Ketua Dewan Syuro PKB KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mengaku sudah lama tak menganggap presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden RI karena berbagai kebijakannya yang menyengsarakan rakyat.
“Saya sudah berbulan-bulan tak mengggap SBY sebagai presiden karena kebijakannya menyengsarakan rakyat dan tak berani memberantas korupsi,” tandasnya dalam pembukaan Munas Alim Ulama PKB dan Halaqah Kebangsaan di Jakarta Senin (19/5).
Ia mengaku mendapat informasi terpercaya bahwa Adelina Lis, salah seorang koruptor di Medan yang dibebaskan ternyata langsung pergi ke Cikeas. Kasus koruptor BLBI dengan nilai 650 trilyun sampai sekarang juga tak terselesaikan.
Mantan Ketua Umum PBNU ini menuturkan Indonesia merupakan negara yang dikaruniai dengan sumberdaya alam yang luar biasa, berupa hutan, tambang dan hasil laut. Namun kekayaan alam itu lebih banyak dinikmati oleh orang asing.
“Potensi kekayaan laut kita 90 milyar dolar, namun kita hanya mampu mengekspor sebesar 2 milyar dolar,” ujarnya.Demikian pula, kekayaan tambang yang dikelola oleh Pertamina lebih banyak diserahkan kepada perusahaan asing swasta sehingga negara tidak menikmatinya, ditambah dengan korupsi yang dilakukan oleh pejabat Pertamina sendiri dengan menjual minyaknya ke Singapura.
Ia juga mengkritik SBY yang tak bisa menjaga kedaulatan RI dengan lepasnya pulau Ligitan dan sekarang ini sedang disengketakan kawasan Ambalat. Pemerintah dinilainya tak serius menjaga wilayah perbatasan, terbukti ada 3000 pulau tak bernama yang rawan diambil alih fihak asing.
Ulama Penjaga Moral BangsaIndonesia masih bisa bertahan, menurut Gus Dur karena masih ada ulama yang memiliki kekuatan moral dan spiritual. Disinilah, peran PKB dengan para ulamanya bertugas untuk menyelamatkan Indonesia.
Sebagian dari kader PKB, menurut Gus Dur, juga melakukan berbagai penyimpangan dan korupsi. Karena itu, untuk membersihkan orang-orang yang tak jujur tersebut, meskipun dengan berat, terdapat 40 DPW/DPC PKB yang dibekukan.(sumber nu online)
No comments:
Post a Comment