Anggota Muslimat NU Dipastikan Pilih Capres Nahdliyin

Makassar, Anggota Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) se-Indonesia hampir bisa dipastikan akan memilih calon presiden (capres) yang jelas berlatar belakang nahdliyin (sebutan untuk warga NU) dalam Pemilu Presiden pada 8 Juli mendatang.

Demikian dikatakan Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, saat menggelar konferensi pers berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Muslimat NU, di Gedung Celebes Convention Center (CCC), Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (28/5) sore.

"Biasanya orang NU (pilih pemimpin yang) tidak jauh dari 'habitat'-nya (baca: sesama warga NU)," ujar Khofifah menjawab pertanyaan wartawan tentang capres pilihan anggota Muslimat NU.

Namun, Khofifah tak menyebut rinci capres dalam kategori "habitat" yang dimaksud. Ia hanya menjelaskan bahwa capres pilihan anggota Muslimat adalah orang yang memberi perhatian lebih pada warga NU secara umum."Saya kira, kalau Pak Jusuf Kalla datang (ke forum Rakernas), itu sudah bentuk perhatian terhadap warga NU," ujar Khofifah yang juga mantan calon gubernur Jawa Timur itu.

Wakil Presiden Jusuf Kalla memang direncanakan membuka secara resmi Rakernas itu di Gedung CCC pada Jumat (29/5) hari ini.

Menurut Khofifah, hal itu bukan suatu kebetulan. Tradisinya, setiap hajatan besar organisasi ibu-ibu NU itu mesti dibuka wapres."Ini bukan yang pertama kali. Kongres Muslimat NU di Batam tahun 2006 juga dibuka Wapres.

Rakernas rakernas sebelumnya juga mesti dibuka wapres, misal, Pak Habibie, yang saat itu jadi wapres. Pak Hamzah Haz (wapres Megawati)," terang Khofifah.Jusuf Kalla yang merupakan capres dari Partai Golkar dan Partai Hanura, tak hanya dikenal sebagai warga NU. Ia lahir dan dibesarkan di keluarga besar dan lingkungan nahdliyin. Ia juga masih tercatat sebagai Mustasyar Pengurus Wilayah NU Sulsel.Meski demikian, Khofifah membantah anggapan bahwa Rakernas itu digelar untuk mengarahkan dukungan politik terhadap salah satu pasangan capres-cawapres.

Salah satu agendanya memang merumuskan kriteria pemimpin bangsa yang dapat memberi kemanfaatan pada umat."Hanya merumuskan kriteria pemimpin yang maslahah, bukan untuk mengarahkan, bukan untuk dukung mendukung," tegasnya.Perumusan kriteria itu, lanjutnya, hanya satu dari sekian banyak agenda penting lainnya.

Di antaranya, pembahasan masalah nikah sirri, nikah kontrak, aborsi dan bank sperma.Selain itu, Rakernas juga mengagendakan evaluasi terhadap pelaksanaan sejumlah program kerja organisasi, antara lain, evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Muslimat NU hingga tahun 2016. (rif)