KPK Butuh Dukungan Politik yang Kuat

Jakarta - Goncangan terus-menerus menerpa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlebih saat dua pimpinannya yang kini nonaktif ditahan polisi. Lembaga antikorupsi itu pun dirasa memerlukan dukungan politik yang kuat.

"KPK perlu dukungan politik, pada saat ini KPK tidak cukup mendapat dukungan politik dari lembaga yang lain. Mereka agak gamang saat kita melangkah untuk melakukan dukungan," ungkap Wakil Koordinator ICW Danang Wijoyoko.

Hal itu disampaikan Danang dalam dialog bertajuk 'Polemik Drama Penahanan Bibit dan Chandra' di Warung Daun, Jalan Pakubuwono No 10, Jakarta, Sabtu (31/10/2009).

Menurut Danang, dukungan Politik akan membuat Polri enggan 'membuat-buat' kasus dengan KPK. Sayangnya, dukungan politik lembaga negara kepada KPK nol besar.

"Dukungan politik itu penting, absennya dukungan politik membuat KPK dikriminalkan Polri dengan bukti yang lemah," kata Danang.

Karena itu, Danang pun kecewa Presiden SBY juga tidak memberi dukungan politik kepada KPK. Padahal, KPK selama ini menjadi kebanggan SBY saat kampanye.

"Presiden membuat Perpu Plt Pimpinan KPK, padahal KPK adalah lembaga independen," ungkap Danang.

Kalau sudah demikian, menurut Danang, koruptor yang merasa aman. Karena lembaga pemberantas korupsi sedang dikerdilkan.

"Koruptor yang paling senang, mereka bisa korupsi sesenangnya. Kita meminta pertanggungjawaban Presiden yang katanya mau janji memberantas korupsi," ujarnya.van/ken)