Jakarta, - Dewan Koordinasi Nasional Garda Bangsa tadi siang Rabu 27 mei 2009 mengadakan aksi damai di Bunderan HI. Aksi damai ini dilandasi keprihatinan yang mendalam atas kondisi sosial politik yang terjadi akhir-akhir ini.
DKN Garda Bangsa mengingatkan kepada seluruh stakeholder bangsa ini agar lebih bersikap dewasa dalam melakukan manuver-manuver politik khususnya yang berkaitan dalam membangun pemahaman rakyat soal isu neoliberalisme.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DKN Garda Bangsa Eman Hermawan memberkan apresiasi kepada massa aksi yang telah menggelar aksi dengan tertib dan damai. Dalam status Facebooknya, Eman menuturkan "Rasa riangku menggebu-gebu, hari ini matahari menyambut aksi damai DKN Garda Bangsa di Bunderan Hotel Indonesia: ikut clometan prihal neoliberal yang kontroversial dan seksi itu"
Aksi damai yang digelar oleh DKN Garda Bangsa dikoordinatori oleh Anas Nashikin, Sekjen DKN Garda Bangsa, bertujuan untuk mengisi ruang kosong pemahaman seputar neolib kepada rakyat Indonesia berdasarkan data dan fakta seperti di bawah ini:
1. Menurut UUD 1945 maupun hasil amandemen dijelaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presindensial. Menteri-menteri bertanggungjawab kepada Presiden. segela kebijakan yang diputuskan menteri harus diketahui dan mendapat persetujuan Presiden. Untuk itu semua regulasi yang dikeluarkan oleh menteri adalah tanggung jawab Presiden baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.. sehingga semua kesalahan dalam pemerintahan adalah tanggung jawab sepenuhnya Presiden tanpa alasan apapun. Semenjak orde baru hingga pemerintahan sekarang sistem ekonomi bangsa Indonesia. Semenjak orde baru hingga pemerintahan sekarang sistem ekonomi bangsa Indonesia diarahkan pada ekonomi neoliberal, maka semua pemimpin negeri ini menjalankan pemerintahan yang dikuasai mazhab ekonomi neoliberal.
2. Tolak ukur dari madzab neolib itu adalah pasar bebas dan privatisasi atau penjualan asset negara. Berdasarkan data dan fakta yang terjadi maka periode pemerintahan 2001-2004 merupakan pemerintahan paling nelib karena pemerintahannya sangat mengandalkan privatisasi BUMN. Saham-saham perusahaan yang diambil alih pemerintahan sebagai kompensasi pengembalian kredit BLBI, juga dijual dengan sangat murah, hanya sekitar 20 persen dari total nilai BLBI. Buktinya BUMN seperti PT Indosat, PT Aneka Tambang, dan PT Timah dan lain-lain diprivatisasi. Selama tiga tahun pemerintahan periode ini melakukan privatisasi. selama tiga tahun pemerintahan periode ini melakukan privatisasi BUMN sebesar 3,5 triliun pada tahun 2001; Rp. 7,7 triliun pada 2002; dan Rp. 7,3 triliun pada tahun 2003. Fakta-fakta lainnya adalah penjualan BUMN dengan harga di bawah harga asset yang seharusnya ( bayangkan saja, Indomobil, salah satu asset Salim Grup yang diambil alih pemerintahan untuk membayar hutang Salim sebesar Rp.. 52 triliun, ketika diserahkan ke BPPN dihargai sekitar Rp. 2,5 triliun, tapi oleh BPPN dijual hanya Rp. 625 miliar, kasus BCA Pemerintah ( dalam hal ini adalah rakyat ) merugi 7,042 triliun.
3. Sedangkan pemerintahan yang dijalankan Pemerintahan SBY lebih banyak memberikan subsidi kepada rakyat yang menjadi antitesa neolib seperti : BLT, PNPM Mandiri, KUR, Sekolah Gratis Program Keluarga Harapan, BOS, Raskin, Jamkesmas, penurunan harga BBM.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Umum DKN Garda Bangsa Drs. Eman Hermawan mengatakan mazhab ekonomi neoliberalisme sudah menjadi rezim yang berkuasa de facto dan de jure di NKRI semenjak Orde Baru hingga reformasi. Karena itu, neoliberalisme harus dihadapi bersama secara structural constrain Indonesia sebagai Negara bangsa, bukan sekedar pembunuhan karakter menjelang Pilpres 2009 semata. (mil)
No comments:
Post a Comment