjir bandang, tercatat sebanyak 532 rumah yang dihuni 2.128 jiwa. Banjir juga mengakibatkan lima rumah yang dihuni 27 jiwa hanyut dan 115 rumah mengalami rusak berat, mulai dinding jebol dan bangunan rumah longsor.
Sementara itu, banjir menerjang pula 433 rumah yang dihuni sebanyak 1.321 jiwa di Desa Ngaglik. Sedangkan di Desa Sidomukti, banjir bandang menerjang 192 rumah warga dan di Desa Batokan, banjir menerjang 590 rumah yang dihuni sekitar 2.000 jiwa.
Johny Nurhariyanto menyatakan, banjir bandang juga melanda pemukiman warga di Desa Betet, Besah dan Desa Kasiman, Kecamatan Kasiman. “Jumlah korbannya masih dalam pendataan,” katanya.
Di Kabupaten Blitar, banjir akibat hujan deras selama hampir lima jam pada Selasa (27/4) sore di wilayah itu memicu banjir bandang dan tanah longsor, yang menelan dua korban jiwa serta puluhan rumah rusak dan dua jembatan terputus.
Lima kecamatan yang diterjang banjir bandang yang mengalir dari lereng Gunung Kawi dan Gunung Kelud itu antara lain Kecamatan Wlingi, Gandusari, Talun, Binangun dan Selopuro.
Menurut keterangan Dari, 50, warga Dusun/Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, hujan deras yang turun sejak sekitar pukul 16.00 WIB menyebabkan sungai Bendorejo tidak bisa menampung air sehingga meluap dan mengalir kencang ke wilayah hilir.
“Menggenangi rumah warga, persawahan dan menerjang jembatan hingga ambrol dan nyaris putus,” ujar Dari, Rabu(28/4).
Kaki jembatan yang menghubungkan Dusun Duren dan Bendosewu tersebut ambrol diterjang derasnya air, hingga badan jembatan juga menganga terpisah dengan badan jalan.
“Oleh warga terpaksa ditutup, agar kendaraan roda empat tidak melintas. Dikhawatirkan bisa menimbulkan korban jika tak ditutup,” tutur Dari.
Sedangkan di Kecamatan Gandusari dan Wlingi, banjir yang memicu tanah longsor memakan 2 korban jiwa. Yakni Supriyanto, 40, dan Tomo Tambir, 73. Keduanya meninggal karena tertimbun longsoran tebing setinggi di atas 10 meter.
“Saat itu Supriyanto akan pulang dari kebun usai panen sayur pakis karena hujan deras. Tiba-tiba ketika melintasi tebing di perkebunan Kawisari, Gandusari, tebing itu longsor dan menimpanya,” cerita Suyanto.
Di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi, Tomo Tambir tewas tertimbun longsoran tebing di belakang rumahnya. Dikatakan Abtori, 40, saat itu hujan deras dan korban sedang berada di kandang kambing. Tiba-tiba tebing tidak kuat menahan gerusan air dan longsor menimpa korban. “Bahkan rumah Mbah Tomo yang terbuat dari kayu dan bambu, hancur rata dengan tanah. Dia ditemukan sekitar lima jam kemudian, tertimbun di kedalaman sekitar 3 meter dan sudah dalam kondisi tidak bernyawa,” paparnya.
Sementara itu, prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda, Joko Sulistyo mengatakan, terjadinya banjir yang dipicu hujan deras di wilayah Bojonegoro dan beberapa daerah lain di Jatim dapat dimaklumi. Sebab, berdasar pantauan citra satelit, potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang sampai lebat memang masih ada di Jatim.
“Makanya masyarakat harus waspada, terutama jika guyuran hujan terjadi terus-menerus selama beberapa jam,” tegasnya kepada Surya, Kamis (28/4).
Menurut Joko, meski saat ini masuk musim pancaroba (musim peralihan dari penghujan ke kemarau), peluang terjadinya hujan di langit wilayah Jatim masih cukup besar. Musim pancaroba akan berlangsung mulai April hingga Juni nanti, dengan kondisi yang berbeda antara daerah satu dengan lainnya.nst31/ais/fai/vie/wan/uji
Wednesday, April 28, 2010
Universitas Wahid Hasyim Tawarkan Beasiswa bagi Kader NU
Jakarta, NU Online
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerja sama dengan beberapa mitra kerja dan lembaga donor, untuk keempat kalinya memberikan kesempatan kepada para lulusan SMU/SMK/MA/MAK untuk menempuh studi/kuliah dengan meraih kesempatan beasiswa yang diberikan kepada sepuluh orang.
Dalam rilisnya yang dikirimkan ke NU Online, terdapat dua kategori beasiswa, yaitu beasiswa penuh untuk biaya pendidikan sampai lulus yang diperuntukkan bagi dua orang. Kategori kedua adalah beasiswa biaya pendidikan untuk satu tahun pertama bagi delapan orang.
Universitas yang berada dibawah naungan Maarif NU ini memberi memberikan pilihan program yanga bisa ditempuh, yaitu program Studi Ilmu Politik (Terakreditasi B). dan program Studi Hubungan Internasional (Terakreditasi Peringkat B)
Berikut tata cara pengajuan beasiswa
1. Kirimkan surat permohonan ke Panitia BPS FISIP UNWAHAS Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Semarang, pilih program studi pilihan Anda (IP atau HI)
2. Lampiran pendukung:
a. Data Pemohon (nama, pas foto, alamat, asal sekolah, nomor telepon/HP, data orang tua dan penghasilan orang tua).
b. Foto copy ijazah SMU/SMK/MA/MAK atau foto copy raport kelas XII
c. Prestasi selama ini dan buktinya (piagam, olah raga, seni, akademik dan lain-lain, atau aktivitas lain yang bisa mendukung permohonan)
d. Rekomendasi Pendukung (bila ada)
e. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan (bisa menyusul)
3. Batas akhir permohonan BPS ini adalah 14 Agustus 2010
Seleksi dan Pengumuman
Seleksi dilakukan dengan cara klarifikasi data dan wawancara pada hari Sabtu 21 Agustus 2010 pukul 09.00-12.00 WIB di Fisip Unwahas Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Semarang.
Pengumuman hasil seleksi pada hari Sabtu 21 Agustus 2010 pukul 13.00 WIB
Contact Person
Harun Ni’am (081390647016),
Dra. Ismiyatun, M.Si (08122531512),
Ali Martin, SIP, M.Si (0818967749)
Email: harun_niam@yahoo.com
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerja sama dengan beberapa mitra kerja dan lembaga donor, untuk keempat kalinya memberikan kesempatan kepada para lulusan SMU/SMK/MA/MAK untuk menempuh studi/kuliah dengan meraih kesempatan beasiswa yang diberikan kepada sepuluh orang.
Dalam rilisnya yang dikirimkan ke NU Online, terdapat dua kategori beasiswa, yaitu beasiswa penuh untuk biaya pendidikan sampai lulus yang diperuntukkan bagi dua orang. Kategori kedua adalah beasiswa biaya pendidikan untuk satu tahun pertama bagi delapan orang.
Universitas yang berada dibawah naungan Maarif NU ini memberi memberikan pilihan program yanga bisa ditempuh, yaitu program Studi Ilmu Politik (Terakreditasi B). dan program Studi Hubungan Internasional (Terakreditasi Peringkat B)
Berikut tata cara pengajuan beasiswa
1. Kirimkan surat permohonan ke Panitia BPS FISIP UNWAHAS Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Semarang, pilih program studi pilihan Anda (IP atau HI)
2. Lampiran pendukung:
a. Data Pemohon (nama, pas foto, alamat, asal sekolah, nomor telepon/HP, data orang tua dan penghasilan orang tua).
b. Foto copy ijazah SMU/SMK/MA/MAK atau foto copy raport kelas XII
c. Prestasi selama ini dan buktinya (piagam, olah raga, seni, akademik dan lain-lain, atau aktivitas lain yang bisa mendukung permohonan)
d. Rekomendasi Pendukung (bila ada)
e. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan (bisa menyusul)
3. Batas akhir permohonan BPS ini adalah 14 Agustus 2010
Seleksi dan Pengumuman
Seleksi dilakukan dengan cara klarifikasi data dan wawancara pada hari Sabtu 21 Agustus 2010 pukul 09.00-12.00 WIB di Fisip Unwahas Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Semarang.
Pengumuman hasil seleksi pada hari Sabtu 21 Agustus 2010 pukul 13.00 WIB
Contact Person
Harun Ni’am (081390647016),
Dra. Ismiyatun, M.Si (08122531512),
Ali Martin, SIP, M.Si (0818967749)
Email: harun_niam@yahoo.com
PBNU Lakukan Taaruf
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2010-2015, Rabu (28/4) malam, melakukan taaruf atau perkenalan antar sesama pengurus sekaligus kepada publik, di Jakarta.
Hampir semua jajaran PBNU menghadiri acara itu, diantaranya Rais Aam KH Sahal Mahfudh, Wakil Rais Aam KH Musthofa Bisri, Ketua Umum KH Said Aqil Siroj, dan Wakil Ketua Umum As`ad Said Ali.
Mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi yang kini salah satu rais syuriah tidak hadir karena sedang berada di Jawa Tengah, namun sejumlah tokoh nasional seperti mantan Ketua DPR Akbar Tandjung, Menteri PDT Helmy Faishal Zaini, dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok menghadiri acara itu.
Acara didahului dengan tahlil yang dipimpin oleh mustasyar PBNU KH Endin Fahruddin Masturo untuk mendoakan para pendiri dan pejuang NU.
Dalam kesempatan tersebut, seluruh jajaran pengurus syuriyah dan tanfidziyah naik ke panggung dan selanjutnya dibaiat oleh Rais Aam PBNU KH Sahal Mahfudz dengan mengucapkan radhitubillahi robba, (saya ridho Allah, tuhanku).
Acara selanjutnya lebih banyak diisi dengan ramah tamah secara informal diantara para pengurus dan undangan yang hadir.
Kamis besok, acara dilanjutkan dengan pleno pertama, yang salah satunya membahas kepengurusan lembaga dan lajnah. (mkf)
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2010-2015, Rabu (28/4) malam, melakukan taaruf atau perkenalan antar sesama pengurus sekaligus kepada publik, di Jakarta.
Hampir semua jajaran PBNU menghadiri acara itu, diantaranya Rais Aam KH Sahal Mahfudh, Wakil Rais Aam KH Musthofa Bisri, Ketua Umum KH Said Aqil Siroj, dan Wakil Ketua Umum As`ad Said Ali.
Mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi yang kini salah satu rais syuriah tidak hadir karena sedang berada di Jawa Tengah, namun sejumlah tokoh nasional seperti mantan Ketua DPR Akbar Tandjung, Menteri PDT Helmy Faishal Zaini, dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok menghadiri acara itu.
Acara didahului dengan tahlil yang dipimpin oleh mustasyar PBNU KH Endin Fahruddin Masturo untuk mendoakan para pendiri dan pejuang NU.
Dalam kesempatan tersebut, seluruh jajaran pengurus syuriyah dan tanfidziyah naik ke panggung dan selanjutnya dibaiat oleh Rais Aam PBNU KH Sahal Mahfudz dengan mengucapkan radhitubillahi robba, (saya ridho Allah, tuhanku).
Acara selanjutnya lebih banyak diisi dengan ramah tamah secara informal diantara para pengurus dan undangan yang hadir.
Kamis besok, acara dilanjutkan dengan pleno pertama, yang salah satunya membahas kepengurusan lembaga dan lajnah. (mkf)
Sunday, April 25, 2010
Jatim Punya LP Narkoba pada 2011
Malang (ANTARA News) - Jawa Timur pada 2011 dipastikan memiliki Lembaga Pemasyarakatan (LP) Narkotika di Madiun, kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM provinsi ini, Sihabuddin, Sabtu.
Ia mengatakan, rencana awal pembangunan LP Narkotika pada 2010, namun kemungkinan besar baru terealisasi pada 2011.
"Pembangunan LP Narkotika di Madiun itu nanti sesuai dengan `crash program` pemerintah pusat 2010 yang akan membangun sekitar 30-40 LP baru se-Indonesia dengan kapasitas 30.000 sampai 40.000 orang," katanya.
Khusus di Jawa Timur (Jatim), kata dia LP Narkotika akan dibangun di Madiun dengan anggaran Rp70 miliar. "Dana sebesar itu hanya untuk bangunan fisik, belum termasuk untuk fasilitas penunjang lainnya," katanya.
Menurut dia, pembangunan LP Narkotika tersebut disesuaikan dengan standar layanan LP khusus, seperti fasilitas ruang sakau, pengamatan, ruang observasi ketergantungan narkotika bagi para narapidana (napi), serta ruang tenaga medis.
Para napi pengguna atau korban narkotika penghuni LP itu nanti akan menjalani rehabilitasi terlebih dahulu di ruang khusus tersebut.
Ia menyebutkan jumlah napi kasus narkotika di Jatim sekitar 5.000 orang, 200 orang di antaranya adalah bandar narkoba.
"Kami membagi napi kasus narkotika menjadi beberapa bagian, seperti pengguna (korban), kurir, dan bandar," katanya.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jatim Djoko Hikmahadi mengatakan dalam pembangunan LP Narkotika itu nanti juga akan didirikan rumah sakit dengan tenaga dokter yang memadai, dan kapasitasnya 1.500 napi.
"Luas tanah untuk pembangunan LP Narkotika di Madiun 2,5 hektare," kata Djoko.
(T.E009/M008/S026)
Ia mengatakan, rencana awal pembangunan LP Narkotika pada 2010, namun kemungkinan besar baru terealisasi pada 2011.
"Pembangunan LP Narkotika di Madiun itu nanti sesuai dengan `crash program` pemerintah pusat 2010 yang akan membangun sekitar 30-40 LP baru se-Indonesia dengan kapasitas 30.000 sampai 40.000 orang," katanya.
Khusus di Jawa Timur (Jatim), kata dia LP Narkotika akan dibangun di Madiun dengan anggaran Rp70 miliar. "Dana sebesar itu hanya untuk bangunan fisik, belum termasuk untuk fasilitas penunjang lainnya," katanya.
Menurut dia, pembangunan LP Narkotika tersebut disesuaikan dengan standar layanan LP khusus, seperti fasilitas ruang sakau, pengamatan, ruang observasi ketergantungan narkotika bagi para narapidana (napi), serta ruang tenaga medis.
Para napi pengguna atau korban narkotika penghuni LP itu nanti akan menjalani rehabilitasi terlebih dahulu di ruang khusus tersebut.
Ia menyebutkan jumlah napi kasus narkotika di Jatim sekitar 5.000 orang, 200 orang di antaranya adalah bandar narkoba.
"Kami membagi napi kasus narkotika menjadi beberapa bagian, seperti pengguna (korban), kurir, dan bandar," katanya.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jatim Djoko Hikmahadi mengatakan dalam pembangunan LP Narkotika itu nanti juga akan didirikan rumah sakit dengan tenaga dokter yang memadai, dan kapasitasnya 1.500 napi.
"Luas tanah untuk pembangunan LP Narkotika di Madiun 2,5 hektare," kata Djoko.
(T.E009/M008/S026)
Syarat Calon Kepala Daerah Bukan Penzina Jadi Perdebatan
Jakarta, NU Online:Wacana yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, mengenai syarat calon kepala daerah bukan seorang penzina dan berpengalaman di bidang pemerintahan dalam revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah masih menjadi perdebatan.
Dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pekan lalu, menghasilkan harapan agar syarat itu ditinjau ulang, demikian keterangan pers yang disiarkan, Sabtu (24/4).
Wacana mengenai syarat moral ini mengemuka setelah sejumlah artis yang dianggap kontroversial, maju dalam pemilihan kepala daerah, di antaranya Maria Eva, yang akan maju sebagai calon kepala daerah di Sidoarjo. Lalu ada artis Julia Perez (Jupe) yang akan maju sebagai calon bupati Pacitan, Jawa Timur.
DPD RI membahas masalah ini dalam Dialog Kenegaraan dengan pembicara Poppy Susanti Darsono (anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah), Ferry Mursyidan Baldan (Politisi Partai Golkar), Khatibul Umam Wiranu (Anggota Komisi II DPR RI) dan Ray Rangkuti (Direktur Eksekutif LIMA).
Poppy Susanti Dharsono menilai pasal berzina dalam aturan pemilu kepala daerah (pilkada) itu tidak adil. Menurut Poppy Dharsono, usulan pasal yang dilontarkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi itu mengada-ada. "Daripada meributkan pasal zina, yang paling penting untuk disorot adalah kejujuran dan integritas calon," ujar Poppy.
Dalam wacana tersebut, yang menjadi objek sorot utama adalah wanita. "Terutama mereka yang berprofesi selebritis. Sementara, pria yang berzina tapi bukan selebritis tidak ketahuan," kata Poppy.
Dia menegaskan, zina itu bukan kejahatan pribadi, melainkan kecelaan pribadi. Syarat yang paling penting dalam ajang pilkada sebenarnya adalah tidak pernah korupsi. "Korupsi itu jauh lebih buruk dari zina. Gara-gara korupsi, perzinahan juga makin banyak. Masyarakat yang begitu miskin karena kekayaan negara dikorupsi, tidak peduli pada moral lagi," kata dia.
Munculnya fenomena selebritis dalam pilkada, kata Poppy, menunjukkan masyarakat sudah bosan dengan politisi. Di sisi lain, artis juga dinilai telah dimanfaatkan partai politik.
Mengenai syarat pengalaman, Poppy tak sepenuhnya setuju karena sering kali orang yang tak memiliki pengalaman, justru berhasil saat menjadi pemimpin. "Pengalaman memang perlu, tapi harus diperluas. Hal yang terpenting adalah orang yang memiliki kemampuan me-manage," kata Poppy.
Pendapat senada juga diungkapkan oleh Ferry Mursyidan Baldan. Ferry mengatakan, syarat calon tak boleh berzina sama dengan seorang pemimpin harus bertakwa. "Hal itu tak perlu diatur dalam undang-undang lagi. Kalau ada peraturan, indikatornya apa? Bagaimana tahu orang itu berzina atau tidak," kata Ferry.
Ia menambahkan, seharusnya peran itu milik masyarakat dan partai sebagai kontrol. Sementara syarat berpengalaman meski dianggap wajar, tapi dianggap tidak perlu dicantumkan dalam undang-undang. Jangan melarang orang mengekpresikan cita-cita dan dan keinginan. Ia justru melihat adanya syarat seperti itu seperti hendak menjegal orang jadi kepala daerah.
Menurut Ferry, banyaknya artis yang maju dalam pilkada menandakan gagalnya partai politik dalam melaksanakan pengkaderan. Padahal, kata dia, undang-undang telah memberi peluang kepada parpol untuk mencalonkan kadernya. "Fakta tersebut tidak saja dialami oleh partai-partai kecil, sebab partai besar pun banyak mengusung artis untuk ikut Pilkada," kata Ferry.
Senada dengan Ferry, Ray Rangkuti mengungkap hal yang sama. "Fenomena artis maju dalam Pilkada bukti kegagalan partai politik dalam melakukan pengkaderan. Yang mengusung bukan hanya partai kecil, partai besar melakukan hal serupa. Ini aneh, mengapa mereka malah tidak mengusung kader dari dalam," kata Ray.
Selanjutnya, Ray menilai, syarat tidak pernah berzina dan mabuk-mabukan lebih baik diganti dengan tidak pernah melakukan korupsi, tidak terlibat suap ataupun money laundering. "Saya kira itu lebih penting bagi bangsa ini," kata Ray.
Selain itu, penyebutan persyaratan berpengalaman tak lebih upaya menyempitkan peluang masyarakat secara luas untuk tampil dalam pilkada. Dengan kata lain, syarat pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman berorganisasi. Syarat ini, sambung Ray, nantinya bisa melebar pada legalitas organisasi. Artinya kalau organisasinya tidak terdaftar pada Departemen Dalam Negeri dan memiliki akta notaris berarti bukan organisasi.
Ray menambahkan, hal-hal seperti berpengalaman atau nilai moral semestinya tidak diatur dalam sebuah legalitas hukum tapi dijadikan tambahan. Ray memaparkan penilaian mengenai moralitas seseorang yang berada dalam wilayah privat tersebut sebaiknya diserahkan kepada masyarakat saja.
"Pengalaman organisasi menyempitkan masyarakat untuk tampil menjadi kepala daerah. Justru persyaratan ini memberi ruang kepada para birokrat," ujarnya.
Menurut Khatibul Umam Wiranu wacana penambahan syarat pencalonan calon kepala daerah sebaiknya dikembalikan kepada masing-masing partai politik.
"Selain tidak jelas indikatornya terkait moralitas, soal persyaratan lebih baik dikembalikan ke masing-masing partai politik", ujar Khatibul.
Salah satu alasannya, kata Umam, hal ini tidak terlepas dari ketidakpercayaan diri partai politik dalam mencalonkan kadernya karena gagal dalam proses kaderisasi.
Menurut Khatibul, persyaratan pengalaman yang sedianya dicantumkan dalam persyaratan calon kepala daerah harus lebih didetailkan lagi sehingga tidak memunculkan spekulasi di publik.
"Pengalaman harus lebih detail, tidak sekadar diasumsikan pengalaman politik saja. Harus lebih luas dan lebih deskriptif," katanya. (ant/sam)
Dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pekan lalu, menghasilkan harapan agar syarat itu ditinjau ulang, demikian keterangan pers yang disiarkan, Sabtu (24/4).
Wacana mengenai syarat moral ini mengemuka setelah sejumlah artis yang dianggap kontroversial, maju dalam pemilihan kepala daerah, di antaranya Maria Eva, yang akan maju sebagai calon kepala daerah di Sidoarjo. Lalu ada artis Julia Perez (Jupe) yang akan maju sebagai calon bupati Pacitan, Jawa Timur.
DPD RI membahas masalah ini dalam Dialog Kenegaraan dengan pembicara Poppy Susanti Darsono (anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah), Ferry Mursyidan Baldan (Politisi Partai Golkar), Khatibul Umam Wiranu (Anggota Komisi II DPR RI) dan Ray Rangkuti (Direktur Eksekutif LIMA).
Poppy Susanti Dharsono menilai pasal berzina dalam aturan pemilu kepala daerah (pilkada) itu tidak adil. Menurut Poppy Dharsono, usulan pasal yang dilontarkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi itu mengada-ada. "Daripada meributkan pasal zina, yang paling penting untuk disorot adalah kejujuran dan integritas calon," ujar Poppy.
Dalam wacana tersebut, yang menjadi objek sorot utama adalah wanita. "Terutama mereka yang berprofesi selebritis. Sementara, pria yang berzina tapi bukan selebritis tidak ketahuan," kata Poppy.
Dia menegaskan, zina itu bukan kejahatan pribadi, melainkan kecelaan pribadi. Syarat yang paling penting dalam ajang pilkada sebenarnya adalah tidak pernah korupsi. "Korupsi itu jauh lebih buruk dari zina. Gara-gara korupsi, perzinahan juga makin banyak. Masyarakat yang begitu miskin karena kekayaan negara dikorupsi, tidak peduli pada moral lagi," kata dia.
Munculnya fenomena selebritis dalam pilkada, kata Poppy, menunjukkan masyarakat sudah bosan dengan politisi. Di sisi lain, artis juga dinilai telah dimanfaatkan partai politik.
Mengenai syarat pengalaman, Poppy tak sepenuhnya setuju karena sering kali orang yang tak memiliki pengalaman, justru berhasil saat menjadi pemimpin. "Pengalaman memang perlu, tapi harus diperluas. Hal yang terpenting adalah orang yang memiliki kemampuan me-manage," kata Poppy.
Pendapat senada juga diungkapkan oleh Ferry Mursyidan Baldan. Ferry mengatakan, syarat calon tak boleh berzina sama dengan seorang pemimpin harus bertakwa. "Hal itu tak perlu diatur dalam undang-undang lagi. Kalau ada peraturan, indikatornya apa? Bagaimana tahu orang itu berzina atau tidak," kata Ferry.
Ia menambahkan, seharusnya peran itu milik masyarakat dan partai sebagai kontrol. Sementara syarat berpengalaman meski dianggap wajar, tapi dianggap tidak perlu dicantumkan dalam undang-undang. Jangan melarang orang mengekpresikan cita-cita dan dan keinginan. Ia justru melihat adanya syarat seperti itu seperti hendak menjegal orang jadi kepala daerah.
Menurut Ferry, banyaknya artis yang maju dalam pilkada menandakan gagalnya partai politik dalam melaksanakan pengkaderan. Padahal, kata dia, undang-undang telah memberi peluang kepada parpol untuk mencalonkan kadernya. "Fakta tersebut tidak saja dialami oleh partai-partai kecil, sebab partai besar pun banyak mengusung artis untuk ikut Pilkada," kata Ferry.
Senada dengan Ferry, Ray Rangkuti mengungkap hal yang sama. "Fenomena artis maju dalam Pilkada bukti kegagalan partai politik dalam melakukan pengkaderan. Yang mengusung bukan hanya partai kecil, partai besar melakukan hal serupa. Ini aneh, mengapa mereka malah tidak mengusung kader dari dalam," kata Ray.
Selanjutnya, Ray menilai, syarat tidak pernah berzina dan mabuk-mabukan lebih baik diganti dengan tidak pernah melakukan korupsi, tidak terlibat suap ataupun money laundering. "Saya kira itu lebih penting bagi bangsa ini," kata Ray.
Selain itu, penyebutan persyaratan berpengalaman tak lebih upaya menyempitkan peluang masyarakat secara luas untuk tampil dalam pilkada. Dengan kata lain, syarat pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman berorganisasi. Syarat ini, sambung Ray, nantinya bisa melebar pada legalitas organisasi. Artinya kalau organisasinya tidak terdaftar pada Departemen Dalam Negeri dan memiliki akta notaris berarti bukan organisasi.
Ray menambahkan, hal-hal seperti berpengalaman atau nilai moral semestinya tidak diatur dalam sebuah legalitas hukum tapi dijadikan tambahan. Ray memaparkan penilaian mengenai moralitas seseorang yang berada dalam wilayah privat tersebut sebaiknya diserahkan kepada masyarakat saja.
"Pengalaman organisasi menyempitkan masyarakat untuk tampil menjadi kepala daerah. Justru persyaratan ini memberi ruang kepada para birokrat," ujarnya.
Menurut Khatibul Umam Wiranu wacana penambahan syarat pencalonan calon kepala daerah sebaiknya dikembalikan kepada masing-masing partai politik.
"Selain tidak jelas indikatornya terkait moralitas, soal persyaratan lebih baik dikembalikan ke masing-masing partai politik", ujar Khatibul.
Salah satu alasannya, kata Umam, hal ini tidak terlepas dari ketidakpercayaan diri partai politik dalam mencalonkan kadernya karena gagal dalam proses kaderisasi.
Menurut Khatibul, persyaratan pengalaman yang sedianya dicantumkan dalam persyaratan calon kepala daerah harus lebih didetailkan lagi sehingga tidak memunculkan spekulasi di publik.
"Pengalaman harus lebih detail, tidak sekadar diasumsikan pengalaman politik saja. Harus lebih luas dan lebih deskriptif," katanya. (ant/sam)
Saturday, April 24, 2010
Aljazair Tawarkan Beasiswa untuk Warga NU, Tak Hanya Bidang Agama
Jakarta, NU Online:Pemerintah Aljazair akan menyediakan beasiswa khusus untuk PBNU di luar jalur Kementerian Agama RI mulai tahun ini. Beasiswa ini tidak hanya terbatas pada bidang ilmu-ilmu keislaman, tapi juga bagi putra-putri NU yang berminat untuk studi di bidang Tehnik Sipil dan Arsitektur, Kedokteran, Ekonomi Islam dan Sastera (Arab, Perancis, Spanyol).
Demikian hasil pertemuan antara Ketum PBNU KH Said Aqil Siradj dengan Duta Besar Republik Rakyat Demokratik Aljazair untuk Republik Indonesia HE. Mr. Abdelkarim Belarbi yang di damping oleh Wakil Duta Besar Mr. Ammar Hajar, di kantor PBNU Jakarta, Jum’at (23/4) kemarin.
Dalam pertemuan ini, Ketua Umum PBNU didampingi oleh Ketua PBNU Marsudi, Sekjen PBNU HM. Iqbal Sullam, Wakil Sekjen Mun'im DZ, Bendahara Umum H Bina Suhendra dan Direktur Pusat Kerjasama Timur Tengah PBNU/Juru Bicara ICIS Ahmad Ridho.
Menurut Mr. Abdelkarim Belarbi, pemberian beasiswa untuk warga NU merupakan program lanjutan dari yang telah dirintis oleh KH Muhammad Tolhah Hasan saat menjabat Menteri Agama di era pemerintahan Gus Dur. “Waktu itu Depag mengirimkan 10 orang mahasiswa Indonesia untuk studi S2 di Universitas Emir Abdelkadir di wilayah Kosantina di Aljazair,” katanya.
Abdelkarim Belarbi menambahkan, saat ini hanya terdapat 1 orang mahasiswa Indonesia di Aljazair yang sedang menyelesaikan study S3 (doktor) di Universitas tersebut di atas. Karena itu pihaknya menunggu permintaan resmi dari PBNU tentang beasiswa dan hal-hal lain yang diinginkan oleh PBNU.
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menyambut gembira tawaran dari pihak Aljazair tersebut, dan akan segera menindaklanjuti hasil pertemuan ini.
Dalam kesempatan itu Said Aqil juga mengusulkan kepada Duta Besar Aljazair agar dilaksanakan Pameran Kebudayaan dan Pendidikan Aljazair di Jakarta, terutama sekali dalam rangka menggalakkan hubungan antar dua bangsa yang bersahabat akrab sejak lama khususnya semenjak perang kemerdekaan di Aljazair dimana Indonesia turut berperan dalam peperangan tersebut yang berakhir dengan kemerdekaan Aljazair dari tangan penjajah Perancis.
Menurut rencana, Kedutaan Besar Aljazair di Jakarta akan bekerjasama dengan PBNU dalam penyelenggaraan pameran tersebut. Dalam hal ini, Duta Besar Aljazair menyambut antusias usulan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU dan akan segera menindaklanjuti inisiatif tersebut dalam waktu dekat ini.
Dalam pertemuan itu pemerintah Aljazair melalui Majelis Tinggi Urusan Keislaman Aljazair dan Duta Besar Aljazair tak lupa mengucapkan Selamat atas terpilihnya KH. Said Aqiel Siradj sebagai Ketum Tanfidziyah PBNU masa khidmat 2010-2015, dan mengharapkan hubungan Aljazair dengan Indonesia akan semakin meningkat khususnya di bidang sosial budaya yang selama ini dirasakan sangat minim bahkan bisa dikatakan hampir tidak berwujud.
Aljazair, menurut Abdelkarim Belarbi, memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada PBNU sebagai Ormas Islam terbesar di Indonesia atas upaya-upaya yang dilakukan dalam membangun hubungan antar dua negara. (nam)
Demikian hasil pertemuan antara Ketum PBNU KH Said Aqil Siradj dengan Duta Besar Republik Rakyat Demokratik Aljazair untuk Republik Indonesia HE. Mr. Abdelkarim Belarbi yang di damping oleh Wakil Duta Besar Mr. Ammar Hajar, di kantor PBNU Jakarta, Jum’at (23/4) kemarin.
Dalam pertemuan ini, Ketua Umum PBNU didampingi oleh Ketua PBNU Marsudi, Sekjen PBNU HM. Iqbal Sullam, Wakil Sekjen Mun'im DZ, Bendahara Umum H Bina Suhendra dan Direktur Pusat Kerjasama Timur Tengah PBNU/Juru Bicara ICIS Ahmad Ridho.
Menurut Mr. Abdelkarim Belarbi, pemberian beasiswa untuk warga NU merupakan program lanjutan dari yang telah dirintis oleh KH Muhammad Tolhah Hasan saat menjabat Menteri Agama di era pemerintahan Gus Dur. “Waktu itu Depag mengirimkan 10 orang mahasiswa Indonesia untuk studi S2 di Universitas Emir Abdelkadir di wilayah Kosantina di Aljazair,” katanya.
Abdelkarim Belarbi menambahkan, saat ini hanya terdapat 1 orang mahasiswa Indonesia di Aljazair yang sedang menyelesaikan study S3 (doktor) di Universitas tersebut di atas. Karena itu pihaknya menunggu permintaan resmi dari PBNU tentang beasiswa dan hal-hal lain yang diinginkan oleh PBNU.
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menyambut gembira tawaran dari pihak Aljazair tersebut, dan akan segera menindaklanjuti hasil pertemuan ini.
Dalam kesempatan itu Said Aqil juga mengusulkan kepada Duta Besar Aljazair agar dilaksanakan Pameran Kebudayaan dan Pendidikan Aljazair di Jakarta, terutama sekali dalam rangka menggalakkan hubungan antar dua bangsa yang bersahabat akrab sejak lama khususnya semenjak perang kemerdekaan di Aljazair dimana Indonesia turut berperan dalam peperangan tersebut yang berakhir dengan kemerdekaan Aljazair dari tangan penjajah Perancis.
Menurut rencana, Kedutaan Besar Aljazair di Jakarta akan bekerjasama dengan PBNU dalam penyelenggaraan pameran tersebut. Dalam hal ini, Duta Besar Aljazair menyambut antusias usulan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU dan akan segera menindaklanjuti inisiatif tersebut dalam waktu dekat ini.
Dalam pertemuan itu pemerintah Aljazair melalui Majelis Tinggi Urusan Keislaman Aljazair dan Duta Besar Aljazair tak lupa mengucapkan Selamat atas terpilihnya KH. Said Aqiel Siradj sebagai Ketum Tanfidziyah PBNU masa khidmat 2010-2015, dan mengharapkan hubungan Aljazair dengan Indonesia akan semakin meningkat khususnya di bidang sosial budaya yang selama ini dirasakan sangat minim bahkan bisa dikatakan hampir tidak berwujud.
Aljazair, menurut Abdelkarim Belarbi, memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada PBNU sebagai Ormas Islam terbesar di Indonesia atas upaya-upaya yang dilakukan dalam membangun hubungan antar dua negara. (nam)
Indonesia Berpeluang Juara Grup
SEMARANG, Kompas.com - Mantan pebulu tangkis nasional, Hastomo Arbi, mengatakan, tim Thomas Indonesia berpeluang besar menjadi juara grup pada putaran final perebutan lambang supremasi bulu tangkis beregu putra dunia di Kuala Lumpur, Malaysia, 9-16 Mei 2010.
"Melihat lawan yang dihadapi pada penyisihan grup, saya merasa optimistis Taufik Hidayat dan kawan-kawan bisa menjadi juara grup dan melangkah ke babak selanjutnya," kata Hastomo, Sabtu (24/4/10).
Menurut pahlawan tim Thomas Indonesia 1984, tim India memang cukup bagus tetapi dirinya yakin Indonesia bisa mengatasi mereka.
"Saya tidak tahu persis materi mereka tetapi selama ini pebulu tangkis India memang sering muncul di arena Internasional," katanya.
Kalau Australia, kata kakak mantan pebulu tangkis nasional, Heryanto Arbi tersebut, memang jarang terdengar berkiprah di arena internasional sehingga Indonesia mudah mengalahkan mereka.
"Yang lebih penting kita jangan meremahkan setiap lawan yang dihadapi karena negara yang masuk putaran final di Malaysia tentunya memiliki keunggulan dibandingkan negara-negara lain," katanya.
Kemudian, kata dia, untuk nomor beregu memang Indonesia selalu melaju minimal masuk babak semifinal. "Bermain di nomor beregu dengan perorangan itu berbeda," kata Hastomo yang menjadi Asisten Manajer PB Djarum Kudus.
Tim Thomas Indonesia masuk Grup D bersama India dan Australia. Materi pemainnya adalah Taufik Hidayat, Sonny Dwi Kuncoro, Simon Santoso, dan Dionysius Hayom Rumbaka (tunggal). Di sektor ganda ada Markis Kidos, Hendra Setiawan, Alvent Yulianto, Hendra AG, Mohammad Ahsan, dan Nova Widianto.
Pada hari pertama (9/5), Indonesia bertemu Australia dan hari kedua (10/5) bertemu India.
Ketika ditanya tidak masuknya pasangan Ryan Sukmawan/Jonathan Suryatama mengingat pada babak kualifikasi Zona Asia mereka masuk tim, dia mengatakan, itu memang wewenang pelatih.
"Tetapi, saya melihat unsur senioritas ada untuk mengangkat tim, seperti Nova Widianto dan Alvent Yulianto. Mereka diharapkan bisa mengangkat tim," katanya.
Menurut dia, untuk ganda pertama memang sudah pasti yaitu pasangan Markis Kido/Hendra Setiawan, sedangkan untuk ganda kedua bisa diubah tergantung pada lawan yang bakal dihadapi.
"Bisa pasangan Alvent/Hendra AG atau Nova Widianto/M Ahsan atau Alvent/Ahsan," katanya menegaskan.
NU: Pemimpin Harus Cerdas Hadapi Pilkada
Surabaya - Wakil Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Jatim), K.H. Agoes Ali Mashuri (Gus Ali), menyatakan bahwa pemimpin harus cerdas mengelola keberagaman politis dalam menghadapi setiap pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Bukan di Surabaya saja yang saat ini menghadapi pilkada, tapi skala NU secara nasional," katanya saat memberikan sambutan pada pembukaan Konferensi Cabang (Konfercab) NU Surabaya di Asrama Haji Surabaya, Sabtu.
Menurut dia, massa NU saat ini sudah cair atau terpolarisasi, sehingga tidak bisa diwadahi dalam satu partai politik (parpol). Tidak seperti dahulu, massa NU cenderung sikap politiknya ke partai tertentu saja, terutama saat NU menjadi parpol.
Namun, lanjut dia, seiring dengan bertambahnya tingkat pemahaman warga NU dan situasi perpolitikan yang multipartai di negeri ini mengakibatkan sikap politik warga menjadi beragam.
Seperti halnya yang terjadi di Kota Surabaya menjelang Pilkada Surabaya pada 2 Juni mendatang, sikap politik warga NU beragam dengan mendukung pasangan calon yang ada.
Untuk itu, lanjut dia, seorang pemimpin NU harus arif dalam menyikapi keberagaman sikap politik dari warga NU tersebut.
"Artinya pemimpin NU Harus punya prioritas, apalagi meletakkan kader-kadernya di semua parpol yang tentunya harus bisa memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, khususnya warga NU," ujarnya.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga menangkap adanya realita bahwa pada saat tertentu atau menjelang pilkada banyak orang (calon kepala daerah) yang mengaku NU, padahal dalam setiap harinya tidak ada sumbangsihnya terhadap NU.
"Kita harus arif menyikapi hal itu. Jadi, pemimpin harus bisa mengelola semua itu tanpa harus menabrak norma yg ada. Ciptakan cinta damai di masyarakat," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono saat membuka Konfercab NU Surabaya mengatakan NU telah berhasil menjalankan roda organisasinya.
"Pemkot sudah sejalan dengan apa yang diperjuangkan NU, yakni dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial," ujarnya.
Sesuai dengan tema konfercab NU kali ini yakni "Optimaliasi dan Aktualisasi Peran Sosial NU Surabaya", ia berharap peran yang belum optimal bisa direalisasikan dalam kepengurusan mendatang.
"Mudah-mudahan konfercab kali ini bisa menyusun program kerja untuk mengoptimalkan peran NU," katanya.
Pembukaan Konfercab NU Surabaya kali ini dihadiri oleh tiga kandidat cawali dan cawawali Surabaya yakni Bambang Dwi Hartono (cawawali yang disusung PDIP), Fandi Utomo (cawali dari PKS, PDS, PPP dan PKNU), dan Mazlan Mansyur (cawawali dari PKB dan Gerindra).
Konfercab NU Surabaya berlangsung selama dua hari (24-25/4) untuk memilih ketua yang baru dan menyusun program serta membahasa sejumlah maslah agama, di antaranya APBD bukan untuk rakyat dalam kajian Islam, nikah siri, dan sebagainya.(A052/E011/P003)
"Bukan di Surabaya saja yang saat ini menghadapi pilkada, tapi skala NU secara nasional," katanya saat memberikan sambutan pada pembukaan Konferensi Cabang (Konfercab) NU Surabaya di Asrama Haji Surabaya, Sabtu.
Menurut dia, massa NU saat ini sudah cair atau terpolarisasi, sehingga tidak bisa diwadahi dalam satu partai politik (parpol). Tidak seperti dahulu, massa NU cenderung sikap politiknya ke partai tertentu saja, terutama saat NU menjadi parpol.
Namun, lanjut dia, seiring dengan bertambahnya tingkat pemahaman warga NU dan situasi perpolitikan yang multipartai di negeri ini mengakibatkan sikap politik warga menjadi beragam.
Seperti halnya yang terjadi di Kota Surabaya menjelang Pilkada Surabaya pada 2 Juni mendatang, sikap politik warga NU beragam dengan mendukung pasangan calon yang ada.
Untuk itu, lanjut dia, seorang pemimpin NU harus arif dalam menyikapi keberagaman sikap politik dari warga NU tersebut.
"Artinya pemimpin NU Harus punya prioritas, apalagi meletakkan kader-kadernya di semua parpol yang tentunya harus bisa memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, khususnya warga NU," ujarnya.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga menangkap adanya realita bahwa pada saat tertentu atau menjelang pilkada banyak orang (calon kepala daerah) yang mengaku NU, padahal dalam setiap harinya tidak ada sumbangsihnya terhadap NU.
"Kita harus arif menyikapi hal itu. Jadi, pemimpin harus bisa mengelola semua itu tanpa harus menabrak norma yg ada. Ciptakan cinta damai di masyarakat," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono saat membuka Konfercab NU Surabaya mengatakan NU telah berhasil menjalankan roda organisasinya.
"Pemkot sudah sejalan dengan apa yang diperjuangkan NU, yakni dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial," ujarnya.
Sesuai dengan tema konfercab NU kali ini yakni "Optimaliasi dan Aktualisasi Peran Sosial NU Surabaya", ia berharap peran yang belum optimal bisa direalisasikan dalam kepengurusan mendatang.
"Mudah-mudahan konfercab kali ini bisa menyusun program kerja untuk mengoptimalkan peran NU," katanya.
Pembukaan Konfercab NU Surabaya kali ini dihadiri oleh tiga kandidat cawali dan cawawali Surabaya yakni Bambang Dwi Hartono (cawawali yang disusung PDIP), Fandi Utomo (cawali dari PKS, PDS, PPP dan PKNU), dan Mazlan Mansyur (cawawali dari PKB dan Gerindra).
Konfercab NU Surabaya berlangsung selama dua hari (24-25/4) untuk memilih ketua yang baru dan menyusun program serta membahasa sejumlah maslah agama, di antaranya APBD bukan untuk rakyat dalam kajian Islam, nikah siri, dan sebagainya.(A052/E011/P003)
Akses Masyarakat Memperoleh Informasi Lowongan Kerja Minim
Serang (ANTARA News) - Akses masyarakat untuk memperoleh informasi lowongan pekerjaan masih minim, sehingga menjadi salah satu faktor masih tingginya pengangguran karena rendahnya serapan tenaga kerja.
Direktur Pengembangan Pasar Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Yunani Roedah, di Serang, Jumat mengatakan, masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia disebabkan jumlah pencari kerja dengan lowongan tidak sebanding.
Selain itu karena rendahnya serapan pekerja yang disebabkan tidak memenuhi kualifikasi serta kurangnya masyarakat memperoleh informasi lowongan pekerjaan.
"Sebagai contoh rata-rata tiap tahun lowongan tersedia 1,1 juta, sedang yang mencari kerja 1,6 juta. Namun dari jumlah tersebut hanya 753 ribu tenaga kerja yang terserap," kata Yunani usai menghadiri pembukaan Pameran Bursa Tenaga Kerja 2010, di Alun-alun Barat Kota Serang.
Oleh karena itu, kata dia, dalam upaya mengurangi pengangguran dan mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi lowongan pekerjaan, bisa dilakukan dengan cara penyelenggaraan seperti job fair, sebagai salah satu sarana untuk mempertemukan pencari kerja dengan pihak perusahaan secara langsung.
Selain itu, job fair juga bertujuan mengintegrasikan dan efesiensi para pencari kerja serta perusahaan dalam pola perekrutan.
Pada tahun 2010, kata Yunani, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga membuka program pasar kerja on line yang dibuka di 146 kabupaten/kota, tujuh diantaranya di Provinsi Banten. Bursa kerja on line di kabupaten/kota tersebut ditempatkan di Dinas Tenaga Kerja masing-masing kabupaten/kota.
"Kami menargetkan 502 kabupaten/kota memliki bursa kerja on line hingga tahun 2014," katanya.
Yunani mengatakan, keberadaan bursa kerja online ini diharapkan juga dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia yang saat ini mencapai 9,68 juta orang.
Faktor penyebab tingginya angka pengangguran di Indonesia, selain kondisi pasar kerja yang timpang dengan jumlah pencari kerja dan rendahnya tingkat keterampilan yang dimiliki para pencari kerja, juga disebabkan budaya masyarakat yang kurang memiliki jiwa enterpreneurship atau kewirausahaan.
Sementara itu, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengatakan, dalam upaya menjaga sinergisitas antara perusahaan dengan pencari kerja, ia meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten untuk selalu menyiapkan data pencari kerja lengkap dengan kualifikasi keahlian dan tingkat pendidikan sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan.
"Para pencari kerja harus terus meningkatkan kemampuan agar mampu meningkatkan daya saing yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan," kata Ratu Atut.
Bursa kerja yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, diselenggarakan dari Tanggal 23 hingga 25 April 2010 dengan melibatkan 51 perusahaan yang ada di Banten.
Direktur Pengembangan Pasar Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Yunani Roedah, di Serang, Jumat mengatakan, masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia disebabkan jumlah pencari kerja dengan lowongan tidak sebanding.
Selain itu karena rendahnya serapan pekerja yang disebabkan tidak memenuhi kualifikasi serta kurangnya masyarakat memperoleh informasi lowongan pekerjaan.
"Sebagai contoh rata-rata tiap tahun lowongan tersedia 1,1 juta, sedang yang mencari kerja 1,6 juta. Namun dari jumlah tersebut hanya 753 ribu tenaga kerja yang terserap," kata Yunani usai menghadiri pembukaan Pameran Bursa Tenaga Kerja 2010, di Alun-alun Barat Kota Serang.
Oleh karena itu, kata dia, dalam upaya mengurangi pengangguran dan mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi lowongan pekerjaan, bisa dilakukan dengan cara penyelenggaraan seperti job fair, sebagai salah satu sarana untuk mempertemukan pencari kerja dengan pihak perusahaan secara langsung.
Selain itu, job fair juga bertujuan mengintegrasikan dan efesiensi para pencari kerja serta perusahaan dalam pola perekrutan.
Pada tahun 2010, kata Yunani, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga membuka program pasar kerja on line yang dibuka di 146 kabupaten/kota, tujuh diantaranya di Provinsi Banten. Bursa kerja on line di kabupaten/kota tersebut ditempatkan di Dinas Tenaga Kerja masing-masing kabupaten/kota.
"Kami menargetkan 502 kabupaten/kota memliki bursa kerja on line hingga tahun 2014," katanya.
Yunani mengatakan, keberadaan bursa kerja online ini diharapkan juga dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia yang saat ini mencapai 9,68 juta orang.
Faktor penyebab tingginya angka pengangguran di Indonesia, selain kondisi pasar kerja yang timpang dengan jumlah pencari kerja dan rendahnya tingkat keterampilan yang dimiliki para pencari kerja, juga disebabkan budaya masyarakat yang kurang memiliki jiwa enterpreneurship atau kewirausahaan.
Sementara itu, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengatakan, dalam upaya menjaga sinergisitas antara perusahaan dengan pencari kerja, ia meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten untuk selalu menyiapkan data pencari kerja lengkap dengan kualifikasi keahlian dan tingkat pendidikan sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan.
"Para pencari kerja harus terus meningkatkan kemampuan agar mampu meningkatkan daya saing yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan," kata Ratu Atut.
Bursa kerja yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, diselenggarakan dari Tanggal 23 hingga 25 April 2010 dengan melibatkan 51 perusahaan yang ada di Banten.
Gempa 6,4 SR Guncang Ambon
Ambon (ANTARA) - Gempa Gempa bumi berkekuatan 6,4 Skala Richter (SR) menguncang Kota Ambon dan sekitarnya, ibu kota provinsi Maluku pada Sabtu petang, sekitar pukul 16:41 WIT, tidak menimbulkan korban.
Guncangan gempa yang dirasakan cukup kuat sehingga membuat warga Ambon terutama yang berada pada bangunan tingkat panik dan berhamburan keluar.
"Kami sedang bekerja di lantai II terpaksa menghamburan keluar ruangan karena guncangan terasa cukup kuat," ujar wartawan Skh. Marinyo, John Soplanit.
Kepala Seksi Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Ambon, Irwan Slamet yang dikonfirmasi membenarkan pusat gempa pada 1.85 LS - 128.16 BT.
"Gempa pada kedalaman 30 KM di bawah laut tidak berpotensi tsunami," tegasnya.
Gempa berpusat di Laut Seram, tepatnya 29 kilometer Tenggara Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.
Gempa yang berpusat di sebelah Tenggara Pulau Obi bukan terjadi kali ini saja. pada 14 Maret 2010 gempa berkekuatan 7 SR juga berpusat di tenggara Pulau Obi. Akibat gempa, sedikitnya 39 rumah rusak di Desa Kelo Obi Timur dan Desa Sum Obi Timur di Pulau Obi.
Gempa diakibatkan subduksi lempeng Aurasia dan Indoaustralia yang berada di Laut Seram. "Subduksi ini memang sering terjadi di Maluku sehingga gempa kerap terjadi," ujar Irwan Slamet.
(ANT/P003)
Guncangan gempa yang dirasakan cukup kuat sehingga membuat warga Ambon terutama yang berada pada bangunan tingkat panik dan berhamburan keluar.
"Kami sedang bekerja di lantai II terpaksa menghamburan keluar ruangan karena guncangan terasa cukup kuat," ujar wartawan Skh. Marinyo, John Soplanit.
Kepala Seksi Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Ambon, Irwan Slamet yang dikonfirmasi membenarkan pusat gempa pada 1.85 LS - 128.16 BT.
"Gempa pada kedalaman 30 KM di bawah laut tidak berpotensi tsunami," tegasnya.
Gempa berpusat di Laut Seram, tepatnya 29 kilometer Tenggara Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.
Gempa yang berpusat di sebelah Tenggara Pulau Obi bukan terjadi kali ini saja. pada 14 Maret 2010 gempa berkekuatan 7 SR juga berpusat di tenggara Pulau Obi. Akibat gempa, sedikitnya 39 rumah rusak di Desa Kelo Obi Timur dan Desa Sum Obi Timur di Pulau Obi.
Gempa diakibatkan subduksi lempeng Aurasia dan Indoaustralia yang berada di Laut Seram. "Subduksi ini memang sering terjadi di Maluku sehingga gempa kerap terjadi," ujar Irwan Slamet.
(ANT/P003)
Friday, April 23, 2010
Kang Said: NU Tak Akan Kedepankan Politik
Jakarta, NU Online:Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menyatakan NU tidak akan mengedepankan pendekatan politik dalam melakukan perannya sebagai ormas Islam. Dakwah melalui pendekatan non politik terbukti sukses seperti yang dilakukan oleh walisongo.
“Walisongo berhasil menebarkan Islam tidak dengan politik,” katanya ketika menerima politisi senior Hayono Isman di gedung PBNU, Jum’at (23/4).
Kang Said juga menegaskan bagi NU komitmennya terhadap pluralisme tak perlu diragukan lagi. Yang penting saat ini adalah bagaimana memberdayakan potensi yang dimiliki warga NU seperti pesantren dan sarana pelayanan masyarakat lain.
Komitmen NU atas pluralisme ini merujuk pada Piagam Madinah yang merupakan hasil kesepakatan antara Nabi Muhammad dengan suku dan agama lainnya di Madinah untuk hidup berdampingan dalam keadaan damai.
“Tidak ada permusuhan kecuali kepada yang dholim,” katanya mengutip salah satu isi perjanjian tersebut.
Dalam kesempatan tersebut Hayono menjelaskan pentingnya memperkuat masyarakat sipil untuk memperkuat kondisi negara.
“Reformasi berhasil kalau publik kuat karena partai memiliki kecenderungan untuk mencari kakuasaan,” tandasnya.
Ia berharap Indonesia tidak sampai mengalami situasi perpecahan politik seperti yang terjadi di Thailand saat ini.
NU memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat posisi masyarakat sipil. Karena itu, ia menyatakan siap membantu NU dalam mengembangkan masyarakatnya. (mkf
“Walisongo berhasil menebarkan Islam tidak dengan politik,” katanya ketika menerima politisi senior Hayono Isman di gedung PBNU, Jum’at (23/4).
Kang Said juga menegaskan bagi NU komitmennya terhadap pluralisme tak perlu diragukan lagi. Yang penting saat ini adalah bagaimana memberdayakan potensi yang dimiliki warga NU seperti pesantren dan sarana pelayanan masyarakat lain.
Komitmen NU atas pluralisme ini merujuk pada Piagam Madinah yang merupakan hasil kesepakatan antara Nabi Muhammad dengan suku dan agama lainnya di Madinah untuk hidup berdampingan dalam keadaan damai.
“Tidak ada permusuhan kecuali kepada yang dholim,” katanya mengutip salah satu isi perjanjian tersebut.
Dalam kesempatan tersebut Hayono menjelaskan pentingnya memperkuat masyarakat sipil untuk memperkuat kondisi negara.
“Reformasi berhasil kalau publik kuat karena partai memiliki kecenderungan untuk mencari kakuasaan,” tandasnya.
Ia berharap Indonesia tidak sampai mengalami situasi perpecahan politik seperti yang terjadi di Thailand saat ini.
NU memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat posisi masyarakat sipil. Karena itu, ia menyatakan siap membantu NU dalam mengembangkan masyarakatnya. (mkf
Lily Wahid Tempuh Jalur Hukum Jika Diberhentikan
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Lily Chadidjah Wahid akan menempuh jalur hukum, bila diberhentikan dari anggota DPR karena turut menandatangani usulan hak menyatakan pendapat.
"Saya menandatangani usulan hak menyatakan pendapat karena berjuang untuk rakyat," kata Lily Wahid di Gedung DPR/MPR di Jakarta, Jumat.
Dia menegaskan, kalau karena perjuangan tersebut dirinya sampai diberikan sanksi diberhentikan sebagai anggota DPR, maka dia akan menempuh langkah hukum.
Menurut dia, usulan hak menyatakan pendapat adalah hak pribadi anggota DPR sehingga fraksi tidak memiliki hak untuk melarang pribadi anggota DPR.
"Fraksi PKB memang melarang anggotanya untuk menandatangani hak menyatakan pendapat, tapi saya tetap menandatanganinya karena mengakomodasi aspirasi rakyat," kata adik almarhum mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid ini.
Anggota Komisi I DPR juga menegaskan, dirinya tidak akan membatalkan dukungan jika pimpinan Fraksi PKB memintanya untuk mundur dari dukungan kepada usulan hak menyatakan pendapat.
Lily bersikukuh mendukung usulan hak menyatakan pendapat karena melihat ada pelanggaran hukum pada kasus pengucuran dana talangan (bailout) Bank Century.
"Meskipun DPR telah membuat rekomendasi yang meminta lembaga hukum untuk menindaklanjuti tapi hingga saat ini belum ada tindakan kongkrit. Ada kesan kasus Bank Century ini ditutup-tutupi," katanya.
Anggota Tim Sembilan DPR Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar mengatakan, sebanyak 106 anggota DPR dari lima fraksi telah menandatangani usulan hak menyatakan pendapat.
Kelima fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura, dan Fraksi PKB.
Menurut Bambang Tim Sembilan DPR akan terus menggalang dukungan usulan kepada anggiota DPR.
"Kita harapkan pada dua pekan mendatang sudah lebih dari 200 anggota DPR yang tandatangan," katanya.
Tim Sembilan DPR adalah inisiator yang menggagas usulan pembentukan Panitia Angket Kasus Bank Century yang terdiri dari Maruarar Sirait (PDIP), Bambang Soesatyo (PG), Andi Rahmat (PKS), Mukhammad Misbakhun (PKS), Chandra Wijaya (PAN), Lili Wahid (PKB), Kurdi Moekri (PPP), Ahmad Muzani (Fraksi Gerindra) dan Akbar Faizal (Fraksi Hanura). (*)
"Saya menandatangani usulan hak menyatakan pendapat karena berjuang untuk rakyat," kata Lily Wahid di Gedung DPR/MPR di Jakarta, Jumat.
Dia menegaskan, kalau karena perjuangan tersebut dirinya sampai diberikan sanksi diberhentikan sebagai anggota DPR, maka dia akan menempuh langkah hukum.
Menurut dia, usulan hak menyatakan pendapat adalah hak pribadi anggota DPR sehingga fraksi tidak memiliki hak untuk melarang pribadi anggota DPR.
"Fraksi PKB memang melarang anggotanya untuk menandatangani hak menyatakan pendapat, tapi saya tetap menandatanganinya karena mengakomodasi aspirasi rakyat," kata adik almarhum mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid ini.
Anggota Komisi I DPR juga menegaskan, dirinya tidak akan membatalkan dukungan jika pimpinan Fraksi PKB memintanya untuk mundur dari dukungan kepada usulan hak menyatakan pendapat.
Lily bersikukuh mendukung usulan hak menyatakan pendapat karena melihat ada pelanggaran hukum pada kasus pengucuran dana talangan (bailout) Bank Century.
"Meskipun DPR telah membuat rekomendasi yang meminta lembaga hukum untuk menindaklanjuti tapi hingga saat ini belum ada tindakan kongkrit. Ada kesan kasus Bank Century ini ditutup-tutupi," katanya.
Anggota Tim Sembilan DPR Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar mengatakan, sebanyak 106 anggota DPR dari lima fraksi telah menandatangani usulan hak menyatakan pendapat.
Kelima fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura, dan Fraksi PKB.
Menurut Bambang Tim Sembilan DPR akan terus menggalang dukungan usulan kepada anggiota DPR.
"Kita harapkan pada dua pekan mendatang sudah lebih dari 200 anggota DPR yang tandatangan," katanya.
Tim Sembilan DPR adalah inisiator yang menggagas usulan pembentukan Panitia Angket Kasus Bank Century yang terdiri dari Maruarar Sirait (PDIP), Bambang Soesatyo (PG), Andi Rahmat (PKS), Mukhammad Misbakhun (PKS), Chandra Wijaya (PAN), Lili Wahid (PKB), Kurdi Moekri (PPP), Ahmad Muzani (Fraksi Gerindra) dan Akbar Faizal (Fraksi Hanura). (*)
Universitas Muslim Nusantara Kerjasama Dengan MiCoST Malaysia
Medan, mUniversitas Muslim Nusantara (UMN) al-Wasliyah Sumatra Utara menjalin kerjasama dengan Malaysia International College of Sains Technology (MiCoST) dalam bidang peningkatan pendidikan.
Rektor UMN al-Washliyah, Sri Sulistyawati, mengatakan, Kamis (22/4), pihaknya terus berupaya menjalin kerja sama dengan beberapa universitas terkemuka dari beberapa negara termasuk juga dari Malaysia.
"Kami menyadari jalinan kerja sama dengan universitas-universitas maju di luar negeri sangat penting artinya bagi kemajuan UMN ke depan terutama dalam hal meningkatkan akreditasi universitas," katanya.
Manfaat lainnya yang dapat diperoleh misalnya, mahasiswa UMN mendapatkan kesempatan beasiswa bagi yang ingin melanjutkan pendidikannya ke beberapa universitas yang sudah menjalin kerja sama tersebut.
Dengan jalinan kerja sama tersebut, lanjutnya, UMN juga akan mendapatkan berbagai informasi terbaru tentang kemajuan perguruan tinggi di beberapa negara tersebut. Kemajuan-kemajuan tersebut diharapkan dapat diterapkan UMN al-Washliyah.
"Dengan demikian lulusan UMN al-Washliyah akan semakin baik dan tidak kalah bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lainnya," katanya.
Direktur MiCoST, Datuk Razali Agus, mengatakan, jurusan Farmasi UMN Al Washliyah diharapkan dapat menerima mahasiswa asal Malaysia. Hal itu dapat segera terealisasi jika UMN al-Washliyah mendapatkan akreditasi dari Pemerintah Malaysia.
Menurut Razali, akreditasi tersebut sangat dibutuhkan karena Malaysia hanya menerima tenaga kerja yang menamatkan pendidikan di universitas yang telah diakui negara.
Saat ini, lanjutnya, baru empat universitas di Indonesia yang diakui Malaysia menerima mahasiswa farmasi yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM), Institur teknologi Bandung (ITB), Universitas Airlangga dan Universitas Sriwijaya.
"Mudah-mudahan UMN al-Washliyah akan menjadi universitas kelima yang mendapatkan kesempatan baik itu," katanya.
Ia mengatakan, bidang farmasi di Malaysia menjadi salah satu jurusan paling favorit setelah kedokteran dan kedokteran gigi yang ditandai dengan tingginya minat pendaftar di jurusan tersebut.
"Oleh karena itu diharapkan UMN al-Wasliyah dapat memanfaatkan kesempatan itu, sehingga jalinan kerja sama dapat lebih meluas dan saling menguntungkan," katanya. (ant
Rektor UMN al-Washliyah, Sri Sulistyawati, mengatakan, Kamis (22/4), pihaknya terus berupaya menjalin kerja sama dengan beberapa universitas terkemuka dari beberapa negara termasuk juga dari Malaysia.
"Kami menyadari jalinan kerja sama dengan universitas-universitas maju di luar negeri sangat penting artinya bagi kemajuan UMN ke depan terutama dalam hal meningkatkan akreditasi universitas," katanya.
Manfaat lainnya yang dapat diperoleh misalnya, mahasiswa UMN mendapatkan kesempatan beasiswa bagi yang ingin melanjutkan pendidikannya ke beberapa universitas yang sudah menjalin kerja sama tersebut.
Dengan jalinan kerja sama tersebut, lanjutnya, UMN juga akan mendapatkan berbagai informasi terbaru tentang kemajuan perguruan tinggi di beberapa negara tersebut. Kemajuan-kemajuan tersebut diharapkan dapat diterapkan UMN al-Washliyah.
"Dengan demikian lulusan UMN al-Washliyah akan semakin baik dan tidak kalah bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lainnya," katanya.
Direktur MiCoST, Datuk Razali Agus, mengatakan, jurusan Farmasi UMN Al Washliyah diharapkan dapat menerima mahasiswa asal Malaysia. Hal itu dapat segera terealisasi jika UMN al-Washliyah mendapatkan akreditasi dari Pemerintah Malaysia.
Menurut Razali, akreditasi tersebut sangat dibutuhkan karena Malaysia hanya menerima tenaga kerja yang menamatkan pendidikan di universitas yang telah diakui negara.
Saat ini, lanjutnya, baru empat universitas di Indonesia yang diakui Malaysia menerima mahasiswa farmasi yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM), Institur teknologi Bandung (ITB), Universitas Airlangga dan Universitas Sriwijaya.
"Mudah-mudahan UMN al-Washliyah akan menjadi universitas kelima yang mendapatkan kesempatan baik itu," katanya.
Ia mengatakan, bidang farmasi di Malaysia menjadi salah satu jurusan paling favorit setelah kedokteran dan kedokteran gigi yang ditandai dengan tingginya minat pendaftar di jurusan tersebut.
"Oleh karena itu diharapkan UMN al-Wasliyah dapat memanfaatkan kesempatan itu, sehingga jalinan kerja sama dapat lebih meluas dan saling menguntungkan," katanya. (ant
Peringatan Hari Bumi di Es Jayawijaya
LEMBAH DANAU-DANAU, KOMPAS.com — Tim Ekspedisi Tujuh Puncak Dunia dari Wanadri akhirnya mencapai Puncak Nggapulu di Pegunungan Jayawijaya, Kamis (22/4/2010) sekitar pukul 10.30. Di puncak berlapis es berketinggian 4.700 meter di atas permukaan laut itu mereka merayakan Hari Bumi.
Perayaan tersebut istimewa karena Puncak Nggapulu adalah satu-satunya kawasan di Indonesia yang dilapisi es. Dengan membawa bendera Merah Putih, tim ekspedisi mengabadikan momentum istimewa yang telah dicapai dan membawa pesan dampak pemanasan global. Upacara peringatan Hari Bumi dilaksanakan di sekitar batas es (lidah es) kawasan Puncak Nggapulu. Lokasi itu dipilih untuk menunjukkan menyusutnya batas es di kawasan itu setiap tahun akibat pemanasan global.
"Dengan memperlihatkan dampak langsung pemanasan global, kami harapkan masyarakat Indonesia, termasuk para pemimpin, mau berbuat sesuatu untuk Bumi ini," kata Ketua Harian Ekspedisi Tujuh Puncak Dunia Yoppie Rikson kepada wartawan Kompas, Harry Susilo, yang ikut dalam tim ekspedisi itu di Tim Bravo di Lembah Danau-Danau, Jayawijaya, Papua, sehari sebelumnya.
Saat ini, bentangan es di Puncak Nggapulu hanya sekitar 1,5 kilometer dari puncak. Padahal, menurut pengakuan para pendaki dari Wanadri yang mengunjungi kawasan itu tahun 2004, bentangan es saat itu masih berjarak 2 kilometer dari puncak.
SBY Minta Pejabat Makin Prorakyat
GIANYAR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara resmi menutup rangkaian rapat kerja (raker) atau retreat II di Istana Tampaksiring, Gianyar, Bali, Rabu kemarin (21/4). Raker tiga hari itu menghasilkan sejumlah keputusan penting yang intinya meminta menteri dan gubernur makin prorakyat. Terutama menyangkut penanganan masalah sosial dan ekonomi di tingkat nasional dan daerah.
Presiden SBY menyampaikan pidato penutupan pukul 09.00. Dia menyimpulkan, pembahasan retreat selama tiga hari itu sesuai dengan tujuan yang ditargetkan. ''Yang Saudara sampaikan cukup objektif, terbuka, kritis, guna menemukan solusi dan langkah-langkah perbaikan. Dan, itulah makna yang paling penting dari pertemuan ini,'' urai SBY dalam sambutannya.
Sejumlah poin penting dihasilkan dari retreat II tersebut. Di sektor pembangunan ekonomi dan dunia usaha, peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi kesepakatan pokja. Indikasinya, pendapatan per kapita penduduk juga harus dinaikkan ke angka yang signifikan. Yakni, dari yang saat ini sekitar USD 2.271 ditargetkan menjadi di atas USD 4.000 pada 2014.
Pokja program prorakyat mendesak agar penyederhanaan prosedur dan mekanisme pengucuran kredit melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri harus segera dilakukan. Mengingat, dua program yang saat ini dinilai tersendat itu menjadi andalan pemerintah untuk mengentas kemiskinan. Terhadap hal itu, Presiden SBY bahkan secara khusus mengundang Dirut tiga bank pemerintah (Dirut Bank Mandiri, BNI, dan BRI) sebagai penopang utama program KUR.
Terhadap populasi anak jalanan di Indonesia yang saat ini 232 ribu orang, sejumlah kementerian di bidang sosial juga diharapkan mampu menangani persoalan kaum marginal itu. Targetnya, sepanjang 2010, pemerintah akan mampu menangani sedikitnya 15 ribu anak jalanan di seluruh Indonesia dan 50 ribu lagi pada 2011.
Kendati tiga di antara tujuh goals yang ditargetkan Millennium Development Goals (MDGs) diperkirakan gagal tercapai, raker menyepakati untuk memperkecil angka-angka kegagalan. Di antaranya, jumlah angka kematian ibu (AKI) melahirkan yang ditargetkan berada di bawah 110 per 100 ribu kelahiran dan penanganan kasus virus HIV/AIDS yang terus merambah.
Dari hasil capaian target MDGs nasional per 2010, empat di antara delapan goals dinyatakan dalam kondisi on track alias menembus target. Dari capaian target tersebut, Bali mengklaim sebagian besar di atas rata-rata nasional. Hanya, untuk menangani kasus penyebaran HIV/AIDS, Bali masih kewalahan.
Seperti diketahui, tiga di antara tujuh goals yang menjadi pembahasan pokok dalam pokja retreat II di Istana Tampaksiring dinyatakan dalam kondisi off track alias terancam gagal tercapai pada akhir 2015. Yakni, penurunan AKI melahirkan, penanganan HIV/AIDS, dan persoalan di sektor lingkungan.
Dari ketiga goals yang terancam gagal tersebut, Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyatakan hanya kesulitan terhadap penanganan HIV. Selebihnya, pihaknya mengklaim bakal tercapai secara sektoral. ''Sasaran MDGs 2015 banyak yang tercapai. Kematian ibu melahirkan di Bali hanya 71 per 100 ribu kelahiran. Padahal, target MDGs 110 per 100 ribu,'' sebut Pastika kemarin. (yog/jpnn/c4/agm)
Presiden SBY menyampaikan pidato penutupan pukul 09.00. Dia menyimpulkan, pembahasan retreat selama tiga hari itu sesuai dengan tujuan yang ditargetkan. ''Yang Saudara sampaikan cukup objektif, terbuka, kritis, guna menemukan solusi dan langkah-langkah perbaikan. Dan, itulah makna yang paling penting dari pertemuan ini,'' urai SBY dalam sambutannya.
Sejumlah poin penting dihasilkan dari retreat II tersebut. Di sektor pembangunan ekonomi dan dunia usaha, peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi kesepakatan pokja. Indikasinya, pendapatan per kapita penduduk juga harus dinaikkan ke angka yang signifikan. Yakni, dari yang saat ini sekitar USD 2.271 ditargetkan menjadi di atas USD 4.000 pada 2014.
Pokja program prorakyat mendesak agar penyederhanaan prosedur dan mekanisme pengucuran kredit melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri harus segera dilakukan. Mengingat, dua program yang saat ini dinilai tersendat itu menjadi andalan pemerintah untuk mengentas kemiskinan. Terhadap hal itu, Presiden SBY bahkan secara khusus mengundang Dirut tiga bank pemerintah (Dirut Bank Mandiri, BNI, dan BRI) sebagai penopang utama program KUR.
Terhadap populasi anak jalanan di Indonesia yang saat ini 232 ribu orang, sejumlah kementerian di bidang sosial juga diharapkan mampu menangani persoalan kaum marginal itu. Targetnya, sepanjang 2010, pemerintah akan mampu menangani sedikitnya 15 ribu anak jalanan di seluruh Indonesia dan 50 ribu lagi pada 2011.
Kendati tiga di antara tujuh goals yang ditargetkan Millennium Development Goals (MDGs) diperkirakan gagal tercapai, raker menyepakati untuk memperkecil angka-angka kegagalan. Di antaranya, jumlah angka kematian ibu (AKI) melahirkan yang ditargetkan berada di bawah 110 per 100 ribu kelahiran dan penanganan kasus virus HIV/AIDS yang terus merambah.
Dari hasil capaian target MDGs nasional per 2010, empat di antara delapan goals dinyatakan dalam kondisi on track alias menembus target. Dari capaian target tersebut, Bali mengklaim sebagian besar di atas rata-rata nasional. Hanya, untuk menangani kasus penyebaran HIV/AIDS, Bali masih kewalahan.
Seperti diketahui, tiga di antara tujuh goals yang menjadi pembahasan pokok dalam pokja retreat II di Istana Tampaksiring dinyatakan dalam kondisi off track alias terancam gagal tercapai pada akhir 2015. Yakni, penurunan AKI melahirkan, penanganan HIV/AIDS, dan persoalan di sektor lingkungan.
Dari ketiga goals yang terancam gagal tersebut, Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyatakan hanya kesulitan terhadap penanganan HIV. Selebihnya, pihaknya mengklaim bakal tercapai secara sektoral. ''Sasaran MDGs 2015 banyak yang tercapai. Kematian ibu melahirkan di Bali hanya 71 per 100 ribu kelahiran. Padahal, target MDGs 110 per 100 ribu,'' sebut Pastika kemarin. (yog/jpnn/c4/agm)
Poltak Manulang Resmi Dicopot dari Jabatannya
JAKARTA - Bersih-bersih mafia pajak di tubuh kejaksaan terus dikonkretkan. Kemarin (21/4), Poltak Manulang resmi dicopot dari jabatannya sebagai kepala Kejaksaan Tinggi Maluku. Jaksa senior yang dikenai sanksi berat karena menangani kasus Gayus Tambunan itu menyerahkan jabatan kepada penggantinya, Soegiarto.
Dalam serah terima jabatan (sertijab) yang dipimpin Wakil Jaksa Agung Darmono itu, Poltak tampak tenang. Bahkan, dia cukup lantang mengucapkan kata demi kata saat menyerahkan memori sertijab kepada Soegiarto. Soegiarto sebelumnya menjabat direktur penanganan pelanggaran berat HAM.
Sesudah acara, Poltak yang dihukum karena kesalahan menjalankan tugas saat menjabat direktur prapenuntutan (Dirpratut) bidang pidana umum itu enggan berkomentar tentang pencopotan dirinya dari kursi Kajati Maluku. "Kalau pimpinan memutuskan seperti ini, kita laksanakan. Saya kan anak buah," elak Poltak.
Meski demikian, Poltak menyatakan telah mengajukan keberatan atas sanksi tersebut. Namun, dia tidak mau mengungkapkan isi keberatannya. "Saya (ketika itu) cuma Dirpratut. Pembelaan saya sekitar (tugas di jabatan) itu," kata Poltak. Saat ditanya dugaan aliran dana dari Gayus, Poltak mengelak. "Jangan bicara dana," ujarnya.
Bagaimana soal kemungkinan diperiksa Mabes Polri? "Kita ini aparat penegak hukum. Di mana pun diperiksa, siap-siap saja," jawab Poltak yang selanjutnya akan bertugas sebagai jaksa fungsional pada jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara (JAM Datun).
Poltak merupakan satu di antara dua jaksa yang dijatuhi sanksi karena tidak cermat dalam menangani Gayus. Seorang lainnya adalah Cirus Sinaga yang dicopot dari jabatan asisten pidana khusus (Aspidsus) Kejati Jateng. Dalam perkara Gayus, dia menjadi ketua tim jaksa peneliti (P-16). Selanjutnya, Cirus yang juga menjadi ketua tim JPU perkara Antasari Azhar akan bertugas sebagai jaksa fungsional di JAM Intelijen.
Pelaksanaan sertijab Cirus dengan penggantinya dilakukan di Kejati Jateng. "Penyerahan jabatan eselon III akan dilaksanakan oleh atasan masing-masing (Kajati, Red)," kata Darmono sesudah pelantikan.
Dia menegaskan, masih ada jaksa-jaksa lain yang terlibat perkara Gayus. Mereka akan menyusul Poltak dan Cirus untuk mendapatkan sanksi. Mereka adalah jaksa-jaksa yang pernah diperiksa oleh tim pemeriksa jajaran pengawasan Kejagung. "Semua sudah diperiksa dan dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat kesalahannya," kata mantan kepala Kejati DKI Jakarta itu.
Meski usul sanksi disiplin sudah disetujui oleh jaksa agung, Darmono belum bisa menyebutkan nama-nama jaksa itu. Sebab, laporan tersebut masih ada di meja JAM Pengawaasan (JAM Was) Hamzah Tadja. "Selengkapnya akan dijelaskan JAM Was dalam satu-dua hari," ujarnya.
Hingga saat ini, pihaknya belum menerima informasi resmi tentang aliran dana yang masuk ke kantong jaksa terkait dengan perkara Gayus. Baik dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) maupun laporan dari masyarakat.
JAM Pidsus Marwan Effendy mengatakan dirinya mendengar informasi bahwa ada pengakuan dari Gayus tentang dana yang dianggarkan untuk jaksa peneliti kasusnya. Problemnya, penyidik belum menemukan bukti pendukung. "Mungkin dari PPATK tidak bisa menemukan karena prosesnya hand by hand (tunai), tidak lewat transfer," katanya.
Bantah Uang Sogok
Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) menindaklanjuti pengakuan hakim ketua kasus Gayus Tambunan, Muhtadi Asnun, soal penerimaan uang Rp 50 juta. Dua kolega Asnun yang menjadi hakim anggota, yakni Bambang Widyatmoko dan Haran Tarigan, menjalani pemeriksaan di gedung KY kemarin.
Dari hasil pemeriksaan, belum ada indikasi mereka ikut menerima uang sogokan. ''(Hasil pemeriksaan) itu masih sementara,'' kata Komisioner KY Soekotjo Soeparto setelah pemeriksaan Bambang dan Haran kemarin (21/4).
Meski begitu, KY tak akan menyerah. Senin mendatang (29/4), KY kembali memeriksa mereka. Lembaga pimpinan Busyro Muqoddas itu juga akan mengonfrontasi dua hakim anggota tersebut dengan Asnun.
Bambang dan Haran merupakan dua hakim anggota Pengadilan Negeri (PN) Tangerang yang ikut memvonis bebas Gayus pada 12 Maret silam. Dalam pemeriksaan KY sebelumnya, Asnun mengaku menemui Gayus di rumah dinasnya dan menerima duit suap Rp 50 juta. Uang suap dari Gayus itu lantas digunakan Asnun untuk umrah.
Bambang, kata Soekotjo, diperiksa dua jam sejak pukul 13.30 hingga 15.30. Dia diberondong 65 pertanyaan tentang pengakuan Asnun soal penerimaan uang dari Gayus. Sementara itu, Haran diperiksa sesudahnya, yakni pukul 16.00 hingga 17.30. Dia dicecar 48 pertanyaan dengan materi yang sama.
Ditemui wartawan setelah diperiksa, Haran dan Bambang kompak mengaku tak ikut kecipratan duit suap itu. Mereka juga menegaskan tak pernah bertemu Gayus, kecuali di ruang sidang. ''Tidak ada duit Gayus sepeser pun yang kami terima,'' ujar Bambang.
Haran menjawab senada. Dia justru bersyukur tidak ikut kecipratan duit suap yang diterima Asnun. Haran menyatakan tidak tahu bahwa ada upaya kongkalikong dalam putusan tersebut. Sebab, dia baru masuk ketika sidang memasuki sidang keempat. Selama sidang pertama hingga ketiga, dia tidak ikut lantaran menjalani pelatihan hakim tindak pidana korupsi. Sebelumnya, posisi dia diisi hakim Abdul Hutapea.
Mereka juga mengaku tidak tahu-menahu soal suap terhadap Asnun. Mereka bahkan kaget ketika Asnun menemui Gayus dan menerima ongkos tambahan umrah Rp 50 juta. ''Mereka surprised,'' katanya.
Bambang dan Haran menyatakan sempat merasa ada kejanggalan dalam kasus tersebut. Yakni, pada dakwaan untuk Gayus. Dakwaan satu dan dua tidak berbeda. Bahkan, seolah hanya melakukan copy dan paste pada surat dakwaan tersebut. ''Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena yang aktif adalah jaksa,'' kata komisioner kelahiran Kediri itu.
Di bagian lain, empat orang atasan Gayus Tambunan kini bisa bernapas lega. Sebab, hasil investigasi internal Ditjen Pajak terkait kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus menyebutkan bahwa empat atasan tersebut terbukti tidak terlibat.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Iqbal Alamsyah mengatakan, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) sudah memeriksa sepuluh orang atasan Gayus. ''Empat orang dinyatakan tidak bersalah,'' ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan kemarin (21/4).
Iqbal menyebutkan, empat atasan Gayus yang dinyatakan bersih adalah mantan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Erma Sulistyarini, mantan Kasubdit Banding dan Gugatan I Dwi Astuti, Kasi Pengurangan dan Keberatan II dan Pjs Kasi Pengurangan dan Keberatan I Agus Budiono, serta Kasi Pengurangan dan Keberatan IV dan Pjs Pengurangan dan Keberatan III Emir Herteniza.
Sementara beberapa orang atasan Gayus di pucuk pimpinan Direktorat Keberatan dan Banding hingga kini dalam pemeriksaan. Di antaranya, mantan Direktur Direktorat Keberatan dan Banding Bambang Heru Ismiarso, Kasubdit Pengurangan dan Keberatan Johnny Marihot Tobing, dan Kasubdit Banding dan Gugatan I Marudur Sitanggang.
Iqbal menambahkan, meski empat mantan atasan Gayus tersebut terbukti tidak terlibat, Ditjen Pajak tetap merotasi posisinya. ''Saat ini mereka tidak ditempatkan kembali ke jabatan mereka semula,'' katanya. (fal/aga/owi/c1/c5/agm/iro)
Lima puluh Rumah Terendam Pasir
Garut (ANTARA News) - Sekurang-kurangnya 50 rumah di perkampungan Cipulus desa Sukawangi kecamatan Tarogong Kaler kabupaten Garut, Jawa Barat, sejak Kamis malam terendam pasir dari gerusan tebing kaki gunung Putri.
"Gerusan pasir itu tingginya hingga 60 cm. dan delapan kepala keluarga (KK) atau 40 jiwa di antaranya telah mengungsi akibat rumah mereka rusak berat, bahkan nyaris hancur," ungkap camat Tarogong Kaler, Nandang Sulaksana, M.Si.
Penanggulangan yang sudah dilakukan adalah menyusun tanggul penahan kantong plastik berisi pasir sepanjang ratusan meter berketinggian hingga mencapai lima meter.
Kantong- kantong pasir itu dikerjakan masyarakat dibantu dengan bantuan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) kabupaten, sedangkan kerugian akibat kerusakan rumah serta sarana umum lainnya untuk sementara ditaksir sebesar Rp500 juta.
Sekitar dua pekan lalu banjir pasir di kawasan tersebut, juga mengakibatkan 17 rumaqh penduduk rusak berat, 102 rusak ringan serta 1.150 rumah terancam, selain itu merusakan empat mushola, 10 lokasi sumber mata air bersih, tujuh MCK, 4.000 meter jaringan pipanisasi serta merusakan 4.250 meter keermer jalan dan ratusan meter cekdam.
"Pasir tersebut juga merusak 8.050 meter ruas jalan, 24 hektar sawah, 77,88 hektar kebun dan daratan, serta 4,8 hektare kolan ikan, dengan total kerugian mencapai Rp12,650 miliar," kata Nandang.(ANT/A038)
"Gerusan pasir itu tingginya hingga 60 cm. dan delapan kepala keluarga (KK) atau 40 jiwa di antaranya telah mengungsi akibat rumah mereka rusak berat, bahkan nyaris hancur," ungkap camat Tarogong Kaler, Nandang Sulaksana, M.Si.
Penanggulangan yang sudah dilakukan adalah menyusun tanggul penahan kantong plastik berisi pasir sepanjang ratusan meter berketinggian hingga mencapai lima meter.
Kantong- kantong pasir itu dikerjakan masyarakat dibantu dengan bantuan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) kabupaten, sedangkan kerugian akibat kerusakan rumah serta sarana umum lainnya untuk sementara ditaksir sebesar Rp500 juta.
Sekitar dua pekan lalu banjir pasir di kawasan tersebut, juga mengakibatkan 17 rumaqh penduduk rusak berat, 102 rusak ringan serta 1.150 rumah terancam, selain itu merusakan empat mushola, 10 lokasi sumber mata air bersih, tujuh MCK, 4.000 meter jaringan pipanisasi serta merusakan 4.250 meter keermer jalan dan ratusan meter cekdam.
"Pasir tersebut juga merusak 8.050 meter ruas jalan, 24 hektar sawah, 77,88 hektar kebun dan daratan, serta 4,8 hektare kolan ikan, dengan total kerugian mencapai Rp12,650 miliar," kata Nandang.(ANT/A038)
Thursday, April 22, 2010
Kemenakertrans Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Rusuh Batam
Kamis, 22/04/2010 18:54 WIB
Rusuh Batam
Djoko Tjiptono - detikNews
Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menaruh perhatian serius terhadap kerusuhan yang terjadi di perusahaan galangan kapal PT Drydock World Graha (sebelumnya disebut PT Drydock Naninda). Kemenakertrans berencana mengirimkan tim pencari fakta untuk menyelidiki peristiwa itu.
Tim Pencari Fakta ini segera berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam untuk meneliti kemungkinan terjadi pelanggaran hak-hak normatif di bidang ketenagakerjaan. Agar kasus seperti ini tidak terulang lagi, Menakertrans juga akan menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
"Kami sungguh menyesalkan kejadian ini yang diakibatkan adanya kesalahan komunikasi antara Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan tenaga kerja lokal yang bekerja di Batam. Semoga hal ini menjadi pelajaraan bagi kita semua, terutama perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing," kata Muhaimin dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (22/4/2010).
Muhaimin menambahkan, tim pencari fakta Kemenakertrans akan dipimpin Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Ditjen PHI dan Jamsos, Kemenkertrans, Haiyani Rumondang. Tim ini akan terus menerus memonitor perkembangan kasus tersebut.
"Kita berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali," ungkap Muhaimin.
Lebih lanjut, Muhaimin berharap semua TKA yang bekerja di Indonesia dapat mempelajari dengan baik budaya lokal. Termasuk juga melakukan tata cara berkomunikasi yang baik dengan pekerja Indonesia agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali.
"Kejadian seperti ini diharapkan tidak akan terjadi lagi, apabila pihak manajemen, pekerja serta serikat pekerja dapat menjalin hubungan industrial yang kondusif dan komunikasi yang baik," kata pria yang juga menjadi ketua umum DPP PKB ini. (djo/djo)
Rusuh Batam
Djoko Tjiptono - detikNews
Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menaruh perhatian serius terhadap kerusuhan yang terjadi di perusahaan galangan kapal PT Drydock World Graha (sebelumnya disebut PT Drydock Naninda). Kemenakertrans berencana mengirimkan tim pencari fakta untuk menyelidiki peristiwa itu.
Tim Pencari Fakta ini segera berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam untuk meneliti kemungkinan terjadi pelanggaran hak-hak normatif di bidang ketenagakerjaan. Agar kasus seperti ini tidak terulang lagi, Menakertrans juga akan menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
"Kami sungguh menyesalkan kejadian ini yang diakibatkan adanya kesalahan komunikasi antara Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan tenaga kerja lokal yang bekerja di Batam. Semoga hal ini menjadi pelajaraan bagi kita semua, terutama perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing," kata Muhaimin dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (22/4/2010).
Muhaimin menambahkan, tim pencari fakta Kemenakertrans akan dipimpin Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Ditjen PHI dan Jamsos, Kemenkertrans, Haiyani Rumondang. Tim ini akan terus menerus memonitor perkembangan kasus tersebut.
"Kita berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali," ungkap Muhaimin.
Lebih lanjut, Muhaimin berharap semua TKA yang bekerja di Indonesia dapat mempelajari dengan baik budaya lokal. Termasuk juga melakukan tata cara berkomunikasi yang baik dengan pekerja Indonesia agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali.
"Kejadian seperti ini diharapkan tidak akan terjadi lagi, apabila pihak manajemen, pekerja serta serikat pekerja dapat menjalin hubungan industrial yang kondusif dan komunikasi yang baik," kata pria yang juga menjadi ketua umum DPP PKB ini. (djo/djo)
Haul Masal, Maulid dan Doa untuk Gus Dur Diadakan di Brebes
Brebes, NU Online:Ribuan orang dari Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba dan sekitarnya menghadiri Haul Massal ke-4 di halaman TPA Misnaul Ulum Siwuluh Selasa Malam (20/4). Acara Haul Massal ini untuk memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW dan 100 hari wafatnya KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Wakil Bupati H. Agung Widyartoro mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes kaitannya dengan peringatan Maulud Nabi ini mengajak seluruh warga untuk memperhatikan kualitas hidup keluarga menjadi lebih baik. Kelahiran anak harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai kelahiran anak menjadi beban dalam keluarga. “Keluarga Kecil bahagia,” tukas Agung.
Bersama warga, Wakil Bupati H. Agung Widyantoro, SH.Msi menyimak tausyiah yang disampaikan oleh Habib Luthfi bin Aly bin Hasyim bin Yahya dari Pekalongan. Dalam tausyiahnya, Habib Luthfi menjelaskan proses terbentuknya manusia ke dunia yang penuh dengan keajaiban dan kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah.
Untuk memahami Islam secara kaffah, jangan sekali-kali meninggalkan Nabi Muhammad. Bentuk kecintaan pada Muhammad yaitu dengan memanjatkan sholawat dan meneladani sifat dan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari.
Selain itu, maulid nabi ini sebagai momentun untuk memahami risalah Nabi. Kita sebagai seorang muslim harus tetap waspada akan usaha pelemahan kekuatan umat Islam dengan memecah belah dan melenturkan kecintaan pada Nabi Muhammad dan Allah SWT.
Untuk memeriahkan haul massal ini, panitia memberi santunan kepada 264 anak yatim yang diserahkan Wakapolres Brebes H. Sugeng Tyarso. (was)
Wakil Bupati H. Agung Widyartoro mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes kaitannya dengan peringatan Maulud Nabi ini mengajak seluruh warga untuk memperhatikan kualitas hidup keluarga menjadi lebih baik. Kelahiran anak harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai kelahiran anak menjadi beban dalam keluarga. “Keluarga Kecil bahagia,” tukas Agung.
Bersama warga, Wakil Bupati H. Agung Widyantoro, SH.Msi menyimak tausyiah yang disampaikan oleh Habib Luthfi bin Aly bin Hasyim bin Yahya dari Pekalongan. Dalam tausyiahnya, Habib Luthfi menjelaskan proses terbentuknya manusia ke dunia yang penuh dengan keajaiban dan kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah.
Untuk memahami Islam secara kaffah, jangan sekali-kali meninggalkan Nabi Muhammad. Bentuk kecintaan pada Muhammad yaitu dengan memanjatkan sholawat dan meneladani sifat dan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari.
Selain itu, maulid nabi ini sebagai momentun untuk memahami risalah Nabi. Kita sebagai seorang muslim harus tetap waspada akan usaha pelemahan kekuatan umat Islam dengan memecah belah dan melenturkan kecintaan pada Nabi Muhammad dan Allah SWT.
Untuk memeriahkan haul massal ini, panitia memberi santunan kepada 264 anak yatim yang diserahkan Wakapolres Brebes H. Sugeng Tyarso. (was)
Gua Pawon Jadi Warisan Dunia
BANDUNG, KOMPAS.com--Gua Pawon di kawasan Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, diusulkan ke UNESCO untuk menjadi cagar alam warisan dunia.
"Provinsi Jawa Barat menyambut baik usulan yang disampaikan pemerintah pusat melalui Kementrian Budaya dan Pariwisata, artinya situs Gua Pawon menjadi cagar alam warisan dunia," kata Wakil Gubernur Jawa Barat H Dede Yusuf di Bandung, Rabu.
Dede menyebutkan, bila situs yang terletak di kawasan bukit kapur di Bandung Barat itu menjadi cagar alam warisan dunia, maka lokasi itu secara representasi menjadi cagar alam internasional.
Indonesia dalam hal ini Jawa Barat akan mendapat beberapa keuntungan antara lain bersifat bantuan dana, promosi hingga bentuk lainnya, dan yang jelas mendapat dukungan untuk menyelamatkan situs-situs di lokasi tersebut dan terhindar dari kerusakan.
"Bila sudah menjadi warisan dunia, Gua Pawon itu menjadi target peneliti internasional untuk melakukan penelitian atau melestarikan fosil dan situs di sana," kata Dede Yusuf.
Ia menyebutkan, selain Guwa Pawon, Jawa Barat juga memiliki sejumlah situs purbakala yang bisa menjadi situs cagar alam warisan dunia seperti situs Batu Merah di Kabupaten Sukabumi dan Candi Jiwa di Karawang yang usianya diperkirakan lebih tua dari Candi Borobudur.
Langkah itu, kata Dede berkonsekwensi positif bagi pelestarian situs-situs itu, karena tidak boleh lagi ada kegiatan penebangan pohon di sana termasuk juga tidak ada lagi penebangan pohon.
Menurut Dede, Gua Pawon sangat pas untuk dijadikan cagar alam warisan dunia selain memiliki berbagai fosil langka juga terdapat karst Citatah.
Peringatan Hari Bumi di Es Jayawijaya
LEMBAH DANAU-DANAU, KOMPAS.com — Tim Ekspedisi Tujuh Puncak Dunia dari Wanadri akhirnya mencapai Puncak Nggapulu di Pegunungan Jayawijaya, Kamis (22/4/2010) sekitar pukul 10.30. Di puncak berlapis es berketinggian 4.700 meter di atas permukaan laut itu mereka merayakan Hari Bumi.
Perayaan tersebut istimewa karena Puncak Nggapulu adalah satu-satunya kawasan di Indonesia yang dilapisi es. Dengan membawa bendera Merah Putih, tim ekspedisi mengabadikan momentum istimewa yang telah dicapai dan membawa pesan dampak pemanasan global. Upacara peringatan Hari Bumi dilaksanakan di sekitar batas es (lidah es) kawasan Puncak Nggapulu. Lokasi itu dipilih untuk menunjukkan menyusutnya batas es di kawasan itu setiap tahun akibat pemanasan global.
"Dengan memperlihatkan dampak langsung pemanasan global, kami harapkan masyarakat Indonesia, termasuk para pemimpin, mau berbuat sesuatu untuk Bumi ini," kata Ketua Harian Ekspedisi Tujuh Puncak Dunia Yoppie Rikson kepada wartawan Kompas, Harry Susilo, yang ikut dalam tim ekspedisi itu di Tim Bravo di Lembah Danau-Danau, Jayawijaya, Papua, sehari sebelumnya.
Saat ini, bentangan es di Puncak Nggapulu hanya sekitar 1,5 kilometer dari puncak. Padahal, menurut pengakuan para pendaki dari Wanadri yang mengunjungi kawasan itu tahun 2004, bentangan es saat itu masih berjarak 2 kilometer dari puncak.
17 Warga Bangladesh Dideportasi
Laporan wartawan KOMPAS FX. Laksana Agung S
Kamis, 22 April 2010 | 08:20 WIB
BATAM, KOMPAS.com - Pihak Imigrasi Kelas I Khusus Batam mendeportasi 17 warga negara Bangladesh karena salah visa. Kamis sore ini (22/4/2010), mereka akan diterbangkan ke Surabaya untuk selanjutnya dipulangkan melalui pesawat ke negara asal melalui Singapura.
Kepala Seksi Pengawasan Imigrasi Kelas I Khusus Batam Patton Kisinger Siregar, menyatakan, 17 warga Bangladesh tersebut semalam diinapkan di Rumah Detensi Sekupang, Batam. Pemeriksaan dilakukan pihak imigrasi mulai Rabu pagi hingga sore kemarin.
Adalah pihak Kepolisian Daerah (polda) Kepulauan Riau yang menyerahkan mereka ke imigrasi setelah melakukan penangkapan di Pulau Putri, Selasa malam. Pulau Putri adalah pulau kecil dekat Pulau Batam.
Dalam pemeriksaan, pihak imigrasi mendapatkan warga Bangladesh yang semuanya laki-laki tersebut membawa visa dari negara asal. Dalam visa disebutkan, tujuan mereka adalah kunjungan wisata. Namun pengesahan visa dilakukan k uasa perwakilan atau Kedutaan Indonesia di Bangladesh.
Padahal, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 1636 Tahun 2001, Bangladesh termasuk satu dari 15 negara kategori r awan sosial-budaya. Dengan demikian, setiap permohonan visa dari negara tersebut harus diajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Luar Negeri di Jakarta.
Awalnya, pihak imigrasi menduga ada pemalsuan visa. Namun berdasarkan konfirmasi terakhir, visa tersebut asli tetapi salah.
"Ini adalah kesalahan penerbitan visa oleh Kedutaan Besar Indonesia di Bangladesh, tapi dampaknya fatal. Deportasi kami lakukan karena visa keliru. Di samping itu, tujuan mereka juga tidak jelas ke mana . Daripada kita menduga-duga yang tidak jelas dan orangnya juga tidak bisa berbahasa Inggris sehingga kami sulit berkomunikasi, maka lebih baik dideportasi," kata Patton.
Sementara itu, berdasarkan surat kronologi penangkapan yang di susun Polda Kepri, tujuan kedatangan 17 warga negara Bangladesh itu ke Indonesia adalah wisata. Mereka mengaku memenangkan tiket tour ke Indonesia dari perusahaan tempat mereka bekerja, Ibrahim Textile.
Bertindak sebagai biro perjalanan yang mengurus seluruh akmodasi adalah PT Fortuna Jaya Tour. Awalnya warga Bangladesh itu tiba di Surabaya pada 17 April. Sedianya mereka akan ke Bali dan Lombok. Namun oleh pihak biro disarankan ke Batam saja karena biayanya lebih kecil.
Kamis, 22 April 2010 | 08:20 WIB
BATAM, KOMPAS.com - Pihak Imigrasi Kelas I Khusus Batam mendeportasi 17 warga negara Bangladesh karena salah visa. Kamis sore ini (22/4/2010), mereka akan diterbangkan ke Surabaya untuk selanjutnya dipulangkan melalui pesawat ke negara asal melalui Singapura.
Kepala Seksi Pengawasan Imigrasi Kelas I Khusus Batam Patton Kisinger Siregar, menyatakan, 17 warga Bangladesh tersebut semalam diinapkan di Rumah Detensi Sekupang, Batam. Pemeriksaan dilakukan pihak imigrasi mulai Rabu pagi hingga sore kemarin.
Adalah pihak Kepolisian Daerah (polda) Kepulauan Riau yang menyerahkan mereka ke imigrasi setelah melakukan penangkapan di Pulau Putri, Selasa malam. Pulau Putri adalah pulau kecil dekat Pulau Batam.
Dalam pemeriksaan, pihak imigrasi mendapatkan warga Bangladesh yang semuanya laki-laki tersebut membawa visa dari negara asal. Dalam visa disebutkan, tujuan mereka adalah kunjungan wisata. Namun pengesahan visa dilakukan k uasa perwakilan atau Kedutaan Indonesia di Bangladesh.
Padahal, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 1636 Tahun 2001, Bangladesh termasuk satu dari 15 negara kategori r awan sosial-budaya. Dengan demikian, setiap permohonan visa dari negara tersebut harus diajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Luar Negeri di Jakarta.
Awalnya, pihak imigrasi menduga ada pemalsuan visa. Namun berdasarkan konfirmasi terakhir, visa tersebut asli tetapi salah.
"Ini adalah kesalahan penerbitan visa oleh Kedutaan Besar Indonesia di Bangladesh, tapi dampaknya fatal. Deportasi kami lakukan karena visa keliru. Di samping itu, tujuan mereka juga tidak jelas ke mana . Daripada kita menduga-duga yang tidak jelas dan orangnya juga tidak bisa berbahasa Inggris sehingga kami sulit berkomunikasi, maka lebih baik dideportasi," kata Patton.
Sementara itu, berdasarkan surat kronologi penangkapan yang di susun Polda Kepri, tujuan kedatangan 17 warga negara Bangladesh itu ke Indonesia adalah wisata. Mereka mengaku memenangkan tiket tour ke Indonesia dari perusahaan tempat mereka bekerja, Ibrahim Textile.
Bertindak sebagai biro perjalanan yang mengurus seluruh akmodasi adalah PT Fortuna Jaya Tour. Awalnya warga Bangladesh itu tiba di Surabaya pada 17 April. Sedianya mereka akan ke Bali dan Lombok. Namun oleh pihak biro disarankan ke Batam saja karena biayanya lebih kecil.
Pedagang Kuta Square Ungsikan Barang
Kebakaran di Kuta Square
KUTA, KOMPAS.com - Lantaran takut api dari outlet Quick Silver dan Oakley merambat ke toko lain, para pengusaha yang memiliki outlet di kawasan Kuta Square beramai-ramai mengungsikan barang dagangan mereka ke tempat yang lebih aman. Hal tersebut untuk mencegah kerugian material.
Mulai dari outlet sepatu, baju hingga bikini semuanya berusaha mengangkut barang-barang yang berada di dalam toko agar tidak mengalami kerugian yang cukup besar jika api merembet ke toko mereka.
"Takut kena api karena dekat banget dengan lokasi, tadi disuruh bos untuk keluarin seluruh barang yang ada di dalam toko," ujar Ratna, salah seorang karyawan toko yang tampak sibuk memindahkan barang.
Sampai saat ini petugas pemadam kebakaran Denpasar dan Badung yang mengerahkan 5 mobil pemadam sedang berusaha keras untuk menjinakkan api yang masih berkobar di outlet Quick Silver dan Oakley. Kebakaran dilaporkan mulai terjadi pukul 07.30 WITA.
KUTA, KOMPAS.com - Lantaran takut api dari outlet Quick Silver dan Oakley merambat ke toko lain, para pengusaha yang memiliki outlet di kawasan Kuta Square beramai-ramai mengungsikan barang dagangan mereka ke tempat yang lebih aman. Hal tersebut untuk mencegah kerugian material.
Mulai dari outlet sepatu, baju hingga bikini semuanya berusaha mengangkut barang-barang yang berada di dalam toko agar tidak mengalami kerugian yang cukup besar jika api merembet ke toko mereka.
"Takut kena api karena dekat banget dengan lokasi, tadi disuruh bos untuk keluarin seluruh barang yang ada di dalam toko," ujar Ratna, salah seorang karyawan toko yang tampak sibuk memindahkan barang.
Sampai saat ini petugas pemadam kebakaran Denpasar dan Badung yang mengerahkan 5 mobil pemadam sedang berusaha keras untuk menjinakkan api yang masih berkobar di outlet Quick Silver dan Oakley. Kebakaran dilaporkan mulai terjadi pukul 07.30 WITA.
Kuta Square Terbakar, Wisatawan Panik
KUTA, KOMPAS.com — Kawasan pertokoan Kuta Square, Kuta, Badung, Bali, sekitar pukul 07.30 Wita pagi tadi dilalap si jago merah. Diduga kebakaran ini disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik.
"Sekitar jam 07.30 api muncul dari outlet Quick Silver, kemudian semakin lama semakin membesar," ujar Ketut Natih, saksi mata yang bekerja tepat di toko yang terbakar. Kebakaran tersebut juga merembet ke toko lain di sebelahnya.
Akibat kejadian ini, wisatawan yang tengah berlibur di kawasan Kuta Square panik dan berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Sampai saat ini petugas pemadam kebakaran Kota Denpasar masih berusaha memadamkan api yang melalap hampir seluruh isi toko.
Wednesday, April 21, 2010
75 Rumah Terendam Banjir
JEMBER - Sebanyak 75 rumah warga di Dusun Kraton, Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, kemarin terendam banjir. Ketinggian air hingga mencapai 1,5 meter dan tercatat ada 9 hektare ladang dan sawah milik warga yang kebanjiran.
Tanda-tanda akan terjadi banjir sebenarnya sudah dirasakan warga sejak Senin (19/4). Sekitar pukul 21.00, daerah Dusun Kraton sempat diguyur hujan disertai angin kencang.
Hujan sempat sedikit mereda dan hanya gerimis menjelang subuh. Namun hujan kembali turun sekitar pukul 06.00 hingga siang harinya. "Tempat itu memang paling sering terkena banjir. Jika di Desa Andong dan Desa Curahnongko hujan turun dengan lebat, sudah pasti kita yang kena imbas," ujar Widyaka, Camat Tempurejo.
Dikatakan, banjir yang melanda Dusun Kraton tersebut tidak terlalu parah bila dibandingkan yang terjadi tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, pihaknya masih terus melakukan pemantauan intensif bersama perangkat desa. "Air ini bisa surut dan masih bisa juga naik jika hujan tak kunjung berhenti," jelasnya.
Dikatakan, sekitar pukul 10.00, warga yang berusia tua dan menderita sakit terpaksa harus dievakuasi tim yang tergabung dalam Forum Peduli Bencana Indonesia (FPBI) dengan menggunakan batang pisang yang sudah dirangkai menjadi rakit.
"Sekitar enam kepala keluarga (kk) harus kami evakuasi. Yang masih sehat, kami bawa ke rumah Pak RT. Mereka yang sakit langsung dibawa ke balai desa setempat untuk mendapatkan pertolongan pertama dari tim medis Puskesmas Curahnongko," ujarnya.
Menurut Ketua RT 07 RW 03 Dusun Kraton, Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, warga terlihat panik ketika air semakin tinggi menginjak pukul 07.00. "Warga RT 07 RW 03 yang tinggal di satu kawasan, langsung mengamankan barang-barang berharga di tempat yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Ini karena banjir memang jadi langganan tiap tahunnya. Jadi kami sudah siap sedia bila ada banjir," paparnya.
Solikhin menambahkan, kondisi tanah yang cukup landai, membuat banjir yang melanda tidak merata. Maka tak heran bila daerah bagian ujung desa yang sudah pasti diterjang banjir. Sedangkan yang lokasinya terletak di pinggir jalan desa, relatif lebih aman, karena banjir hanya menyentuh teras rumah warga.
Dijelaskan, ketinggian air yang melanda warga di ujung desa mencapai dada orang dewasa. Sedangkan tinggi banjir di pinggir jalan desa hanya selutut orang dewasa.
Diakui, selain ada 75 rumah yang terendam banjir, juga ada 9 hektare lahan ladang dan sawah milik warga yang ikut terendam. Selain itu, ada 1 kombong benih tembakau ludes tergenangi air bah.
Ditaksir, kerugian akibat banjir mencapai puluhan juta rupiah. "Kalau untuk kerugian memang sudah pasti kami kehilangan puluhan juta. Tapi ini warga-warga yang punya ternak juga belum menghitung berapa kerugian mereka. Biasanya, meski ternaknya bisa diselamatkan, penyakit pasca banjir bisa menyerang ternak," ungkapnya.
Menurut salah seorang warga yang rumahnya terendam banjir, Nur Hadi, banjir tersebut relatif masih aman dibandingkan banjir yang terjadi tahun sebelumnya. Sebab, saat banjir terjadi kemarin, dirinya masih bisa beraktivitas mencari rumput di desa seberang. "Ketika banjir terjadi, rata-rata memang warga sudah siap sedia. Untungnya lagi, ketika air mulai meninggi, sebagian besar anak-anak berada di sekolah," tandasnya. (fit)
Tanda-tanda akan terjadi banjir sebenarnya sudah dirasakan warga sejak Senin (19/4). Sekitar pukul 21.00, daerah Dusun Kraton sempat diguyur hujan disertai angin kencang.
Hujan sempat sedikit mereda dan hanya gerimis menjelang subuh. Namun hujan kembali turun sekitar pukul 06.00 hingga siang harinya. "Tempat itu memang paling sering terkena banjir. Jika di Desa Andong dan Desa Curahnongko hujan turun dengan lebat, sudah pasti kita yang kena imbas," ujar Widyaka, Camat Tempurejo.
Dikatakan, banjir yang melanda Dusun Kraton tersebut tidak terlalu parah bila dibandingkan yang terjadi tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, pihaknya masih terus melakukan pemantauan intensif bersama perangkat desa. "Air ini bisa surut dan masih bisa juga naik jika hujan tak kunjung berhenti," jelasnya.
Dikatakan, sekitar pukul 10.00, warga yang berusia tua dan menderita sakit terpaksa harus dievakuasi tim yang tergabung dalam Forum Peduli Bencana Indonesia (FPBI) dengan menggunakan batang pisang yang sudah dirangkai menjadi rakit.
"Sekitar enam kepala keluarga (kk) harus kami evakuasi. Yang masih sehat, kami bawa ke rumah Pak RT. Mereka yang sakit langsung dibawa ke balai desa setempat untuk mendapatkan pertolongan pertama dari tim medis Puskesmas Curahnongko," ujarnya.
Menurut Ketua RT 07 RW 03 Dusun Kraton, Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, warga terlihat panik ketika air semakin tinggi menginjak pukul 07.00. "Warga RT 07 RW 03 yang tinggal di satu kawasan, langsung mengamankan barang-barang berharga di tempat yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Ini karena banjir memang jadi langganan tiap tahunnya. Jadi kami sudah siap sedia bila ada banjir," paparnya.
Solikhin menambahkan, kondisi tanah yang cukup landai, membuat banjir yang melanda tidak merata. Maka tak heran bila daerah bagian ujung desa yang sudah pasti diterjang banjir. Sedangkan yang lokasinya terletak di pinggir jalan desa, relatif lebih aman, karena banjir hanya menyentuh teras rumah warga.
Dijelaskan, ketinggian air yang melanda warga di ujung desa mencapai dada orang dewasa. Sedangkan tinggi banjir di pinggir jalan desa hanya selutut orang dewasa.
Diakui, selain ada 75 rumah yang terendam banjir, juga ada 9 hektare lahan ladang dan sawah milik warga yang ikut terendam. Selain itu, ada 1 kombong benih tembakau ludes tergenangi air bah.
Ditaksir, kerugian akibat banjir mencapai puluhan juta rupiah. "Kalau untuk kerugian memang sudah pasti kami kehilangan puluhan juta. Tapi ini warga-warga yang punya ternak juga belum menghitung berapa kerugian mereka. Biasanya, meski ternaknya bisa diselamatkan, penyakit pasca banjir bisa menyerang ternak," ungkapnya.
Menurut salah seorang warga yang rumahnya terendam banjir, Nur Hadi, banjir tersebut relatif masih aman dibandingkan banjir yang terjadi tahun sebelumnya. Sebab, saat banjir terjadi kemarin, dirinya masih bisa beraktivitas mencari rumput di desa seberang. "Ketika banjir terjadi, rata-rata memang warga sudah siap sedia. Untungnya lagi, ketika air mulai meninggi, sebagian besar anak-anak berada di sekolah," tandasnya. (fit)
75 Rumah Terendam Banjir
JEMBER - Sebanyak 75 rumah warga di Dusun Kraton, Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, kemarin terendam banjir. Ketinggian air hingga mencapai 1,5 meter dan tercatat ada 9 hektare ladang dan sawah milik warga yang kebanjiran.
Tanda-tanda akan terjadi banjir sebenarnya sudah dirasakan warga sejak Senin (19/4). Sekitar pukul 21.00, daerah Dusun Kraton sempat diguyur hujan disertai angin kencang.
Hujan sempat sedikit mereda dan hanya gerimis menjelang subuh. Namun hujan kembali turun sekitar pukul 06.00 hingga siang harinya. "Tempat itu memang paling sering terkena banjir. Jika di Desa Andong dan Desa Curahnongko hujan turun dengan lebat, sudah pasti kita yang kena imbas," ujar Widyaka, Camat Tempurejo.
Dikatakan, banjir yang melanda Dusun Kraton tersebut tidak terlalu parah bila dibandingkan yang terjadi tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, pihaknya masih terus melakukan pemantauan intensif bersama perangkat desa. "Air ini bisa surut dan masih bisa juga naik jika hujan tak kunjung berhenti," jelasnya.
Dikatakan, sekitar pukul 10.00, warga yang berusia tua dan menderita sakit terpaksa harus dievakuasi tim yang tergabung dalam Forum Peduli Bencana Indonesia (FPBI) dengan menggunakan batang pisang yang sudah dirangkai menjadi rakit.
"Sekitar enam kepala keluarga (kk) harus kami evakuasi. Yang masih sehat, kami bawa ke rumah Pak RT. Mereka yang sakit langsung dibawa ke balai desa setempat untuk mendapatkan pertolongan pertama dari tim medis Puskesmas Curahnongko," ujarnya.
Menurut Ketua RT 07 RW 03 Dusun Kraton, Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, warga terlihat panik ketika air semakin tinggi menginjak pukul 07.00. "Warga RT 07 RW 03 yang tinggal di satu kawasan, langsung mengamankan barang-barang berharga di tempat yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Ini karena banjir memang jadi langganan tiap tahunnya. Jadi kami sudah siap sedia bila ada banjir," paparnya.
Solikhin menambahkan, kondisi tanah yang cukup landai, membuat banjir yang melanda tidak merata. Maka tak heran bila daerah bagian ujung desa yang sudah pasti diterjang banjir. Sedangkan yang lokasinya terletak di pinggir jalan desa, relatif lebih aman, karena banjir hanya menyentuh teras rumah warga.
Dijelaskan, ketinggian air yang melanda warga di ujung desa mencapai dada orang dewasa. Sedangkan tinggi banjir di pinggir jalan desa hanya selutut orang dewasa.
Diakui, selain ada 75 rumah yang terendam banjir, juga ada 9 hektare lahan ladang dan sawah milik warga yang ikut terendam. Selain itu, ada 1 kombong benih tembakau ludes tergenangi air bah.
Ditaksir, kerugian akibat banjir mencapai puluhan juta rupiah. "Kalau untuk kerugian memang sudah pasti kami kehilangan puluhan juta. Tapi ini warga-warga yang punya ternak juga belum menghitung berapa kerugian mereka. Biasanya, meski ternaknya bisa diselamatkan, penyakit pasca banjir bisa menyerang ternak," ungkapnya.
Menurut salah seorang warga yang rumahnya terendam banjir, Nur Hadi, banjir tersebut relatif masih aman dibandingkan banjir yang terjadi tahun sebelumnya. Sebab, saat banjir terjadi kemarin, dirinya masih bisa beraktivitas mencari rumput di desa seberang. "Ketika banjir terjadi, rata-rata memang warga sudah siap sedia. Untungnya lagi, ketika air mulai meninggi, sebagian besar anak-anak berada di sekolah," tandasnya. (fit)
Tanda-tanda akan terjadi banjir sebenarnya sudah dirasakan warga sejak Senin (19/4). Sekitar pukul 21.00, daerah Dusun Kraton sempat diguyur hujan disertai angin kencang.
Hujan sempat sedikit mereda dan hanya gerimis menjelang subuh. Namun hujan kembali turun sekitar pukul 06.00 hingga siang harinya. "Tempat itu memang paling sering terkena banjir. Jika di Desa Andong dan Desa Curahnongko hujan turun dengan lebat, sudah pasti kita yang kena imbas," ujar Widyaka, Camat Tempurejo.
Dikatakan, banjir yang melanda Dusun Kraton tersebut tidak terlalu parah bila dibandingkan yang terjadi tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, pihaknya masih terus melakukan pemantauan intensif bersama perangkat desa. "Air ini bisa surut dan masih bisa juga naik jika hujan tak kunjung berhenti," jelasnya.
Dikatakan, sekitar pukul 10.00, warga yang berusia tua dan menderita sakit terpaksa harus dievakuasi tim yang tergabung dalam Forum Peduli Bencana Indonesia (FPBI) dengan menggunakan batang pisang yang sudah dirangkai menjadi rakit.
"Sekitar enam kepala keluarga (kk) harus kami evakuasi. Yang masih sehat, kami bawa ke rumah Pak RT. Mereka yang sakit langsung dibawa ke balai desa setempat untuk mendapatkan pertolongan pertama dari tim medis Puskesmas Curahnongko," ujarnya.
Menurut Ketua RT 07 RW 03 Dusun Kraton, Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, warga terlihat panik ketika air semakin tinggi menginjak pukul 07.00. "Warga RT 07 RW 03 yang tinggal di satu kawasan, langsung mengamankan barang-barang berharga di tempat yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Ini karena banjir memang jadi langganan tiap tahunnya. Jadi kami sudah siap sedia bila ada banjir," paparnya.
Solikhin menambahkan, kondisi tanah yang cukup landai, membuat banjir yang melanda tidak merata. Maka tak heran bila daerah bagian ujung desa yang sudah pasti diterjang banjir. Sedangkan yang lokasinya terletak di pinggir jalan desa, relatif lebih aman, karena banjir hanya menyentuh teras rumah warga.
Dijelaskan, ketinggian air yang melanda warga di ujung desa mencapai dada orang dewasa. Sedangkan tinggi banjir di pinggir jalan desa hanya selutut orang dewasa.
Diakui, selain ada 75 rumah yang terendam banjir, juga ada 9 hektare lahan ladang dan sawah milik warga yang ikut terendam. Selain itu, ada 1 kombong benih tembakau ludes tergenangi air bah.
Ditaksir, kerugian akibat banjir mencapai puluhan juta rupiah. "Kalau untuk kerugian memang sudah pasti kami kehilangan puluhan juta. Tapi ini warga-warga yang punya ternak juga belum menghitung berapa kerugian mereka. Biasanya, meski ternaknya bisa diselamatkan, penyakit pasca banjir bisa menyerang ternak," ungkapnya.
Menurut salah seorang warga yang rumahnya terendam banjir, Nur Hadi, banjir tersebut relatif masih aman dibandingkan banjir yang terjadi tahun sebelumnya. Sebab, saat banjir terjadi kemarin, dirinya masih bisa beraktivitas mencari rumput di desa seberang. "Ketika banjir terjadi, rata-rata memang warga sudah siap sedia. Untungnya lagi, ketika air mulai meninggi, sebagian besar anak-anak berada di sekolah," tandasnya. (fit)
Komplotan Pengedar Narkoba Digulung
BLITAR - Jaringan peredaran psikotropika dibongkar anggota Satreskoba Polres Blitar. Lima pelaku yang berperan sebagai pengedar hingga bandar berhasil digulung. Polisi menyita 2.455 butir dobel L.
Kelima pelaku adalah Slamet Riyadi, warga Dusun Sidomulyo, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok; Nur Huda, 21, warga Desa Sumberjati, Kecamatan Bedali, Kabupaten Kediri; Muhammad Toha, 22, Rahman Galih (bandar), 26, dan Pison Suganda (bandar), 24. Ketiga pelaku terakhir adalah warga Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Kapolres Blitar AKBP Eko Iswantono melalui Kasat Narkoba AKP Putut Suhermanto mengatakan, pengungkapan jaringan ini merupakan hasil penyelidikan dari Operasi Sakau 2010. Hal itu berawal dari penangkapan Slamet Riyadi, pengedar dari jaringan tersebut. Saat ditangkap, Slamet sedang bertransaksi dengan pelanggannya di jalan raya sekitar Pasar Patok, Desa Sidorejo Senin (19/4) sekitar pukul 14.30. "Dari tangan Slamet Riyadi, petugas berhasil menemukan 90 butir pil dobel L," ujarnya.
Selanjutnya, petugas segera mengembangkan dengan memeriksa Slamet. Slamet akhirnya 'menyanyi'. Dia menunjuk identitas pemasok pil dobel L, yakni Nur Huda. Begitu mendapatkan identitas lengkap, petugas segera menangkap Nur yang selama ini memenuhi stok dobel L ke Slamet. Dari Nur, petugas masih mengorek keterangan untuk mengungkap kemungkinan jaringan yang ada di atas keduanya. Karena terdesak, Nur pun memberikan informasi yang sangat berarti bagi petugas.
Dari pengakuan Nur Huda, petugas mengantongi identitas seorang pemasok pil dobel L. Dia menyebutkan Muhammad Toha yang biasa memasok kebutuhan pil dobel L kepada dirinya selama ini. Tidak ingin menjadi pangkal peredaran pil dobel L, Toha pun memberikan nama bandar yang ada di atasnya, yakni Rahman Galih. Dari tangan Galih, petugas berhasil mengamankan ratusan pil dobel L, uang Rp 70 ribu serta dua unit HP yang digunakan untuk bertransaksi selama ini.
Tidak berhenti sampai di situ, petugas terus menggali informasi dari Galih. Karena dari pengakuan Galih, dia masih memiliki seorang bandar besar lagi, yakni Pison Sudanda. Dari tangan Pison, petugas juga mendapatkan ratusan pil dobel L, yang siap dipasok ke pengecernya. Perburuan terhadap lima anggota jaringan ini berakhir kemarin. "Totalnya sebanyak 2.455 butir pil dobel L yang diamankan petugas dari operasi kali ini," jelas Putut.
Saat ini, lima pelaku dan barang bukti 2.455 obel L, dua unit HP dan uang Rp 70 ribu diamankan di Mapolres Blitar. Pelaku akan dijerat dengan Pasal 196, 197, 198, UU RI 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan hukuman tujuh tahun penjara. (cr-2/cam)
Kelima pelaku adalah Slamet Riyadi, warga Dusun Sidomulyo, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok; Nur Huda, 21, warga Desa Sumberjati, Kecamatan Bedali, Kabupaten Kediri; Muhammad Toha, 22, Rahman Galih (bandar), 26, dan Pison Suganda (bandar), 24. Ketiga pelaku terakhir adalah warga Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Kapolres Blitar AKBP Eko Iswantono melalui Kasat Narkoba AKP Putut Suhermanto mengatakan, pengungkapan jaringan ini merupakan hasil penyelidikan dari Operasi Sakau 2010. Hal itu berawal dari penangkapan Slamet Riyadi, pengedar dari jaringan tersebut. Saat ditangkap, Slamet sedang bertransaksi dengan pelanggannya di jalan raya sekitar Pasar Patok, Desa Sidorejo Senin (19/4) sekitar pukul 14.30. "Dari tangan Slamet Riyadi, petugas berhasil menemukan 90 butir pil dobel L," ujarnya.
Selanjutnya, petugas segera mengembangkan dengan memeriksa Slamet. Slamet akhirnya 'menyanyi'. Dia menunjuk identitas pemasok pil dobel L, yakni Nur Huda. Begitu mendapatkan identitas lengkap, petugas segera menangkap Nur yang selama ini memenuhi stok dobel L ke Slamet. Dari Nur, petugas masih mengorek keterangan untuk mengungkap kemungkinan jaringan yang ada di atas keduanya. Karena terdesak, Nur pun memberikan informasi yang sangat berarti bagi petugas.
Dari pengakuan Nur Huda, petugas mengantongi identitas seorang pemasok pil dobel L. Dia menyebutkan Muhammad Toha yang biasa memasok kebutuhan pil dobel L kepada dirinya selama ini. Tidak ingin menjadi pangkal peredaran pil dobel L, Toha pun memberikan nama bandar yang ada di atasnya, yakni Rahman Galih. Dari tangan Galih, petugas berhasil mengamankan ratusan pil dobel L, uang Rp 70 ribu serta dua unit HP yang digunakan untuk bertransaksi selama ini.
Tidak berhenti sampai di situ, petugas terus menggali informasi dari Galih. Karena dari pengakuan Galih, dia masih memiliki seorang bandar besar lagi, yakni Pison Sudanda. Dari tangan Pison, petugas juga mendapatkan ratusan pil dobel L, yang siap dipasok ke pengecernya. Perburuan terhadap lima anggota jaringan ini berakhir kemarin. "Totalnya sebanyak 2.455 butir pil dobel L yang diamankan petugas dari operasi kali ini," jelas Putut.
Saat ini, lima pelaku dan barang bukti 2.455 obel L, dua unit HP dan uang Rp 70 ribu diamankan di Mapolres Blitar. Pelaku akan dijerat dengan Pasal 196, 197, 198, UU RI 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan hukuman tujuh tahun penjara. (cr-2/cam)
78 WNI terdampar di Bandara Dusseldorf
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pihak Kementerian Luar Negeri menyatakan sebanyak 78 warga negara Indonesia terdampar di Bandara Dusseldorf, Frankfurt, Jerman. Hal itu terkait dengan gangguan penerbangan akibat letusan gunung di Islandia.
"Perwakilan RI setempat telah memberikan bantuan logistik kepada mereka," kata juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, kepada Tempo, Rabu (21/4).
Menurut Faizasyah, untuk warga negara Indonesia yang terdampar di bandara di London, KBRI menyediakan tempat penampungan sementara bagi WNI yang telantar.
Untuk bandara lain, kata Faizasyah, pihaknya belum mendapatkan data yang pasti. "Petugas sudah turun ke bandara untuk memantau. Namun, soal data, bandara atau maskapai penerbangan tidak dapat memberikan sembarangan," kata Faizasyah.
Letusan gunung api di Islandia pada Rabu (14/4) lalu, mengakibatkan akses penerbangan Eropa terganggu sehingga sebagian besar bandara ditutup. Kementerian Luar Negeri Indonesia menginstruksikan kepada seluruh Perwakilan RI di Eropa dan wilayah lain untuk memberikan bantuan jika terdapat Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdampar di bandara.
Untuk mengantisipasi risiko kondisi darurat tersebut, Kementerian Luar Negeri menghimbau WNI yang hendak bepergian ke luar negeri untuk mengasuransikan diri dengan asuransi internasional dan memilih maskapai penerbangan dengan tiket "full fare".
Dalam siaran pers di situsnya, Senin (19/4), Kementerian Luar Negeri juga mengingatkan agar WNI melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan RI terdekat saat melakukan perjalanan luar negeri.
GILANG MUSTIKA RAMDANI
"Perwakilan RI setempat telah memberikan bantuan logistik kepada mereka," kata juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, kepada Tempo, Rabu (21/4).
Menurut Faizasyah, untuk warga negara Indonesia yang terdampar di bandara di London, KBRI menyediakan tempat penampungan sementara bagi WNI yang telantar.
Untuk bandara lain, kata Faizasyah, pihaknya belum mendapatkan data yang pasti. "Petugas sudah turun ke bandara untuk memantau. Namun, soal data, bandara atau maskapai penerbangan tidak dapat memberikan sembarangan," kata Faizasyah.
Letusan gunung api di Islandia pada Rabu (14/4) lalu, mengakibatkan akses penerbangan Eropa terganggu sehingga sebagian besar bandara ditutup. Kementerian Luar Negeri Indonesia menginstruksikan kepada seluruh Perwakilan RI di Eropa dan wilayah lain untuk memberikan bantuan jika terdapat Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdampar di bandara.
Untuk mengantisipasi risiko kondisi darurat tersebut, Kementerian Luar Negeri menghimbau WNI yang hendak bepergian ke luar negeri untuk mengasuransikan diri dengan asuransi internasional dan memilih maskapai penerbangan dengan tiket "full fare".
Dalam siaran pers di situsnya, Senin (19/4), Kementerian Luar Negeri juga mengingatkan agar WNI melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan RI terdekat saat melakukan perjalanan luar negeri.
GILANG MUSTIKA RAMDANI
PWNU Jawa Timur Resmi Menolak Susunan Pengurus Baru PBNU
TEMPO Interaktif, SURABAYA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur secara resmi menolak susunan kepengurusan PBNU yang baru. Penolakan tersebut dituangkan dalam surat bernomor 904/PW/A-I/L/IV/2010 yang dikirmkan ke PBNU melalui faximili Rabu sore (21/4), sekitar pukul 16.00 WIB.
Sekretaris PWNU Jawa Timur Masyhudi Muchtar, ketika ditemui dikantornya menjelaskan, penolakan tersebut merupakan hasil rapat gabungan pengurus Syuriah dan Tanfidziyah. ”Hasil keputusan rapat tersebut disepakati untuk dikirimkan ke PBNU sore ini juga,” katanya.
Beberapa point yang menjadi alasan penolakan dicantumkan dalam surat tersebut. Antara lain tentang nama-nama pengurus baru PBNU yang diumumkan pada 19 April 2010 di kantor PBNU. Nama-nama tersebut tidak sesuai dengan nama-nama yang telah disusun oleh Rois Aam, Ketua Umum dan dibantu tim formatur yang terdiri dari lima perwakilan PWNU).
Tim formatur bersama Rois Aam serta Ketua Umum terpilih telah menyusun nama-nama pengurus pada 12 April 2010 lalu di Kajen, Pati, Jawa Tengah. “Inikan aneh, amanat Muktamar mengatakan yang berhak menyusun pengurus adalah Rois Aam, Ketua Umum dan melibatkan tim formatur. Tapi yang diumumkan koq beda,” kata Masyudi.
Karenanya PWNU Jawa Timur mendesak PBNU mengembalikan nama-nama pengurus PBNU sesuai dengan hasil musyawarah yang telah dilakukan pada 12 April.
Wakil Rois Syuriah PWNU Jawa Timur Kiai Agoes Ali Masyuri menambahkan, susunan nama pengurus PBNU yang berbeda dengan yang telah disusun tim formatur, menandakan Rois Aam maupun Ketua Umum PBNU saat ini belum bisa dijadikan contoh yang baik. “Rois Aam maupun Ketua Umum harus jadi contoh yang baik dan benar,” kata Agoes Ali.
Untuk diketahui, berdasarkan hasil musyawarah di Kajen, Pati, Wakil Ketua Umum dan Wakil Rois Aam terdiri dari masing-masing dua orang. Tapi setelah diumumkan ternyata Wakil Ketua Umum dan Wakil Rois Aam ternyata hanya satu orang.
Wakil Rois Aam misalnya, sesuai versi Kajen, Pati, terdapat nama Hasyim Muzadi dan Musthofa Bisri. Tapi setelah diumumkan hanya nama Musthofa Bisri yang disebut, sedangkan nama Hasyim Muzadi hilang.
Ditempat terpisah, Ketua GP Ansor yang juga menjabat sebagai salah satu unsur ketua PBNU Syaifullah Yusuf meminta perdebatan nama pengurus segera dihentikan. “Di NU itu tidak untuk cari jabatan, dimanapun posisinya mulia, tidak harus jadi wakil yang penting pengurus semuanya mulia,” kata Saifullah Yusuf.
Dia meminta siapapun untuk menahan diri dan menghormati kepengurusan PBNU yang telah terbentuk. “Siahkan saja protes, tapi biasanya di NU itu yang suka protes nanti akan hilang sendiri,” ujarnya. ROHMAN TAUFIQ.
Sekretaris PWNU Jawa Timur Masyhudi Muchtar, ketika ditemui dikantornya menjelaskan, penolakan tersebut merupakan hasil rapat gabungan pengurus Syuriah dan Tanfidziyah. ”Hasil keputusan rapat tersebut disepakati untuk dikirimkan ke PBNU sore ini juga,” katanya.
Beberapa point yang menjadi alasan penolakan dicantumkan dalam surat tersebut. Antara lain tentang nama-nama pengurus baru PBNU yang diumumkan pada 19 April 2010 di kantor PBNU. Nama-nama tersebut tidak sesuai dengan nama-nama yang telah disusun oleh Rois Aam, Ketua Umum dan dibantu tim formatur yang terdiri dari lima perwakilan PWNU).
Tim formatur bersama Rois Aam serta Ketua Umum terpilih telah menyusun nama-nama pengurus pada 12 April 2010 lalu di Kajen, Pati, Jawa Tengah. “Inikan aneh, amanat Muktamar mengatakan yang berhak menyusun pengurus adalah Rois Aam, Ketua Umum dan melibatkan tim formatur. Tapi yang diumumkan koq beda,” kata Masyudi.
Karenanya PWNU Jawa Timur mendesak PBNU mengembalikan nama-nama pengurus PBNU sesuai dengan hasil musyawarah yang telah dilakukan pada 12 April.
Wakil Rois Syuriah PWNU Jawa Timur Kiai Agoes Ali Masyuri menambahkan, susunan nama pengurus PBNU yang berbeda dengan yang telah disusun tim formatur, menandakan Rois Aam maupun Ketua Umum PBNU saat ini belum bisa dijadikan contoh yang baik. “Rois Aam maupun Ketua Umum harus jadi contoh yang baik dan benar,” kata Agoes Ali.
Untuk diketahui, berdasarkan hasil musyawarah di Kajen, Pati, Wakil Ketua Umum dan Wakil Rois Aam terdiri dari masing-masing dua orang. Tapi setelah diumumkan ternyata Wakil Ketua Umum dan Wakil Rois Aam ternyata hanya satu orang.
Wakil Rois Aam misalnya, sesuai versi Kajen, Pati, terdapat nama Hasyim Muzadi dan Musthofa Bisri. Tapi setelah diumumkan hanya nama Musthofa Bisri yang disebut, sedangkan nama Hasyim Muzadi hilang.
Ditempat terpisah, Ketua GP Ansor yang juga menjabat sebagai salah satu unsur ketua PBNU Syaifullah Yusuf meminta perdebatan nama pengurus segera dihentikan. “Di NU itu tidak untuk cari jabatan, dimanapun posisinya mulia, tidak harus jadi wakil yang penting pengurus semuanya mulia,” kata Saifullah Yusuf.
Dia meminta siapapun untuk menahan diri dan menghormati kepengurusan PBNU yang telah terbentuk. “Siahkan saja protes, tapi biasanya di NU itu yang suka protes nanti akan hilang sendiri,” ujarnya. ROHMAN TAUFIQ.
Kantor Bea dan Cukai Malang Didemo Ribuan Buruh Sido Bangun
TEMPO Interaktif, Malang - Sekitar tiga ribu pekerja PT Sido Bangun berunjuk rasa di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang di Kecamatan Kepanjen, Rabu (21/4).
Para pendemo datang dengan menumpang sekitar 11 truk, belasan mobil pribadi, dan puluhan sepeda motor, dari tempat kerja mereka di Kecamatan Singosari sejauh sekitar 30 kilometer.
Menurut Istu Purdianto, Koordinator Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Sido Bangun, mereka memprotes pemblokiran pabrik yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Malang sejak 18 Juni 2009. Sido Bangun diblokir karena dianggap kurang membayar bea masuk barang impor, pajak, plus denda senilai Rp 12 miliar. Pemblokiran dilakukan setelah KPPBC melakukan audit pada 17 April setahun silam.
“Kami minta pemblokiran itu dicabut segera. Pemblokiran mengganggu kegiatan ekspor-impor yang dilakukan perusahaan, serta berdampak langsung pada nasib kami yang mayorita bekerja sebagai tenaga lepas yang digaji harian. Kalau perusahaan tak berproduksi, kami sendiri yang sangat dirugikan,” kata Istu, Rabu (21/4).
Setahu Istu dan kawan-kawan, Sido Bangun sudah menggugat KPPBC ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebesar Rp 917 miliar. Pengadilan memenangkan produsen biji plastik terbesar di Jawa Timur itu. Dari kantor DPRD, pendemo berpindah ke kantor KPPBC di Kota Malang. Konvoi pendemo memacetkan arus lalu lintas. Pertemuan antara SPSI Sido Bangun dengan Kepala Kantor KPPBC Parjia berlangsung panas dan tegang. Pekerja mendesak surat pemblokiran dicabut, tapi KPPBC bergeming.
“Harus dilunasi dulu tanggungan perusahaan kepada negara, baru bisa dicabut. Atau, kami bisa mencabutnya asal ada jaminan SPSI atau perwakilan buruh lainnya menghadirkan pimpinan PT Sido Bangun,” kata Parjia.
Permintaan Parjia ditolak pekerja Sido Bangun dengan alasan hal itu bukan tanggung jawab mereka. Aksi mereka baru berakhir sekitar pukul 16.20 dan mereka kembali ke Singosari. Tempo menyaksikan rombongan pendemo membuat arus lalu lintas dari arah Malang ke Surabaya tersendat-sendat. Polisi dibuat sibuk mengaturnya.
Lalu, ketika hendak memasuki pabrik, arus lalu lintas di Jalan Raya Surabaya-Malang Kilometer 76,86, Singosari, sempat dihentikan polisi sekitar 15 menit sampai seluruh kendaraan yang ditumpangi pendemo masuk ke dalam areal pabrik.
Sebelumnya, pada awal Maret lalu kuasa hukum Sido Bangun, Abdul Wahab Adhinegoro, menjelaskan kepada wartawan bahwa pemblokiran dapat diterima jika kliennya tidak beritikad atau memang sengaja tak ingin melunasi tanggungan kepada negara.
Namun, ia menegaskan, Sido Bangun baru mengajukan keberatan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Berdasarkan UU ini Sidobangun memiliki masa dua bulan untuk mengajukan keberatan setelah menerima surat penetapan penagihan yang dilakukan KPPBC pada 4 Mei 2009.
Menurutnya, nilai tagihan belum bisa dinyatakan sebagai angkat tetap karena masih terbuka peluang keberatan kliennya diterima pengadilan. Kalau pun ditolak, Sido Bangun masih punya peluang untuk mengajukan banding yang masa tenggangnya dua setelah putusan pengadilan.
“Total, ada waktu sekitar 6 bulan setelah putusan untuk menempuh upaya itu, tapi sebelum itu dilakukan, pada Juni tahun lalu sudah dilakukan pemblokiran. Itu namanya prematur karena belum ada dasar hukumnya,” kata Wahab.
Kegiatan impor bahan baku plastik oleh Sidobangun diblokir sejak 18 Juni hingga 16 September. Sido Bangun pun harus membayar komplain dari pihak ketiga dan menimbulkan kerugian sekitar Rp 817 miliar sesuai jumlah tuntutan ganti rugi. Dalam jumlah kerugian sudah termasuk tunggakan gaji untuk sekitar 3 ribu pekerja sekitar Rp 6 miliar.
Sido Bangun menggugat KPPBC ke PTUN Surabaya pada 26 Juni 2009. Kemudian dicapai kesepakatan bahwa KPPBC bersedia membuka blokir jika gugatan dicabut. Namun, pemblokiran tak juga dicabut hingga pada 2 September gugatan kembali dilayangkan ke PTUN. Pada 16 September Bea dan Cukai benar-benar mencabut pemblokiran.
Namun, untuk langkah pengamanan, Sido Bangun mengajukan permintaan provisi (putusan sela) pada Pengadilan Negeri Malang. Berdasarkan putusan provisi pengadilan, KPPBC dilarang memblokir pabrik sebelum perkaranya berkekuatan hukum tetap.
ABDI PURMONO
Para pendemo datang dengan menumpang sekitar 11 truk, belasan mobil pribadi, dan puluhan sepeda motor, dari tempat kerja mereka di Kecamatan Singosari sejauh sekitar 30 kilometer.
Menurut Istu Purdianto, Koordinator Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Sido Bangun, mereka memprotes pemblokiran pabrik yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Malang sejak 18 Juni 2009. Sido Bangun diblokir karena dianggap kurang membayar bea masuk barang impor, pajak, plus denda senilai Rp 12 miliar. Pemblokiran dilakukan setelah KPPBC melakukan audit pada 17 April setahun silam.
“Kami minta pemblokiran itu dicabut segera. Pemblokiran mengganggu kegiatan ekspor-impor yang dilakukan perusahaan, serta berdampak langsung pada nasib kami yang mayorita bekerja sebagai tenaga lepas yang digaji harian. Kalau perusahaan tak berproduksi, kami sendiri yang sangat dirugikan,” kata Istu, Rabu (21/4).
Setahu Istu dan kawan-kawan, Sido Bangun sudah menggugat KPPBC ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebesar Rp 917 miliar. Pengadilan memenangkan produsen biji plastik terbesar di Jawa Timur itu. Dari kantor DPRD, pendemo berpindah ke kantor KPPBC di Kota Malang. Konvoi pendemo memacetkan arus lalu lintas. Pertemuan antara SPSI Sido Bangun dengan Kepala Kantor KPPBC Parjia berlangsung panas dan tegang. Pekerja mendesak surat pemblokiran dicabut, tapi KPPBC bergeming.
“Harus dilunasi dulu tanggungan perusahaan kepada negara, baru bisa dicabut. Atau, kami bisa mencabutnya asal ada jaminan SPSI atau perwakilan buruh lainnya menghadirkan pimpinan PT Sido Bangun,” kata Parjia.
Permintaan Parjia ditolak pekerja Sido Bangun dengan alasan hal itu bukan tanggung jawab mereka. Aksi mereka baru berakhir sekitar pukul 16.20 dan mereka kembali ke Singosari. Tempo menyaksikan rombongan pendemo membuat arus lalu lintas dari arah Malang ke Surabaya tersendat-sendat. Polisi dibuat sibuk mengaturnya.
Lalu, ketika hendak memasuki pabrik, arus lalu lintas di Jalan Raya Surabaya-Malang Kilometer 76,86, Singosari, sempat dihentikan polisi sekitar 15 menit sampai seluruh kendaraan yang ditumpangi pendemo masuk ke dalam areal pabrik.
Sebelumnya, pada awal Maret lalu kuasa hukum Sido Bangun, Abdul Wahab Adhinegoro, menjelaskan kepada wartawan bahwa pemblokiran dapat diterima jika kliennya tidak beritikad atau memang sengaja tak ingin melunasi tanggungan kepada negara.
Namun, ia menegaskan, Sido Bangun baru mengajukan keberatan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Berdasarkan UU ini Sidobangun memiliki masa dua bulan untuk mengajukan keberatan setelah menerima surat penetapan penagihan yang dilakukan KPPBC pada 4 Mei 2009.
Menurutnya, nilai tagihan belum bisa dinyatakan sebagai angkat tetap karena masih terbuka peluang keberatan kliennya diterima pengadilan. Kalau pun ditolak, Sido Bangun masih punya peluang untuk mengajukan banding yang masa tenggangnya dua setelah putusan pengadilan.
“Total, ada waktu sekitar 6 bulan setelah putusan untuk menempuh upaya itu, tapi sebelum itu dilakukan, pada Juni tahun lalu sudah dilakukan pemblokiran. Itu namanya prematur karena belum ada dasar hukumnya,” kata Wahab.
Kegiatan impor bahan baku plastik oleh Sidobangun diblokir sejak 18 Juni hingga 16 September. Sido Bangun pun harus membayar komplain dari pihak ketiga dan menimbulkan kerugian sekitar Rp 817 miliar sesuai jumlah tuntutan ganti rugi. Dalam jumlah kerugian sudah termasuk tunggakan gaji untuk sekitar 3 ribu pekerja sekitar Rp 6 miliar.
Sido Bangun menggugat KPPBC ke PTUN Surabaya pada 26 Juni 2009. Kemudian dicapai kesepakatan bahwa KPPBC bersedia membuka blokir jika gugatan dicabut. Namun, pemblokiran tak juga dicabut hingga pada 2 September gugatan kembali dilayangkan ke PTUN. Pada 16 September Bea dan Cukai benar-benar mencabut pemblokiran.
Namun, untuk langkah pengamanan, Sido Bangun mengajukan permintaan provisi (putusan sela) pada Pengadilan Negeri Malang. Berdasarkan putusan provisi pengadilan, KPPBC dilarang memblokir pabrik sebelum perkaranya berkekuatan hukum tetap.
ABDI PURMONO
Wanita Perokok Naik 5%
Bogor - Jumlah wanita perokok aktif di Kota Bogor, Jawa Barat, setiap tahun meningkat lima persen, bukan hanya di kalangan wanita dewasa namun juga pelajar.Berdasarkan data Survey Kesehatan Daerah (Surkesda) 2004 Kota Bogor, jumlah wanita perokok aktif tercatat 4,7 persen sedangkan pria 57 persen.
“Angka ini setiap tahunnya mengalami kenaikan 5 persen, sekarang tidak hanya wanita dewasa yang menjadi perokok aktif tapi di kalangan pelajar perempuan rokok sudah menjadi tren,” kata Staf Monitoring Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) No Tobacco Community (No.T.C), Firman Wijaya di Bogor, Rabu.
Ia mengatakan, survei yang dilakukan No.T.C mendapati siswi SD sudah mengenal rokok. Sementara itu, berdasarkan data Riskesdas 2007 menunjukkan perokok aktif di Kota Bogor berkisar 29,6 persen dan rata-rata jumlah batang rokok yang dihisap per hari mencapai 8,89 batang.
Sementara itu, data WHO (2010) menyebutkan di 151 negara sekitar 7 persen gadis-gadis remaja telah menjadi perokok aktif.Lebih lanjut Firman menjelaskan, dari data WHO 2010 sekitar 20 persen dari 1 miliar perokok di dunia adalah wanita. Prevalensinya akan terus meningkat seiring meningkatnya prevalensi pria perokok.
Jumlah ini akan terus meningkat bila tidak dilakukan upaya pencegahan apalagi, katanya, saat ini wanita menjadi target utama dan peluang stategis industri rokok yang tengah merekrut konsumen baru untuk menggantikan hampir setengah dari perokok aktif yang mati prematur akibat penyakit yang disebabkan oleh rokok.
Ia menjelaskan, meningkatnya prevalensi wanita disebabkan semakin masifnya promosi atau iklan rokok yang ditujukan kepada wanita.Sejalan dengan itu, pada peringatan hari tembakau sedunia yang jatuh pada tanggal 31 Mei mendatang WHO mengangkat tema besar Gender and Tobacco with an Emphasis on Marketing to Women.
Bersama dengan WHO, No.T.C Kota Bogor juga ikut menyuarakan hal tersebut. Upaya untuk melindungi para wanita dari target baru ini adalah menghentikan segala bentuk promosi atau iklan rokok untuk wanita.
Firman menyebutkan, salah satu instrumen untuk melindungi wanita dari bahaya rokok dan asap rokok adalah penegakan Perda nomor 12 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Perwali nomor 07 tahun 2010 tentang Juknis Pelaksanaan Perda nomor 12 tahun 2009.Menurut dia dengan menegakkan Perda KTR dan Perwali akan melindungi kaum perempuan dari bahaya rokok, baik perokok aktif maupun pasif.
Firman mengatakan, sudah saatnya Pemerintah Kota Bogor untuk gencar menegakkan larangan merokok di tempat publik dan menghentikan iklan rokok untuk wanita. ant
“Angka ini setiap tahunnya mengalami kenaikan 5 persen, sekarang tidak hanya wanita dewasa yang menjadi perokok aktif tapi di kalangan pelajar perempuan rokok sudah menjadi tren,” kata Staf Monitoring Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) No Tobacco Community (No.T.C), Firman Wijaya di Bogor, Rabu.
Ia mengatakan, survei yang dilakukan No.T.C mendapati siswi SD sudah mengenal rokok. Sementara itu, berdasarkan data Riskesdas 2007 menunjukkan perokok aktif di Kota Bogor berkisar 29,6 persen dan rata-rata jumlah batang rokok yang dihisap per hari mencapai 8,89 batang.
Sementara itu, data WHO (2010) menyebutkan di 151 negara sekitar 7 persen gadis-gadis remaja telah menjadi perokok aktif.Lebih lanjut Firman menjelaskan, dari data WHO 2010 sekitar 20 persen dari 1 miliar perokok di dunia adalah wanita. Prevalensinya akan terus meningkat seiring meningkatnya prevalensi pria perokok.
Jumlah ini akan terus meningkat bila tidak dilakukan upaya pencegahan apalagi, katanya, saat ini wanita menjadi target utama dan peluang stategis industri rokok yang tengah merekrut konsumen baru untuk menggantikan hampir setengah dari perokok aktif yang mati prematur akibat penyakit yang disebabkan oleh rokok.
Ia menjelaskan, meningkatnya prevalensi wanita disebabkan semakin masifnya promosi atau iklan rokok yang ditujukan kepada wanita.Sejalan dengan itu, pada peringatan hari tembakau sedunia yang jatuh pada tanggal 31 Mei mendatang WHO mengangkat tema besar Gender and Tobacco with an Emphasis on Marketing to Women.
Bersama dengan WHO, No.T.C Kota Bogor juga ikut menyuarakan hal tersebut. Upaya untuk melindungi para wanita dari target baru ini adalah menghentikan segala bentuk promosi atau iklan rokok untuk wanita.
Firman menyebutkan, salah satu instrumen untuk melindungi wanita dari bahaya rokok dan asap rokok adalah penegakan Perda nomor 12 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Perwali nomor 07 tahun 2010 tentang Juknis Pelaksanaan Perda nomor 12 tahun 2009.Menurut dia dengan menegakkan Perda KTR dan Perwali akan melindungi kaum perempuan dari bahaya rokok, baik perokok aktif maupun pasif.
Firman mengatakan, sudah saatnya Pemerintah Kota Bogor untuk gencar menegakkan larangan merokok di tempat publik dan menghentikan iklan rokok untuk wanita. ant
Kartinian, Lily Wahid Berkebaya
Jakarta, NU Online:Ada yang berbeda dengan penampilan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rabu (21/4 ) hari ini. Tak seperti biasa, Lily mengenakan pakaian kebaya berwarna kuning emas. Perempuan kelahiran Jombang, 4 Maret 1948, ini mengatakan, pakaiannya hari ini khusus dipersiapkannya untuk memperingati Hari Kartini yang jatuh tepat hari ini.
"Hari ini teman-teman DPR mengimbau agar mengenakan pakaian nasional," kata Lily saat ditemui di kompleks Gedung DPR, Jakarta, hari ini. Saat ditemui, Lily tengah bersiap-siap akan menemani rekannya di Tim 9, Misbakhun, yang bakal memenuhi panggilan Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas perkara tindak pidana perbankan yang dilakukan pemilik Bank Century, Robert Tantular.
Lily mengakui pakaian kebaya yang dikenakannya kurang praktis. Apalagi, dia harus menyambangi Mabes Polri dan menemani Misbakhun menjalani pemeriksaan yang bisa memakan waktu seharian. Meski demikian, toh dia tetap semangat berkebaya demi meramaikan Hari Kartini. "Sebenarnya ke Mabes kurang praktis juga sih pakai kebaya. Tetapi enggak apa-apalah," ujarnya sambil tersenyum seperti dikutip kompas.com.
Di mata Lily, perjuangan Kartini untuk memperjuangkan hak-hak perempuan belum terealisasi hingga kini. Ini terlihat dari masih tingginya tingkat kematian ibu melahirkan. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan juga masih marak terjadi di Indonesia. "Rentang sekian ratus tahun lebih perjuangan Ibu Kartini itu belum terealisir," tandas dia. (mad)
"Hari ini teman-teman DPR mengimbau agar mengenakan pakaian nasional," kata Lily saat ditemui di kompleks Gedung DPR, Jakarta, hari ini. Saat ditemui, Lily tengah bersiap-siap akan menemani rekannya di Tim 9, Misbakhun, yang bakal memenuhi panggilan Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas perkara tindak pidana perbankan yang dilakukan pemilik Bank Century, Robert Tantular.
Lily mengakui pakaian kebaya yang dikenakannya kurang praktis. Apalagi, dia harus menyambangi Mabes Polri dan menemani Misbakhun menjalani pemeriksaan yang bisa memakan waktu seharian. Meski demikian, toh dia tetap semangat berkebaya demi meramaikan Hari Kartini. "Sebenarnya ke Mabes kurang praktis juga sih pakai kebaya. Tetapi enggak apa-apalah," ujarnya sambil tersenyum seperti dikutip kompas.com.
Di mata Lily, perjuangan Kartini untuk memperjuangkan hak-hak perempuan belum terealisasi hingga kini. Ini terlihat dari masih tingginya tingkat kematian ibu melahirkan. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan juga masih marak terjadi di Indonesia. "Rentang sekian ratus tahun lebih perjuangan Ibu Kartini itu belum terealisir," tandas dia. (mad)
Komisi VIII DPR Akan Sempurnakan UU Penodaan Agama
Jakarta, NU Online:Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding mengungkapkan komisinya akan menyempurnakan UU Penodaan Agama secara substantif. Sebab UU ini masih banyak ditafsiri secara beragam.
"UU ini perlu dilakukan penyempurnaan. Kami sedang mengkaji apakah perlu dibuatkan peraturan pemerintah atau perlu kita revisi atau bahkan perlu kita ajukan perubahan," kata Karding kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/4).
Penyempurnaan ini dipandang penting untuk memperjelas hal-hal yang dinilai menodai agama atau tidak. Politisi PKB ini menilai beberapa pasal belum jelas kriterianya.
"Misalnya, apakah kasus Buddha Bar itu termasuk atau tidak. Saya dengar masih menggunakan simbol-simbol agama," jelas Kadir.
Menurut politisi asal Sulawesi ini, UU Penodaan Agama memerlukan kriteria dan standar teknis yang harus diperjelas supaya tidak salah hukum. "Oleh karena itu setelah dibahas di internal Komisi VIII, kami akan mengajak pemerintah mencari solusi. Karena revisi juga kewenangan Komisi VIII DPR dan Pemerintah," tutupnya. (min)
"UU ini perlu dilakukan penyempurnaan. Kami sedang mengkaji apakah perlu dibuatkan peraturan pemerintah atau perlu kita revisi atau bahkan perlu kita ajukan perubahan," kata Karding kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/4).
Penyempurnaan ini dipandang penting untuk memperjelas hal-hal yang dinilai menodai agama atau tidak. Politisi PKB ini menilai beberapa pasal belum jelas kriterianya.
"Misalnya, apakah kasus Buddha Bar itu termasuk atau tidak. Saya dengar masih menggunakan simbol-simbol agama," jelas Kadir.
Menurut politisi asal Sulawesi ini, UU Penodaan Agama memerlukan kriteria dan standar teknis yang harus diperjelas supaya tidak salah hukum. "Oleh karena itu setelah dibahas di internal Komisi VIII, kami akan mengajak pemerintah mencari solusi. Karena revisi juga kewenangan Komisi VIII DPR dan Pemerintah," tutupnya. (min)