JAKARTA, — Partai koalisi pendukung pasangan SBY-Boediono dalam Pilpres 2009 beramai-ramai mendukung pengajuan hak angket terhadap pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memilih pada pemilihan umum yang lalu. PAN, PPP, dan PKB mendukung langkah PDI-P dan Golkar yang menggagas hak angket tersebut.
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai sikap ketiga parpol tersebut kurang elok. "Sebetulnya itu kurang elok karena tengah dan terus akan membangun koalisi," kata Anas di Jakarta, Rabu (27/5).
Selain itu, menurutnya, masalah DPT bukan kewenangan pemerintah melainkan kewenangan KPU. "Jadi, jelas keliru alamat," tegas dia.
Namun, lebih jauh Anas mengatakan, pengajuan hak angket soal DPT ini tidak akan merusak koalisi dan memengaruhi arah koalisi ke depan. "Itu bukan soal yang serius. Kami yakin koalisi akan tetap kompak dan solid," ujarnya.
Mengenai sikap Fraksi Partai Golkar, ia menilai wajar. Menurutnya, kejadian seperti ini bukan hal yang pertama.
"Sejarah perbedaan sikap Fraksi Partai Golkar dengan pemerintah sudah panjang. Jadi, tidak mengagetkan. Kita serahkan kepada pendapat publik saja. Tetapi, juga tetap kurang elok," tuturnya.(kompas )
No comments:
Post a Comment