Pekerja Indonesia Diharapkan Miliki "Safety Passport"

Jakarta - Pelatihan keselamatan kerja "safety passport" bagi seluruh pekerja Indonesia dapat meningkatkan kualitas serta posisi tawar-menawar pekerja Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri, kata Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BK3) - Bandung Depnakerttrans, Benzon Saragih.

Kepada wartawan di Lippo Cikarang, Jawa Barat, Jumat, Benzon mengatakan bahwa hingga saat ini kepemilikkan sertifikat "safety passport" belum menjadi keharusan bagi setiap pekerja, namun diharapkan di masa datang semua industri menerapkan keharusaan bagi semua karyawan untuk mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat
tersebut.

"Safety passport yakni program pelatihan yang akan membekali calon tenaga kerja atau tenaga kerja untuk mengerti keselamatan kerja di perusahaan. Jadi ‘safety passport’ adalah suatu identitas atau bukti bahwa pekerja atau calon pekerja telah mendapat pengetahuan dasar mengenai keselamatan kerja yang dibutuhkan oleh industri," kata dia.

Dikatakan Benzon bahwa setiap industri memiliki kekhasan masing-masing sehingga program pelatihan keselamatan kerja pun akan disesuaikan dengan masing-masing jenis industri.

"Jadi bukan cuma untuk pekerja pabrik, tapi untuk pekerja profesional seperti wartawan pun seharusnya ada sertifikasi ‘safety passport’. Di negara-negara maju, sertifikasi seperti ini sudah menjadi keharusan," kata dia.

Sementara itu, Associate Director Marketing PT Lippo Cikarang Stanley Wijoyo mengatakan pada kesempatan sama bahwa antara 15-17 Desember 2009, pihaknya bekerja sama dengan BK3 Bandung telah menyelenggarakan program pelatihan “safety passport” bagi 150 pekerja di kawasan industri Lippo Cikarang.

"Program pelatihan ini bukan saja bermanfaat untuk perusaahaan, namun juga untuk si karyawan," kata Stanley Wijoyo.

Dikatakan bahwa saat ini terdapat sekitar 550 industri yang beroperasi di Lippo Cikarang dengan sekitar 250 ribu pekerja.(*)ant