6 Rekomendasi Muspimnas PKB

Musyawarah Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Bangsa (Muspimnas PKB) telah paripurna digelar di Hotel Sahid Jaya, Jakarta (6/5/09). 33 Pimpinan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) yang mengikuti acara Muspimnas sudah memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum DPP PKB, H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si. untuk menjadi Cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono. Tak hanya itu, Ketua Umum DPP PKB juga diberi mandat untuk mengambil langkah-langkah politik yang diperlukan dan memastikan partisipasi optimal PKB dalam Pilpres 2009 mendatang.

Melalui Sidang Pleno yang berlangsung demokratis, seluruh peserta Muspimnas juga merekomendasikan dan menetapkan bahwa PKB akan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Koalisi PKB dengan Partai Demokrat dan sejumlah parpol lain yang diberi nama Minimum Winning Coalition diyakini bisa mewujudkan rezim pemerintahan yang lebih segar dengan cita rasa reformasi yang lebih kental dalam rangka memastikan keberlanjutan transisi politik menuju demokrasi yang mapan dan menyejahterakan rakyat Indonesia.

Di bawah ini merupakan 6 rekomendasi yang telah ditetapkan dalam Muspimnas PKB:


MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
JAKARTA, 06 MEI 2009


POKOK-POKOK REKOMENDASI


Mencermati perkembangan politik nasional pasca Pemilu Legislatif 2009 dan dalam rangka memantapkan kinerja politik partai ke depan, Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) Partai Kebangkitan Bangsa merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1.Partai Kebangkitan Bangsa memandang perlunya dibangun Koalisi Kemenangan Minimal (Minimum Winning Coalition) oleh partai politik pemenang Pemilu 2009 (Partai Demokrat) bersama PKB dan sejumlah parpol lain yang sepaham serta memiliki visi dan misi yang sama dalam rangka Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 mendatang dan pembentukan pemerintahan koalisi yang kuat dan efektif untuk setidaknya 5 tahun ke depan. Koalisi ini tidak bertujuan untuk menguasai sebesar-besarnya kursi DPR RI yang ada, melainkan untuk mencapai kemenangan mayoritas minimal atau akumulasi kekuatan legislatif seperlunya untuk menang dalam konfigurasi politik di DPR RI, yakni melampaui 50% + 1 dari seluruh kekuatan legislatif yang ada.

2.Koalisi Kemenangan Minimal (Minimum Winning Coalition) sangat penting karena ke depan kita memerlukan adanya rezim pemerintahan yang lebih segar dengan cita rasa reformasi yang lebih kental dalam rangka memastikan keberlanjutan transisi politik menuju demokrasi yang mapan. Format koalisi ini memungkinkan pemerintah mengorganisir dirinya secara lebih kuat, efektif, dan solid, sehingga terhindar dari ambiguitas sikap politik partai-partai anggota koalisi. Format koalisi semacam ini juga memberi ruang keseimbangan antara partai pemerintah dan partai oposisi sehingga mekanisme check and balances dalam rangka proses pengambilan kebijakan dapat berlangsung lebih efektif dan sehat.

3.Dalam rangka memastikan keberlanjutan transisi politik Indonesia menuju demokrasi yang mapan dan pembangunan yang berkesinambungan, Partai Kebangkitan Bangsa mendukung penuh pencalonan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia Periode 2009 – 2014. Selanjutnya, dalam rangka menindaklanjuti masukan dari para kiai dan alim ulama ahlussunnah wal jama’ah yang menggelar pertemuan di Pondok Pesantren Alfadlu Walfadhilah, Kaliwungu, Kendal beberapa waktu yang lalu dan pertemuan-pertemuan lain yang serupa, serta menyerap aspirasi segenap jajaran struktural partai, maka PKB mengusulkan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono untuk mempertimbangkan Bapak A. Muhaimin Iskandar, kader muda terbaik PKB yang telah teruji kualitas kepemimpinan dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara, untuk menjadi pendampingnya sebagai Calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – A. Muhaimin Iskandar diyakini merupakan pasangan dengan akseptabilitas tinggi yang pas dengan cita rasa reformasi dan perubahan serta mencerminkan sinergi nasionalisme dan keislaman yang moderat. Sebagai kader parpol, keberadaan A. Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Susilo Bambang Yudhoyono kelak dapat fungsional dan efektif bagi penguatan manajemen koalisi pemerintahan yang baru nanti.

4.Memberi mandat penuh kepada Ketua Umum DPP PKB, H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si. untuk mengambil sikap dan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan partisipasi optimal PKB dalam proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maupun pembentukan pemerintahan koalisi yang akan datang.

5.Mengusulkan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat serta partai-partai mitra koalisi untuk membangun Sekretariat Bersama Koalisi (SEKBER KOALISI) yang akan menjadi satuan tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan agenda-agenda koalisi.

6.Koalisi perlu memprioritaskan beberapa agenda politik dasar yang terkait langsung dengan kepentingan rakyat, di antaranya masalah pesantren dan pendidikan agama, pendidikan nasional, kesehatan masyarakat, pedesan dan agraria, tenaga kerja, koperasi serta usaha kecil dan menengah. Problem-problem kebangsaan lainnya yang terkait dengan keutuhan NKRI dan kesejahteraan masyarakat juga harus menjadi agenda prioritas koalisi, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, kesenjangan pembangunan, keamanan dan pertahanan nasional, pengokohan integritas NKRI dan lain sebagainya.

Demikian pokok-pokok rekomendasi Musyawarah Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Bangsa yang nantinya akan dituangkan secara lebih terperinci dalam PROPOSAL KOALISI KEMENANGAN MINIMAL PKB yang akan diusulkan menjadi bagian utama dari perjanjian koalisi politik dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat guna membentuk pemerintahan yang kuat, efektif, dan solid, serta akan diserahkan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat dalam waktu sesegera mungkin. Di atas semua itu, keputusan mengenai format koalisi dan Cawapres pendamping Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sepenuhnya kita serahkan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat selaku pemenang Pemilu Legislatif 2009. (Ipung).