EPUNG KOMALASA

Jumat, 16 Mei 2008, DPR Panggil SBY, DPD Tolak Naik Reaksi Rencana Kenaikan BBM JAKARTA - Kepastian pemerintah menaikkan harga BBM setelah 23 Mei menimbulkan reaksi politisi Senayan. Dua lembaga di parlemen memberikan reaksi berbeda. DPR memilih untuk mendengar langsung penjelasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sementara DPD (Dewan Perwakilan Daerah) menolak rencana pemerintah itu. DPR kemarin menggelar rapat badan musyawarah (bamus). Rapat itu belum bisa memutuskan menolak atau menerima putusan kenaikan harga BBM. Mereka hanya memutuskan untuk mengundang SBY guna melaksanakan rapat konsultasi. "Kami segera kirim surat agar rapat konsultasi bisa terlaksana dalam minggu ini," ungkap Wakil Ketua DPR A. Muhaimin Iskandar usai memimpin rapat. Menurut dia, rapat konsultasi perlu diadakan agar DPR bisa tahu persis desain dan kemauan pemerintah. "Diharapkan, DPR nanti bisa memberikan penyikapan yang proporsional berdasarkan penjelasan yang telah diberikan," ujarnya. Muhaimin mengungkapkan, selain pihak pemerintah dalam hal ini presiden, rapat konsultasi akan dihadiri pimpinan dewan, pimpinan fraksi, pimpinan komisi VII, dan pimpinan panitia anggaran. Hasil rapat bamus yang meminta Presiden SBY datang ke DPR itu adalah tindak lanjut dari pendapat yang berkembang di sidang paripurna (12/5) lalu. Saat itu, beberapa anggota fraksi terang-terangan menolak dan mengusulkan agar DPR segera memanggil presiden. Beberapa fraksi itu, antara lain, FPDIP, FKB, FPAN, FPKS, dan FPDS. Sedangkan fraksi lain masih bersikap remang-remang dan belum menentukan sikap pasti. "Rapat konsultasi ini adalah fatsun (etika, Red) hubungan ketatanegaraan. Jadi, tidak ada alasan bagi presiden untuk tidak datang," ujar anggota FKB A. Azwar Anas sesudah rapat bamus. Dia mengatakan, rapat konsultasi merupakan kesempatan presiden untuk memberikan penjelasan rinci. Termasuk klarifikasi atas pro kontra rencana kenaikan harga BBM selama ini. Kemarin DPD juga menggelar sidang paripurna. Sidang memutuskan menolak rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. "Kalaupun harus naik, tidak boleh sekarang. Kalau dua, lima, atau sepuluh tahun lagi, oke lah," ungkap Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita setelah memimpin sidang di gedung DPD, Senayan, Jakarta, kemarin (15/5). Sebab, menurut dia, ekonomi masyarakat belum siap karena masih terbelit krisis hingga saat ini. Dia mengatakan, pada masa krisis tersebut, pemerintah justru punya tanggung jawab untuk menyangga dengan memberikan subsidi. Dalih penyelamatan APBN, kata dia, belum tentu menjadi upaya penyelamatan bangsa. "Karena sudah menjadi sikap lembaga, kami segera kirim surat ke presiden," ujarnya. Menteri pertambangan dan energi pada era Presiden Soeharto itu menyatakan, masih banyak cara untuk menyelamatkan APBN. Salah satu di antaranya adalah dengan menerapkan pajak progresif. "Sekarang banyak pengusaha yang justru menikmati keuntungan yang sangat besar atas kenaikan harga minyak mentah dunia," katanya. Di tempat terpisah, Ketua DPR Agung Laksono juga menyesalkan munculnya pernyataan BIN (Badan Intelijen Negara) yang menyebut keterlibatan politisi dalam demonstrasi tolak kenaikan harga BBM. "Saya tidak tahu dari mana dasarnya. Tapi, apa masih relevan menyebut soal tunggang-menunggang untuk saat ini?" keluhnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (15/5). Menurut Agung, seandainya benar ditemukan bukti keterlibatan politisi yang menunggangi, sebaiknya disebut saja secara terbuka. "Jangan main tuding saja kalau tidak ada dasar atau bukti agar tidak menimbulkan dugaan-dugaan dan tidak saling mencurigai," kata wakil ketua umum DPP Partai Golkar itu. Politikus senior PDI Perjuangan Soetardjo Soerjoguritno juga menyesalkan pernyataan kepala BIN. "Belajar lagi saja ilmunya. Itu BIN anyaran kalau asal tuduh," katanya. Menurut Soetardjo, data BIN tidak perlu diumbar di media massa. "Cari buktinya. Kalau membahayakan negara, ya ditindak. Tidak perlu gembar-gembor," ujarnya. Pengawasan BLT Pemerintah akan melibatkan TNI untuk mengamankan semua sektor yang bakal terpengaruh akibat kenaikan harga BBM. Langkah keamanan itu kemarin (15/05) dibahas dalam rapat para petinggi keamanan di Kantor Menko Polhukam di Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menko Polhukam Widodo A.S. tersebut membahas soal perkembangan situasi keamanan sepanjang Mei sekaligus saling berbagi informasi yang dimiliki, baik oleh Polri, TNI, dan BIN. "Tadi masing-masing menyampaikan laporannya," ujar Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso kepada wartawan usai rapat. Turut hadir Kepala BIN Syamsir Siregar dan Wakapolri Komjen Pol Makbul Padmanegara. Menurut Djoko, pihaknya akan membantu Kepolisian RI mengamankan program pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) di seluruh daerah. "Kami kan posisinya membantu Polri karena setiap langkah (kebijakan pemerintah) harus diamankan. Pihak TNI akan membantu dalam pengamanan saat distribusi BLT nanti. Soalnya akan ada (aktivitas) mengantre duit segala macam," ujar Djoko. Pengamanan itu akan dilakukan secara bertingkat. Menurut Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsda Sagom Tamboen, hingga kini memang belum ditentukan berapa besar jumlah personel TNI yang akan dikerahkan untuk perbantuan tersebut. "Nanti bergantung kepada permintaan Polri," katanya. TNI akan menugaskan personel pengamanan dari setiap komando teritorial (TNI Angkatan Darat), mulai tingkat komando daerah militer (kodam), komando distrik militer (kodim), hingga komando rayon militer (koramil). Sebab, pemberian BLT akan dilaksanakan di tingkat kelurahan. "Kami tidak akan membatasi berapa banyak kekuatan yang bakal disediakan. Pokoknya sejumlah pasukan yang ada di daerah jika memang dibutuhkan. Termasuk kekuatan batalyon-batalyon yang ada di suatu daerah," ujar Sagom. Wakapolri Komjen Pol Makbul Padmanegara menjelaskan dalam rapat kemarin, Menkopolhukam menjelaskan pemerintah daerah akan menjadi penjuru utama pembagian BLT. "Kami akan membantu pengamanannya saja," katanya. Sebelum meninggalkan Kantor Menko Polhukam, Kepala BIN Syamsir Siregar menolak berkomentar saat ditanya wartawan soal kemungkinan demonstrasi BBM semakin rusuh. "Saya komentar sekali saja," kata Syamsir, lalu masuk ke mobil dinasnya. Rabu lalu (14/05) di Istana Negara, kepala BIN mengatakan bahwa ada pihak tertentu yang menunggangi demonstrasi mahasiswa. Syamsir tidak menyebut nama, tapi mengungkapkan ada mantan menteri yang terlibat. Di bagian lain, Kadiv Humas Polri Irjen Pol R. Abubakar Nataprawira menyatakan bahwa polisi tidak memandang apakah sebuah aksi unjuk rasa ditunggangi atau tidak. Yang penting, aksi tersebut sesuai prosedur dan tidak anarkis. Abubakar tidak mengomentari pernyataan kepala BIN soal aksi unjuk rasa yang sudah tidak murni lagi karena ditunggangi mantan menteri. Kalaupun ditunggangi, apakah itu sebuah tindak pidana? Jenderal bintang dua itu menjawab, "Kalau hanya unjuk rasa, sebagaimana diatur UU, ya tidak. Tapi, kalau unjuk rasa itu berlangsung anarkis, itu baru tindak pidana." Mereka yang terbukti menunggangi unjuk rasa semacam itu akan dikenai pasal 160 junto pasal 55 (1) KUHP tentang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana dengan ancaman penjara paling lama enam tahun. Kapolri Jenderal Pol Sutanto pun telah menyatakan akan menindak aksi unjuk rasa yang berlangsung anarkis. Namun, tindakan polisi harus dilakukan secara proporsional, profesional, dan simpatik. Polisi juga siap mengamankan rencana kenaikan harga BBM yang tidak populer di masyarakat itu. Sebab, korps baju cokelat itu punya pengalaman melakukan penjagaan dalam kenaikan-kenaikan harga BBM sebelumnya.