Besok, Perebutan Kekuasaan Partai Golkar

JAKARTA - Perebutan kekuasaan di internal Partai Golkar dimulai besok (12/8). Rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang diagendakan berlangsung dua hari tersebut akan membahas kepastian waktu pelaksanaan musyawarah nasional (munas).

Hampir pasti, forum tertinggi di partai itu akan dipercepat dari jadwal seharusnya pada Desember 2009. Jadwal munas menjadi isu paling besar.

Semua pihak yang bertikai mempunyai agenda masing-masing. Kubu calon ketua umum Aburizal Bakrie (Ical) menginginkan munas sesegera mungkin, bila perlu Agustus ini. Mereka menginginkan acara suksesi ketua umum itu diselenggarakan sebelum pelantikan SBY-Boediono pada 20 Oktober mendatang.

Wacana yang berkembang, munas justru akan dilaksanakan pada 20 Oktober, berbarengan dengan harlah partai berlambang pohon beringin tersebut. Namun, kubu Ical menganggap itu terlalu lama. "Diperlukan masa yang cukup, jangan terlalu mepet," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono di kompleks parlemen, Senayan, kemarin (10/8).

Selama ini, Agung termasuk sosok yang ikut mendukung pengajuan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai kandidat ketua umum Golkar pada munas mendatang. Kubu Ical itu disebut-sebut cenderung bergabung dengan koalisi SBY-Boediono.

Menurut dia, kepengurusan baru yang lebih cepat terbentuk akan positif terhadap langkah partai ke depan. Terutama, untuk merespons pemerintahan dan legislatif baru yang terbentuk. Presiden terpilih dilantik pada 20 Oktober, sedangkan DPR dilantik 1 Oktober. "Selain arah politik ke depan, penentuan kader partai sudah seharusnya dilakukan pengurus baru."

Tanggal berapa seharusnya dilaksanakan? "Semua tergantung rapimnas, tapi suasananya memang menghendaki lebih cepat," klaim ketua DPR tersebut. Waktu pelaksanaan munas itu akan sangat memengaruhi peta kader yang akan diajukan untuk menduduki pos-pos penting di legislatif maupun eksekutif.

Jadi, masuk dalam koalisi pemerintahan. Jika munas hanya dipercepat hingga 20 Oktober, hampir pasti posisi wakil ketua DPR yang menjadi jatah Golkar sesuai UU masih akan ditentukan oleh pengurus saat ini.

JK sebagai ketua umum masih akan leluasa menempatkan orangnya untuk menduduki posisi strategis tersebut. Bahkan, tak tertutup kemungkinan jatah beringin di kursi pimpinan fraksi juga akan diambil kelompok yang masih loyal ke JK.

Kubu Ical yang optimistis bisa merebut kursi ketua umum dalam munas nanti tentu saja tidak menghendaki hal itu. "Kader partai yang dipilih sudah seharusnya ditentukan pengurus baru," tegas Agung kembali.

Sebab, menurut dia, sosok yang dipilih menduduki pos-pos penting tersebut akan menjalankan misi partai ke depan. Hingga saat ini, selain Ical, ada Surya Paloh dan Yuddy Chrisnandi yang sangat mungkin akan bersaing memperebutkan kursi ketua umum. (dyn/tof/JWPS)