Ada 9,2 Juta Pengangguran

Bangkalan - Menteri Negara (Menneg) Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Ahmad Helmi Faisal Zaini, menegaskan bahwa 9,2 juta atau delapan persen dari jumlah rakyat Indonesia masih belum mendapatkan pekerjaan alias pengangguran.

"Pemerintah akan menekan laju angka pengangguran hingga 3-4 persen, sehingga angka pengangguran akan tersisa 4-5 persen," katanya di Bangkalan, Selasa, saat meninjau pembangunan di Madura pascaoperasional Jembatan Suramadu.

Selain itu, katanya, angka masyarakat miskin di negara ini juga tergolong tinggi, yakni 14 persen, karena itu pihaknya juga berjanji akan menekan angka tersebut hingga tinggal delapan persen saja.

"Untuk kabupaten yang masih tertinggal berjumlah 155 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Ia mengatakan penyebab adanya daerah tertinggal karena tiga faktor yakni masalah sumber daya alam (SDA) yang belum dikelola dengan baik. "Banyak ditemukan daerah penghasil emas, tapi wilayahnya masih tertinggal," katanya.

Faktor berikutnya, peraturan dan regulasi yang justru membuat banyak daerah yang berpenghasil minyak dan gas tapi masih tertinggal, karena warga tidak bisa mengelola sumberdaya alam yang ada akibat terbentur aturan yang ada.

"Faktor terakhir, infrastruktur seperti jalan banyak yang rusak. Secara otomatis akan memperlambat kemajuan atau pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut," katanya.

Menurut dia, jika ketiga faktor itu dapat diatasi, maka dirinya meyakini tidak akan ada daerah yang tertinggal lagi. "Namun, kenyataannya antara daerah yang satu dengan lain, perkembangannya jauh berbeda," katanya.

Ia mengharapkan ketimpangan tersebut dapat segera teratasi, sehingga kondisi daerah yang satu dengan lain sama-sama berkembang dan maju.

Menteri Ahmad Helmi Faisal Zaini berada di Bangkalan, Madura untuk program pengembangan biogas di wilayah tersebut yang merupakan bantuan dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).

Bantuan tersebut disebar di enam kecamatan, yakni Kecamatan Konang, Modung, Blega, Geger, Kokop, dan Kecamatan Tragah.

Program biogas merupakan program yang telah lama dicanangkan oleh pemerintah dengan memanfaatkan kotoran sapi yang dikelola secara berkelompok.

Untuk bantuan infrastruktur desa, Kementerian Negara PDT memberikan bantuan berupa satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 5 KW di Desa Kokop, Kecamatan Kokop.

Sementara bantuan untuk mengembangkan perekonomian lokal, Kementerian Negara PDT memberikan bantuan senilai Rp100 juta untuk sepuluh desa di enam kecamatan.

"Bantuan itu sebagai upaya untuk mengubah paradigma pembangunan daerah tertinggal dari yang sebelumnya berbasis kawasan menjadi berbasis desa yakni dengan memberdayakan potensi yang ada di desa tersebut," katanya. (*)ant